Propinsi Tapanuli Sebaiknya Segera Disahkan Demi Peningkaan Perekonomian Rakyat

Gunungsitoli (SIB) - Anggota DPR RI asal Nias/Nisel Drs Idealisman Dachi mengharapkan Propinsi Tapanuli secepatnya terbentuk untuk percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Untuk itu, Propinsi Tapanuli sebaiknya segera disahkan.Menurut Idealisman Dachi, Kabupaten Nias dan Nias Selatan akan sangat diuntungkan apabila Propinsi Tapanuli terbentuk, baik dari aspek ekonomi dan politik karena kepulauan Nias secara otomatis akan diperhitungkan dalam kancah politik maupun ekonomi bahkan bisa menjadi play maker dari semua aspek.

“Kalau dilihat dari potensi jumlah penduduk, potensi alam, hasil bumi diyakini, masyarakat Nias dan Nias Selatan dapat berperan lebih aktif di kawasan Tapanuli. Tetapi harus ada komitmen yang tinggi di antara semua unsur daerah untuk menjaga kesetaraan hak dan kewajiban dari masing-masing daerah,” katanya kepada SIB melalui telepon seluler Jumat (5/5) menanggapi pembentukan Propinsi Tapanuli.

Diharapkan pembentukan Propinsi Tapanuli dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Jangan ada yang tidak senang dengan perjuangan ini karena bukan untuk kepentingan kelompok tetapi demi kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.Dengan terbentuknya Propinsi Tapanuli, dampak positifnya cukup besar mewujudkan masyarakat sejahtera dan makmur dengan pertumbuhan pembangunan yang lebih cepat di berbagai aspek.

Sementara sejumlah tokoh masyarakat, adat ,agama, LSM mengharapkan kepada Gubsu Drs Rudolf M Pardede kiranya segera merekomendasikan pembentukan Propinsi Tapanuli karena sudah saatnya Tapanuli menjadi Propinsi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat dan mempercepat peningkatan pembangunan di berbagai bidang.

Diharapkan Presiden SBY dan Mendagri M Ma’ruf mengakomodir perjuangan tersebut demi kemajuan bagian barat Sumut yang mempunyai potensi sangat besar baik penduduk, alam dan berbagai potensi lainnya. (LZ/o)

Sumber: hariansib online, Sabtu, 27 Mei 2006

Sumut/Medan Perlu Antisipasi Gempa Susulan Dengan CBDM Dan SMZ

Medan (SIB)
Kalangan pakar geologi di Medan menilai, peristiwa gempa di Jogyakarta yang terjadi Sabtu pagi (27/5) kemarin, tak terlepas dari rentetan indikasi akan terjadinya gempa - gempa susulan di sejumlah daerah rawan gempa di Indonesia, termasuk di kawasan Medan/Sumut.

Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Geologi Indonesia (DP IAGI) Sumatera bagian Utara (Sumbagut) Ir Jonathan Ikuten Tarigan menyatakan, ada empat indikator geologis yang menunjukkan sejumlah daerah di Indonesia rawan gempa dan sewaktu-waktu terancam akan diguncang dengan skala kekuatan menengah hingga besar.

“Peristiwa gempa di Jogya kemarin (Sabtu pagi 27 Mei pukul 05.55 WIB), sesungguhnya menunjukkan bahwa sejumlah daerah di Indonesia termasuk Sumut/Medan sendiri, sedang tak aman dari gangguan atau ancaman gempa. Jadi, untuk antisipasinya sangat perlu dilakukan upaya pencegahan risiko gempa berbasis masyarakat (Community Base Disaster Mitigation--CBDM) dan pemetaan kegempaan mikro (Seismic Micro Zonation--SMZ) secara dini oleh berbagai pihak, khususnya oleh pemerintah,” ungkap Jonathan Tarigan kepada SIB, Sabtu (27/5).

Dia mengutarakan hal itu ketika menghubungi SIB untuk memaparkan prediksi geologis berdasarkan data-data ilmiah akurat terhadap kondisi dan potensi Sumut/Medan akan kemungkinan terjadinya gempa susulan, menyusul terjadinya peristiwa gempa di Jogyakarta yang mengakibatkan ribuan korban tewas dan puluhan ribu cedera. Selain peristiwa gempa Jogya kemarin yang terjadi akibat potensi ancaman di jalur lintasan Sunda dan Selatan Jawa, indikator bahwa Medan/Sumut juga rawan bahkan tak aman dari gempa adalah terjadinya gempa-gempa susulan walaupun dalam skala kecil (di bawah 6 atau 5 Richter) di Pulau Nias selama beberapa bulan ini.

Secara geologis, ujar dia, ada 4 (empat) indikator ancaman gempa-gempa susulan di sejumlah daerah atau kawasan di Indonesia, yaitu: (1) Jalur Nias-Mentawai yang merupakan lintasan berpotensi gempa-gempa besar 8 Richter hingga 9 Richter, sebagaimana meluluhlantakkan Nias pada 28 Maret 2005 lalu dan kemudian gempa di Solok. (2) Jalur Patahan Sumatera (khususnya pada lintasan Renun (Dairi), Batang Toru dan Angkola (Tapsel) dengan potensi kekuatan 6 Richter hingga 7,5 Richter. (3) Jalur Selat Melaka dengan potensi 5 Richter hingga 6 Richter, dan (4) Jalur Selatan Jawa yang telah mengguncang Jogyakarta (daerah Bantul dan Klaten) kemarin.

Gempa Jogya kemarin berkekuatan 5,9 Richter dengan kedalaman pusat gempa 33 kilometer di bawah permukaan laut, dikategorikan persis dengan peristiwa gempa di kota Agadir (negeri Maroko) pada 1960 silam. Kekuatannya hampir sama, 5,7 Richter dengan korban 12.000 tewas dan 60 persen bangunan runtuh walau kedalaman pusat gempanya hanya separuh (15 kilometer) dari gempa Jogya. Bandingan lainnya adalah peristiwa gempa serupa di kota Mexico City di negeri Mexico dengan kedalaman pusat gempa 400 km pada 1989 lalu.

“Ingat, Medan-Nias itu mencapai 350 kilometer. Tapi karena posisinya persis pada Jalur Patahan Sumatera atau Jalur Himalaya, potensinya justru lebih mengerikan karena bisa melebihi 9 Richter dan kawasan ini akan langsung remuk bila gempa terjadi pada skala dangkal. Jadi, antisipasi fisis dan psikis berupa CBDM dan SMZ itu mutlak diperlukan. Jangan nanti seperti kasus gempa kota Pam di negeri Iran, 2000 tahun memang tak dilanda gempa, tapi pada 26 Desember 2003 lalu 40.000-an tewas dan 70 persen bangunan runtuh, padahal gempanya hanya 6 Richter,” papar Jonathan mewanti-wanti.

Hal senada juga ditegaskan pakar geologi Ir Raya Timbul Manurung bahwa peristiwa gempa di sejumlah daerah di Pulau Jawa termasuk di Jogya telah diprediksi sejak jauh-jauh hari berdasarkan data-data dan aktivitas geologis. Sehingga, semua pihak hendaknya bersikap ‘welcome’ terhadap upaya-upaya antisipasi dan mitigasi untuk pencegahan maupun tindakan penyelamatan.

Di satu pihak, katanya, maraknya bencana alam belakangan ini juga merupakan peringatan agar manusia jangan terlalu mudah abai atau menganggap sepele hal-hal yang bersifat prediksi ilmiah, walaupun lebih dari itu semua peristiwa merupakan kuasa Tuhan. Bahwa prediksi ilmiah ditegaskan bukanlah merupakan pernyataan untuk menakut-nakuti orang banyak, melainkan semata-mata bagian dari hikmat dan talenta manusia yang dianugerahkan Tuhan antara lain berupa pengetahuan dan kemampuan mengolah data-data alam.

“Upaya mitigasi itu adalah CBDM bagi masyarakat untuk melatih diri soal sistem dan kendali penyelamatan dan antisipasinya adalah melakukan pemetaan kawasan rawan gempa terhadap bangunan-bangunan agar terhindar dari risiko yang lebih besar bila terjadi gempa. Semua itu penting karena kita telah ditakdirkan hidup dan tinggal di tempat yang kebetulan rawan gempa. Soal kapan terjadinya, itu urusan Tuhan. Tapi soal apa yang perlu disiapkan, itu mutlak upaya kita,” kata Jonathan sembari menambahkan pihak pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah selama ini cenderung kurang respon dan tak peduli pada upaya mitigasi.

Padahal, secara geologis, karakteristik Kota Medan sama dengan kota Mexico City. Posisi atau kondisinya sama-sama berada di atas tanah yang rawan likuafaksi. Mexico City berada di atas lapisan tanah liat sekitar danau, dan Medan di sekitar puluhan sungai besar dan tepi laut. Hal ini telah dibuktikan dengan terjadinya pergeseran posisi satu bangunan plaza besar di tengah kota Medan akibat likuafaksi baru-baru ini. (A14/B10/u)

Sumber: Harian SIB Online, Minggu 28 Mey 2006

Ratusan Pedagang Kecil Pemohon Dana PEU BRR Via KSU Faeri Nias Kecewa

Gunungsitoli, (Analisa) -

Ratusan pedagang kecil di Kota Gunungsitoli, Nias pemohon dan bergulir untuk pemberdayaan ekonomi dan usaha (PEU) Nias dari Badan Rekonstruksi dan Relokasi (BRR) NAD-Nias via KSU Faeri Nias kecewa, karena tidak mendapat bagian, diduga orang-orang dekat pengurus yang diprioritaskan.

Hal itu terungkap di Gunungsitoli, Kamis lalu dari pedagang kecil yang silih berganti menanyakan tentang proses penyaluran dana PEU di kantor KSU Faeri Nias, sedangkan warga penerima diduga sebagai famili.

Ketua KSU Faeri Nias, F. Mendrofa di kantor KSU Faeri Jalan Sudirman Gunungsitoli yang dihubungi membenarkan telah menerima dana PEU sebesar Rp1,235 milyar yang disarankan untuk bantuan lunak tanpa bunga kepada 150 orang pemohon sebesar Rp2 juta per orang, dan 82 orang pemohon sebesar Rp5 juta per orang serta 7 orang penerima dana Rp75 juta per orang bagi pedagang grosir yang ditentukan oleh staf Deperindag Nias.

Menanggapi warga yang kecewa, pihaknya mengatakan, “itu wajar saja’ tetapi untuk diketahui penerima harus diseleksi dan ada orang dalam yang menjamin, soal cepatnya dana tersalur, tegas Mendrofa.

“Memang 150 orang penerima Rp2 juta per orang, dan sedang berlangsung penyaluran Rp5 juta per orang kepada 82 orang pemohon,” kata Mendrofa.

Secara terpisah, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias-BRR NAD, Fuad Muin S.Pi kepada Analisa membenarkan telah dilakukan penyaluran bergulir untuk kegiatan modal kerja dan usaha periode Tahun Anggaran 2005 melalui 6 koperasi, masing-masing KSU Faeri, Jalan Sudirman Gunungsitoli Rp1,2 milyar, KUD Temani, Gunungsitoli Idanoi Rp595 juta, KSU Kasih, Jalan Melati Gunungsitoli Rp520 juta, KSU Bazomasi, Desa Fadoro You Hiliduho Rp520 juta, KSU Koperasi Defalu Jaya, Desa Tetehosi Idanogawo Rp420 juta dan Koperasi Tafaeri Raya, Jalan Diponegoro No. 25 Teluk Dalam Rp760 juta. (esp)

Sumber: analisadaily online, Selasa, 23 Mei 2006

Bupati dan Wakil Bupati Nias Ajak Semua Elemen Masyarakat Bersatu Membangun Kembali Nias

Gunungsitoli (SIB)

Bupati Nias Binahati B Baeha SH, usai dilantik Gubsu Drs Rudolf M Pardede, Jumat (19/5) menyatakan beberapa hal kepada wartawan tentang program pembangunan yang dilaksanakan yang menjadi prioritas utama.

Pembangunan yang menjadi prioritas utama ada lima antara lain pembangunan jalan dan jembatan, Pembangunan pendidikan terutama pembangunan kembali gedung SD, SMP, SMA yang telah hancur akibat gempa dan tsunami, di bidang kesehatan, dermaga serta landasan Bandara Binaka Gunungsitoli, pasar, gedung pemerintah dan pembangunan perumahan bagi korban bencana alam.

Menurut bupati, apabila pembangunan itu dapat terlaksana dengan baik maka Kabupaten Nias akan bisa bangkit dari kesusahan terutama pembangunan di bidang perekonomian masyarakat di mana akibat kerusakan jalan dan jembatan membuat sejumlah daerah menjadi terisolir dan hasil pertanian masyarakat sulit untuk dipasarkan sehingga pembangunan jalan dan jembatan sangat mendesak.

Selanjutnya bupati menghimbau seluruh berbagai elit, tokoh masyarakat organisasi, pimpinan partai politik, LSM, pemuda dan berbagai lapisan masyarakat agar bersatu untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan Nias menjadi Nias baru dan maju untuk mempercepat membangkitkan kembali kondisi Nias yang telah hancur akibat bencana alam.

“Kalau tidak bersatu kapan bisa kita membangun kembali dari keterpurukan ini. Untuk itu mari kita bergandengan tangan bahu membahu membangun Nias memikirkan pembangunan ini agar perekonomian masyarakat cepat pulih kembali,” ajak bupati.
Bupati menegaskan perbedaan pendapat pada masa pemilihan kepala daerah secara langsung hingga masyarakat terkotak-kotak karena mempunyai kandidat yang akan diperjuangkan wajar saja terjadi.

“Untuk itu mari kita hilangkan perasaan tersebut, mari menyatukan persepsi untuk rakyat Nias kita harap Bupati Nias kepada seluruh elemen masyarakat Nias,” katanya. Sementara Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa yang dikenal sebagai seorang tokoh Partai Golkar dan juga mantan Ketua DPRD Nias itu berharap kepada semua pihak agar peristiwa lalu itu ditinggalkan. Pihaknya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu memikirkan pembangunan Nias pasca bencana alam yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.

“Perbedaan pendapat pasca proses pilkadasung itu hal wajar tetapi mari kita akhiri semua itu, kita harus bersatu padu memberikan apa yang terbaik untuk kelancaran pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh BRR Pusat dan Perwakilan Nias, serta Donor Luar atau NGO yang sedang membangun berbagai sarana prasarana,” ajaknya. (LZ/m)

Sumber: hariansib online, Selasa, 23 Mei 2006

Juli, SK CPNS Pempropsu akan Diserahkan

Medan (SIB) - Penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2005 untuk lingkungan Pempropsu paling lambat dilakukan Juli mendatang. Pasalnya, hingga saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP) CPNS dari pelamar tenaga honorer sebelum dilakukan uji petik.

“NIP dari pelamar umum di lingkungan Pempropsu sudah keluar, saat ini kita hanya menunggu NIP pelamar tenaga honorer. Diharapkan apabila permasalahan ini selesai, maka paling lambat Juli penyerahan SK CPNS sudah dapat dilakukan,” kata Kabid Program BKD Pempropsu Drs Al Bakri kepada wartawan, Senin (22/5).

Al Bakri mengatakan, NIP CPNS dari tenaga honorer belum keluar secara nasional sebelum dilakukan uji petik oleh tim yang terdiri dari BKN, Menpan dan Irjen. Dalam waktu dekat tim yang akan melakukan uji petik tersebut akan turun ke kabupaten/kota untuk melihat kebenaran data-data pelamar tenaga honorer.

“Tim itu akan turun secara mendadak untuk melakukan uji petik daftar tenaga honorer. Kami belum mengetahui secara pasti kapan, yang jelas akan turun ke kabupaten/kota secara mendadak,” jelas Al Bakri.Menurutnya, tim BKD Pempropsu 29 Mei mendatang akan berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan dan menuntaskan masalah perihal belum diterbitkannya NIP CPNS dari tenaga honorer. Semua CPNS tersebut terhitung mulai tanggal (TMT) April 2006 dan penggajiannya dimulai terhitung melaksanakan tugas.

Sementara waktu penyerahan SK CPNS dari kabupaten/kota hingga saat ini belum diketahui karena penetapan penyerahannya tergantung bupati/walikota masing-masing. Soalnya, hingga saat ini masih ada juga kabupaten/kota yang belum mengajukan NIP CPNS ke BKN.Dia juga mengakui bahwa 6 CPNS yang sebelumnya mengalami kesalahan dalam pengumuman kelulusan sudah diterima Menpan.

“Ke-6 nama itu akhirnya diterima Menpan dan akan diangkat menjadi CPNS. Namun, formasi pada 2006 akan dikurangi untuk Sumut,” jelasnya.

Tuntut

Peserta ujian CPNS dari Nias Selatan (Nisel) yang sebelumnya diumumkan lulus namun pada pengumuman kedua dianulir kelulusannya datang ke BKD Pempropsu untuk melakukan protes. 15 orang mewakili peserta ujian CPNS tersebut mendatangi Kantor BKD Pempropsu guna mempertanyakan nasib mereka.

Al Bakri mengakui, adanya kedatangan peserta ujian CPNS yang dirugikan tersebut. BKD Pempropsu meminta supaya yang merasa dirugikan itu agar membuat laporan secara resmi ke Gubsu, Drs Rudolf M Pardede untuk mengetahui kronologis permasalahan dimaksud.“Kita sudah minta agar dibuat surat pengaduan secara resmi dan nantinya akan kita surati secara resmi ke Bupati. Yang kami ketahui pengumuman kedua itu tidak ditandatangani Bupati, jadi untuk mengetahui kebenarannya akan diminta penjelasan dari Bupati Nisel,” jelasnya. (A12/o)

Sumber: hariansib online, Selasa, 23 Mei 2006

Bupati Nias Binahati B Baeha SH Dukung Nias Bergabung dengan Propinsi Tapanuli

Medan (SIB) - Bupati Nias Binahati B Baeha SH periode 2006-2011 yang baru dilantik oleh Gubsu Rudolf Pardede, tgl 19 Mei 2006 yang lalu, sedikit pun tidak ragu menyatakan kepada DR GM Panggabean, bahwa dirinya mendukung terbentuknya Propinsi Tapanuli. Bahkan Binahati menjelaskan, ketika masih bertugas di Departemen Dalam Negeri, ketika pada tahun 1995 dibentuk Komite Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli, diketuai Bomer Pasaribu (mantan Menteri) dari Partai Golkar, Binahati ikut duduk sebagai Ketua I.

Hal ini terungkap, ketika Bupati Nias Binahati B Baeha SH dan isteri datang bersama Wakil Bupati Temazaro Harefa (mantan Ketua DPRD Nias), menemui DR GM Panggabean di kediaman Jln Iskandar Muda 9 Medan, Senin (22/5) kemaren. Pak GM dan ibu serta putranya GM Windu Panggabean menerima kunjungan tamu-tamu terhormat tersebut di rumah, karena sejak Sabtu (20/5) Pak GM jatuh sakit lagi. Tujuan kedatangan orang nomor 1 dan nomor 2 di Kab Nias itu mengunjungi Pak GM, untuk menyampaikan terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan Pak GM dan SIB, sehingga dapat memenangkan Pilkada di Nias, walaupun banyak tantangan, cobaan yang dihadapi.

Atas kemenangan itu, Pak GM dengan gembira dan tulus mengucapkan “selamat”, serta berharap agar di bawah pimpinan Pak Binahati dan Pak Temazaro Nias bisa dibangun maju, apalagi mengingat Nias baru ditimpa bencana alam yang dahsyat. Pak GM juga mengharap, agar antara Bupati dan Wakil Bupati dapat terjalin kerjasama yang baik, sebab kata Pak GM, ia belakangan ini prihatin mendengar adanya hubungan yang tidak harmonis di beberapa daerah antara Bupati dan Wakil Bupati yang membuat masyarakat terpecah dan mengganggu kelancaran pembangunan.

PANITIA DIMINTA DATANG KE NIAS AUDIENSI DENGAN DPRD

Bupati Nias Binahati B Baeha SH, menyatakan dukungan untuk bergabung ke Propinsi Tapanuli itu antara lain didasarkan pada alasan agar jangan ada satu kabupaten dijadikan sebagai kabupate pelengkap, terlebih beberapa daerah eks keresidenan pada zaman Belanda ternyata sudah menjadi daerah propinsi.

“Saya sangat mendukung upaya pemekaran atau pembentukan Propinsi Tapanuli dan daerah Nias bergabung di dalamnya, dan saya sudah utarakan hal ini kepada Pak GM (baca : DR GM Panggabean, selaku Ketua Umum Dewan Penasehat Panitia Pemrakarsa & Pembentukan Propinsi Tapanuli - Red). Lalu, kepada Pak Lundu Panjaitan SH juga saya katakan agar Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli (P3T)/Tim Gabungan Pempropsu beraudiensi dengan DPRD Nias.

Selain untuk sosialisasi kepada masyarakat Nias agar mengetahui maksud dan tujuan yang akan dicapai, juga sebagai clearence kepada tokoh-tokoh masyarakat Nias agar semua pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap upaya dan perjuangan tersebut”, ungkap Binahati B Baeha kepada SIB di Medan, Senin (22/5).

Binahati antara lain berkisah tentang suka duka mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diikuti lima pasang kandidat calon pada 28 Februari lalu, soal adanya potensi tambang batu bara di daerah itu, soal nasib produksi kopra yang kian anjlok harganya belakangan ini (atas pertanyaan Pak GM karena dulunya kopra merupakan salah satu produk andalan sektor ekonomi di Nias.

Bupati terpilih kelahiran Lahewa (Nias paling utara) itu juga memaparkan kondisi daerah Nias yang mampu memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 11,5 miliar, dari semula (sebelum dipimpinnya) yang hanya Rp1,6 miliar. Angka PAD itu kemudian menjadi Rp 9 miliar lebih setelah Nias mekar dengan lahirnya kabupaten baru yaitu Nias Selatan.Hal terpenting yang terungkap pada pertemuan silaturahmi kekeluargaan itu adalah sikap daerah Nias yang sejak awal sebenarnya juga mendukung upaya pembentukan Propinsi Tapanuli sebagai hasil pemekaran daerah Propinsi Sumatera Utara. Binahati dan Ibu Lenni B Baeha juga sempat mengungkapkan adanya aspirasi masyarakat dari Kepulauan Mentawai (Sumbar) untuk bergabung ke Nias.

Binahati, mantan staf bidang Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI itu, menjelaskan, dirinya telah mengikuti dan mendukung ide atau gagasan pembentukan Propinsi Tapanuli yang semula dilontarkan para tokoh masyarakat Sumatera Utara dari Tapanuli di Jakarta seperti Bomer Pasaribu, Syamsul Nasution, dan Jenderal Besar Abdul Harris Nasution (ketika itu—1995). Bahkan, katanya, ketika komite pemrakarsa (Komsa-Komsa) pembentukan Propinsi Tapanuli itu dibentuk, pihaknya bersama tokoh-tokoh masyarakat Tapanuli lainnya melakukan audiensi dan rapat besar berupa kongres atau ‘Horja Godang’ di Sibolga pada 1995 lalu, yang antara lain dihadiri Jenderal (Purn) Maraden Panggabean (mantan Menhankam/Pangab), Drs Cosmas Batubara, dll.“Pada rapat besar atau ‘Horja Godang’ di Sibolga (1997—1998) itulah sudah dicanangkan rencana pembentukan Propinsi Tapanuli. Jadi, tidaklah salah kalau panitia pemrakarsa & pembentukan propinsi Tapanuli (P3T) datang ke Nias untuk presentasi memberikan pengetahuan dan pemahaman soal tujuan pembentukan Propinsi Tapanuli.

Bagi kami, Bupati Nias dan Wakil Bupati tidak sulit untuk mendukung itu, Hanya saja, kan perlu pemahaman agar jangan ada lagi perbedaan pendapat, termasuk bagi masyarakat Nias. Soalnya, walaupun kami Bupati atau Wakil Bupati itu hasil pemilihan rakyat, tapi secara representatif perlu dukungan resmi dari pihak DPRD selaku wakil rakyat,” papar Binahati sembari menegaskan sekali lagi agar panitia—P3T segera datang ke Nias.Pak GM juga menambahkan adanya perkembangan gerakan dan peningkatan arus volume mendukung upaya perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli belakangan ini. Digambarkan, berbagai pihak (dari luar Tapanuli) kian menyatakan dukungan untuk propinsi Tapanuli, misalnya Dairi, Simalungun, Asahan-Labuhan Batu, dsb.

Pemimpin Pilihan Tuhan

Dalam kesempatan silaturahmi itu, DR GM Panggabean selaku tokoh dan sesepuh masyarakat Sumut menilai keberhasilan Binahati B Baeha (bersama Temazaro Harefa) untuk tampil kembali memimpin Nias, merupakan ‘pilihan Tuhan’.

Pernyataan itu terungkap atas sebagian penuturan Binahati soal ‘liku-liku’ pemilihan kepala daerah (Pilkada) Nias selama masa kampanye hingga hari-H Pilkada. Binahati berkisah antara lain soal banyak tantangan yang dihadapi selama pencalonannya, hingga adanya protes dari pihak calon yang kalah Pilkada sampai ke meja Pengadilan Tinggi.

“Tapi setelah keputusan Pengadilan Tinggi Sumut menyatakan tak ada masalah pada Pilkada Nias 2006, pihak Depdagri di Jakarta langsung respon walaupun kita sempat ‘sport jantung’ menunggu kepastian: lantik... tunda... lantik...,” katanya ditimpali tawa akrab diantara mereka.Binahati B Baeha dan Temazaro Harefa adalah pasangan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di Nias pada 28 Februari lalu, yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nias pada 9 Maret lalu.

Pasangan dengan nomor 5 itu unggul dengan perolehan suara 49.905 suara, mengalahkan ke-4 pasangan kandidat lainnya yaitu pasangan No.3 (Drs Sylvester Lase & Zemi Gulo SH) dengan perolehan 44.244 suara, pasangan no.1 (Drs Sokhiatulo Laoli & Drs AKBP Sanudin Zebua SH) dengan 38.994 suara, pasangan No.2 (Drs Arkian Zebua & Martin Luther Daeli SE MSi) dengan 27.791 suara, dan pasangan No.4 (Agus Herdian Mendrofa & Drs Bastian Zebua) dengan perolehan 17.711 suara. (A14/c)

Sumber: hariansib online, Selasa, 23 Mei 2006

Potensi Karet di Kepulauan Nias Belum Tergarap

Gunungsitoli, Kompas - Ribuan hektar hutan karet di Pulau Nias, Sumatera Utara, belum digarap maksimal. Kebanyakan lahan masih digarap secara tradisional dan hasilnya tidak mendatangkan kesejahteraan bagi petani.

Sekitar 80 persen penduduk Nias adalah petani karet. Sepanjang pengamatan Kompas akhir pekan lalu di pedalaman Nias, para petani belum memiliki pengetahuan pengelolaan karet yang benar. Sebagian besar pohon karet dideres dengan cara kurang tepat sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak maksimal.

"Hampir semua batang karet menggembung di bagian bawah dan mengecil di bagian atas. Itu akibat petani menderes getah dengan menyayat sebanyak mungkin batang bagian bawah, bukannya satu jalur saja," kata rohaniwan dari Paroki Santa Maria Bunda Para Bangsa, Gunungsitoli, L Purwanto, SCJ yang sedang berupaya mengangkat potensi karet di Nias.

Bagian bawah batang setinggi hampir satu meter penuh dengan sayatan melingkar untuk mengeluarkan getah karet. Getah yang keluar ditampung di batok kelapa yang diletakkan di atas tanah.

Cara semacam itu berakibat pada kurangnya produktivitas tanaman. Umur produktif tanaman juga berkurang. Karena masih berupa hutan, jarak tanam tidak teratur. Perawatan tanaman pun jarang dilakukan. Tanaman dibiarkan tumbuh begitu saja di hutan. Penanaman kembali masih dilakukan secara alami. Rata-rata petani mewarisi hutan karet itu dari para pendahulunya dan belum pernah melakukan perubahan cara olah.

"Saat ini produksi karet Nias terhitung besar. Dalam satu bulan, karet keluar dari Pelabuhan Gunungsitoli saja mencapai 3.000 ton. Kami sedang memikirkan cara pengolahan karet lebih lanjut sehingga tidak dijual dalam bentuk bahan mentah," lanjut Purwanto.

Karet dijual Rp 6.000-Rp 7.000 per kilogram. Menurut Eliyadi Halawa, petani karet dari Desa Simanaere, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, dalam seminggu bisa mengumpulkan 40-50 kilogram getah karet. Hasil yang didapat Rp 200.000-Rp 300.000 per minggu. Pendapatan itu habis untuk memberi makan keluarga karena harga 1 kilogram karet sama dengan harga 1 kilogram beras.

Hampir semua petani karet di pedalaman kesulitan mengangkut hasil buminya akibat minimnya akses dan sarana transportasi. Jika musim hujan, mereka hanya memperoleh kurang dari 10 kilogram per minggu. Curah hujan di Pulau Nias terhitung tinggi sehingga berpengaruh pada kualitas karet. (FRO)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/23/sumbagut/2677151.htm, Selasa, 23 Mei 2006

6 Kabupaten Ditetapkan Sebagai Kabupaten Tertinggal di Sumut

Medan (SIB)

Kepala Bappeda Sumut Drs RE Nainggolan menyatakan, terdapat 6 kabupaten yang ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal di Sumut dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masing-masing Kabupaten Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan, Dairi, Pakpak Bharat dan Samosir.

Selain data Kementerian PDT tersebut ujarnya, di kabupaten lain di Sumut juga masih banyak ditemukan desa-desa tertinggal seperti di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan kabupaten lainnya. Total desa tertinggal di Sumut menurut data Pemprovsu mencapai 2.164 desa yang tersebar dalam 306 kecamatan dan 25 kabupaten/kota. Hal itu diungkapkan Drs RE Nainggolan MM, Rabu (17/5) di Kantor Bappedasu Medan, seusai mengikuti pertemuan dengan Sekretaris Kementerian PDT Rachmat Tatang Bachrudin dengan 6 kepala Bappedasu kabupaten tertinggal di Sumut.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PDT Rachmat Tatang Bachrudin mengatakan, Kementerian Negara Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan tahun 2009 sekitar 25% dari 199 kabupaten tertinggal sudah bisa dientaskan dari kemiskinan.Setelah ditetapkan 199 kabupaten tertinggal, lanjutnya dalam RPJM oleh pemerintah, pihaknya sudah menyiapkan berbagai langkah strategis dan berbagai program untuk mendukung pengentasan kemiskinan di seluruh daerah tersebut.

Saat ini sedang dilakukan penyusunan strategi daerah dari masing-masing kabupaten tertinggal, yang direncanakan selesai bulan September. Strategi daerah ini menjadi data base dan dijadikan sebagai Rencana Aksi Nasional Pengentasan Kemiskinan dalam bentuk Perpres.

“Seiring dengan hal itu pemerintah juga sedang menyiapkan RUU Pola Pembangunan Desa Tertinggal yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini. Dan dalam tiga bulan ke depan sudah diajukan untuk dibahas di DPR,” kata Rachmat Tatang kemarin di Medan dalam pengarahan finalisasi penyusunan rencana strategi daerah tertinggal.Dengan tersusunnya rencana aksi dan UU pembangunan desa tertinggal, katanya kementerian PDT, departemen terkait bersama pemerintah daerah akan melaksanakan berbagai program berdasarkan rencana aksi tersebut. Mulai dari pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta sarana lainnya yang dibutuhkan.Target 25% tersebut ujar Rachmat Tatang, masih bisa ditingkatkan jika pemerintah daerah mempunyai inisiatif yang tinggi bisa meningkatkan kinerjanya dalam mempercepat pembangunan daerah.

Menurutnya, kebijakan yang salah pada masa lalu menjadi penyebab tingginya desa tertinggal di Indonesia. Dimana pada akhir orde baru tercatat sekitar 28.611 atau 41,5% dari total 68.831 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Angka ini bertambah lagi setelah diterapkannya desentralisasi yang berimplikasi pada banyaknya pemekaran wilayah, sehingga desa tertinggal naik menjadi 46% atau sekitar 32.397 desa dari 70.611 desa di Indonesia. “Kesalahan kebijakan tersebut terjadi akibat kurangnya sensitifitas birokrasi terhadap kemiskinan. Sehingga pemerintah terlena dan menganggap kemiskinan tersebut menjadi hal yang biasa. Sehingga tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Strategi pembangunan yang sifatnya top down pada masa orde baru katanya juga menjadi penyebab lemahnya sensitifitas dan kreatifitas aparat biroktat, sehingga cenderung membiarkan kondisi tersebut.“Kesalahan inilah yang harus diperbaiki pemerintah dan pemerintah daerah. Harus muncul inisiatif untuk memerangi kemiskinan karena kimiskinan tersebut menjadi penyebab penderitaan masyarakat,” kata Rachmat Tatang. (RT/r)

Sumber: hariansib online, 22 Mei 2006

Sibolga Undang 13 KDh Kabupaten/Kota Berikut Ketua DPRD Realisasikan Pembentukan Propinsi Tapanuli

Sibolga (SIB)

Sibolga akan mengundang sebanyak 13 KDh kabupaten/kota se-daerah Tapanuli berikut ketua DPRD masing-masing untuk melakukan pertemuan akbar guna merealisasikan pembentukan Propinsi Tapanuli, di mana pertemuan tersebut nantinya direncanakan akan dipimpin langsung oleh Gubsu Drs Rudolf M Pardede.

Demikian hasil rapat koordinasi bersama Pemko Sibolga, DPRD kota Sibolga dan tokoh masyarakat/adat yang dipimpin Walikota Drs Sahat P Panggabean MM, Rabu (17/5) di ruang kerja walikota Sibolga di Jalan Sutomo Sibolga.Hadir dalam rapat tersebut antaranya Ketua DPRD kota Sibolga Syahlul Situmeang dan anggota di antaranya Maruli Simamora (PPDI), Wajib Saruksuk (PKPI), Mursan Pohan (PKPB), Kasim Sinaga (PPP), mantan anggota DPRD Sibolga Nurdin Zebua, ketua Forkala kota Sibolga H Raja Jafar Hutagalung, Sekda Sibolga Drs H Dahwir Nasution, Kepala Bappeda Sibolga Salatieli Zaluchu SH dan Humas Edison Sitorus.

Walikota Sibolga usai memimpin rapat kepada wartawan menjelaskan, rapat tersebut sebagai tindaklanjut surat DPRD kota Sibolga No. 19/2002 tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli dan rekomendasi Pemko Sibolga melalui surat Walikota Sibolga No. 070/6097/2002 tentang rekomendasi persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli.

“Sebelumnya saya dihubungi oleh unsur DPRD dan para tokoh masyarakat di Sibolga untuk memimpin rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari persetujuan Pemko Sibolga dan DPRD yang lalu terhadap rencana pembentukan Propinsi Tapanuli,” jelasnya.Menurutnya, ke 13 kabupaten/ kota yang akan dilibatkan dalam pertemuan akbar ini masing-masing kota Sibolga, kabupaten Tapanuli Tengah, kabupaten Tapanuli Utara, kabupaten Tobasa, kabupaten Samosir, kabupaten Humbahas, kabupaten Nias, kabupaten Nias Selatan, kabupaten Dairi, kabupaten Pakpak Barat, kota Padang Sidempuan, kabupaten Tapanuli Selatan dan kabupaten Madina.

“Sibolga bersedia sebagai tuan rumah untuk pertemuan ini setelah mendapat persetujuan dari Gubsu dengan alasan situasi keamanan di sini relatif kondusif dan sebagai bentuk kebersamaan untuk membangun daerah Tapanuli sedang mengenai waktu diserahkan sepenuhnya kepada Gubsu,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut tambah walikota, akan dirumuskan action nyata untuk merealisasikan pembentukan Propinsi Tapanuli seperti melakukan kesepakatan bersama dalam bentuk penandatanganan atau sejenisnya dengan menghadirkan sejumlah nara sumber di antaranya tokoh masyarakat Sumut DR GM Panggabean, Panda Nababan, Bomer Pasaribu, Akbar Tanjung, Letjen (Purn) Luhut Panjaitan, DR Martin Sirait, Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli dan lainnya.

“Turut diundang pejabat di Pempropsu termasuk seluruh anggota DPR-RI dari Dapem Sumut 2 dan anggota DPRDSU dari Dapem Tapanuli dan para pemerhati pembentukan Propinsi Tapanuli,” katanya.

Sudah Waktunya Propinsi Sumut Dimekarkan

Ia memaparkan, Propinsi Tapanuli perlu didukung sebagai wujud percepatan pelayanan ke masyarakat dan laju pembangunan di daerah Tapanuli sehingga daerah dapat lebih maju dan berkembang. “Kita dapat melihat daerah lain yang telah dimekarkan mempunyai laju pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang aktif dan pesat dimana Pemerintah Pusat komit memberikan perhatian penuh untuk laju pembangunannya,” katanya.

Ia juga mengakui, perhatian Pempropsu selama ini ke daerah Tapanuli dinilai cukup tinggi, namun demikian walikota mengajak memandang secara umum di mana aspirasi masyarakat untuk mendirikan Propinsi Tapanuli sudah bulat dan memang sudah waktunya Propinsi Sumut ini dimekarkan. Ketua DPRD kota Sibolga Syahlul Situmeang menambahkan, untuk keperluan ini telah dibentuk kepanitiaan dengan nama Tim Pengembangan Kota Sibolga yang akan diisi oleh unsur Pemko Sibolga, DPRD, tokoh masyarakat/adat, Pemuda dan lainnya dan dalam waktu dekat ini berencana akan menemui Gubsu ke Medan guna melakukan koordinasi terhadap persiapan pertemuan akbar ini.

“Kami berharap Gubsu bersedia menerima tim ini guna ditindaklanjuti di mana DPRD kota Sibolga tetap komit mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli sesuai keputusan DPRD sebelumnya,” katanya.Kami juga berharap kepada para KDh kabupaten/kota yang telah mendapat persetujuan dari DPRD masing-masing untuk segera angkat bicara guna menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. (mps/r)

Sumber: hariansib online, Senin, 22 Mei 2006

Kekerasan Oknum Polisi Meningkat di Sumatera Utara

detikcom (Jakarta)

Frekuensi tindakan kekerasan oknum aparat kepolisian terhadap masyarakat di Sumatera Utara meningkat.

Pada bulan Januari-April 2005 tercatat 17 kasus kekerasan kepolisian, sedangkan Januari-April 2006 naik menjadi 26 kasus kekerasan.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Oslan Purba dalam surat elektronik yang diterima detikcom, Senin (22/5/2006).

"Data ini semakin mempertegas bahwa reformasi yang di canangkan di tubuh polri gagal. Kontras Sumatera Utara melihat bahwa stagnasi reformasi di tubuh kepolisian tersebut merupakan cermin dari stagnasi reformasi secara keseluruhan," ujar Oslan.

Kasus Tandukan Raga, Gebang Berdarah, Nomensen, Siborong-borong, Tembung, Labuhan Deli dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya merupakan catatan buram wajah kepolisian di Sumatera Utara.

"Rentetan fakta-fakta kekerasan dan pelanggaran HAM yang di lakukan oleh aparat kepolisian adalah bukti bahwa keinginan polisi untuk mereformasi diri telah gagal," keluhnya.

Perilaku aparat kepolisian khusunya di Sumatera Utara tidak memperlihatkan banyak perubahan.

Polisi tidak dapat menjadi institusi hukum yang bertugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Yang terjadi justru sebaliknya status sebagai pelayan dan pelindung tersebut berubah menjadi begitu menakutkan bagi rakyat kebanyakan.

"Polisi akhirnya menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Berhadapan dengan polisi akan di identikan dengan keluarnya berbagai bentuk pungutan, dan kadang-kadang berujung pada kehilangan nyawa," ujarnya.

Menurut Oslan, penembakan di Hotel Pardede, penembakan di Tembung, penganiaayaan guru SMU 5 dan lain sebagainya merupakan bukti bahwa hadirnya polisi bukan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

"Tetapi malah sebaliknya, masyarakat dihantui rasa ketakutan dengan hadirnya polisi," katanya.

Oslan pun mendesak Polri harus segera memperbaiki kinerjanya agar lebih profesional untuk menghindari terjadinya anarkisme masyarakat karena tidak percaya lagi oleh masyarakat. (ddn)

http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/05/tgl/22/time/

071310/idnews/599657/idkanal/10

Binahati B Baeha SH Zan Temazaro Harefa Dilantik Jadi Bupati /Wakil Bupati Nias

Gunungsitoli (Analisa)

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Drs Rudolf M Pardede, melantik Bupati Nias Binahati B Baeha SH dan Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa periode 2006-2011 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Nias, di Gedung DPRD Nias Jalan Gomo Gunungsitoli, Jumat (19/5).

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nias terpilih pada Pilkada 28 Pebruari 2006 lalu, dihadiri unsur Muspida Kabupaten Nias Ketua DPRD Nias, M Ingati Nazara AMd, Dandim 0213 Nias Letkol Inf M Sihotang, Kajari Gunungsitoli Kemal Sianipar SH, mantan Wakil Bupati Nias Agus H Mendrofa, Bupati Nias Selatan F Laia SH, Ketua DPRD Nias Selatan Hadirat Manao, serta anggota DPRD Sumut asal pemilihan Nias dan Nias Selatan masing-masing Dodi Zaman Gomo Mendrofa, Aliozisokhi Fau, Analisman Zalukhu, Amaano Fau.

Binahati B Baeha SH merupakan Bupati Nias pertama yang menjabat 2 periode setelah sebelumnya mengakhiri masa jabatannya periode 2001-2005.

Gubernur Drs Rudolf M Pardede pada sambutannya antara lain mengatakan, amanah yang telah diberikan masyarakat harus dijaga, yakni melaksanakan misi dan visi saat kampanye karena setiap saat masyarakat akan menilai prestasi sehingga masyarakat puas dengan apa yang dikerjakan.

Ditambahkan, berdasarkan pengalaman satu periode memimpin daerah Kabupaten Nias sebelumnya, dapat menjadi acuan modal peningkatan membawa Nias lebih maju pada periode kedua dengan waktu lima tahun ke depan.

Kepada masyarakat Gubsu, menyatakan terimakasih atas kedewasaan berpolitik, sehingga partisipasinya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui profesi masing-masing, ujar Gubsu.

Pihaknya juga mengakui, jika Nias yang berada di antara pulau-pulau yang sulit sarana prasarana transportasi dan sektor lainnya.

Namun sebaliknya, Nias sebenarnya mempunyai potensi yang cukup besar dari hasil bumi seperti kopra, perikanan dan kelautan yang menempatkan posisi teratas produksinya di jajaran kabupaten kota se-Sumut.

“Sehingga kita jangan merasa berkecil hati karena program pembangunan untuk Nias merupakan tanggung jawab bersama,” kata Rudolf.

Rudolf juga menekankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias agar bersama jajarannya berupaya untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan berusaha proaktif “jemput bola” untuk mendatangkan investor ke daerah Nias baik antar daerah maupun antar-negara.

Mengakhiri sambutannya, Gubsu mengharapkan agar Bupati/Wakil Bupati Nias agar membuka kembali peluang komunikasi bagi masyarakat yang terlibat pada proses Pilkada lalu, yang mungkin sempat berseberangan dalam hal politik.

“Hapuskan pengkotak-kotakan dan jadikan semua itu sebagai momentum dalam pembangunan secara bersama-sama, sekaligus pembenahan kualitas aparatur agar cepat dan tanggap menghadapi perobahan yang terjadi di era globalisasi saat ini,” harap Gubsu. (esp/kap)

Sumber: analisadaily online, Senin, 22 Mei 2006

Rusak Berat, Jalan ke Pedalaman Nias - Longsor di Jalinteng Semakin Lebar

GunungSitoli, Kompas - Lebih dari setahun gempa Nias terjadi, kondisi jalan ke pedalaman masih rusak berat, sebagian kondisinya amat membahayakan pengguna jalan. Jalanan berlubang-lubang dan licin, sementara beberapa jembatan posisinya miring.

Jalan ke Kecamatan Tögizita dan Kecamatan Lölömatua di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, rusak berat. Jarak sekitar 80 kilometer ditempuh dalam waktu lebih dari tiga jam.

Dalam perjalanan Kompas pada Kamis hingga Sabtu (20/5), selepas ibu kota Nias Gunungsitoli, jalan mulus sampai sekitar 21 kilometer meski banyak aspal mengelupas, berlubang besar, bahkan hilang di beberapa titik.

Memasuki Dola, di Kecamatan Lölöfitumoi jalan mulai rusak hingga ke Kecamatan Lölöwau. Badan jalan turun, menyebabkan banyak cekungan di tengah jalan dan sisi jalan longsor.

Topografi tanah naik turun, bergelombang, dan berkelok-kelok, sementara jurang yang dalam menganga di kanan atau kiri jalan. Banyak jalan masih berupa jalan tanah dan berbatu-batu yang sempit. Kecepatan kendaraan hanya bisa 20-30 kilometer per jam. Di beberapa tempat, jalan tanah menjadi jalan lumpur.

Jembatan pertama di Lölöfitumoi miring akibat gempa dan belum diperbaiki. Di jembatan kedua di jalan menuju Tögizita di atas Sungai Oyo, sungai terbesar di Nias, papan-papan penghubung banyak hilang.

Hal yang sama ditemui di Kecamatan Botomuzöi, Kabupaten Nias. Kecamatan Botomuzöi berjarak sekitar 25 kilometer dari Gunungsitoli. Namun, waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam dan hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda dua.

Selain akibat gempa, kondisi tanah di daerah Nias bagian tengah memang labil sehingga jalan sering bergeser dan rusak. Banyak kendaraan berat seperti truk pengangkut material bahan bangunan melewati jalan itu.

Tidak ada angkutan umum ke daerah itu. Jika menggunakan ojek dari Gunungsitoli, warga harus membayar lebih dari Rp 100.000. Ojek itu pun diisi tiga sampai empat orang.

Akibat tidak ada akses jalan yang memadai, banyak desa di pedalaman Nias terisolasi dan terbelakang, tanpa listrik. Makanan pun harganya mahal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara RE Nainggolan mengatakan, jalan-jalan rusak itu akan diperbaiki tahun ini. "Alokasi dananya sekitar Rp 20 miliar," katanya, Minggu (21/5). Ia mengakui, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Nias termasuk paling rendah di Sumut.

Sementara itu, jalinteng Sumatera di Kabupaten Lahat, Sumsel, hampir putus total karena longsor di badan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Longsor di Desa Muara Danau, Kecamatan Kikim Timur, ini semakin melebar ke badan jalan dan semakin panjang. (FRO/MUL/IAM)

Sumber: KCM Online, Senin, 22 Mei 2006

Di Nias, 21 Anak Balita Busung Lapar

GunungSitoli (Kompas)

Rawan pangan berkepanjangan di pedalaman Pulau Nias, Sumatera Utara, menyebabkan sedikitnya 21 anak balita busung lapar. Ribuan anak balita mengalami kurang gizi dan ratusan lainnya mengalami gizi buruk (marasmus kwashiorkor).

Di Kecamatan Lölömatua, Kabupaten Nias Selatan, sekitar 18 anak balita menderita busung lapar, sedangkan di Desa Simanaere, Kecamatan Botomuzöi, Kabupaten Nias, sedikitnya tiga anak menderita busung lapar. Kedua kecamatan itu termasuk daerah yang terisolasi, sulit dijangkau kendaraan, dan berada di daerah pegunungan.

Kepala Puskesmas Kecamatan Lölömatua Sabarudin Halawa mengatakan, sejak tahun 1998 daerah itu dinyatakan rawan pangan. "Lahan yang baik untuk tanaman pangan tidak ada lagi. Tanah rusak akibat ditanami nilam," katanya saat pengobatan gratis oleh Perkasih Jakarta, akhir pekan lalu di Lölömatua.

Ia menambahkan, saat ada bantuan dari beberapa lembaga nonpemerintah (NGO), jumlah penderita kurang gizi berkurang. Namun, masyarakat menjadi tergantung. Ketika bantuan selesai, warga kembali ke pola hidup tidak sehat.

Dokter Jackson Sihombing dari Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan Indonesia (Pelkesi) yang bertugas di Lölömatua mengatakan, kebanyakan anak balita diberi makan ubi, bubur, dan mi instan. Mereka jarang makan sayuran sehingga kurang gizi. Sulitnya air bersih juga menyebabkan anak balita terserang gatal-gatal, cacingan, dan diare.

Anak-anak jarang dirawat dan diawasi orangtuanya karena mereka bekerja di ladang menyadap karet seharian. Anak balita hanya diawasi kakaknya yang berusia lima atau enam tahun.

"Sudah saatnya masyarakat diberdayakan, tidak sekadar menerima bantuan agar mereka bisa hidup sehat sendiri," kata Sabarudin. (FRO)

Sumber: KCM Online, Senin, 22 Mei 2006

Dinilai Menyimpang BRR Nias Diminta Tinjau Proses Pelelangan Bandara Kuala Ladondre dan Binaka

Medan (SIB)

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias khususnya Satker Pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Nias, diminta meninjau kembali lelang paket pembangunan Bandara Lasondre di Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias, karena dinilai telah terjadi penyimpangan dalam proses pelelangannya.

Permintaan itu disampaikan Direktur CV Asean Utama, Werlim salah satu rekanan yang ikut dalam pelelangan proyek tersebut dalam surat sanggahannya yang ditujukan kepada Kepala satket BRR pemeliharaan, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Nias di Gunungsitoli tertanggal 18 Mei 2006,yang diterima SIB, Jumat (19/5).

Menurut Werlim dalam surat tersebut, penawaran yang diajukan perusahaannya dalam pelelangan tersebut Rp 2.782.655.000 sedangkan pemenang lelang PT Karya Utama Sakti mengajukan penawaran Rp 3.290.104.000 lebih tinggi sekitar Rp 500 juta lebih.Namun justru perusahaan yang menawar lebih tinggi justru dimenangkan sehingga patut dipertanyakan faktor-faktor yang membuat panitia lelang tidak mencalonkan CV Asean Utama sebagai calon pemenang.

Pihak CV Asean Utama juga mempertanyakan kebenaran pengumuman lelang yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2005 sementara pelaksanaan pelelangan tahun 2006, sehingga pengumuman tersebut dinilai tidak sesuai dengan hasil yang dilelangkan tahun 2006 atau sebelum pelelangan dimulai, pemenang lelang telah ditentukan lebih dahulu oleh panitia.

Ditambahkan Werlim, kejanggalan juga terjadi dalam proses pelelangan perpanjangan Bandara Binaka, dimana perusahaan yang menawar lebih rendah juga dikalahkan dan yang dimenangkan perusahaan yang lebih tinggi penawarannya.Sehubungan dengan hal tersebut CV Asean Utama melalui suratnya tersebut mengharapkan BRR Nias dapat meninjau pelaksanaan pelelangan kedua proyek bernilai milyaran rupiah tersebut. (B1/p)

Sumber: hariansib online, 22 Mei 2006

Masih Terdapat 2.164 Desa Tertinggal di Sumut

Medan - Masalah kemiskinan masih belum tuntas di Sumatera Utara (Sumut). Saat ini masih terdapat 2.164 desa tertinggal di provinsi itu yang perlu mendapat perhatian. Dasa-desa itu tengah diperjuangkan untuk mendapatkan bantuan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, RE Nainggolan, menyatakan, sesuai data yang dimiliki Bappeda, 2.164 desa tertinggal tersebut tersebar pada 306 kecamatan dari 25 kabupaten dan kota di Sumut.

"Namun untuk memperoleh data yang lebih akurat, kita minta para kepala daerah kabupaten dan kota untuk melakukan inventarisasi ulang terhadap kecamatan dan desa tertinggal di daerah masing-masing," kata RE Nainggolan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (18/5/2006).

Menurut Nainggolan, pendataan ini terkait dengan permintaan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Saifullah Yusuf. Soalnya, Kementerian PDT akan memperjuangkan daerah tertinggal untuk memperoleh bantuan dana guna mengentaskan kemiskinan. Rencana ini bagian dari agenda besar tahun 2009, yakni menurunkan besaran kemsikinan sekitar 25 persen dari 199 kabupaten tertinggal yang ada saat ini.

"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Sumut ditetapkan ada enam kabupaten tertinggal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Samosir. Bagi kabupaten yang masih memiliki kecamatan dan desa tertinggal diberikan kesempatan untuk menginventarisasi kecamatan dan desa yang tergolong daerah tertinggal di daerah masing-masing," kata Nainggolan.

Para bupati yang akan melakukan inventarisasi kecamatan dan desa tertinggal tersebut, harus melalui beberapa indikator diantaranya ditinjau dari segi geografis, pendapatan masyarakat dan infrastruktur.

Setelah didata atau diinventarisasi, kata Nainggolan, bupati harus menetapkan kecamatan dan desa tertinggal tersebut dalam surat keputusan (SK). Data-data kecamatan dan desa tertinggal di beberapa kabupaten selain enam kabupaten yang telah ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal di Sumut akan diserahkan ke Meneg PDT.

Menurut Nainggolan, sebenarnya di Sumut masih ada kabupaten yang memiliki kecamatan dan desa tertinggal, tetapi belum ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal dalam RPJM. Di Kabupaten Simalungun ada 4 kecamatan, Karo 8 kecamatan, Mandailing Natal 8 kecamatan, Labuhan Batu 8 kecamatan, Asahan 8 kecamatan, Langkat 10 Kecamatan, Deli Serdang 8 kecamatan, Tapanuli Selatan 17 kecamatan, Tapanuli Utara 4 kecamatan, Toba Samosir 4 kecamatan dan di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat satu kecamatan.(nrl)

Sumber: http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/05/tgl/18/time/

171653/idnews/597880/idkanal/10

Kamis, 18 Mei 2006

Gempa 7,1 SR Landa Nias * Terasa Di Sibolga Dan Tarutung

Medan, (WASPADA Online): Kepulauan Nias di Sumatera Utara, Selasa (16/5) malam, sekira pukul 22:30, diguncang tiga kali gempa berturut-turut berkekuatan bervariasi mulai dari 7,1 SR sampai 6,1 SR. Bayu, staf BMG Jakarta, sebagaimana dihubungi Antara Selasa malam, mengatakan, gempa pertama terjadi dengan kekuatan 7,1 SR, disusul gempa kedua berkekuatan 6,9 SR dan terakhir 6,1 SR, dengan durasi sekitar tiga sampai lima detik.

Pusat gempa diperkirakan berjarak sekira 103 kilometer dari bibir pantai Teluk Dalam, Kepulauan Nias, atau pada episentrum 0'1 lintang Utara dan 96'91 bujur Timur. "Kedalaman pusat gempa diperkirakan sekitar 33 kilometer di bawah permukaan laut," ujar Bayu.

Berdasarkan catatan yang diperoleh Waspada dari Badan Geologi Amerika Serikat atau USGS gempa terjadi pukul 22:28:24 dengan kekuatan 6,8 pada skala richter dengan titik pusat gempa berada 0 derajat 07 menit LU dan 97 derajat 01 menit Bujur Timur. Tepatnya 270 km barat daya Sibolga tepatnya di Samudera Hindia sebelah barat Pulau Nias. Menurut catatan USGS kedalaman gempa berada pada kedalaman 1,9 km

Sementara berdasarkan laporan koresponden Waspada di Gunungsitoli, Nias, Bothaniman Jaya Telaumbanua, getaran gempa yang cukup keras membuat warga di kota itu berlarian ke luar dari rumahnya. Bahkan banyak warga yang segera melarikan diri ke arah perbukitan mengantisipasi kemungkinan naiknya gelombang air laut. Namun setelah menunggu hingga pukul 23:15, akhirnya warga kembali ke rumah masing-masing.

Laporan lainnya dari koresponden Waspada di Sibolga, Zulfan Nasution, warga di kota Teluk Tapian Nauli ramai-ramai ke luar dan beberapa di antaranya sempat berdiri di pinggiran laut. Mereka sebut Zulfan, ingin mengetahui perkembangan air laut. Tetapi hingga pukul 23:15, gelombang air laut tidak menunjukkan gerakan yang eksplosif.

Seorang warga Tarutung, Sori Muda Siregar yang menghubungi Waspada malam tadi menyebutkan, getaran gempa cukup kuat dirasa. Bahkan menurut dia goyangan gempa terasa sedikit lama. Namun diakuinya warga di kota itu tidak banyak ke luar dari rumah saat gempa terjadi.

Getaran gempa dirasakan di Kota Padang sekitar III MMI. BMG Jakarta sampai saat ini masih menghimpun data dan informasi sekaitan dengan gempa yang terjadi di kawasan Kepulauan Nias itu. Pulau Nias pernah dilanda gempa dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2005 gempa kembali mengguncang Nias dengan kekuatan 8,7 SR yang menewaskan ratusan warga dan merusakkan ribuan rumah warga. ****

Sumber: Waspada Online, Rabu, 17 Mei 2006

Pengerjaan Proyek di Nias dan Nisel Diharapkan Transparan dan Akuntabel

Medan (SIB) : Badan Rehabilitasi dan Rekronstruksi (BRR) telah mengadakan pelelangan proyek pembangunan di Nias dan Nias Selatan terutama jalan dan jembatan. Untuk itu dalam pengerjaannya perlu transparansi dan akuntabilitas. Jalan dan jembatan sangat memegang peranan dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat dan akhirnya dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan bidang lainnya di Nias dan Nias Selatan.

Demikian diungkapkan Drs Penyabar Nakhe Sekretaris DPW PDS Sumut kepada pers, Selasa (16/5). Ditambahkannya, dalam proses rehabilitasi dan rekrontruksi perlu dilibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena mereka mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang artinya pembangunan yang dilaksanakan BRR tersebut. Sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap kinerja BRR. Dalam pelaksanaan pembangunan jalan khususnya di daerah pantai P Nias dan pulau kecil lainnya perlu diperhatikan bestek dan pondasi jalan agar tidak mudah roboh dan terkikis oleh terjangan air laut, sehingga proyek dapat bertahan lama.

Disebutkan, pembukaan akses jalan dari Teluk Dalam ke Kecamatan Gomo dan ke beberapa desa di Gomo misalkan akses jalan dari Desa Hiliana Gomo ke Umbunasi sepanjang 10 Km hingga saat ini belum terbuka. Tidak heran kalau penduduk setempat masih berjalan kaki melewati perbukitan tinggi dan sungai dengan waktu 3 jam. Ironis memang jika pembangunan yang dilakukan BRR hanya di arahkan ke tempat yang sudah memiliki jalan aspal. Sedangkan di tempat lainnya yang sama sekali belum terjangkau tidak dimasukkan ke dalam proyek pembangunan BRR tersebut.

Menurut Aryanus Giawa (Biro Pendidikan dan Olah Raga DPW PDS Sumut) perlu pengkajian ulang tentang proyek BRR tersebut karena dinilai tidak merata. Padahal daerah Kec Gomo Desa Umbunasi menyimpan potensi alam yang melimpah namun tidak sampai ke pasar, karena akses jalan yang tidak ada. Begitu juga di desa-desa di setiap kecamatan yang ada di Nias Selatan agar perlu diperhatikan oleh BRR.

Dalam pengerjaan proyek BRR khususnya rehabilitasi dan rekronstruksi jalan dan jembatan sebaiknya dilibatkan kontraktor lokal. Kontraktor lokal dinilai lebih mengenal kondisi daerah tempat proyek dilaksanakan. Namun harus lulus uji kelayakan BRR karena diharapkan proyek tidak asal jadi. Walau demikian tidak tertutup juga kontraktor di luar Nias Selatan yang serius untuk membangun Nias Selatan dapat dilibatkan. Demikian diungkapkan Darnis Harita Putra Ono Lalu (Biro Keanggotaan DPW PDS Sumut).

Ditambahkannya pembangunan jalan dan jembatan dari Teluk Dalam ke Desa Hilimondege Raya kurang lebih 10 Km adalah sangat tepat. Karena merupakan dambaan masyarakat di Desa-desa Ori Ono Lalu. Dengan adanya proyek BRR maka pemerintah sudah mengabulkan keinginan masyarakat Desa Hilimondege Raya (Ono Lalu) untuk menikmati jalan aspal yang sudah lama diidam-idamkan. Akibat keterisolasian desa itu maka banyak hasil-hasil pertanian dan perkebunan daerah tidak tersalurkan ke pasar. Tidak heran hingga sekarang penduduknya pada umumnya berada dibawah garis kemiskinan. Namun Darnis Harita berharap agar dalam pengerjaan Proyek BRR perlu pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). (C4/v)

Sumber: hariansib online, Rabu, 17 Mei 2006

Gempa Guncang Sumatera Utara

TEMPO Interaktif, Medan:Gempa berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang Sumatera Utara pada Selasa pukul 22.28 WIB. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) mencatat pusat gempa berada di laut kawasan Teluk Dalam, Nias Selatan atau 110 kilometer arah barat daya Teluk Dalam.

Menurut Suhendri Purba, dari BMG Sumatera Utara, gempa cukup kuat juga dirasakan di wilayah Sumatera Utara lainnya, seperti Sibolga dan Mandailing Natal. Namun, gempa dirasakan lemah di wilayah Padang Sidempuan.

Suhendri mengatakan, sampai saat ini gempa susulan sudah terjadi 4 kali dengan kekuatan 5,8; 5,4 dan 5,2 skala Richter. Namun, “ belum ada laporan tentang kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa ini.”

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2006/05/16/brk,20060516-77575,id.html, Rabu, 17 Mei 2006

Kepulauan Nias Diguncang Gempa 7,1 SR

Padang (SIB) : Kepulauan Nias di Sumatera Utara, Selasa malam, sekitar pukul 22.30 WIB, diguncang tiga kali gempa berturut-turut berkekuatan bervariasi mulai dari 7,1 SR sampai 6,1 SR.

Bayu, staf BMG Jakarta, ketika dihubungi ANTARA Padang, Selasa malam, mengatakan, gempa pertama terjadi dengan kekuatan 7,1 SR, disusul gempa kedua berkekuatan 6,9 SR dan terakhir 6,1 SR, dengan durasi sekitar tiga sampai lima detik.



Pusat gempa diperkirakan berjarak sekitar 103 kilometer dari bibir pantai Teluk Dalam,

Kepulauan Nias, atau pada episentrum 0’1 lintang Utara dan 96’91 bujur Timur.

“Kedalaman pusat gempa diperkirakan sekitar 33 kilometer di bawah permukaan laut,” ujar Bayu. Getaran gempa dirasakan di Kota Padang sekitar III MMI. BMG Jakarta sampai saat ini masih menghimpun data dan informasi sekaitan dengan gempa yang terjadi di kawasan Kepulauan Nias itu. (Ant/o)

Sumber: hariansib Online, Rabu, 17 Mei 2006

Gempa 6,9 SR Berpusat di Nias

Medan - Gempa yang berkekuatan besar yang dirasakan di Padang, Sumatera Barat, berpusat di Pulau Nias, Sumatera Utara. Gempa itu berpusat di kedalaman 33 km di dasar laut.

"Pusat gempa berada di kedalaman 33 kilometer di dasar laut. Jaraknya dari Teluk Dalam, sekitar 110 kilometer. Jadi cukup jauh," kata staf Analisa BMG Wilayah I Sumatera Utara dan Aceh, Suyono saat dihubungi detikcom melalui jaringan seluler, Rabu (17/5/2006).

Menurut Suyono, gempa yang berkekuatan 6,9 SR ini terjadi sekitar pukul 22.28 WIB. Lokasi persisnya berada pada 0,12 Lintang Utara dan 96,95 Bujur Timur.

Menurut Suyono, getaran gempa ini dirasakan di Kabupaten Mandailing Natal dan Medan, dengan kekuatan antara I hingga II Modified Mercalli Intensity (MMI), yakni sebutan ukuran untuk besarnya efek yang dirasakan. Namun di Pulau Nias yang merupakan wilayah dua kabupaten, yakni Nias dan Nias Selatan, yang masih belum diperoleh keterangan, karena informasi belum masuk dari Stasiun Geofisika di Nias.

"Kemungkinannya lebih besar dari pada yang dirasakan di Medan. Bisa saja lebih dari II MMI, tapi untuk kepastian harus menunggu data dari Nias," kata Suyono.

Kendati kekuatan cukup besar, bahkan terasa sampai ke Medan walau kecil namun sejauh ini dilaporkan tidak ada kerusakan di Nias. Karena pusat gempa cukup jauh dan berada puluhan kilometer di dasar laut.

Salah seorang warga Gunung Sitoli, Botaniman Telaumbanua, yang dihubungi detikcom menyatakan getaran memang dirasakan cukup kuat. Warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah, sambil berteriak.

"Setelah menunggu sekian lama di luar rumah, dan merasa sudah aman. Warga kemudian satu persatu mulai masuk rumah kembali. Sejauh ini diketahui tidak ada bangunan yang rusak. Namun di Nias Selatan, informasi yang saya terima, warga di sana panik, dan khawatir terjadinya tsunami akibat gempa. Mereka belum berani tidur sampai sekarang," kata Telaumbanua.(ary)

Sumber: http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/05/tgl/17/time/

011509/idnews/596334/idkanal/10

Satu Keluarga Dapat Sembilan Rumah

Jakarta (Berita):

Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto prihatin dengan adanya orang-orang yang tega berbuat kriminal
di tengah kesusahan ribuan orang korban tsunami di Aceh-Nias.

"Saya mendapat laporan ada satu keluarga yang sampai mendapat sembilan rumah di tengah ribuan orang yang belum mendapat rumah," katanya kepada wartawan di DPR, Senin (15/05).

Kuntoro mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan polisi untuk mengusut pelaku kriminal yang melakukan manipulasi data sehingga ada satu keluarga yang mendapat sembilan rumah.

BRR Saat ini sedang menyelenggarakan Pameran Foto Setahun Rekonstruksi Aceh dan Nias di lobi DPR yang dibuka Ketua DPR Agung Laksono.

BRR Saat ini telah membangun 41 ribu buah rumah sementara bagi korban tsunami di Aceh dan Nias. Jumlah keluarga yang kini tinggal di tenda dan membutuhkan rumah adalah 80 ribu keluarga.

Kuntoro mengatakan saat ini BRR baru menyelesaikan 25 persen dari tugas yang dibebankan berdasar UU. BRR akan bekerja sampai 2009.

Ketua Tim Pemantau Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, BRR harus memperlihatkan kredibilitasnya untuk menjadi citranya di mata donatur dalam dan luar negeri.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan dana-dana dari masyarakat baik dalam maupun luar negeri sampai saat ini tidak mudah diaudit.

"Kalau yang dari APBN, bisa diaudit BPK," kata Agung.

BRR telah mendapat alokasi Rp8,6 triliun dan yang sudah ditenderkan sebanyak Rp1,9 triliun.

Sebelumnya, Ketua BPK Anwar Nasution menyerahkan hasil audit BPK atas kinerja BRR kepada DPR. Dalam laporan itu BPK menemukan adanya dana ratusan miliar rupiah yang belum bisa dipertanggungjawabkan BRR. (Ant)

Sumber: beritasore online, Senin, 15 Mei 2006

Polda Sumut Diharapkan Usut Wartawan “ Berita Sore” Eliyuddin

Medan, ( Berita ) : Ketua PWI Cabang Sumatera Utara H.A. Muchyan AA mengharapkan Polda Sumut terus mengusut tuntas kasus kematian Eliyuddin Telambanua, wartawan Harian Berita Sore Medan yang tewas di Kabupaten Nias Selatan (Nisel).

Kasus kematian insan pers yang sudah cukup lama itu hingga kini belum terungkap siapa pelaku pembunuhannya, katanya pada acara pertemuan para Pemimpin Redaksi Surat Kabar di Medan dengan Kapolda Sumut Irjen Pol Bambang Hendarso Danuri, di Medan, Senin [15/05]

Kematian Eliyuddin Telambanua yang diduga oleh tindak kejahatan terungkap pada 29 Agustu 2005 lalu dan hingga kini aparat Kepolisian di Nisel belum dapat mengungkap pelakunya.

Kematian wartawan surat kabar terbitan Medan itu, diduga berkaitan dengan pemberitaan yang ditulis dan dimuat di Harian Berita Sore berjudul "Panwaslih Nisel Diminta Tangkap Ketua dan KPUD", dan "DPRD Panggil Paksa Ketua KPUD Nisel".

Muchyan menambahkan, kasus kematian wartawan tersebut agar dapat dituntaskan dengan cepat sehingga para insan pers yang melaksanakan tugas merasa dilindungi oleh hukum dan pihak berwajib.

Menurut dia, selama ini para wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik sering mendapat perlakuan keras dari oknum yang merasa tidak senang atau keberatan atas berita yang disiarkannya.

Wartawan sering diperlakukan tidak manusiawi dan tindakan ini jelas suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta tidak boleh dibiarkan terus, katanya.

Selanjutnya, ia juga meminta kepada Polda Sumut agar dapat menertibkan oknum-oknum yang mengaku sebagai wartawan, padahal orang yang itu tidak berhak untuk menyandang predikat wartawan sebagai profesi yang terhormat dan sangat mulia.

Sehubungan itu, katanya, Polda Sumut jangan segan-segan untuk mengamankan oknum yang merusak citra wartawan.

Sekarang ini, jelasnya, untuk masuk menjadi wartawan cukup mudah, dan tidak seperti kita masuk menjadi anggota Polri yang harus melalui pendidikan yang cukup ketat.

Namun demikikan, ia meminta kepada wartawan yang benar-benar profesionali agar tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga rambu-rambu Pers dan tetap berpedaman kepada Kode Etik Jurnalistik (KEY), sehingga pers tetap terbebas dari delik dan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri.

Jadilah seorang wartawan yang profesional dan tetap dihormati, serta selalu dicintai oleh masyarakat, tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Irjen Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan, wartawan yang melaksanakan tugas agar selalu menjaga etika, sehingga dihormati dan selalu dipercaya.

Menurut dia, tugas wartawan cukup sulit dan mereka tidak mengenal waktu siang dan malam, serta hari libur sekalipun tetap bertugas untuk memburu berita untuk kepentingan surat kabarnya.

Bahkan, katanya, wartawan selalu diburu untuk deadline surat kabar yang akan terbit, dan mereka yang bertugas di lapangan benar-benar stres dan harus tahan banting.

Tugas yang diemban oleh sang wartawan itu hampir sama dengan anggota Kepolisian yang tidak mengenal rasa capek unttuk melaksanakan tugas untuk kepentingan negara, ujarnya. (ant )

Sumber: beritasore online, Selasa, 16 Mei 2006

Enam Kabupaten Di Sumut Masuk Kategori Daerah Tertinggal

Pangururan, Sumut, (Berita)

Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal mengidentifikasi sebanyak 199 kabupaten tergolong sebagai daerah tertinggal di Indonesia dan enam diantaranya terdapat di Sumatera Utara.

Kepala Bagian Humas dan Infokom Pemerintah Kabupaten Samosir, Ir. Rismauli B. Gultom mengungkapkan itu kembali setelah acara Sosialisasi Pembentukan Lembaga Kerjasama antar Daerah Berbasis Regional Management Se-Sumut, di Tutuk Siadong, Samosir, Rabu [03/05]
Enam daerah hasil identifikasi tersebut adalah Kabupaten Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapteng, Nias dan Nias Selatan.

Ia mengatakan, berdasarkan identifikasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal itu ada 199 kabupaten tertinggal yang seharusnya tidak tergolong daerah tertinggal, namun dimasukkan ke dalam golongan kabupaten tertinggal karena sering mengalami bencana (rawan bencana) sehingga tidak sanggup lagi melaksanakan pembangunan.

Menurut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Aunur Rofiq Hadi pada acara yang sama mengatakan, ada tiga kategori yang digolongkan daerah khusus tertinggal yaitu daerah terpencil, daerah perbatasan dan rawan konflik.

Untuk itu, menurut dia, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki beberapa tugas dalam mengatasi masalah ini, diantaranya, membangun daerah tertinggal agar lebih maju lagi, khususnya dalam bidang perekonomian.

Selain itu, dalam upaya mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabinet Bersatu dalam mengatasi permasalahan daerah tertinggal, pihak Kementerian Daerah Tertinggal juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tertinggal.

Menurut dia, ada tiga hal yang mendasari kerjasama tersebut yaitu, kerjasama harus diawali inisiatif dari Bupati daerah tertinggal, kesepakatan atau komitmen untuk bekerjasama, dan kerjasama harus diikat kelembagaan yang tidak mencampuri kegiatan Pemerintah Daerah tapi membantu menginformasikan potensi daerah masing-masing.

Sementara itu, para Bupati yang juga hadir dalam acara ini menyampaikan kepada Kementerian Daerah Tertinggal agar memberikan dana untuk pembangunan Pemerintah Daerah Tertinggal.

Bupati Samosir, Ir. Mangindar Simbolon meminta agar kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Utara dapat membentuk Tim Kelompok Kerja seperti Dewan Komisaris untuk dapat menyusun dan merumuskan Term Of reference (TOR) pembangunan daerah tertinggal yang kemudian akan dikonsultasikan dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. ( ant )

sumber: berita sore online, Jumat, 5 Mei 2006

AJI Minta Polri Terus Usut Kasus Pembunuhan Wartawan Berita Sore Di Nias Selatan

Medan, ( Berita )

Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) Medan melakukan unjukrasa di DPRD Sumatera Utara meminta Polri agar terus mengusut kasus pembunuhan Elyuddin Telaumbanua, wartawan.

Harian Berita Sore Medan di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan.

Pelaku pembunuhan terhadap wartawan tersebut yang hilang 29 Agustus 2005 dan kemudian diketahui dibunuh pada 24 Agustus 2005 hingga dewasa ini belum berhasil ditangkap, kata Ketua AJI Medan, Dedy Ardiansyah dalam orasinya.

Aksi unjukrasa yang dilakukan AJI tersebut dalam memperingati Hari Kebebasan Pers tanggal 3 Mei 2006.

Selesai menyampaikan pernyataan sikap di depan agggota dewan itu mereka terus melakukan long march menuju bundaran air mancur di Jalan Sudirman Medan.

Dalam aksi tersebut para wartawan membawa spanduk dari karton yang bertuliskan "Kapolda Sumut Agar Serius Mengusut Pembunuhan Wartawan Berita Sore".

Dedy mengimbau komunitas pers dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja polisi dalam mengusut dan mengungkap kasus pembunuhan itu.

Ia juga meminta masyarakat untuk menggunakan mekanime yang disediakan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jika keberatan terhadap sesuatu pemberitaan di media.

UU tersebut menyediakan mekanisme hak jawab, hak koreksi dan mediasi ke Dewan Pers jika masyarakat tak puas atas pemberitaan media.

Selain itu, katanya, juga ada proses hukum yang biasa ditempuh jika mekanisme UU Pers dinilai belum memuaskan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pembunuhan Elyuddin hingga kini hingga kini tak kunjung ada titik terang. Pengusutan kasusnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Sampai saat ini Polisi belum bisa mengungkap siapa pelaku pembunuhan keji itu.

Korban pada 29 Agustus 2005 pamit kepada isterinya, Elisa Sederhana Harahap, Ely dan mengatakan, akan melakukan liputan selama beberapa hari di Teluk Dalam.

Dari rumahnya di Jalan Yos Sudarso, Desa Saewe, Kecamatan Gunung Sitoli, Ely membawa perlengkapan kerja wartawan, berupa kamera dan tape rekaman. Setelah itu Ely tak pernah kembali.

Berdasar hasil investigasi di lapangan, AJI menilai pembunuhan ini terkait dengan profesi Ely sebagai wartawan.

Sebelum menuju Teluk Dalam, Ely beberapa kali menulis berita yang cukup kritis dalam proses pemilihan Kepala Daerah di Nias Selatan.

Beberapa berita yang ditulis Ely dan dimuat Berita Sore diantaranya berjudul "Panwaslih Nisel Minta Tangkap Ketua dan Anggota KPUD",

Selain itu disiarkan pula berita berjudul "DPRD Panggil Paksa Ketua KPUD Nias Selatan," dan Masyarakat Nisel Harapkan Panwaslih Usut Penyelewengan KPUD Pada Proses Tahapan Pilkada".

Ia mengatakan, modus kekerasan semacam ini hampir sama dengan yang dialami Muhammad Syafruddin, Wartawan Bernas, Yogyakarta yang tewas pada 16 Agustus 1996 lalu, setelah diserang orang tak dikenal di depan rumahnya.

Syafruddin dibunuh karena berita-berita kritis yang ditulisnya di daerah tersebut. Sayangnya, kasus ini pun menjadi salah satu "the dark number" kasus kekerasan di Indonesia, khususnya wartawan.

AJI menilai, kasus-kasus semacam ini merupakan ancaman nyata terhadap profesi wartawan. Kekerasan secara keji dan terang-terangan semacam ini adalah ancaman terhadap kebebasan pers dan demokratisasi.

Pembungkaman dengan cara semacam ini akan membuat wartawan tak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal untuk melayani publik dengan informasi objektif dan akurat, tambahnya.

Menanggapi aksi unjukrasa itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Abdul Hakim Siagian, SH mengatakan, anggota dewan akan mengundang Kapolda Sumut Irjen Pol Bambang Hendarso Danuri mempertanyakan kasus pembunuhan wartawan tersebut.

"Kita akan meminta penjelasan kepada Kapolda Sumut mengenai kasus pembunuhan yang belum juga terungkap itu," ujarnya. ( ant )

Sumber: Beritasore online, Kamis, 4 Mei 2006

AJI Demo DPRDSU Desak Aparat Usut Kasus Ellyuddin

MEDAN (Berita)

Puluhan orang dari Alinasi Jurnalistik Indonesia (AJI) beserta LSM dan elemen mahasiswa, menggelar aksi di Gedung DPRD Sumut.

Dalam aksi yang dipimpin koordinator Dedy Ardiansyah yang juga Ketua AJI Medan, bertujuan untuk kembali mengingatkan bahwa kebebasan pers di Indonesia saat ini belumlah sempurna.

Kenyataannya, kata Dedy dunia pers masih dalam penindasan. Itu dibuktikan dengan banyaknya kasus tindak kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggungjawab terkait dengan pemberitaan pers.

Satu contoh kasus wartawan Harian Berita Sore, Ellyuddin Telambanua, yang bertugas di Nias Selatan. Hingga saat ini, kata Dedy pihaknya masih menunggu kejelasan nasib wartawan tersebut, yang diduga telah dibunuh terkait pemberitaan masalah Pilkada di Nisel.

Kasus Ellyuddin yang hilang sejak 21 Agustus 2005, belum terungkap siapa pelaku pembunuhnya. Bahkan, kata Dedy, AJI sangat menyesalkan aparat yang sebenarnya sudah tahu siapa pembunuhnya tidak mampu menyeret orang tersebut dengan alasan kurangnya bukti-bukti.

"Kasus ini harus betul-betul diusut tuntas. Jika tidak kekerasan dengan motif serupa yang ditujukan kepada pers pasti akan terjadi lagi," tandasnya.
Aksi dilakukan dengan damai, yang dilanjutkan dengan berjalan menuju Bundaran Jalan Jendral Sudirman.

Di DPRD Sumut para pengunjukrasa diterim anggota Komisi A DPRD Sumut Abdul Hakim Siagian, yang berjanji akan terus mendesak aparat kepolisian menuntakan kasus ini. "Saya juga terus memantau dan mengikuti perkembangan terkait kasus pembunuhan Ellyuddin," kata anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.(rie,lin,ely)

Sumber: berita sore online, Rabu, 3 Mei 2006

Sumut Kembangkan Agromarinepolitan

Medan, Kompas - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencanangkan 16 kabupaten/kota sebagai daerah agromarinepolitan. Konsep itu dimaksudkan sebagai cara percepatan pengentasan masyarakat dari kemiskinan di kawasan pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara.

Ke-16 daerah itu adalah Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Nias Selatan, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Kota Medan, Binjai, Tebingtinggi, Tanjung Balai, Sibolga, dan Padang Sidempuan. Panjang garis pantai Sumut mencapai lebih kurang 1.400 kilometer, sekitar 800 kilometer di pantai barat dan 567 kilometer di pantai timur.

"Daerah itu kaya potensi kelautan, namun belum memberikan kesejahteraan bagi penduduknya," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara RE Nainggolan, Rabu (31/5). Pendapatan per kapita di daerah itu berkisar dari Rp 4,9 juta hingga Rp 14 juta per tahun.

Selain pendapatan per kapitanya rendah, indeks pembangunan manusia di daerah-daerah itu juga terhitung rendah, terutama di Kabupaten Nias, Nias Selatan, dan Tapanuli Tengah.
Kekayaan kelautan yang terdapat di daerah itu antara lain bermacam-macam ikan, biota laut, terumbu karang, dan hutan mangrove. "Selama ini pengembangan potensi laut antardaerah itu masih terpisah, belum holistik. Kami mencoba menggulirkan konsep agromarinepolitan tahun ini dan membuat masterplan kawasannya," ujarnya.

Masterplan itu disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan dan pengelolaan potensi per wilayah. Diharapkan, melalui kerja sama ke-16 kabupaten/kota itu dalam pengelolaan potensi pertanian dan kelautan, pendapatan per kapita masyarakat bisa meningkat.

Sebelum ini, Pemerintah Provinsi Sumut mengembangkan konsep Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan. Delapan kabupaten/kota yang berada di Bukit Barisan ini memiliki potensi pertanian dan holtikultura yang cukup beragam. (FRO)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0606/01/sumbagut/2690363.htm, Kamis, 1 Juni 2006