Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat

Kamis, 28 September 2006

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Wijaya, pemekaran daerah seharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah lama dan baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," katanya kemarin.

Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, kata Wijaya, terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah baru dan lama. Provinsi yang dimekarkan tersebut adalah Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara.

Penelitian dilakukan dengan cara menghitung tren struktur perekonomian empat provinsi lama (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku) pada 2000-2004. Kemudian, kata Wijaya, data perekonomian yang baru dan lama pada provinsi-provinsi tersebut diperbandingkan. Besaran tren ekonomi yang diamati meliputi pendapatan domestik regional bruto, pendapatan per kapita, konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap, tingkat ekspor, dan angka pengangguran.

Hasilnya, kata Wijaya, secara umum kegiatan ekonomi cenderung menurun atau terjadi perlambatan setelah pemekaran. Penyebabnya, setelah pemekaran, kerja sama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antardaerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat perlambatan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan setelah pemekaran provinsi justru lebih buruk dibanding sebelum pemekaran.

Berdasarkan temuan tersebut, kata Wijaya, LIPI menyarankan pemerintah menghentikan pemekaran daerah. "Harus ada diskusi publik sebelumnya. Sebab, bisa saja pemekaran hanya ambisi segelintir elite," ujarnya.

Dia menjelaskan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan yang terjadi di Eropa. Di Eropa, provinsi-provinsinya digabungkan agar lebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi. AGUS SUPRIYANTO

Sumber : Koran Tempo (20 September 2006)

Bupati Nias Usulkan 5 Kecamatan ke DPRD Jadi Kota Otonom

Gunungsitoli, (Analisa)

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Gunungsitoli Nias, Bupati dan Wakil Bupati Nias merencanakan akan mengusulkan ke DPRD setempat Kecamatan Gunungsitoli menjadi satu kota otonom.

Hal itu disampaikan Bupati Nias Binahati B, Baeha, SH didampingi Wakil Bupati Temazaro Harefa kepada wartawan saat menggelar di ruang tamu bupati Jalan Pancasial Gunungsitoli beberapa waktu lalu.

Bupati Nias mengatakan, dari sisi luas wilayah jumlah penduduk di lima kecamatan yakni Kecamatan Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Idanoi dan Gunungsitoli Aloa sudah sangat memadai yang berjumlah 128 ribu jiwa kalau menurut dalam undang-undang ibukota Kabupaten tidak boleh berada di dalam lingkungan Kota otnom.

Hal ini, solusi ke depan atau wacana pemikiran, supaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat kota yang sudah sangat luas sekarang dan tidak mungkin ditata dan dilakukan seorang camat, sebab itu harus dikelola seorang kepala daerah otonom yang lebih tinggi dari camat.

Sebab itu, pembanguan kantor pemerintah daerah dan kantor DPRD di arahkan ke kilometer 9 arah selatanyang sedang berlangsung, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memiliki rencana ke depan, agar kota Gunungsitoli bisa ditata dan dapat meningkatkan pelayan kepada masyarakat kota.

Bupati dan wakil bupati mengharapkan, sebelum akhir 2007 semua akan pindah ke kilometer 9 berikut semua dengan dinas akan full berada di daerah itu.

Ia mengatakan, menunjang kerja 100 hari pemerintahan bupati dan wakil bupati yang sudah berjalan walaupun tidak sepuhnya terlaksana, tetapi setidaknya dasar-dasar dari program itu sudah ada seperti memulai displin para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni, mematuhi jam kerja dan dalam membina bawaan dan staf serta peningkatn pelayanan terhadap masyarakat.

Bupati mengatakan, beberapa waktu lalu dilakukan semacan studi ke Jawa Tengah Kabupaten Seragen sejauh mana Kabupaten Seragen melakukan pelayanan prima kepada masyarakatnya yakni, dengan membangun Kantor Pelayanan Terpadu, (KPT) atau one stop service dan kemungkinan pada tanggal 7-8 September mendatang Kabupaten Seragen juga akan berkunjung ke Nias melihat sejauh mana kesiapan Pemerintah Kabupaten
Nias dalam hal membanguan KPT itu.

Keunggulan dari KPT ini, setiap pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk perizinan atau permintaan surat misalnya, masyarakat dalam hal mengurus surat izin bangunan dan di sana nanti sudah tercantum apa saja yang diperlukan masyarakat berapa biayanya dan berapa hari selesai.

Hal ini dilakukan, dalam membangun trasnpransi dan miningkatkan pelayanan mulai dari sekarang, karena selama ini banyak masyarakat mengatakan pemerintah masih belum mampu memporoleh kepercayaan dari masyarakat.

Dengan KTP ini nanti, pemerintah kembali membangun kepecayaan kepada masyarakat itu sendiri, hingga semua perizian yang selama ini ada di kabupaten Nias akan disatukan dalam satu lembaga KTP dan kepada Kepala KPT ini nanti akan diberikan wewenang atas nama bupati menandatangi semua perizinan dan Bupati Nias tidak mau melihat lagi
masyarakat susah berjumpa dengan pejabat dan masyarakat di permainkan dan kemungkinan. (kap).

Sumber: Analisa Online, 16 September 2006

Nias dan Tapanuli, Bagian Tak Terpisahkan Baik dari Sejarah Maupun Wilayah

Nias (SIB)

Warga atau rakyat daerah Kabupaten Nias mendukung sepenuhnya rencana dan perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli sebagai realisasi pemekaran daerah Propinsi Sumatera Utara, dan minta dilibatkan dalam proses dan gerakan perjuangan perwujudan propinsi baru itu karena Nias sejak awalnya memang bagian tak terpisahkan dari rangkaian wilayah pemerintahan Keresidenan Tapanuli dulunya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias M Ingati Nazara Amd menyatakan salah satu wujud kepedulian dan dukungan pihaknya (DPRD Nias) terhadap upaya dan proses pembentukan propinsi Tapanuli adalah sikap mengundang langsung Panitia Pemrakarsa & Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T), agar segera datang ke Nias untuk melakukan dialog dan sosialisasi profil dan program atau visi dan misi pembentukan Propinsi Tapanuli baik dengan wakil-wakil rakyat, tokoh-tokoh masyarakat, maupun kalangan pemerintah daerah setempat.

“Pada prinsipnya kami di DPRD Nias mendukung gerakan pembentukan Propinsi Tapanuli ini. Itulah sebabnya saya langsung minta pihak Panitia Pemrakarsa (P4T) agar segera datang ke Nias untuk berdialog dengan masyarakat atau wakil-wakil rakyat di DPRD. Padahal, saya baru sekali itu berjumpa dengan panitia, khususnya Sekjen P4T Hasudungan Butar-butar”, ungkap Ingati Nazara di Gunung Sitoli, Selasa (12/9) kemarin.

Hal senada juga dicetuskan Bupati Nias Binahati B Baeha SH selaku moderator dialog dan memaparkan kata sambutan selamat datang kepada tim gabungan (P4T dan utusan Pemerintah Propinsi Sumut), bahwa penghimpunan dukungan dari warga atau daerah Nias terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli semata-mata hanya didasarkan pada prinsip “Tak Kenal Maka Tak Sayang”. Sehingga, tindak sosialisasi untuk kesatuan pemahaman memang mutlak dilakukan kepada semua lapisan masyarakat agar tahu soal plus minusnya bergabung dalam Propinsi Tapanuli.

“Sekali lagi saya ungkapkan soal wacana dan rencana pembentukan Propinsi Tapanuli ini sudah dicetuskan sejak 1991-1992 dan saya dari Nias terlibat langsung di dalamnya sebagai Ketua III Komite Pemrakarsa (Komsa) yang ketika itu diketuai Mayjen Pol MB Hutagalung dari Jakarta. Terlibat juga di dalamnya Bomer Pasaribu, Adnan Buyung Nasution dll, dan kami langsung memaparkannya ke sejumlah tokoh-tokoh Batak seperti Jenderal M Panggabean, Faizal Tanjung, Cosmas Batubara, dll”, papar Binahati B Baeha ketika mengisahkan kembali salah satu kronologi wacana pembentukan propinsi Tapanuli ketika masih menjabat pejabat Otonomi Daerah di Depdagri, Jakarta.

Mereka (Ketua DPRD dan Bupati Nias) mengutarakan hal itu dalam acara dialog antara Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli di aula Pendopo Pemkab Nias di Gunung Sitoli. Tim Gabungan itu terdiri dari Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T) dan Pejabat Utusan Pemerintah Propinsi Sumut, yaitu Asisten I Tata Pemerintahan (Tapem) Pemda Sumut Drs Edward Simanjuntak dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumut Drs RE Nainggolan. Para unsur P4T terdiri Ketua Umum Dr (HC) Manaor Silitonga, Sekjen Dr Ir Hasudungan Butar-butar MSc, dan dr (HC) Drs Toga Sianturi.

Hadir pada acara dialog itu antara lain Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa, Sekda Kab Nias Drs PG Martin Zebua, Kepala Bappeda Nias Drs Baziduhu Zebua, Asisten I Drs Kemurnian Zebua, Asisten II Fashaluddin Daely, Ketua Tim Penggerak PKK Lenni B Baeha bersama Yohana Zebua dan sejumlah pejabat dari Pemkab Nias. Dari pihak wakil rakyat tampak hadir sejumlah anggota legislatif seperti Ketua DPRD Nias M Ingafi Nazara Amd, Ketua Komisi A Gatot Yaatoziduhu Laoli, Ketua Komisi C Ronald Zai, Ketua Fraksi Partai Golkar Drs Orudugo Halawa, Ketua Fraksi Rakyat Bersatu Alfonsius Telaumbanua, Asli Zalukhu dari Fraksi Bela Rakyat, Drs Evolut Zebua dari Fraksi PDIP, Armansyah Harefa dari Fraksi Rakyat Bersatu, Samiaro Zendrato dari Fraksi Demokrat, dan Aluizaro Telaumbanua dari PPD.

TIGA SOLUSI PENTING
Ada tiga kesepakatan bersama yang dijadikan sebagai solusi penting dari dialog antara wakil-wakil rakyat Nias dengan Tim Gabungan (P4T dan Pemprop SU) soal percepatan pembentukan propinsi Tapanuli itu. Ke-3 hal itu adalah: perlunya keterlibatan warga Nias sebagai wakil atau delegasi dalam struktur kepanitiaan (P4T), perlunya forum sosialisasi massal berupa seminar umum tentang Propinsi Tapanuli di Nias, dan perlunya ketegasan dari pihak berkompeten soal penetapan calon ibukota Propinsi Tapanuli nantinya. “Soal personil mewakili rakyat atau daerah Nias di kepanitaan, kami dengan senang hati siap mengakomidirnya dan memang kebersamaan seperti itulah yang kami inginkan dalam perjuangan ini. Bila perlu sekarang juga ajukan nama-namanya, apakah 3-4 atau 10 orang. Soal perlunya seminar, dirundingkan bersama, dan soal apakah nantinya ibukota itu di Tarutung, Sibolga, atau mungkin bahkan di Nias ini... bukan urusan atau wewenang panitia. Kami di panitia (P4T) ini hanya bertugas bagaimana agar Propinsi Tapanuli jadi terbentuk,” papar Manaor Silitonga, Ketua Umum P4T dengan optimis dan semangat.

Acara dialog itu memang berlangsung seru namun tampak konstruktif, khususnya setelah usai paparan soal profil, program, potensi, visi-misi, prospek, kondisi dan perkembangan terakhir, tantangan, dsb dalam perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli tersebut, oleh masing-masing personil dari P4T maupun pejabat Pemprop SU. Dialog seru itu diawali paparan, serius anggota DPRD Nias Ronald Zai, yang antara lain menyoroti kenapa sepertinya tak ada wakil dari Nias di kepanitiaan selama ini, sehingga selama ini kurang jelas apakah porsi Nias sebagai pihak, terlibat atau hanya penikmat dalam gerakan Propinsi Tapanuli.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum P4T Manaor Silitonga dan Sekjen Hasudungan Butar-butar menegaskan bahwa sesungguhnya pihak panitia selama ini melibatkan atau mengakomodir sejumlah personil dari Nias dalam kepanitiaan. Hanya saja, para personil tersebut tak dapat aktif dalam setiap aktivitas karena alasan tertentu. Lalu, Bupati Nias Binahati B Baeha menegaskan pihaknya akan mengajukan sendiri nama-nama orang yang akan mewakili warga dan daerah Nias setelah berkonsultasi dengan para anggota dewan (DPRD) atau tokoh masyarakat dan pejabat setempat.

Gagasan perlunya seminar sebagai forum sosialisasi massal dan formal dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar Orudugo Halawa. Pada seminar itu nantinya akan diundang seluruh tokoh dan warga Nias di Jakarta, Medan, dan daerah Nias atau kota Gunung Sitoli sendiri, plus wakil dan tokoh masyarakat dari seluruh (33) kecamatan se-Kabupaten Nias, serta dari Kabupaten Nias Selatan. Hal ini dinilai perlu agar terkikis kesan bahwa Nias selama ini telah ditinggalkan karena jarang diangkat atau disebut-sebut dalam berbagai forum bahasan, baik tentang hubungan antar daerah maupun tentang pembangunan daerah.

Soal ketegasan lokasi calon ibukota, diungkapkan senada oleh anggota DPRD Asli Zalukhu, Samiaro Zandrato, Gatot Yaatoziduhu Laoli, Armansyah Harefa, bahkan Bupati Nias sendiri. Intinya, para wakil rakyat Nias ini berharap agar ibukota Propinsi Tapanuli itu ditetapkan nantinya pada posisi titik tengah wilayah Propinsi, yaitu di Kota Sibolga. Alasannya antara lain adalah faktor masa tempuh dari Nias dan Toba, bahwa jarak dari Toba (Taput, Tobasa, Samosir, Humbang) ke Sibolga via darat dan dari Nias ke Sibolga via laut, relatif sama. Begitu juga masa tempuh dengan transportasi udara.

“Kalau sempat ibukotanya nanti di Tarutung atau Siborong-borong, wah, bisa-bisa kami dari Nias ini sudah ‘muntah-muntah’ sebelum sampai di ibukota untuk urusan pemerintahan dsb,” ungkap Samiaro Zendrato dengan nada bercanda, tapi disambut respon tepuk tangan riuh.

Menanggapi pernyataan pengurus P4T Toga Sianturi soal fakta ketimpangan pembangunan di kawasan Pantai Barat (yang akan dijadikan Propinsi Tapanuli—Red) dan Pantai Timur sehingga timbul kesenjangan selama ini, dengan pedas Samiaro menyebutkan hal itu tak terlepas dari kenyataan para pemimpin Sumut pada umumnya berasal dari Pantai Barat tetapi tak membangun daerahnya sendiri. Dia juga mencontohkan banyak sebenarnya orang-orang Batak yang hebat dan sukses di berbagai penjuru negeri, namun entah kenapa kurang peduli dengan pembangunan di daerah atau kampung halamannya sendiri. Hal serupa juga terjadi di Nias dengan banyaknya pengangguran intelektual di daerah tersebut.

Itulah sebabnya, menurut Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa dan anggota DPRD Gatot Yaatoziduhu Laoli serta Alfonsius Telambanua, upaya peyakinan kepada masyarakat bahwa Propinsi Tapanuli kelak adalah solusi dan jawaban untuk menjamin kesinambungan pembangunan sosial ekonomi bagi daerah Nias, harus direalisir dengan sosialisasi marathon yang selama ini memang terasa kurang bagi masyarakat Nias sendiri.

“Kalau Nias tak bergabung dalam Propinsi Tapanuli, memang Nias akan mengalami kendala dalam hal rentang kendali karena Nias (yang tetap tinggal di Propinsi Sumut) nantinya harus melintasi Propinsi Tapanuli bila berurusan ke ibukotanya di Medan,” ujar Temazaro Harefa mengungkapkan perbandingan prospektif.

Tapi yang jelas, menurut mereka, ada kemajuan yang positif sebagai semangat baru dari sikap konstruktif yang dicetuskan acara dialog itu. Bahkan, bupati Nias Binahati Baeha dan Sekjen P4T Hasudungan Butar-Butar dengan senada pula mencetuskan situasi serunya dialog yang diwarnai debat dan sorotan serius soal aspirasi rakyat Nias terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli itu, itu bukanlah indikasi sikap ‘mundur’ atau tak mendukung, melainkan semata-mata hanya ‘gugatan peran’ untuk terlibat sama-sama kerja dan berjuang karena merasa ikut memiliki (sence of belonging) eks Keresidenan Tapanuli itu. (A14/LZ/c)

Sumber: Harian SIB Online, 13 September 2006.

Banyak Keuntungan Bagi Nias Bila Menjadi Bagian Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Ketua DPD II Partai Golkar Nias, Agus H Mendrofa menilai banyak keuntungan bagi Kabupaten Nias bila menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli, khususnya dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata.

Penilaian itu diungkapkannya menjawab pertanyaan wartawan melalui telepon, Minggu (10/9) tentang sikapnya selaku Ketua DPD II Partai Golkar Nias dan putra daerah setempat mengenai masuknya Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli. Dikatakannya, bila Nias menjadi bagian Propinsi Tapanuli, diyakini percepatan pembangunan daerah akan sangat cepat berkembang apalagi bila ibukota propinsi di Sibolga.

"Seperti kita ketahui tujuan dari pemekaran daerah itu di antaranya akan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, jadi bila Nias bergabung dengan Propinsi Tapanuli, pelaksanaan pembangunan daerahnya juga pasti akan semakin ditingkatkan," ujarnya.

Apalagi sebelum bencana gempa dan tsunami yang melanda Nias, pembangunan di daerah itu terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga diharapkan dengan bergabungnya Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli, perkembangan pembangunan daerahnya dapat meningkat dengan signifikan.

Hal lain yang menguntungkan, bila ibukota Propinsi Tapanuli di Sibolga, Kabupaten Nias akan dibanjiri wisatawan karena daerah wisata yang paling dekat dengan ibukota propinsi adalah Nias yang sangat kaya potensi wisata.

"Kekayaan potensi wisata yang dimiliki Nias, harus dijadikan salah satu modal oleh Propinsi Tapanuli untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena hingga kini masih sangat banyak potensi wisata di daerah itu yang belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak yang besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Nias," tegas mantan Wakil Bupati Nias yang sangat perduli dengan pembangunan pariwisata di daerah itu.

Ditanya sikap DPD II Partai Golkar Nias terhadap Propinsi Tapanuli, ditegaskannya sesuai dengan pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang telah menyatakan akan memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli, pihaknya juga siap mendukung perjuangan tersebut.

"Kebijakan DPD Partai Golkar Sumut yang akan memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli sudah otomatis harus didukung juga oleh DPD II Partai Golkar Nias," tandasnya. Agus H Mendrofa juga mengajak seluruh kader Golkar Kabupaten Nias untuk ikut memperjuangkan Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli.

Dikatakannya hanya "orang bodoh" lah yang tidak mendukung percepatan pembangunan di Nias serta di wilayah pantai Barat Sumatera Utara, yang selama ini masih jauh tertinggal baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakatnya. (B1/t)

Sumber: Harian SIB Online, 11 September 2006

Partai Demokrat Minta Pempro dan DPRDSU Segera Proses Pembentukan Propinsi Tapanuli

Jakarta (SIB)

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, Ketua Fraksi Partai Demokrat di
DPR RI Syarif Hasan dan Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan sama-sama memandang bahwa usul pembentukan Propinsi Tapanuli sangat layak diwujudkan. Karena itu, Pemerintah Derah Propinsi Sumut (Pempropsu) dan DPRDSU diminta segera memproses pengusulannya ke pemerintah Pusat dengan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.

Sebab, tanpa ada rekomendasi atau usulan dari Pempropsu dan DPRDSU, lembaga atau instansi pemerintahan di Pusat tidak akan bisa menindaklanjutinya. Disamping persyaratan lain, usulan tersebut merupakan dasar utama dan sebagai bahan untuk pembahasan.

“Saya kira, aspirasi atau keinginan masyarakat terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak boleh ditampung apalagi didiamkan, tetapi sebaliknya harus segera di-follow up sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” kata Hadi Utomo kepada delegasi DPD Partai Demokrat Sumut, menjelang acara penutupan Rakernas Partai Demokrat, Sabtu (9/9) di Sahid Jaya Hotel, Jakarta.
Hadir dalam kesempatan tersebut sebagian besar delegasi Sumut yang dipimpin Ketua DPD Palar Nainggolan SH antara lain Tahan M Panggabean, Drs Rachmat Hasibuan, Ir Bangun, Hj Dartatik Damanik, Nurhasanah, Ismail, Ilham Panggabean dan lain-lain.

Juga hadir hampir seluruh Ketua DPC dan Ketua Lembaga Partai Demokrat Sumut, di antaranya Ketua DPC PD Tapteng Tuani Lbn Tobing, Ketua DPC Taput Tongam Lbn Tobing, Ketua DPC Samosir Ober SP. Sagala, Ketua DPC P Siantar RE Siahaan, Ketua DPC Simalungun Jhon Hugo Silalahi dan lain sebagainya.

Hadi Utomo menegaskan, pengurus dan kader Partai Demokrat mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah harus peka terhadap issu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut kondisi dan pertumbuhan ekonomi maupun usulan pembentukan daerah otonom baru.

Pimpinan tertinggi partai yang baru saja merayakan HUT ke 5 tahun ini mengemukakan, salah satu tujuan pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini masih banyak daerah kecamatan, terutama di daerah terpencil yang belum bisa dijangkau pelayanan pemerintahan dengan segera. Ini terkait dengan terbatasnya tenaga maupun karena sarana transportasi yang masih minim.
Makanya, usulan pembentukan Propinsi Tapanuli dinilainya merupakan hal yang wajar. Sebab, berdasarkan masukan yang diterimanya dari berbagai sumber, pembentukan Propinsi Tapanuli memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang sehingga layak untuk diproses lebih lanjut.

Berkaitan dengan itu, Hadi Utomo meminta pengurus dan kader Partai Demokrat di daerah Sumut agar tampil sebagai motor penggerak pembentukan Propinsi Tapanuli. Masalahnya, tujuannya sangat baik, yakni untuk mempercepat laju pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan sejalan pula dengan tema Rakernas PD ke 5, yakni “Bersatu Membangun Negeri”, Hadi Utomo mengharapkan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat agar bersatu padu dengan lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apapun harus dikorbankan demi kepentingan masyarakat banyak, karena Partai Demokrat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan partai, kelompok dan pribadi,” ujar Hadi Utomo serius.

Pernyataan Hadi Utomo tentang dukungan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli juga diamini Ketua Fraksi PD di DPR RI Syarif Hasan, sambil menambahkan supaya DPD PD Sumut mendesak Pempropsu dan DPRDSU memproses pengusulan pembentukan Propinsi Tapanuli.

Usulan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Sumut merupakan persyaratan paling utama” karena usul itulah yang menjadi bahan untuk dibahas di DPR RI,” kata Syarif Hasan sembari menyebutkan, sesuai dengan arahan pimpinan partai dirinya akan meminta semua kader Partai Demokrat di DPR RI agar berjuang optimal merealisasikannya.

Dalam waktu terpisah, Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan menyatakan, jika sudah ada usulan dari Pempropsu dan DPRD setempat, maka Komisi II DPR RI yang antara lain membidangi otonomi daerah akan segera membahasnya bersama-sama dengan pemerintah, cq Depdagri.

“Saya telah menerima masukan dari kader-kader Partai Demokrat, bahwa usulan pembentukan Propinsi Tapanuli betul-betul datang dari bawah,” ujar Mangindaan sambil meminta lembaga dan instansi dari Sumut segera memprosesnya.

Mantan Ketua Umum PSSI dan menyenangi olahraga sepakbola ini mengemukakan, keinginan masyarakat harus ditanggapi secepat mungkin, sehingga hasilnya dapat diketahui masyarakat dengan segera pula.

Menanggapi pernyataan dan arahan dari pimpinan Partai Demokrat, termasuk dari Ketua Fraksi PD di DPR RI dan Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPD PD Sumut Palar Nainggolan menegaskan, pihaknya akan segera mendesak Pempropsu dan DPRDSU supaya memperhatikan masalah itu.

“Sekarang bola sudah berada di tangan Pempropsu dan DPRDSU, dan kita akan memantau perkembangan prosesnya, melalui kader Partai Demokrat yang ada di DPRDSU,” ucap Palar Nainggolan, sembari membenarkan, hatinya cukup bergembira karena aspirasi masyarakat, termasuk dari kader dan simpatisan mendapat tanggapan yang baik dari pimpinan Partai Demokrat.

Ketua DPC PD Taput Tongam Lbn Tobing juga tidak bisa menutup sukacita di hatinya karena pimpinan Partai Demokrat merespon apa yang menjadi cita-cita masyarakat Sumut. “Kita hanya minta supaya Pemda Sumut dan DPRDSU jangan lama-lama lagi memproses masalahnya,” kata Tongam Lbn Tobing sambil menyebutkan, semua arahan dan respon dari pimpinan Partai Demokrat itu akan disosialisasikannya kepada masyarakat di daerah Taput.

Tokoh muda politik yang juga pengusaha ini mengemukakan, sebagai partai yang pro masyarakat, Partai Demokrat akan tampil maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ini sejalan dengan visi dan misi partai yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai, kelompok atau pribadi.

Hal senada juga dikemukakan Ketua DPC PD Samosir Ober SP Sagala, seraya menambahkan, segala arahan yang baik dari pimpinan partai semuanya akan disampaikan kepada masyarakat.

Ia menyatakan, setibanya di daerahnya, dirinya akan memberitahu pengurus dan kader Partai Demokrat di Samosir tentang semua hasil Rakernas, termasuk mengenai pembentukan Propinsi Tapanuli.

Tahan M Panggabean, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam DPD PD Sumut menambahkan, perjuangan masyarakat untuk membentuk Propinsi Tapanuli merupakan pengalaman yang sangat panjang, bahkan sudah begitu banyak panitia yang terbentuk sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota. Hal yang menarik, hari-hari belakangan ini semakin banyak pula yang bergabung dan ikut berjuang, karena dinilai keinginan itu cukup baik demi kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat, panitia yang sudah silih berganti dan elemen masyarakat lainnya perlu diintegrasikan kembali karena semua elemen itu apabila dipadukan akan menjadi kekuatan yang besar dan sangat dahsyat untuk mewujudkan Propinsi Tapanuli maupun untuk membangunnya pasca pembentukan daerah otonom baru.

Masih segar dalam ingatan, pelaksanaan pesta rakyat pada tahun 2002 lalu yang dihadiri ribuan masyarakat. Ketika itu hadir antara lain Panda Nababan dan Prof KT Sirait sebagai anggota DPR RI, dan Tahan M Panggabean sebagai anggota DPRDSU.

“Saat itu semangat masyarakat menggebu-gebu untuk meminta pembentukan Propinsi Tapanuli,” ujar Tahan M Panggabean, sembari mengharapkan agar semangat masyarakat yang meluap-luap itu harus segera diwujudkan. Sebab, kalau tidak, dampaknya akan kurang menguntungkan, baik dalam pemerintahan sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat secara luas. (H1/d)

Tim Pemrakarsa Dipersilakan Datang ke Nias

*Bersama DPRD Dan Pemkab Bahas Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli dipersilahkan datang ke Kabupaten Nias untuk "duduk satu meja", berdiskusi bersama Pemkab dan DPRD Nias, menentukan sikap bergabung tidaknya daerah itu ke Propinsi Tapanuli.

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Nias M Ingati Nazara AMd kepada wartawan, Jumat (8/9) yang dihubungi via telepon menjawab pertanyaan sikapnya mengenai pembentukan Propinsi Tapanuli.

Dikatakannya, secara pribadi dirinya sangat membuka diri dengan kedatangan Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli, untuk menentukan apakah Kabupaten Nias menjadi bagian dari propinsi tersebut.

Namun menurutnya, sejauh ini belum ada dari Tim Pemrakarsa yang menemui DPRD Nias, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibahas atau dilakukan berkaitan dengan pembentukan Propinsi Tapanuli.

"Secara pribadi saya sangat mengharapkan Tim Pemrakarsa datang ke Nias, untuk menyampaikan visi dan misi Propinsi Tapanuli dan selanjutnya membahas langkah selanjutnya bersama Pemkab dan DPRD Nias," tandasnya.

Menurutnya, untuk menentukan sikap apakah Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli, tentunya harus melalui mekanisme, sehingga tidak bisa hanya ditentukan oleh DPRD maupun Pemkab Nias.

Diakuinya, untuk menentukannya pasti ada pihak yang pro dan kontra namun menurutnya hal itu adalah biasa dalam rangka kebebasan berdemokrasi, namun dari hasil pertemuan Tim Pemrakarsa, DPRD dan Pemkab Nias akan diperoleh jawaban sikap Kabupaten Nias terkait pembentukan Propinsi Tapanuli.

"Kedatangan Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli ke Kabupaten Nias, selalu kami tunggu kapan saja," tandas Ingati Nazara.

Sementara itu, Ephorus Gereja AFY Pdt Sab Waruwu mengharapkan agar DPRD dan Pemkab Nias segera menentukan sikap apakah menjadi bagian Propinsi Tapanuli atau tidak.

"Tanpa mengintervensi wewenang kepala daerah maupun DPRD Nias,namun secara pribadi saya menilai dilihat dari historisnya maupun geografisnya Nias layak bergabung menjadi bagian Propinsi Tapanuli," kata Pdt Waruwu. (B1/d)

Sumber: SIB Online, Sabtu 9 September 2005

Kelangkaan BBM Di Nias Semakin Parah

Gunungsitoli, WASPADA Online

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Nias beberapa bulan terakhir ini semakin parah, tanpa ada solusi Depot Pertamina Gunungsitoli, sehingga masyarakat Nias semakin menderita.

Kenaikan harga BBM tahun 2005 justru membuat masyarakat Nias lebih sulit mendapatkannya. Kelangkaan BBM menurut keterangan Kepala Depot Pertamina Gunungsitoli, Supyadi karena adanya pengurangan kuota untuk Nias dan Nias Selatan.

Beberapa pangkalan yang sebelumnya setiap hari mendapat suplay dari APMS dan AMS, belakangan ini jatah masing-masing pangkalan dibatasi sehingga masyarakat yang membutuhkan BBM semakin kesulitan mendapatkannya.

Akibat kelangkaan ini, seperti jenis premium pemilik kendaraan bermotor terpaksa harus berjam-jam antri di SPBU satu-satunya di Nias di Jl. Diponegoro Gunungsitoli hanya untuk mendapatkan BBM.

Setiap hari terlihat antrian panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU itu. Diperparah dengan adanya beberapa kendaraan yang sampai berulang-ulang masuk SPBU mengisi minyak tanpa ada penertiban.

Salah seorang warga, Martianus Telaumbanua yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi SPBU kepada Waspada mengatakan, setiap hari dia melihat mobil yang setiap harinya berulang-ulang keluar masuk SPBU mengisi BBM. Selain itu, dia merasa bising dengan suara kendaraan yang terus antri mengisi minyak.

"Saya merasa kelangkaan BBM sengaja dibiarkan Depot Pertamina Gunungsitoli. Kalau saja Depot Pertamina mensuplay BBM di setiap pangkalan tidak terjadi penumpukan kendaraan di SPBU setiap hari," kata Martianus kesal.

Dia juga heran, saat terjadi kelangkaan BBM di setiap pangkalan, justru banyak terlihat menjamurnya penjual BBM perbotol khususnya jenis premium dengan harga mencapai Rp5 ribu sampai Rp8 ribu perbotol.(cbj) (sn)

Sumber: Analisa Online, 6 September 2006

40 ORANG INDONESIA MILIKI KEKAYAAN Rp 200 TRILIUN

JAKARTA (investordaily):
Sebanyak 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan bersih sedikitnya US$ 22,275 miliar atau Rp 200 triliun lebih. Sukanto Tanoto, raja pulp and paper pemilik RGM International, menduduki peringkat pertama dengan kekayaan US$ 2,8 miliar.

Jajaran 40 orang terkaya didominasi pengusaha yang bergerak di sektor rokok, pertambangan, konsumsi, properti, dan agribisnis. Dua pejabat Indonesia masuk dalam daftar ‘top 40’, yakni Wapres Jusuf Kalla yang menduduki urutan ke-36 dengan kekayaan US$ 105 juta serta Menko Kesra Aburizal Bakrie pada peringkat keenam dengan kekayaan US$ 1,2 miliar.

Daftar 40 orang terkaya tersebut diungkap majalah Forbes Asia edisi 18 September 2006, yang diluncurkan pada konferensi “Forbes Global CEO” di Singapura, Selasa (5/9).

Kekayaan 40 orang Indonesia tersebut mendekati jumlah kekayaan 40 orang terkaya Singapura senilai US$ 28 miliar.

Di jajaran lima besar, tercatat tiga nama pengusaha rokok yakni Putera Sampoerna (perusahaannya, HM Sampoerna, telah dijual ke Philip Morris) di urutan kedua, Rachman Halim (Gudang Garam) peringkat keempat, serta Budi Hartono (Djarum) di urutan kelima.

Nama-nama yang merajai sektor barang konsumsi juga masuk ‘top 40’, seperti Eddy William Katuari yang menakhodai Wings Group, Liem Sioe Liong melalui bendera Indofood, serta Soegiharto Sosrodjojoyang terkenal dengan minuman paling laris teh Botol Sosro. Sedangkan raja real estate Indonesia, Trihatma Haliman, diukur keberhasilannya melalui penjualan sejumlah gedung apartemen yang bernilai US$ 900 juta di berbagai kawasan di Jakarta.

Disimpan di Luar Negeri

Menurut Daniel Truchi, CEO SG Private Banking (Asia Pacific), keluarga kaya Indonesia kini mengubah cara mengelola kekayaan, yang semula dikendalikan satu orang menjadi lebih terstruktur secara legal. Hal ini untuk memastikan bahwa generasi penerusnya bisa menikmati kekayaan tersebut.

Banyak keluarga kaya Indonesia yang memberi perhatian lebih dalam mengelola kekayaan, baik menyangkut jangka waktu dan tipe instrumen investasi, maupun struktur investasinya. “Klien kami kini menggunakan produk-produk keuangan high-tech ketika berinvestasi. Kami mampu menciptakan produk yang amat berbeda dibanding dua-tiga tahun lalu,” kata dia kepada Investor Daily.

Dia menambahkan, mayoritas orang kaya Indonesia lebih suka menempatkan dananya di luar negeri. “Hal itu terjadi karena lemahnya aturan dan kepastian hukum di Indonesia,” ungkap Truchi. Itu berbeda dengan orang kaya Cina dan India yang cenderung menginvestasikan kekayaannya di dalam negeri.

Truchi menambahkan, kaum kaya kebanyakan bergerak di sektor energi, infrastruktur, dan distribusi yang merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan Truchi, analis pasar modal Goei Siaw Hong, ekonom Roy Sembel, dan pakar pemasaran Rhenald Kasali menilai wajar jika peringkat 40 orang terkaya di Indonesia didominasi pengusaha di bidang properti, barang konsumsi, serta industri berbasis sumber daya alam karena ketiga bisnis itu merupakan ciri perekonomian Indonesia yang mengandalkan kekuatan daya beli rakyat.

“Lihat saja penjualan rokok Sampoerna atau Gudang Garam yang penjualannya berbasis ekonomi kerakyatan karena dikonsumsi oleh banyak orang. Industri sejenis ini lebih mampu bertahan karena melibatkan kekuatan daya beli rakyat,” kata dia. Roy Sembel menambahkan, mayoritas orang terkaya di Indonesia berasal dari lini usaha konsumsi, karena pangsa pasarnya amat besar. Selain itu, sektor perkebunan juga memainkan peranan penting dalam menciptakan orang-orang kaya di negeri ini sumber daya yang luar biasa.

Menurut Goei dan Roy Sembel, tak ada lagi taipan di sektor keuangan yang masuk daftar orang terkaya, karena saham bank-bank dalam negeri sudah jatuh ke pihak asing. Dia melihat, mencuatnya sejumlah nama pengusaha properti dalam daftar ‘top 40’ hanya bersifat temporer karena industri ini terkait dengan suku bunga. “Saat ini memang properti sedang booming sehingga banyak lahir taipan kakap di bisnis ini. Namun kejayaan itu tidak panjang karena ada keterkaitan erat antara penjualan properti dan bunga bank,” kata dia.

Dalam pandangan Rhenald Kasali, sebenarnya banyak pengusaha besar nasional yang kuat di industri, terutama yang bergerak di sektor consumer good dan makanan. Namun karena umumnya berbisnis keluarga yang saling kait-mengait, mereka kebanyakan tidak mau tampil ke publik, dan tidak mengeluarkan angka-angka bisnis mereka. “Misalnya di farmasi ada juga pelaku yang dominan, yang bisnisnya sampai Rp 8 triliun. Namun mereka tidak mau membuka diri ke publik, karena nanti ‘urusannya’ banyak,” ujar Rhenald.

Goei minta agar daftar orang kaya ini jangan dikontraskan dengan 39 juta penduduk miskin di Indonesia. “Lahirnya banyak taipan justru membuka peluang kerja yang lebih besar lagi bagi penduduk Indonesia,” kata dia. Dia memberi contoh, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara Eropa lamban karena senantiasa mengaitkan masalah kemajuan pengusaha dengan penduduk miskin. (nov/est/tp/hg)


Mereka yang Terkaya

1. Orang terkaya Indonesia saat ini, Sukanto Tanoto (56), mengawali bisnisnya sebagai pemasok peralatan dan barang perusahaan minyak milik negara. Pada 1973 dia terjun ke bisnis bubur kertas dan kertas. Pada 1995, ia mengambil alih Asia Pacific Resources International, perusahaan produk kehutanan yang tercatat di Bursa Efek New York. Saat ini, perusahaannya RGM International terkonsentrasi pada bisnis kertas dan bubur kertas, perkebunan, dan energi.

2. Putera Sampoerna (58) yang memiliki kekayaan US$ 2,1 miliar sempat menjadi pengusaha rokok kretek nomor tiga terbesar di Indonesia, sebelum Philip Morris membeli mayoritas saham HM Sampoerna Tbk pada 2005. Saat ini, alumnus Universitas Houston itu mulai menekuni bisnis perjudian dengan membeli kasino Les Ambassadeurs di London, Inggris, Maret 2006. Ia juga mendonasi kekayaannya untuk bidang pendidikan.

3. Eka Tjipta Widjaja (83) merantau dari Cina ke Indonesia sejak masa kanak-kanak. Dia pendiri perusahaan Asia Pulp & Paper. Anak-anak dan anggota keluarganya saat ini mengelola perusahaan Sinar Mas dan perusahaan publik Asia Food & Property.

4. Rachman Halim (59) adalah pemilik Gudang Garam, perusahaan rokok kretek terbesar di Indonesia. Dia menguasai mayoritas saham pada perusahaan yang memiliki aset US$ 2 miliar.

5. Budi Hartono (65), pemilik perusahaan rokok kretek Djarum, saat ini menguasai 70% pasar rokok kretek di AS. Budi juga memiliki saham di Bank Central Asia.

6. Aburizal Bakrie (59), menko Kesra, memegang kendali usaha Bakrie Group, perusahaan perdagangan yang didirikan almarhum ayahnya pada 1942. Saat ini, mengelola bisnis infrastruktur, telekomunikasi, tambang batu bara, dan media.

7. Eddy William Katuari (55) adalah anak dari Johannes Ferdinand Katuari, salah satu pendiri perusahaan deterjen Wings Group pada 1984. Ia juga berinvestasi di sektor real estate dan pabrik kimia.

8. Trihatma Haliman (54)mengambil alih Agung Podomoro pada 1986 dengan menjajaki bisnis properti dan tampil sebagai salah satu pengembang terbesar di Indonesia. Membangun ribuan apartemen dan saat ini terlibat dalam 15 proyek di Jakarta.

9. Arifin Panigoro (61), pendiri perusahaan minyak Medco Energi Internasional pada 1980, yang kemudian go public pada 1994.

10. Liem Sioe Liong (91) adalah nama yang kerap mendominasi daftar orang terkaya. Bersama anaknya, Anthoni dan Andree, menjadikan Salim Group mengelola kerajaan bisnis makanan, perkapalan, dan semen. Ia pendiri Bank Central Asia dan First Pacific.

11. Mochtar Riady (76) adalah pendiri Lippo yang dikenal sebagai bankir bertangan dingin. Ia membeli saham sebuah bank yang sekarat untuk melayani para imigran asal Fujian dan menanamkan modal sebesar US$ 2 miliar di sektor finansial, properti, dan ritel. Mengantongi lisensi penerbitan majalah Forbes edisi Bahasa Indonesia. Gemar membaca berbagai hal mengenai nanotech.

12. Peter Sondakh (54) menguasai kepemilikan terbesar Rajawali Group. Didirikan pada 1984, saat ini mempekerjakan 20.000 karyawan dan melebarkan sayap ke bisnis telekomunikasi, barang konsumsi, dan transportasi. Memiliki jaringan hotel papan atas di Indonesia di bawah bendera Sheraton dan Novotel, dan 50% dari 4 pusat perbelanjaan.

13. Prajogo Pangestu (55) sebelum krisis dijuluki sebagai baron kayu. Mengawali bisnisnya pada akhir dasawarsa 1970-an di kelompok usaha perkayuan Djajanti dan mendirikan perusahaan publik Barito Pacific Timber.

14. Martua Sitorus (46) adalah raja kelapa sawit. Pada 1991, bersama keponakannya seorang tycoon asal Malaysia Robert Kuok ikut mendirikan perusahaan Wilmar International, salah satu produsen kelapa sawit terbesar di Asia yang menguasai perkebunan, penyulingan minyak sawit, dan perdagangan.

15. Paulus Tumewu (54) adalah pendiri dan pemimpin perusahaan publik Ramayana. Belakangan ada rumors bahwa ia berniat untuk menjual kepemilikan sahamnya kepada investor asing. Mengawali bisnis penjualan pakaian jadi pada 1978, dan kini bisnis melebar ke penjualan makanan hingga mainan.

16. Murdaya Poo (65 ) dan Siti Hartati Cakra (60) adalah pasangan suami istri pendiri Berca Group pada 1990. Saat ini menjadi konglomerat bisnis perkayuan dan memproduksi sepatu merek Nike.

17. Husein Djojonegoro (57) mengelola perusahaan barang konsumsi ABC dan sekarang memproduksi 100 jenis barang.

18.Chairul Tanjung (44) adalah pendiri Para Group, perusahan holding di bidang jasa finansial, penyiaran, properti, dan energi.

19. Hadi Surya (70) memimpin perusahaan Berlian Laju Tanker, perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia yang memiliki 50 kapal.

20. Tan Kian (48) menjadi salah satu saja properti. Menguasai perusahaan Dua Mutiara, serta salah satu pemilik Hotel Marriott dan hotel Ritz Carlton di Jakarta.

24. Kartini Muljadi dan Dian Paramita Tamzil mengambil alih perusahaan obat Tempo Scan Pacific pada 1982. Pada 1994 perusahaan itu menawarkan sahamnya kepada publik.

25. Harjo Sutanto bersama Johannes Katuari mendirikan perusahaan Wings Group. Diperkirakan, keluarga itu memiliki 25% saham pada kelompok usaha barang konsumsi dan jaringan distribusinya.

26. Soegiharto Sosrodjojo (72) bersama tiga saudaranya mengelola perusahaan Sosro Group, produsen Teh Botol Sosro, minuman ringan dalam kemasan yang secara langsung bersaing dengan produk Coke.

27. Tan Siong Kie (90) mendirikan perusahaan Rodamas Group pada 1960 untuk mendistribusikan komponen elektronik, alat pendingin dan bahan kimia kalangan industri. Saat ini perusahaannya bergerak di sektor perbankan, makanan, dan penyedap masakan. Tinggal di Singapura.

28. Aksa Mahmud (61) 30 tahun lalu menjadi dealer Mitsubishi di Sulawesi Selatan. Saat ini mengelola Bosowa Investama yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur. Ia adalah saudara ipar Wapres Jusuf Kalla.

29. Soetjipto Nagaria (66) berawal sebagai pialang properti. Pada 1975 dia mendirikan perusahaan pengembang Summarecon Agung.

30. Ciputra merupakan pionir usaha real estate terkemuka. Saat ini dia membangun real estate di Jakarta, Surabaya, dan Hanoi (Vietnam).

31. Kris Wiluan menyuplai pipa untuk pembangunan di Singapura dan kawasan sekitar Pulau Batam pada dasawarsa 1970-an. Mendirikan area pabrik di Pulau Batam pada 1979, semakin berkembang usahanya ketika daerah itu dijadikan sebagai pusat industri. Saat ini dia menggeluti bisnis turisme, transportasi dan properti.

32. Djuhar Sutanto adalah mitra bisnis rahasia Liem Sioe Liong di Salim Group. Bersama putranya, Tedy, ia memimpin perusahaan First Pacific.

33. Husein Sutjiadi (52) mengawali bisnisnya sebagai pedagang coklat. Ia membeli 26% saham Davomas pada 1990.

34. Boenjamin Setiawan (73) adalah pendiri Kalbe Farma pada 1966. Desember 2005, Kalbe merger dengan Enseval dan Dankos.

35. Tommy Winata (48) adalah pemilik Bank Arta Graha serta perusahaan properti Agung Sedayu.

36. Jusuf Kalla sebelum menjadi birokrat adalah pemilik grup usaha Haji Kalla, perusahaan perdagangan, properti, dan telekomunikasi.

37. Soedarpo Sastrotomo (86) mengawali bisnisnya sebagai agen perkapalan kini menjadi pemilik PT Samudera Indonesia.

38. Alim Markus (55) mendirikan Maspion Group pada 1962 untuk membuat alat rumah tangga. Kini mempekerjakan 30 ribu orang.

39. Jakob Oetama (75) adalah pendiri harian Kompas, juga memiliki jaringan hotel dan toko buku.

40. Tjandra Kusuma adalah pendiri Mulia Group, yang bergerak di usaha properti dan industri keramik. (nov/hg

Sumber: http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14439&Itemid=43, Rabu, 6 September 2006

BRR Dituduh Memanipulasi Isi Buku Laporan

[JAKARTA] Setelah mengungkap kasus korupsi proyek-proyek Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR), kini In- donesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya manipulasi isi buku yang diterbitkan BRR.

"BRR tidak jujur kepada masyarakat. Seharusnya mereka jangan memanipulasi keberhasilan. Mestinya sampaikan semuanya sesuai fakta yang ada di lapangan," ujar peneliti ICW, Firdaus Ilyas kepada Pembaruan di Jakarta, pekan lalu.

Dijelaskan, sebenarnya soal manipulasi data di buku BRR sudah pernah dimintai klarifikasi oleh Koordinator ICW Teten Masduki 8 Juni lalu. Namun jawaban BRR tidak memuaskan. Bahkan cenderung menyalahkan penyuplai data dari sejumlah organisasi nonpemerintah yang tidak akurat.

Manipulasi data itu terdapat dalam buku "Laporan Kegiatan Enam Bulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi" pada Oktober 2005. Dalam buku itu BRR menyatakan rumah yang berhasil dibangun di Aceh sebanyak 10.119 unit. "Padahal kenyataannya rumah yang selesai baru 5.435 unit," katanya.

Kemudian, dalam buku "Aceh dan Nias Setelah Setahun Tsunami" Desember 2005, BRR menyatakan rumah yang selesai dibangun 16.200 unit, padahal kenyataannya rumah yang benar-benar selesai sekitar 11.000 unit.

Pada akhir 2005 BRR baru berencana melakukan pembangunan rumah yang didanai APBN sebanyak 3.500 unit dengan metode penunjukan langsung.

Selain itu, lanjutnya, dalam buku "Setahun Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias" yang dikeluarkan April 2006, BRR menyatakan di seluruh Aceh dan Nias berhasil dibangun 41.734 unit rumah.

"Tetapi berdasarkan pengecekan kami di lapangan dan konfirmasi dengan para aktor atau lembaga yang terlibat dalam pembangunan perumahan di Aceh dan Nias serta hasil pendataan hingga April 2006 jumlah rumah yang selesai dibangun baru berjumlah 20.397 unit, bukan 41.734 unit seperti diklaim BRR," tutur dia. [Y-4]

Sumber: www.suarapembaruan.com, Senin, 4/9/06