Ya’ahowu: Untukmu Pemimpin [Baru] Kami

(Sebuah Catatan Untuk Pilkada Kab. Nisel dan Refleksi Untuk Pilkada Kab. Nias)

Oleh: Etis Nehe*

Salam

Ya’ahowu… Ya’ahowu… Ya’ahowu…Salawama…!

Pilkada, olahraga dan judi sama-sama menggunakan istilah ‘kalah’ dan ‘menang’ kadang-kadang “draw/seri.” Namun, ketiganya beranjak dari asumsi dan motivasi yang berbeda. Olahraga dan judi sangat sarat dengan semangat pertaruhan, penaklukan, mengalahkan, dan kadang-kadang untuk mempermalukan. Walau seringkali ada kemiripan dalam prakteknya, pilkada bukanlah pertandingan olahraga apalagi perjudian, kecuali ada penyamarataan yang salah kaprah. Pilkada sebagai bagian dari politik demokrasi, berdasarkan prinsip-prinsip dasarnya adalah untuk mengupayakan kesejahteraan bersama.

Hal yang sama yang termaktub juga dalam ungkapan selamat yang unik, klasik dan luhur dari tradisi Nias: “Ya’ahowu!”. Masyarakat Nias dengan segala keluhuran budayanya, memiliki ungkapan salam yang melampaui basa-basi ucapan selamat yang sudah umum. Salam “Ya’ahowu” lebih dari sekedar salam tetapi juga mengungkapkan pemberian harapan, doa, keberkahan, dan pemercayaan diri yang terlepas dari nuansa pertaruhan. Ya’ahowu juga berarti Yatefahowu’õ ndra’ugõ [ba ya’ita fefu]. Terberkatilah Engkau [dan kita semua].

Kepemimpinan Kesejahteraan vs Kepemimpinan Predatorik

Terkait dengan fungsi fundamental dari adanya negara, Mahatma Gandhi, tokoh pejuang tanpa kekerasan dari negeri India itu, memiliki konsep yang dikenal sebagai “Negara Kesejahteraan.” Konsep “Negara Kesejahteraan”nya tersebut disebut juga sebagai konsep “Kesejahteraan Integral.“ Prinsip utamanya adalah bahwa keberlangsungan sebuah negara/pemerintahan ditentukan dan oleh karena alasan tunggal yaitu penyejahteraan warganya. Dan, upaya itu harus dimulai, ditopang dan di dasari atas dan oleh nilai-nilai moral atau penegakan kebenaran secara ahimsa [nir kekerasan]. Kemajuan ekonomi dan politik harus seiring dengan unsur pokok lainnya yaitu kemajuan moral. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu meliputi yang lainnya.

Sebaliknya, kecenderungan yang ada ketika kesejahteraan rakyat itu tidak mewujud maka negara (dalam hal ini adalah perangkat atau sistem, termasuk personilnya) akan menjadi bahaya bagi rakyatnya. Vedi R. Hafiz (2005) dalam bukunya Dinamika Kekuasaan, berdasarkan analisa kondisi ekonomi-politik Indonesia pasca-Soeharto menyimpulkan bahwa, pemerintahan yang tidak benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya adalah perwujudan konkrit dari sistim kekuasaan yang predatorik. Pemerintah dengan gaya predator. Pemerintah bisa berganti terus menerus, tapi sistim pemerintahan oligarkhis dan otoriter bisa saja masih melekat bahkan menjadi tulang punggung sistim. Karena itu semua bisa dan biasanya datang dengan ‘maksud mulia’, kemudian mulai bekerja dengan didorong oleh motivasi kepentingan diri, kelompok, orientasi dan target politik untuk masa suksesi berikutnya.

Keduanya sangat tepat. Pada prinsipnya tidak ada aktivitas dan orientasi politik dan ekonomi yang bebas nilai. Semua memiliki motivasi awal dan tujuan akhirnya. Dan itu bisa baik, juga bisa buruk tergantung ‘apa’ yang dimiliki dan ‘misi yang dibawa’oleh penguasa terpilih. Karena itu setiap orang mesti menyadari bahwa ketika aktivitas atau orientasi politik yang di dasari dengan motivasi dan tujuan yang salah, maka politik dan ekonomi tidak lebih sebagai predator, parasit dan sumber bencana. Kampanye dengan wajah-wajah tulus, jujur dan bersahaja yang terlukis dalam setiap pamflet dan umbul-umbul kampanye lainnya, tidak lebih sebagai wajah manis polesan [biasanya merupakan hasil rekayasa komputer] dari wajah aslinya yang suram, seram dan jahat. Kita menyaksikan bahwa bantuan ekonomi maupun politik terkadang hanya merupakan bentuk lain dari penjajahan. Atau, jangan kaget kalau ketika kekuasaan itu telah berada di tangan, wajah asli itu mulai nampak dan bahkan bertaring. Mengerikan.

Pilkada atau lebih tepatnya adalah suksesi kepemimpinan pada dasarnya harus dilihat secara komprehensif hingga mencapai aspek-aspek esensial yang mendasarinya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pilkada: Berbagi Harapan dan Hidup [Share of Hope and Life]

Anak tangga pertama telah ditanjaki. Pilkada perdana yang historis dan penuh dinamika itu telah terealisasi. Semuanya berjalan relatif aman, berkat kerja sama semua pihak walaupun sempat [harus] diwarnai dengan sebuah ‘pemaksaan legal’ untuk sebuah kerja sama demi kebaikan bersama yang lebih besar.

Pilkada adalah share of hope yang terimplementasi dalam pemberian mandat kepada sang terpilih. Share of hope is share of life. Bukan hanya mempercayakan pengharapan itu saja, tetapi juga mempercayakan kehidupan. Bukan mempertaruhkan kehidupan. Dengan ini, pilkada tidak hanya dimengerti sebagai proses atau aspek politis dari demokrasi, tetapi juga merupakan event untuk memelihara kehidupan. Pilkada, sebagaimana halnya demokrasi, bila berhenti pada pengertian sebagai sebuah sistem tanpa aspek moralitas, maka demokrasi sangatlah buruk dibanding komunisme.

Setidaknya, kita merasa berhak untuk menarik napas lega saat ini, setelah masa penantian yang amat lama dan menegangkan. Itu adalah tanda dari kepuasan dan bukti keterlepasan dari ketakutan yang membayang. Sebuah pertanda atas kemenangan kebaikan dan kejujuran. Dan secara sederhana adalah sebuah ekspresi dari kelegaan jiwa karena keberhasilan pelaksanaan pilkada ini setidaknya mampu menghapus kekuatiran, kegelisahan dan kegetiran yang menyesakkan dada hampir setiap kita. Setidaknya, kini sudah ada jawaban atas sebuah pertanyaan.

Awal Kemandirian

Kini, Nias Selatan telah memasuki masa kemandiriannya. Dia bisa dan telah melakukannya, yaitu memutuskan untuk memilih siapa pemimpinnya yang sekaligus sebagai penanda kedewasaannya. Dia telah mulai belajar memutuskan untuk mempercayakan dirinya kepada ‘sesuatu’ yang dianggapnya BISA. Bisa untuk ‘apa saja.’ Yah, kira-kira seperti kegembiraan dan kepuasan seorang anak yang memasuki masa usianya ke-17 [atau 18]. Kini kepercayaan itu ada dalam tangannya. Ya, hidupnya ada dalam keputusannya. Mungkin masih canggung, tapi dia sedang belajar dan telah melakukannya. Dia telah berani mengambil keputusan dengan segala resikonya.

30 November 2005 menjadi tanggal yang sangat bersejarah bagi Nias Selatan. Segala sesuatunya bernuansa perdana. Semua terasa baru. Juga mungkin [itu pasti] terasa masih serba kaget karena nuansa kebaruannya alias tidak terbiasa.

Tetapi, seperti yang pernah penulis utarakan dalam sebuah tulisan di media ini, pilkada Nisel [termasuk Kab. Nias] seharusnya [dan itu wajib hukumnya] adalah untuk kehidupan. Artinya, ketika pilkada sebagai salah satu tahap dari proses dan prosesi panjang kepemimpinan di Nias Selatan [juga di Kab. Nias], satu-satunya pertanyaan yang signifikan dan yang harus selalu ditanyakan baik oleh pemimpin terpilih maupun yang dipimpin yang memilih adalah apakah segala sesuatu yang diimpikan, direncanakan, dikerjakan dan dihasilkan menuju kepada satu hal yaitu terpeliharanya kehidupan?

Menyikapi pertanyaan yang bersifat “selalu” tersebut, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk menjadikan ‘kesempatan/kepercayaan untuk memimpin’ [saya sedikit merasa risih dengan istilah ‘kemenangan’ dan lebih sreg dengan kata ‘kesempatan/kepercayaan’] dalam pilkada sebagai sebuah kepuasan karena cita-cita dengan segala ‘harapan-harapan’ pribadinya tercapai. Kepemimpinan versi pilkada adalah kepemimpinan yang bersifat ‘bersatunya yang banyak [orang/rakyat] dalam diri yang terpilih.’ Itu berarti adalah sebuah kepemimpinan yang di dalam dirinya [si terpilih] membawa buanyak orang. Ya, membawa kehidupan banyak orang atau secara harafiah membawa banyak hidup, yaitu hidup orang-orang yang telah mempercayakan kehidupan itu kepadanya.

Juga sebaliknya, ‘tertundanya kesempatan untuk memimpin’ [saya pun merasa risih dengan istilah ‘kekalahan’] dalam pilkada tidak pernah bisa menjadi alasan untuk berkata, “Ya sudah, kalian urus saja sendiri. Kehidupan orang banyak itu bukan urusan kami, urusannya yang terpilih.” Atau sedikit lebih kasar [tidak apa-apa kan?], belum adanya kesempatan untuk memimpin saat ini tidak pernah layak menjadi sebuah alasan untuk tidak mau peduli lagi atau juga tidak pernah bisa menjadi alasan untuk mencoba merongrong kepemimpinan yang ada. Saya tidak sedang mencurigai mereka yang tidak terpilih atau siapapun. Tetapi fokusnya adalah bagaimana setiap individu, kelompok [politik, ideologi, gerakan, dll] berorientasi pada kebersamaan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Cuma, kali ini yang kebagian memimpin adalah sepasang saudara kita tercinta yang telah mendapatkan kepercayaan [suara] sedikit lebih banyak melalui prosedur formal politik demokrasi.

Kita berharap momentum pilkada yang berlangsung dengan ‘damai’ menjadi modal dan model starting point bagi setiap aktivitas kehidupan Nias Selatan. Itu bukan hanya menjadi sebuah cita-cita atau harapan, tetapi juga menjadi sebuah semangat dan motivasi. Damai itu harus dikerjakan, diupayakan. Tidak lahir dari mimpi indah, apalagi dari kekerasan/otoriterisme.

Nias Selatan kini berbeda, tidak lagi seperti yang lalu. Salah satu dari aspek masa transisinya yaitu suksesi kepemimpinan telah berjalan dengan baik. Nias Selatan telah memiliki pemimpinnya sendiri. Itu adalah awal yang dinanti untuk mewujudkan komitmen kemandiriannya seperti termaktub dalam hingar bingar perjuangan pemekaran. Atau sebagaimana semula selalu berkobar dan membakar jiwa setiap orang di Nias Selatan untuk bahu-membahu mewujudkan pemekaran ini, yang dalam hal ini diwakili oleh sejumlah orang dan lembaga yang menyalurkan aspirasi tersebut.

Kesejahteraan, kemakmuran dan percepatan pemerataan pembangunan adalah ‘jargon’ utama dan klasik dalam perjuangan pemekaran. Itu bukan hanya di Pulau Nias. Idealisme awal itu adalah memungkinkan adanya pemerataan pembangunan yang berkesinambungan karena jenjang birokrasi yang lebih pendek dan otonom. Tapi, pertanyaannya adalah adakah idealisme itu masih menyala dan membakar jiwa kita? Adakah semuanya itu tinggal kenangan di dalam diari perjuangan untuk memajukan Nias Selatan, dan Pulau Nias pada umumnya. Pertanyaan itu terutama ditujukan kepada kedua pemimpin terpilih kita. Adakah kami akan memiliki alasan untuk berharap bahwa idealisme itu akan dikobarkan kembali setelah posisi terhormat dan tepat untuk mengimplementasikan upaya pensejahteraan dan pemerataan pembangunan itu sudah ada di tangan Anda?

Antara Keunikan dan Harapan

Pertama sekali dalam sejarah, Nias Selatan memiliki pemimpinnya sendiri. Lengkap dengan keunikan yang representatif yang melekat pada paket pasangan ini. Kedua-duanya memiliki latarbelakang pendidikan hukum. Menemukan keunikan latarbelakang ini saja, sudah terbayang apa yang menjadi harapan masyarakat. Setidaknya beberapa hal ini berikut ini.

Pertama, diharapkan mereka menjadi orang-orang yang taat hukum dan nanti tidak akan memutarbalikkan hukum untuk kepentingannya sendiri/golongannya. Kedua, dengan latarbelakang pendidikan hukum bahkan sebagai praktisi hukum (Fahuwusa Laia adalah mantan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli pernah menjebloskan ke penjara sejumlah anggota DPRD dan pejabat di Kabupaten Nias] diharapkan menjadi dorongan yang kuat untuk memulihkan Nias Selatan dari berbagai tindakan korupsi dan penyelewengan anggaran pembangunan yang hingga saat ini tidak jelas juntrungannya [contohnya: APBD 2005]. Atau setidak-tidaknya, mereka tidak menjadi bagian dari perilaku koruptif birokrasi selama ini. Praktisnya adalah mereka bisa menjadi teladan bagi terwujudnya sebuah iklim taat/sadar hukum di Nias Selatan.

Dari segi dukungan sosio-demografis, keduanya merupakan figur yang mewakili seluruh keunikan komposisi penduduk dan kewilayahan di Nias Selatan. Praktisnya adalah “kombinasi Teluk Dalam dan luar Teluk Dalam” [istilah ini sering dipakai oleh para ‘pakar’ pilkada Nias Selatan selama ini]. Dan, aspek lain adalah aspek agama dimana keduanya mewakili penganut agama terbesar di Nias Selatan yaitu Protestan dan Katolik.

Wow… sungguh pasangan yang komplit. Dan dengan itu, harapan untuk komplitnya perhatian kepada seluruh penduduk dan wilayah juga sangat besar. Diharapkan, tidak lagi ada penganaktirian [termasuk penganaktirian secara terselubung] dalam pembangunan masyarakat dan wilayah.

Nias Selatan: Proyek, Uang & Kesempatan

Seperti sudah menjadi rahasia umum, setiap suksesi kepemimpinan baru apalagi di daerah pemekaran, maka kata yang akan paling sering dipakai adalah ‘proyek.’ Ditambah lagi dengan keadaan Nias Selatan bersama Kab. Nias sebagai korban gempa tahun ini, kini sarat dengan proyek dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi dengan gelontoran uang yang luar biasa banyak [menurut perkiraan dana yang disediakan untuk Nias keseluruhan adalah 4 triliun, bisa lebih]. Saat ini, Nias Selatan dan Nias adalah ladang proyek yang juga berarti sekaligus ladang uang. Bahkan suksesnya pilkada Nias Selatan telah ‘dihadiahi’ proyek 13 miliar rupiah dari kerja sama perdana antara militer Amerika Serikat dan TNI pasca embargo militer, untuk pembangunan jembatan dan fasilitas pendidikan.

Itu berarti bahwa Nias Selatan kini berada dalam momentum yang sangat tepat untuk memulai usaha penyejahteraan penduduknya dan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dengan jumlah dana yang begitu besar. Masalahnya adalah apakah masih ada orang yang akan cukup kokoh mempertahankan idealisme mulianya untuk menyejahterakan masyarakat Nias Selatan, dan mengabaikan godaan untuk mendapatkan banyak ‘pemasukan’ dari pelakasanaan proyek-proyek besar saat ini di Nias Selatan tersebut. Semoga para Salawa kita, tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dikuatirkan tersebut.

Penutup: Doa & Harap

Para pemimpin kami yang terhormat, kami sangat berharap bahwa mimpi kami akan Nias Selatan yang lebih baik dari kondisi sekarang tidak tinggal harapan dan mimpi. Kami telah mempercayakan mimpi dan harapan dan hidup kami kepada bapak berdua untuk pertama kalinya. Itu adalah kepercayaan yang kami miliki. Pimpin dan bawalah kami ke sana, ke tempat yang bernama Nias Selatan yang sejahtera, jujur, aman dan taat hukum. Kami sangat berharap bahwa kami tidak dipaksa menonton kembali ironi kemiskinan, kekerasan, korupsi dan kesewenang-wenangan atas nama kekuasaan. Kami juga tidak mau terbuai terus dalam mimpi utopis yang membius, tetapi tolonglah, janganlah mengambil dari kami satu-satunya alasan untuk bertahan hidup tersebut yaitu bahwa kami masih bisa mempercayai Bapak berdua untuk memimpin kami.

Ya, karena kami percaya bahwa Ira Salawama yang terpilih akan menghormati, memelihara dan berjuang segenap hati untuk membuat hidup kami lebih baik. Kami berharap bahwa kepemimpinan bapak berdua akan menjadi permulaan dan teladan untuk ‘tradisi’ kepemimpinan pada masa yang akan datang. Kami juga sadar bahwa Bapak berdua tidak akan sanggup bekerja sendiri, libatkanlah kami dan jangan mengabaikan kami. Ya, libatkan kami dan bukan mengabaikan kami.

[Sebuah catatan kecil: Bukan suatu kebetulan Anda berdua dilantik (28/3/2006) tepat pada peringatan setahun gempa yang melanda Nias Selatan dan Nias. Itu juga peringatan bagi Anda berdua, supaya tidak menyebabkan ‘gempa baru’ di Nias Selatan].

"Aoha noro nilului wahea, aoha noro nilului waoso. Tafadaya na’awua, ta fahea na esolo." Yamufahowu’õ ita Amada, Lowalangida. Ya’ahowu Salawama, ya’ahowu Ono Niha.

*) Penulis adalah Pemuda & Mahasiswa Asal Nias Selatan, tinggal di Jakarta. Email: etisnehe@yahoo.com

Gubsu Lantik F Laia SH MH Jadi Bupati Nias Selatan

Medan (SIB)

Gubsu Drs Rudolf M Pardede berpendapat untuk merangsang investor datang ke Pulau Nias perlu diberikan semacam “insentif khusus” kepada mereka misalnya kemudahan-kemudahan dalam pelayanan perizinan dan adanya jaminan kepastian hukum. Untuk itu, pemerintah kabupaten setempat diimbau memikirkan hal ini.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan (Nisel) beserta jajarannya harus lebih responsif, dinamis dan menjalin kerjasama dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah lainnya, sebab dari data yang ada, masih cukup banyak potensi sumberdaya alam di kabupaten ini yang sangat memungkinkan dikembangkan,” kata Gubsu pada pelantikan F Laia SH MH dan dan Daniel Duha SH selaku Bupati dan Wakil Bupati Nisel, Selasa (28/3) di gedung DPRD Nisel di Teluk Dalam.

Dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Nisel DR Hadirat Manao, Gubsu juga mengingatkan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati definitif yang merupakan hasil pilkada pertama di kabupaten baru ini maka segenap warga Nisel agar bersatu. Hilangkan berbagai ekses perbedaan pendapat pada pilkada yang lalu, rangkul kembali segenap kekuatan sosial politik dan jajaran PNS serta masyarakat untuk bersatu kembali membangun Nisel.

“Ini merupakan tonggak sejarah dan menjadi ‘ujian’ apakah Nisel yang baru dimekarkan ini bisa berkembang dan jauh lebih damai dibanding sebelum dimekarkan. Tantangan ini menjadi ‘PR’ bagi semua komponen di Nisel, khususnya kepada bupati dan wakil bupati yang dilantik,” ujar Gubsu.

Gubsu juga mengingatkan kepada Wakil Bupati untuk membangun kerjasama dan jangan terpengaruh terhadap jika ada isu maupun provokasi yang ingin ‘mempertentangkan’ dengan Bupati. “Sesuai UU 32 tahun 2004, wakil bupati memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah, melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan kepala daerah, dan bertanggung jawab kepada kepala daerah,” tuturnya.

Sedangkan kepada isteri bupati dan isteri wakil bupati, Gubsu mengingatkan agar jangan mencampuri urusan pemerintahan dan proyek-proyek serta jangan mengintervensi penempatan PNS untuk menduduki jabatan, karena hal itu akan berdampak negatif bagi penyelengaraan pemerintahan.

Dalam kesempatan ini Gubsu mengingatkan peristiwa satu tahun terjadinya musibah bencana alam gempa di Nias untuk tidak menjadikan masyarakat larut dalam suasana duka dan keprihatinan yang berkepanjangan, melainkan selalu bersyukur kepada Tuhan dan segera bangkit membangun Nisel.

Kewaspadaan dan kesiapan dini (early warning system) agar diperhatikan dan fungsikan satlak-satlak yang ada untuk mengantisipasi kesiagaan masyarakat dalam menghadapi jika terjadi bencana alam.

Pelantikan ini dihadiri oleh ratusan masyarakat Nisel dan berjalan tertib. Tampak seluruh elemen masyarakat menyampaikan sukacita atas terlaksana Pilkada yang aman dan lancar ketika dipimpin Pj Bupati Nias Selatan Edy Aman Saragih SE MBA serta bersyukur atas terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif.

Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao juga mengajak semua komponen masyarakat Nisel untuk bersatu padu membangun Nisel, dan pihak DPRD setempat akan tetap melaksanakan pengawasan sosial dan kerjasama untuk membangun kabupaten ini.

Usai pelantikan, Ketua DPRD Nisel atas nama masyarakat setempat menyerahkan seperangkat pakaian adat lengkap kepada Gubsu dan Ny Rudolf M Pardede sebagai rasa ungkapan terima kasih karena pelantikan ini dapat terlaksana secara baik, sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas ditetapkannya Rudolf M Pardede sebagai Gubsu.

Hadirat Manao menyatakan kelahiran dan keberadaan Nisel memiliki keunikan tersendiri, sebab pejabat bupati pertama adalah Gubsu (Almarhum HT Rizal Nurdin) dan pelantikan bupati definitif juga dilaksanakan oleh Rudolf M Pardede untuk pertama setelah diangkat menjadi Gubsu.

Di tempat yang sama, usai pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sumut Ny Rudolf M Pardede melantik Ketua Tim Penggerak PKK Nisel Ny F Laia yang mengharapkan agar PKK di Nisel dapat dibenahi dan kegiatan-kegiatannya seperti imunisasi polio, penanganan gizi buruk dan busung lapar dapat diprioritaskan untuk diatasi secara dini dan terpadu bekerjasama dengan instansi kompeten. (RT/A12/h)

Sumber: hariansib online, RAbu, 29 maret 2006

Nias Masih Kurang Diperhatikan

Teluk Dalam, Kompas

Kondisi Pulau Nias setahun pascagempa bumi masih kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan wilayah bencana lain seperti Aceh. Ini terlihat dari besaran bantuan dana yang dikucurkan dari berbagai kalangan maupun lembaga donor internasional yang terlibat dalam rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias dalam setahun terakhir.

"Dibandingkan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, hanya sedikit NGO (non governmental organizations) internasional yang terlibat dalam proyek pembangunan perumahan di Nias," papar Kepala Kantor Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias William Sabandar, Selasa (28/3) di Nias.

Kurangnya perhatian untuk Nias bisa dilihat dari pembangunan kembali rumah-rumah penduduk yang hancur. Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah yang rusak akibat gempa di Nias masih berjalan lambat.

Setahun pascagempa, dari 13.000 rumah yang rusak total, baru 1.448 rumah yang dibangun. Adapun yang tengah dibangun baru 1.331 rumah, atau sekitar 10 persen.

Kondisi yang sama juga terjadi di sektor infrastruktur. Dari 800 kilometer (km) jalan kabupaten yang rusak, baru 126 km yang diperbaiki, sedangkan dari 266 km jalan provinsi yang rusak, baru 130 km yang diperbaiki.

"Kami berharap terus ada perhatian untuk membangun Nias, terutama di sektor perumahan dan infrastruktur. Pembangunan perumahan sangat terhambat oleh kondisi infrastruktur yang masih parah," ujar William.

Pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak juga lamban. Dari 723 sekolah yang rusak, selama setahun ini BRR baru bisa membangun 12 sekolah, sedangkan 98 sekolah lainnya masih dalam tahap konstruksi.

Terlambat

Kepala BRR Aceh dan Nias Kuntoro Mangkusubroto kepada pers di Gunungsitoli, Nias, Selasa, mengakui pembangunan di Nias terlambat. Namun, Kuntoro berjanji pembangunan di Nias ke depan akan lebih cepat karena banyak satuan kerja di lembaganya yang sebelumnya lamban sudah diganti.

"Efektivitas pembangunan di Nias baru mulai Desember 2005, bahkan ada yang mulai Januari 2006. Itu karena satuan kerja kami yang tidak mau ke Nias. Akhirnya, banyak satuan kerja yang diganti," ujar Kuntoro.

Paul Dillon, Juru Bicara International Organization for Migration (IOM), menyebutkan, 70 persen dari 1.100 jembatan di Nias rusak akibat gempa dan membutuhkan penanganan segera. Jalan utama dari Gunungsitoli ke Teluk Dalam terputus sejak satu pekan terakhir akibat runtuhnya jembatan di Idanagawo dan rusaknya jembatan di Desa Maliwa’a. (bil/aik)

Sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/29/daerah/2545163.htm, Rabu, 29 Maret 2006

Pengadilan Tinggi Sumut Putuskan "Gugatan" Soal Pilkada Nias Tidak Dapat Diterima

Medan(SIB)
Pengadilan Tinggi(PT) Sumut, Selasa(28/3) memutuskan, tidak dapat menerima permohonan keberatan (gugatan) yang diajukan oleh calon Bupati/ Wakil Bupati Nias periode 2006-2011 Drs Silvester Lase/Zemi Gulo SH terhadap KPUD Nias (Termohon/Tergugat I) dan Panwaslu Nias (Termohon/Tergugat II), menyangkut penetapan hasil Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) dan Pemilihan wakil kepala daerah (Pilwakada) Nias tgl 9 Maret 2006 tgl 28 Februari 2006 atas pelaksanaan Pilkada Nias 28 Februari 2006.

Alasannya, karena yang menjadi keberatan Pemohon adalah soal pelanggaran tahapan Pilkada(perbuatan melawan hukum), bukan menyangkut hasil perhitungan suara hasil Pilkada. Sedangkan sesuai ketentuan UU dan Peraturan Mahkamah Agung RI(PERMARI) No 2 tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum Pilkada dan Pilwakada, yang menjadi objek keberatan/sengketa menyangkut Pilkada adalah soal keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh KPUD.

Hal tersebut dinyatakan majelis hakim diketua Herbasuki Sukendro SH pada persidangan yang terbuka untuk umum di Lt II gedung PT Sumut Jl Pengadilan Medan,dengan dihadiri kuasa Pemohon Porman Nasibaho SH dan kuasa Termohon KPUD Nias Faigiasa BW SH dan Agustinus Lase SH. Selain itu juga hadir Ketua KPUD Nias, Sokhiatulo Harefa beserta anggotanya Syah Abadi Mendrofa SE,Drs Beeisolehi Laoli dan Drs Yaatulo Halawa.

Dalam putusannya, selain menyatakan permohonan keberatan (gugatan) tidak dapat diterima, majelis hakim juga menyatakan mengabulkan eksepsi(keberatan) yang diajukan KPUD Nias terhadap Permohonan Keberatan calon bupati/calon wakil bupati Nias Silvester Lase dan Zemi Gulo. Sesuai ketentuan,p utusan ini menurut majelis hakim adalah bersifat final karena tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Seusai persidangan, kuasa hukum KPUD Nias Faigiasa BW SH kepada wartawan mengatakan, dengan adanya putusan PT Sumut berarti pelaksanaan Pilkada Nias 2006 adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum. Dengan putusan itu katanya, juga berarti calon No 5 sudah menang, Namun sebagai putra daerah Nias Faigiasa BW SH mantan Polisi dan mantan anggota DPRD Tk I Sumbar ini, berpendapat, kemenangan dalam Pilkada ini bukan kemenangan calon No 5 saja melainkan kemenangan rakyat Nias.

Untuk itu ia menghimbau semua rakyat Nias kiranya dapat memahami dan menerima putusan PT Sumut menyangkut Pilkada Nias. Menurut dia, membangun daerah Nias tidak harus dengan duduk sebagai bupati Nias, tetapi banyak cara untuk berperan serta membangun Nias.Dia juga menambahkan, sebagaimana terungkap dalam persidangan dan dicantumkan dalam kesimpulan perkara, pelaksanaan Pilkada Nias telah berjalan baik dan demokratis sesuai ketentuan serta tidak ada saksi yang melihat adanya kesalahan penghitungan suara hasil Pilkada.(A-4/A-14/u)

sumber: hariansib online, Rabu, 29 Maret 2006

Aliansi Masyarakat Peduli Nias Bagi-bagi Bunga di DPRD Sumut

Medan (SIB)

Sejumlah eleman mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat peduli Nias membagi-bagikan bunga ke DPRD Sumut, Selasa (28/3) sebagai rasa ungkapan mengenang 1 tahun bencana alam Gempa dan tsunami di Nias. Bunga tersebut diserahkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan H Abdul Wahab Dalimunthe SH, Japorman Saragih dan anggota dewan Sobambowo Bu’ulolo.

Aliansi Masyarakat Peduli Nias dari berbagai elemen membuat refleksi 1 tahun musibah bencana alam yang melanda Pulau Nias melalui aksi simpati dengan memberikan bunga kepada pimpinan Dewan.

Melalui selebarannya, Aliansi Masyarakat Peduli Nias mengungkapkan, musibah bencana alam yang telah melanda Pulau Nias membawa duka yang mendalam bagi masyarakat Nias khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. Akibat kejadian itu banyak warga telah terenggut nyawanya, kehilangan keluarga, sanak saudara, tempat tinggal dan harta benda dalam hitungan detik.

Bahkan pada saat malam kejadian, masyarakat panik dan kebingungan tidak tahu ke arah mana harus berlari, berlindung dan mengadu, semua tercerai berai mencoba menyelamatkan diri, yang terdengar hanya suara jeritan, tangisan dan rintihan mereka yang terjepit reruntuhan dan yang terluka parah.

Diungkapkan, bencana alam gempa bumi yang terjadi 28 Maret 2005 menunjukkan kekuatan alam yang belum dapat tertandingi oleh kekuatan manusia kecuali kekuatan Sang Pencipta Alam Semesta.

Bencana alam yang melanda Nias bisa saja terjadi kapan dan dimana saja. Karenanya kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini hanya persinggahan sementara waktu, akan tetapi musibah itu bukan akhir segala-galanya, masih banyak waktu untuk memebenahi diri.

“Jadikanlah musibah itu sebagai cobaan yang perlu direnungi bersama dan marilah kita saling bergandengan tangan untuk memulihkan kembali kondisi Pulau Nias yang telah porak-poranda,” ungkap mereka.

Diungkapkan mereka, ketika kondisi di Pulau Nias masih belum pulih dari rasa trauma, kehancuran, kesedihan dan masih banyak yang bermukim di tenda-tenda pengungsian, akibat gempa yang masih dirasakan, masyarakat datang mengulurkan tangan turut serta berpartisipasi meringankan beban dan kesedihan masyarakat Nias.

Menanggapi aksi keprihatinan tersebut, anggota DPRD Sumut asal pemilihan Nias dan Nisel Sobambowo Bu’ulolo juga mengaku sangat prihatin atas peristiwa yang memilukan itu dan diharapkan pengertian semua pihak bahwa Pulau Nias bagian dari tanah air Indonesia yang harus dibangun kembali bersama.(A13/u)

Sumber: hariansib online, Rabu, 29 Maret 2006

Angkatan Laut Australia Kunjungi Nias

Sibolga, (Analisa)

Angkatan laut Australia berniat untuk membuat monumen sejarah tentang jatuhnya helikopter Seaking, saat melakukan bantuan evakuasi korban gempa bumi setahun lalu di kawasan Teluk dalam Nias Selatan (Nisel).

“Hal ini dilakukan, guna menjalin hubungan baik kepada Angkatan Laut Australia dan Indonesia. Kejadian ini memang dapat dijadikan suatu catatan sejarah, karena ikhtikat baik mereka untuk membantu proses pengevakuasian korban gempa di Nias patut dihargai,” kata Komandan Guspurlaarmabar Laksma TNI Ign Dadiek S saat ditemui Analisa di ruang lobi KRI Kapitan Pattimura, Sabtu (25/3).

Angkatan Laut Australia direncanakan datang ke Indonesia dengan kapal perang HMAS Tobruk Austarlia, dikomandoi Ksal Atmiral Mark Burton dan Kasau Marsekal Alen George Nail. Pelayaran mereka ke Indonesia dijadwalkan tiba pada akhir Maret, ujar Dadiek S.

Ditambahkan, pertemuan kerja itu direncanakan akan dilaksanakan awal April mendatang di Nisel dan pihaknya akan menyambut kedatangan duta negara Kangguru itu, di tengah laut perairan Sibolga mengingat kapal yang mereka tumpangi amat besar dan akan kandas bila disandarkan di pelabuhan Sibolga. (yan)


Sumber: analisadaily online, Ranbu, 29 maret 2006

Tepat Setahun Gempa Bumi di Nias *TNI-US PACOM Selesaikan Pembangunan Jembatan dan Sekolah Senilai 1,3 Juta Dolar AS

Medan, (Analisa)

Tepat saat peringatan setahun terjadinya bencana alam gempa bumi di Nias, TNI bekerjasama dengan militer AS (US PACOM) menyelesaikan proyek pembangunan dua unit jembatan dan sekolah senilai 1,3 juta dolar AS di Nias Selatan, Selasa (28/3).

Selesainya operasi ini dengan sukses membuka peluang bagi militer AS dan TNI untuk membangun kemitraan istimewa dalam misi kemanusiaan, yang telah berhasil dicapai di tengah-tengah operasi pemulihan darurat yang dilakukan menyusul bencana tsunami 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28 Maret 2005.

Hal ini sekaligus menjadi simbol bagi persahabatan serta kerjasama militer yang terus meningkat antara kedua negara terutama pasca pencabutan pembatasan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah RI-AS beberapa waktu lalu.

Penyelesaian misi kemanusiaan pembangunan dua jembatan penghubung di Desa Halisi dan Desa Eho serta dua unit sekolah di Desa Teluk Dalam sebelumnya ditargetkan berlangsung selama empat bulan (sejak 8 Desember 2005 hingga 4 April 2006), namun ternyata berhasil diselesaikan tepat pada tanggal peringatan setahun gempa bumi Nias, Selasa (28/3).

Duta Besar AS B Lynn Pascoe pada upacara penutupan bhakti TNI bantuan kemanusiaan di Pulau Nias, Selasa (28/3) memuji para anggota militer atas keberhasilan yang telah diraih serta keteguhan masyarakat Nias dalam menghadapi tragedi bencana.

AWAL BARU

Dikatakannya, pembangunan sekolah dan jembatan ini akan memberikan harapan akan sebuah awal yang baru bagi masyarakat Nias pasca-bencana alam tsunami dan gempa bumi.

Pascoe mengucapkan selamat kepada para anggota TNI dan militer AS yang telah bekerja sama berdampingan selama pembangunan berlangsung terutama atas kerja keras dan dedikasinya.

“TNI-US PACOM telah melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa, di mana proyek ini merupakan contoh kerjasama yang baik militer kedua negara,” tegasnya.

Pascoe menambahkan, persahabatan yang erat dan berkembang antara AS dan Indonesia turut meningkatkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.

Markas Besar Komando Pasifik AS di Honolulu, Hawaii, mengalokasikan dana dan bantuan kemanusiaan senilai 1,3 juta dolar AS untuk membiayai pembangunan kedua sekolah yang terletak di Nias Selatan dan kedua jembatan yang terletak di ruas jalan yang membentang dari utara ke selatan di sisi barat pulau tersebut.

Selama pelaksanaan proyek, sekelompok kecil tentara Urusan Sipil Angkatan Darat AS dan satuan Konstruksi Angkatan Laut AS (Seabeas) bermitra dengan sebuah batalyon Zeni TNI yang di tempatkan di luar Makassar. Dalam misi ini TNI mengerahkan sekitar 447 personil Batalyon Zeni di tempatkan di luar Makasar.

Sekitar 396 personil Yon Bhakti TNI terdiri dari 300 personil Yon Zipur 8 Kodam VII/WRB, 65 personil dari Ki Pasmar I Surabaya, 31 personil Paskhas 463 Bandung, 36 personil Kodam I/BB, 10 personil dari staf Mabes TNI sebagai koordinator.

Pada upacara penutupan bhakti TNI bantuan kemanusian di Pulau Nias bertindak sebagai inspektur upacara Pangdam I/BB Mayjen TNI Liliek AS Sumaryo yang diwakili Kasdam I/BB Brigjen TNI Wilono DJati Wiyono dan dihadiri Gubsu, Dankosek Hanudnas, Danlantamal l Belawan, Danrem 023/KS, Asrendam I/BB, Aster Kasdam I/BB, rombongan dari Puspen TNI, Bupati Nias Selatan, DPRD Nias Selatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pelajar serta pasukan Batalyon 125/SMB. (aru)

Sumber: analisadaily online, 29 Maret 2006

Hari Ini Masyarakat Pulau Nias Peringati 1 Tahun Gempa Bumi Dahsyat 28 Maret 2005

Gunungsitoli (SIB)

Masyarakat di Pulau Nias akan memperingati peristiwa 1 tahun bencana alam gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 lalu, yang akan dipusatkan di Jalan Sirao, Selasa (28/3) sekira pukul 23.15 WIB.

Pengurus Punguan Dos Roha P Sihite kepada SIB, Sabtu (25/3), mengungkapkan untuk peringatan peristiwa bencana alam gempa bumi 28 Maret 2005 lalu, yang telah menimbulkan korban jiwa, serta menghancurkan rumah-rumah penduduk, fasilitas milik pemerintah, dan sebagainya, maka Punguan Dos Roha Gunungsitoli akan menyediakan lilin sebanyak 5.000 batang, yang akan dinyalakan menghormati para korban gempa bumi di Pulau Nias.

Lilin tersebut, kata Sihite, akan dibagi-bagikan kepada peserta yang hadir untuk dinyalakan pada acara tanggal 28 Maret 2006 tepat pukul 23.15 WIB bertepatan dengan waktu terjadinya gempa yang telah memporak-porandakan kota Gunungsitoli.

Menurut P. Sihite sebagai rangkaian mengenang 1 tahun gempa bumi di Nias, diperkirakan Gubsu bersama Dubes AS dan Australia akan mengunjungi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, lokasi jatuhnya Helikopter Australia yang mengakibatkan jatuhnya korban 11 relawan tentara Australia yang sedang melaksanakan kegiatan kemanusiaan.

Tanggal 28 Maret 2006, kegiatan Gubsu diawali dengan pelantikan Bupati terpilih Nias Selatan Fahuwusa Laia SH MH dan Wakil Bupati Daniel Duha SH dilanjutkan kunjungan ke lokasi jatuhnya pesawat Amandraya Kab. Nias Selatan. Kemudian menuju Kecamatan Gunungsitoli mengikuti acara peringatan 1 tahun pasca gempa bumi tanggal 28 Maret 2005.

Pantauan SIB, Minggu (26/3), di Mesjid Jami Gunungsitoli dilaksanakan doa mengenang 1 tahun pasca gempa bumi dahsyat di Nias dan seluruh gereja di Pulau Nias juga melakukan doa syafaat untuk mendoakan para korban yang telah meninggal pada peristiwa tersebut. Sementara umat katolik dan etnis Tionghoa Gunungsitoli mengadakan doa bersama di kuburan massal KM 7 arah Laowomaru agar para keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan dan sekaligus mendoakan Pulau Nias menjadi Pulau Nias baru yang maju, beriman, mandiri dan sejahtera.

Di tempat terpisah, LSM Ketua LP-KRan Kecamatan Lahewa El Sudiman Zebua dan Ketua LP-KRan Kecamatan Lotu Matatias Harefa mengatakan doa keselamatan yang dilakukan oleh seluruh umat Islam, Kristiani, Hindu, Budha di Nias merupakan doa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena melindungi umatNya selama 1 tahun pasca gempa bumi.

Matatias Harefa juga menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang telah ikut meringankan penderitaan masyarakat Nias pasca gempa bumi. “Doa kita semoga dermawan yang telah membantu Nias baik dari negara manapun dia berasal kiranya Tuhan melimpahkan berkat dan anugerahNya,” ucap Matatias Harefa. (LZ/A14/w)

Sumber:harian sib online, Selasa, 28 Maret 2006

BRR Diminta Kordinasi dengan Pemerintah untuk Verifikasi Penerima Bantuan Perumahan di Nias

Gunungsitoli (SIB)

Anggota DPR RI asal pemilihan Nias Drs Idealisman Dachi meminta Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias dan Nias Selatan melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah agar masyarakat yang mendapatkan bantuan perumahan benar-benar para korban bencana.

Sedangkan pemerintah diharapkan memberi dukungan kepada Satker BRR agar kegiatan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan baik dan tidak salah pendataan. Camat harus berperan aktif membantu dan menegaskan agar Posko tidak melakukan pemberian data sesukahatinya. Sebelum penyerahan bantuan kepada para pengungsi harus dilakukan verifikasi apakah pantas dan layak setiap orang mendapatkan bantuan tersebut kata Idealisman Dachi melalui telepon selulernya kepada SIB Minggu (26/3) ketika diminta tanggapannya atas keluhan masyarakat Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli.

Sementara itu Satker yang membidangi pengungsian, Yunus Situmorang, belum lama ini kepada SIB mengatakan bila ada masyarakat yang mendapat bantuan perumahan padahal dia tidak termasuk korban bencana alam tetapi tidur ditenda dengan harapan mendapat bantuan perumahan maka akan dipenjara setidaknya satu setengah tahun hingga dua tahun.

Kepala Dusun III Desa Lasara Bahili E.Zendrato menjelaskan setelah surat Camat Gunungsitoli keluar bahwa yang mendapat rumah hanya 70 KK dan setelah dipelajari ternyata ada penduduk yang tidak berhak justru mendapat bantuan perumahan membuat warga yang tinggal di tenda pengungsi resah karena mereka tidak mendapat bantuan.

Untuk itu diminta kepada BRR dan Pemerintah melakukan verifikasi secara langsung agar yang mendapatkan bantuan perumahan benar-benar korbna yang tinggal selama ini di pengungsian yang berjumlah130 KK.

Dijelaskan ada hal yang paling fatal di mana korban bencana yang ada dilingkungan Desa Lasara Bahili justru tidak didaftarkan oleh pihak Posko yang lebih diutamakan orang yang tidak termasuk korban bencana alam.

Sementara itu Camat Gunungsitoli Yanueli Nazara BA kepada SIB menjelaskan bahwa pihaknya hanya menerima data dari Satker BRR Yunus Situmorang, dan bukan kantor Camat yang membuat datanya sehingga tidak bisa di pertanggungjawabkan. (LZ/A14/e)

Sumber: hariansib online, Selasa, 28 Maret 2006

Hari Ini Peringatan Setahun Gempa Nias

Medan, WASPADA Online

Gubsu Drs Rudolf M Pardede bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk RI, Lynn Pascoe dan istri, Ny. Diane Pascoe akan menghadiri peringatan setahun musibah gempa bumi di pulau Nias (28 Maret 2005-28 Maret 2006. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan hasil Bakti TNI bekerjasama dengan US Pacom, hari ini (Selasa, 28/3).

Pj. Bupati Nias Selatan Eddy Aman Saragih, MBA dan Kabid Humas Pimpinan Pemprovsu Drs H Eddy Syofian mengemukakan hal itu melalui telepon selular dari Teluk Dalam, Nias Selatan, kepada wartawan di Kantor Gubsu Medan, Senin (27/3).

Hasil Bakti TNI bekerjasama dengan US Pacom yang akan diserahkan, berupa 2 unit jembatan masing-masing Jembatan Eho dan Otua serta dua sekolah dasar negeri (SDN). Sedangkan kegiatan peringatan setahun gempa akan dipusatkan di Lapangan Orurusa Teluk Dalam, Nias Selatan.

Eddy menjelaskan, kunjungan kerja Gubsu ke Nias Selatan diawali melantik F Laia, SH, MA dan Daniel Duha, SH selaku Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan hasil Pilkada di Gedung DPRD setempat. Kemudian dilanjutkan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Nias Selatan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumut Ny Vera Natarida Br Tambunan. Diagendakan, usai acara pelantikan, DPRD Nias Selatan akan memberikan seperangkat pakaian adat Nias Selatan kepada Gubsu.

Siangnya Gubsu menerima hasil Bakti TNI bekerjasama dengan US Pacom dalam suatu upacara militer dengan Inspektur Upacara Kasdam I/BB dan selanjutnya Gubsu menyerahkan hasil Bakti TNI bekerjasama dengan US Pacom tersebut kepada Bupati Nias Selatan atas nama masyarakat. Pemuka adat juga akan menyerahkan seperangkat pakaian adat Nias Selatan kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk RI. Selama di Pulau Nias, Dubes AS juga akan meninjau Rumah Omo Hada di Lolofitumoi di Kabupaten Nias. (m45)

Sumber: waspada online, Selasa, 28 Maret 2006

BRR Nias dan Setahun Gempa Nias: Quo Vadis?

By: Etis Nehe*

Sekelumit Kilas Balik

Hari ini, 28 Maret 2006, tepat setahun kejadian tragis gempa dahsyat 8,7 SR kedua yang melanda dan meluluhlantakan hampir seluruh kepulauan Nias. Gempa ini menyusul gempa dahsyat yang dibarengi tsunami pada tanggal 26 Desember 2006 yang melanda Aceh, Nias bahkan hingga ke Somalia di Afrika.

BRR merilis data yang sangat fenomenal akibat kedua gempa tersebut. Gempa pertama merenggut sekitar 122 nyawa, 18 orang hilang dan 2.300 jiwa terkena dampak langsung. Sedangkan gempa kedua menyebabkan menyebabkan: 839 tewas, sekitar 6.300 terluka, dan sekitar 70.000 jiwa terkena dampak langsung terutama kehilangan tempat tinggal. Sekitar 12.000-16.000 rumah rusak total, 29.000-32.000 rumah rusak sedang (50 persen rusak), 12 pelabuhan dan dermaga hancur, 403 jembatan rusak, 800 titik jalan kabupaten dan 266 titik jalan provinsi hancur. Diperparah dengan rusaknya 1.052 gedung pemerintahan, 755 bangunan sekolah, 2 unit rumah sakit, 173 puskesmas, 215 pasar, dan 1.938 tempat ibadah. Berdasarkan perhitungan BRR dan World Bank kerugian total sekitar Rp 5 triliun yang berarti membutuhkan setidaknya Rp 10 triliun untuk membangun Nias kembali.

Angka-angka tersebut menggambarkan dahsyatnya kerusakan yang terjadi, sekaligus mengimplikasikan besarnya biaya dan pekerjaan untuk memulihkan semuanya itu. Pemulihan kembali Nias ke kondisi sebelum gempa setidaknya membutuhkan waktu selama 4 tahun dan dana lebih dari 10 triliun.

Kehancuran yang terjadi dimana-mana telah menyebabkan terhambatnya kemampuan masyarakat memulai babak baru kehidupan yang lebih baik untuk membantu memulihkan diri sendiri. Pemerintah daerah juga tidak berdaya mengatasinya. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan negara-negara donor dan sejumlah besar NGO dalam dan luar negeri telah merumuskan sebuah komitmen bersama untuk melakukan upaya bersama untuk memulihkan Nias dan Nias Selatan melalui Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nias sebagai bagian dari BRR Nasional untuk Aceh dan Nias.

Berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah dan BRR sendiri, dana yang dialokasikan untuk pembangunan kembali Nias dan Nias Selatan lebih dari 4 triliun. Tentu saja, itu bukan jumlah dan dengan dampak yang sedikit. Bila saja dana itu dikelola dengan jujur dan tepat waktu, akan menciptakan sebuah suasana yang benar-benar baru dan akan mempersingkat masa-masa kesulitan dan tekanan psikologis akibat gempa tersebut.

BRR Nias: Ada Apa Denganmu?

Tetapi hingga kini, entah darimana memulainya, kinerja BRR tidak pernah lepas dari ketidakpuasan baik masyarakat korban, pemerintah daerah, dan DPR. Kesan pertama atas kinerja BRR adalah lamban. Hal itu diakui sendiri oleh Ketua BRR Kuntoro Mangkusubroto pada peringatan setahun gempa di Nias hari ini. Kesan lainnya adalah sangat birokratis, bertele-tele, dan termasuk dugaan penyalahgunaan dana alias korupsi.

Kelambanan dan kesan birokratis mulai kelihatan pada saat-saat awal masa tanggap darurat. Kesulitan yang dihadapi masyarakat korban gempa, mulai dari susahnya mendapatkan bantuan karena kelambanan distribusi hingga pada prosedur yang berbelit-belit dengan syarat surat resmi dari kepala desa, lurah dan camat. Sementara pada saat yang sama, semua orang tahu kalau tidak ada sistem pemerintahan terendah seperti itu yang berjalan normal dalam kondisi darurat seperti itu. Masyarakat korban terpaksa menahan lirih perihnya lambung yang melilit karena kelaparan, terutama anak-anak dan para orang tua lanjut usia karena harus menunggu tandatangan para pejabat tingkat desa hingga kecamatan.

Birokrasi dan prosedur pengurusan bantuan untuk pembangunan kembali fasilitas yang hancur ikut membuat suasana semakin jauh dari berubah seperti yang diharapkan sebelumnya. Sebagai contoh, pembangunan kembali lebih seribu gereja yang hancur, yang merupakan sarana vital bagi masyarakat Pulau Nias yang mayoritas beragama Kristen tidak kalah rumitnya. Bahkan hingga memberi kesan gereja-gereja seperti pengemis kepada BRR.

Rencana semula dimana BRR sendiri memprogramkan akan mencairkan dana bantuan untuk gereja-gereja di Nias dan Nias Selatan pada bulan November 2005 sebesar Rp. 37.500.000 pergereja untuk 263 gereja belum juga mewujud sampai sekarang. Yang ada adalah prosedur yang berbelit-belit, termasuk penambahan syarat-syarat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pertemuan demi pertemuan, dan seperti biasa, janji demi janji dikeluarkan, namun hingga sekarang, berdasarkan informasi dari Nias Selatan, dana itu belum juga direalisasikan.

Pimpinan-pimpinan gereja pun sudah mulai kesal karena setiap saat mereka harus menjawab pertanyaan jemaat sementara dana bantuan tidak kunjung dicairkan. Kesulitan mengurus bantuan itu terutama sangat terasa bagi gereja-gereja yang jauh dari Gunung Sitoli, seperti di Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara. Begitu besar biaya yang harus dikeluarkan pulang pergi hanya untuk mengikuti rapat BRR yang setiap kali tidak jelas kepastian pencairannya.

Contoh lain yang masih segar diingatan semua masyarakat korban gempa adalah masih berjubelnya pengungsi di barak-barak kumuh dan jauh dari sanitasi yang memadai. Beberapa kali kita membaca dari media massa adanya anak-anak yang meninggal di pengungsian, kurang gizi bahkan menderita busung lapar. Dan menjelang peringatan setahun gempa ini, ternyata yang dapat dilakukan oleh BRR Nias adalah memindahkan secara paksa 2.023 KK pengungsi ke rumah sementra di 15 lokasi (Analisa 27/3/06). Kesan lamban ini pun diperkuat dengan gagalnya rekonstruksi 50 sarana pendidikan di Nias dan Nisel (Kompas,6/3/06). Dalam hal ini NGO jauh lebih baik prestasinya di banding BRR yang ‘gagah’ itu.

Rupanya, walaupun BRR Aceh-Nias ini dirancang dengan kualifikasi pertanggungjawaban keuangan berstandar internasional, ternyata tidak bebas dari penyalahgunaan dana. Dana puluhan triliun yang dikelola oleh BRR Aceh-Nias jelas bukanlah jumlah yang sedikit, sangat menggiurkan. Beberapa waktu lalu, Tim Pengawas BRR Aceh-Nias di DPR yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar, menemukan kejanggalan dalam penyaluran 1, 2 triliun dana yang seharusnya sudah disalurkan sejak Juni 2005, ternyata entah mampir kemana (Kompas,3/306). Hal yang sama juga ditemukan oleh Syafri Hutauruk dari (F-Partai Golkar) yang mengunjungi Nias Selatan, Gunung Sitoli, Sirombu, dll. Hal yang sama mereka temukan yaitu pengungsi masih di tenda-tenda darurat dan bantuan diterima oleh mereka yang tidak berhak, tidak mendapatkan perawatan medis yang layak, dll. Benar kata salah seorang dari tim DPR tersebut, bahwa saat ini persoalan Aceh-Nias yang luar biasa dan semula ditangani dengan luar biasa, kini biasa-biasa saja. Untuk diketahui, BPK-Kejagung sudah diminta untuk mengaudit BRR Aceh-Nias.

Seperti diberitakan harian Kompas (22/3/06) yang lalu, Kevin Evans, Kepala Satuan Anti Korupsi BRR Aceh-Nias telah menerima 513 laporan terkait rekonstruksi dan rehabilitasi. Bahkan ada satu kasus yang saat ini sudah ditangani oleh KPK. Dan yang lebih fantastis lagi, seperti di akui Evans, sekitar 4 miliar dana BRR Aceh-Nias 2005 belum bisa dipertanggungjawabkan.

Kita tidak memungkiri bahwa ada hal-hal baik dan penting yang sudah dilakukan oleh BRR di Nias dan Nias Selatan. Tetapi, semua orang juga mahfum, sebagaimana ditemukan sendiri oleh tim DPR bahwa BRR sangat lamban dan pada beberapa bagian programnya, bisa dikatakan gagal. Andai saja seperti perhitungan BRR dan World Bank bahwa untuk memulihkan Nias ke kondisi awal saja perlu waktu empat tahun, maka sudah setahun telah dilalui tanpa hasil yang signifikan. Kita pun masih pesimis dengan kinerja BRR untuk tahun kedua ini. Dan kalau seperti ini, maka kemungkinan besar pemulihan Nias dan Nias Selatan akan molor jauh.

What Next?

Dampak pemulihan Nias dan Nias Selatan jelas jauh lebih besar dari sekedar angka-angka fantastis nilai proyek dan investasi dana di sana. Masyarakat Nias dan Nias Selatan ingin sekali (dan sebenarnya saat ini sudah bisa menyaksikannya, tapi?) dan ingin secepatnya merasakan sebuah keadaan yang baru, yang lebih baik setelah masa-masa derita yang panjang. Sangat tidak sehat secara psikologis jikalau kehancuran itu dibiarkan terus masih dalam bentuk aslinya. Itu hanya akan memperkuat ingatan mereka akan kesusahan dan penderitaan mereka.

Lebih dari itu, perbaikan infrastruktur yang cepat akan memungkinkan pemulihan dan perbaikan taraf hidup masyarakat lebih cepat. Itu akan mempercepat kemandirian. Tapi, bila masyarakat sendiri berada dalam kondisi yang lemah, tanpa posisi tawar yang kuat karena bergantung pada batuan tersebut sementara di sisi lain BRR sebagai representasi terbesar pemberi bantuan ternyata bekerja seperti kesan yang sudah terbentuk itu, kapankah Nias dan Nias Selatan akan melihat kembali kehidupan yang lebih baik? Kita semua tahu jawabannya dan kita pasti tidak menghendaki jawaban itu.

Tanggungjawab Bersama

Karena itu, sangat diharapkan, pihak pemerintah daerah bersama masyarakat Nias dan Nias Selatan menuntut sebuah upaya percepatan realisasi program-program BRR seperti kita bisa lihat di situs BRR Aceh-Nias. Kita semua harus sepakat bahwa penderitaan seperti yang menimpa Nias dan Nias Selatan ini tidak boleh dibiarkan menjadi order proyek untuk meraih keuntungan bagi sekelompok orang. Proyek BRR adalah proyek kemanusiaan dan seharusnya menjadikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat korban menjadi fokus utama nya.

Namun juga tidak diabaikan bahwa peran serta pemerintah daerah dan masyarakat akan sangat menentukan bagi kelancaran program BRR ini. Sudah bukan hal baru setiap kali kita mendengar bahwa proyek BRR juga terganggu oleh oknum-oknum aparat pemerintah daerah dan juga masyarakat yang memanfaatkan proyek-proyek BRR untuk mendapatkan penghasilan tambahan (pungli) dan termasuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri, keluarga sendiri dan daerah sendiri.

Memulihkan Nias dan Nias Selatan adalah tanggungjawab bersama masyarakat di Pulau Nias yang ‘dikomandoi’ oleh BRR. Tentu saja kita semua setuju dan mengharapkan bahwa pada peringatan dua tahun gempa ini pada 28 Maret 2007 yang akan datang, kita tidak lagi melihat ‘monumen kehancuran’ berupa barak-barak pengungsi, puing-puing, jalan-jalan yang hancur, gedung-gedung gereja darurat, sekolah-sekolah darurat, jembatan darurat, rumah sakit darurat, dll, yang tidak tertangani.

God Bless Nias Island.

*) Penulis adalah Pemuda & Mahasiswa asal Pulau Nias, tinggal di Jakarta. email: etisnehe@yahoo.com

Setelah Setahun Gempa di Gunung Sitoli

MALAM semakin larut meninggalkan hari di Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Aktivitas di tengah kota itu pun lengang, tanpa ada kegiatan apa pun.

Tiba-tiba terdengar suara gemuruh menyusul getaran amat kuat. "Kraak...braak...braak."

Spontan masyarakat terkejut. Mereka berhamburan, keluar dari rumah masing-masing menyelamatkan diri. Namun ada masyarakat yang bernasib sial, terjepit bangunan.

Teriakan terdengar di mana-mana. Ada yang menangis, ada yang seperti orang kehilangan akal sehat. Tidak sedikit yang menjadi korban tewas, luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Tidak hanya rumah, sekolah, tempat ibadah, jalanan pun mengalami kerusakan yang amat parah. Hanya menjerit yang dapat dilakukan masyarakat di sana.

Begitulah, musibah setahun lalu menelan korban jiwa lebih dari 600 orang. Musibah itu, sampai saat ini, belum luput dari ingatan masyarakat, khususnya para korban.

"Sangat mengerikan! Dan, rasa-rasanya seperti bermimpi saja. Dalam waktu sekejap segalanya sirna begitu saja. Saat itu, sepertinya tidak ada lagi tanda kehidupan. Listrik pun padam," ujar Sisilia Nduru (26).

Sisilia adalah warga yang selamat dalam musibah itu. "Tanpa sadar saya keluar rumah. Saat itu saya seperti ditarik dan didorong kuat oleh seseorang dari dalam. Saya tersadar ketika tidak melihat ibu, suami dan adik-adik. Mereka tertimbun bangunan rumah kami," kenangnya.

Sisilia menangis saat menceritakan musibah setahun lalu. Dia masih trauma dan terkadang tidak percaya atas kejadian tersebut. "Padahal, malam kejadian itu kami baru selesai merayakan Hari Paskah. Ternyata hari itu merupakan perpisahan saya dengan keluarga," katanya sambil meneteskan air mata.

Sejak musibah itu pula hidup wanita malang ini bersama dengan seorang putrinya, Elisa Gulo (6), telantar. Hidup mereka bergantung pada bantuan masyarakat yang ringan tangan. Juga mengharapkan bantuan relawan.
Menumpang dari satu rumah, bahkan menginap di kemah pengungsian, hanya itu yang dapat dilakukannya ketika itu.

Namun belakangan Sisilia mengalami kesulitan, saat bantuan makanan mulai menurun. Dia terpaksa berjuang mencari uang untuk menafkahi anaknya.

"Hanya dia yang kumiliki saat ini. Musibah tahun lalu membuatnya hidup menjadi anak yatim. Rasanya seperti sudah kiamat," keluhnya lagi.

Tapi apa mau dikata. segalanya telah terjadi. Bukan karena keinginan dan kehendak manusia. Bila Tuhan sudah berkehendak, umatnya hanya dapat pasrah, menerima kenyataan.

"Cobaan ini memang terlalu berat. Terkadang saya juga tak sadar, merasakan masih bersama hidup dengan keluarga," ucap Dian Astuti Zebua (23), seorang wanita korban bencana gempa.

Seorang pria berusia 40 tahun terpaku menatap tanah kosong, eks bangunan rumah toko. Tatapan matanya begitu hampa. Pria itu adalah Hendra, tanpa sadar meneteskan air mata, mengenang keluarganya. Dia salah seorang dari korban bencana gempa, setahun lalu.

Dia tidak peduli akan orang sekelilingnya. Yaah, dia memang pernah tinggal di atas tanah kosong itu, sebelum bangunan rumah berlantai tiga roboh. Hendra merupakan salah seorang dari sekian banyak warga yang selamat, meski sempat tertimbun bangunan sekitar 100 jam, atau lima hari setelah gempa.


Berusaha Tegar

Mengenang musibah setahun lalu begitu menyakitkan. Hendra pun berusaha tegar menghadapi kenyataan pahit itu. Hendra terkadang terhanyut dalam kegelapan, duka yang amat mendalam. Masih terngiang dalam ingatannya, ketika dua anaknya, saat masih terjepit di antara bangunan, kehausan minta air.

"Tiga hari setelah terjepit bangunan, mereka masih hidup. Di tengah kegelapan itu mereka memanggil, dan terus memanggil. Tangan ini hanya bisa menggapai, tanpa bisa berbuat. Terakhir mereka meminta saya menyanyikan lagu Nina Bobo. Hanya itu permintaan mereka yang dapat kupenuhi, saat itu," kenang Hendra sambil menangis, Minggu (26/3) pagi itu.

Permintaan kedua anaknya itu ternyata untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, pria malang ini pun tidak mendengarkan keluhan kedua buah hatinya.

"Permintaan terakhir itu yang selalu membayangi pikiran ini. Sungguh mengerikan. Kasihan mereka. Saya juga tidak menyangka bisa luput dari maut," katanya lagi.

Hendra tidak yakin kalau saat kejadian, ia bisa diselamatkan. Ia diselamatkan relawan asing. Semula masyarakat sudah berupaya keras melakukan pertolongan, membongkar beton yang menimpa Hendra sekeluarga. Tapi masyarakat tidak sanggup, lantas memanggil relawan asing. Hendra pun diselamatkan.

Kemudian dia dilarikan ke Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, untuk mendapatkan pertolongan. Beberapa hari setelah menjalani perawatan, ia pun diboyong keluarganya keluar dari Gunung Sitoli. Hendra kembali lagi ke Nias, kemarin itu, untuk mengenang keluarga tercintanya. "Ternyata belum ada perubahan, hanya reruntuhan bangunan yang bersih," ia mengeluh lagi.

"Kasihan dia. Kini dia tinggal seorang diri. Segala yang dimilikinya telah sirna dengan begitu saja. Ia masih stres, dan kelihatan sulit menerima kenyataan. Tapi memang begitulah realita kehidupan ini, bila Tuhan sudah berkehendak, kita hanya dapat menjalani saja. Siapa yang dapat menolak kehendak-Nya," tutur Hadirat Gea (34), seorang warga merasa iba.

Hadirat mengatakan, masih banyak lagi warga malang lainnya yang merasakan penderitaan yang sama dengan Hendra. Ada yang terganggu kejiwaannya, ada bahkan yang mencoba menghabisi nyawa sendiri.

Ada pula yang tetap tegar menerima kenyataan pahit tersebut. Lebih disesalkan lagi, mereka yang tertimpa musibah masih banyak tinggal di kemah pengungsian.

Tinggal di kemah pengungsian itu, bukan karena mengkhawatirkan kejadian gempa ataupun tsunami akan terjadi. Namun karena tidak mempunyai tempat tinggal. Lambannya pembangunan oleh pemerintah atas pemukiman untuk tempat tinggal membuat korban bencana semakin menderita.

Setahun setelah musibah itu berlalu, belum ada masyarakat yang merasa puas atas kinerja pemerintah melakukan pembangunan di daerah ini. Semuanya nihil, dan terkesan bohong belaka. Untuk itu, sekali lagi masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengoreksi kinerja perwakilannya di daerah ini," katanya.

Musibah sudah setahun berlalu. Menahan kecewa, mengerutkan kening, mencibir seperti yang dilontarkan Hadirat sebagai tanda kebencian, mengepalkan tangan karena merasa kurang puas, menghiasi gambaran wajah kesedihan korban bencana.

"Bantuan itu tidak pernah lagi kami terima. Untuk bertahan hidup, kami mencarinya sendiri dengan mencuci pakaian, menjadi pembantu rumah tangga atau sebagai penderes di perkebunan. Yang penting halal, dan bisa untuk makan," ujar Adelina (34), seorang pengungsi di sana.

Ibu beranak dua ini sengaja menyempatkan diri untuk kembali ke areal tanah kosong bekas permukiman orangtuanya untuk menaburkan bunga, mengenang setahun setelah musibah gempa berlalu. Tidak hanya dia, banyak warga lain yang melakukan hal sama.

Pemerintah diharapkan menepati janji, merealisasikan pembangunan permukiman masyarakat korban bencana. Tindak mereka yang menyimpang dalam melaksanakan tugas, apalagi mengambil keuntungan dari tengah bencana tersebut. Indikasi ini dipastikan terjadi, meski masyarakat belum menemukan bukti.


PEMBARUAN/ARNOLD H SIANTURI

Sumber: suarapembaruan online, Selasa, 28 Maret 2006

Memperingati Setahun Jatuhnya Helikopter Australia di Nias Selatan

Sibolga (SIB)

Memperingati jatuhnya helikopter Seaking milik Australia, saat mengevakuasi korban gempa di Nias setahun lalu, Angkatan Laut Australia berniat untuk membuat suatu bangunan monumen sejarah terjadinya bencana yang menewaskan beberapa prajurit Australia tersebut di kawasan Teluk Dalam Nias Selatan (Nisel).

“Hal ini dilakukan guna menjalin hubungan baik Angkatan laut Australia dan Indonesia serta kejadian ini memang dapat dijadikan suatu catatan sejarah, Komandan Guspurla Armabar Laksma TNI IGN Dadiek S saat ditemui wartawan di ruang lobby KRI Kapitan Pattimura yang sedang merapat di pelabuhan Sibolga,Sabtu(25/3).

Angkatan laut Australia direncanakan menggunakan kapal perang HMAS Tobruk Australia yang dikomandoi oleh Kasalnya Australia Atmiral Mark Burton dan Kasaunya Australia Marsekal Alen George Nail dijadwalkan tiba 1 April di Indonesia dan direncanakan 2 April Mark Burton dan Alen George akan menuju Nisel didampingi Kasal Laksamana Slamet Subiyanto.

Ditambahkan, pihaknya akan menyambut kedatangan duta Negara tersebut di tengah laut perairan Sibolga mengingat kapal yang mereka tumpangi amat besar dan akan kandas bila disandarkan di pelabuhan Sibolga. (TPT)

Sumber: hariansib online, Senin, 27 Maret 2006

Hari Ini Indonesia Peringati Satu Tahun Paska Gempa Bumi Nias

Gunungsitoli, WASPADA Online

Satu tahun paska gempa bumi Nias berkekuatan 8,7 skala richter, akan diperingati Selasa (28/3) hari ini, dengan mengenang para korban dan terus berupaya membangun kembali kehidupan di daerah terkena bencana.

Pemerintah melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias bersama Koordinator PBB untuk pemulihan Aceh dan Nias (UNORC), akan mengadakan kegiatandi Gunung Sitoli.

Peringatan diwarnai berbagai aktifitas termasuk kunjungan ke pemakaman umum korban bencana di Fodo, dengan peletakan karangan bunga dan membacakan doa guna mengenang mereka yang telah menjadi korban, dan penyerahan rumah baru hasil rekonstruksi serta kunjungan ke lokasi revitalisasi RS Gunung Sitoli.

Puncak acara akan ditandai dengan mengheningkan cipta pukul 23:09 tepat pada saat gempa bumi dahsyat itu mengguncang Nias, dilanjutkan pertunjukan seni budaya Nias.

Upacara peringatan satu tahun Paska Gempa Bumi Nias akan dipimpin Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede, akan dihadiri Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto dan Bupati Nias Binahati Baeha, Wakil-wakil donor dan NGO dari Asian Development Bank, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, World Bank, Multi Donor Fund, Belanda, dan Komisi Eropa, UNORC, IOM, UNICEF, IFRC, Oxfam, ACTED, CWS, Surfaid, serta tokoh-tokoh pemerintah daerah sertempat dan media.

Sekilas gempa Nias

Setahun silam, saat masyarakat Nias masih belum pulih dari bencana tsunami yang menelan korban 140 orang dan mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, bencana kedua yang lebih dahsyat datang menimpa.

Tsunami pada Desember 2004 mengakibatkan kerusakan pada pesisir barat, utara dan selatan Nias. Namun gempa bumi yang terjadi pukul 23:09 pada 28 Maret, berdampak pada seluruh kepulauan Nias.

Pusat gempa bumi berada pada 30 km di bawah permukaan Samudera Indonesia, 200 km sebelah barat dari Sibolga, Sumatera Utara atau 1400 km barat laut dari Jakarta, di tengah-tengah jarak antara Pulau Nias dan Simeulue.

Gempa bumi berkekuatan 8,7 SR itu merupakan kedua terbesar di dunia sejak tahun 1964, yang menelan korban 850 orang meninggal dunia dan melukai 6000 orang, serta mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan, sekolah dan infrastruktur, lebih dari 80.000 orang kehilangan tempat tinggal.(rel/m16) (sn)

sumber: analisadaily online, Senin, 27 Maret 2006

Silvester-Zemi Gugat Penghitungan KPUD

Medan, Kompas

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias, Silvester Lase dan Zemi Gulo, mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias. Gugatan berisi keberatan atas keputusan KPU Nias Nomor 48 Tahun 2006 yang memenangkan pasangan Binahati B Baeha dan Temazaro Harefa.

Gugatan diajukan 10 Maret 2006 lewat Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Zemi Gulo yang hadir pada sidang di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Rabu (22/3), mengatakan, mereka merasa dirugikan karena terjadi penggelembungan suara untuk pasangan Binahati. ”Kalau penghitungan obyektif, kami bisa menang meskipun ini bukan masalah kalah menang. Lebih pada tidak adanya keadilan,” katanya. Pasangan Binahati-Temazaro memperoleh 49.905 suara, sedangkan Silvester-Zemi memperoleh 44.244 suara.

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, menurut Silvester-Zemi, berjumlah 77.256 orang di tingkat panitia pemilihan kecamatan (19 PPK), sedangkan perhitungan akhir di KPU Nias berjumlah 71.256. Jumlah pemilih terdaftar 258.054 orang, sementara jumlah surat suara yang diterima dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemungutan suara (PPS), dan PPK berjumlah 261.955. Begitu juga jumlah surat suara terpakai, menurut PPK 160.611, namun menurut KPU Kabupaten Nias berjumlah 178.645. Total suara yang digelembungkan sebanyak 27.936 suara.

Selain menggugat hasil penghitungan suara, pasangan nomor urut tiga itu juga menggugat tahap-tahap penyelenggaraan pilkada yang tidak sesuai jadwal.

Kuasa hukum KPU Kabupaten Nias Agustinus Lase mengatakan, gugatan dan perbaikan gugatan itu tidak bisa diterima. Alasannya, perbaikan gugatan mengubah hampir seluruh isi gugatan sebelumnya.

Dana kampanye

Empat bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Riau, mendaftar dalam pemilihan kepala daerah tanpa melengkapi daftar dana kampanye mereka. Padahal, pelampiran dana kampanye diwajibkan dalam UU No 32/2004, dan Peraturan Pemerintah No 6/2005.

”Jika syarat itu tidak dipenuhi, kami akan mengembalikannya agar diperbaiki sampai batas akhir 1 April 2006,” kata Ketua KPU Kota Pekanbaru Yusri Munaf, Rabu (22/3).

Empat pasangan calon telah menyerahkan berkas, yaitu pasangan Herman Abdullah-Erizal Muluk, Erwandi Saleh-Ayat Cahyadi, Nasrun Efendi-Kampriwoto, serta pasangan Fauzi Adnan-Syarifuddin Adek. (FRO/NDY)

Sumber: KCM, Kamis, 23 Maret 2006

Bupati Nias Akhirnya Diperiksa - Penyidik Belum Menahan Binahati

Medan, Kompas

Setelah ditunda karena masih mengikuti pemilihan kepala daerah, Bupati Nias Binahati B Baeha akhirnya diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa (21/3). Pemeriksaan Binahati dalam status tersangka terkait dengan dugaan korupsi dana perimbangan sumber daya alam.

Binahati menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam, mulai pukul 09.00 hingga pukul 19.45, oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut), yakni Dade Ruskendar dan Darbin Pasaribu. Seusai pemeriksaan Binahati yang tampak kelelahan menolak menjawab pertanyaan wartawan. Dia hanya menjawab singkat agar wartawan bertanya langsung ke penyidik dan buru-buru memasuki mobil dengan kawalan ketat ajudannya.

Humas Kejati Sumut AJ Ketaren mengatakan, pemeriksaan terhadap Binahati baru bisa dilaksanakan karena pada pemanggilan pertama yang bersangkutan masih disibukkan oleh pemilihan kepala daerah. ”Ini merupakan panggilan kedua. Panggilan pertama dia belum bisa hadir karena sibuk mengikuti pilkada,” ujar Ketaren.

Menurut kuasa hukum Binahati, Aldion Pinem, tim penyidik mencecar Binahati dengan 23 pertanyaan seputar penggunaan dana perimbangan sumber daya alam (PSDA). Lamanya pemeriksaan, menurut Aldion, karena kliennya harus mencocokkan angka dan data-data tentang dana PSDA. ”Tidak ada kerugian negara yang ditemukan dalam penggunaan dana PSDA,” ujar Aldion.

Menurut Aldion, Binahati masih harus menjalani pemeriksaan hari Kamis ini. Dia bersikeras penyidik tidak bisa membuktikan kerugian negara seperti yang disangkakan. ”Itu hanya dugaan tim penyidik. Biar mereka nanti yang membuktikannya di pengadilan,” ujarnya.

Belum ditahan

Kejati Sumut masih belum menahan Binahati meski statusnya telah resmi menjadi tersangka. Menurut Ketaren, Kejati Sumut belum mendapatkan izin dari Presiden untuk menahan Binahati. ”Izin Presiden itu kan bukan untuk pemeriksaan saja, tetapi penahanan juga harus dapat Izin Presiden, apalagi dia merupakan pejabat,” ujar Ketaren.

Selain itu, Ketaren menambahkan, penahanan tidak dilakukan karena tim penyidik belum memintanya. ”Kami belum mendapat permohonan dari tim penyidik untuk menahan Bupati Nias. Jadi untuk sekarang dia masih belum kami tahan,” ujarnya.

Kasus korupsi dana PSDA ini mencuat setelah terjadi pengalihan penggunaan uang negara untuk proyek pembangunan jalan kabupaten dan kota (P2JK2) yang disetujui oleh DPRD setempat. Bupati Nias Binahati dianggap telah mencairkan dana yang berasal dari provisi sumber daya alam dari pemerintah pusat. Namun, di lapangan ternyata tidak ditemukan proyek apa pun.

Dana PSDA merupakan salah satu dana yang sumbernya dari hasil hutan. Diduga dalam proyek P2JK2 tersebut terdapat mark up volume pekerjaan. Total kerugian negara mencapai Rp 2,3 miliar. Dalam kasus ini, selain Binahati, Kejati Sumut juga menetapkan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Fatizondra Harefa sebagai tersangka.

Penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Bupati Nias ini juga merupakan salah satu dari empat kasus prioritas yang diminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekaligus Ketua Tim Penuntasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) Hendarman Supanji untuk segera diselesaikan Kejati Sumut. Tiga kasus lainnya adalah penjualan aset negara oleh Pemerintah Kota Medan, dugaan korupsi PT Perkebunan Negara (PTPN) IV, dan PTPN III. (bil)

Sumber: KCM, Rabu, 22 Maret 2006

Mahasiswa Nias dan Nisel Harus Jadi Teladan, Mampu Mengatasi Krisis Moral

Medan (SIB)

Sekretaris Partai Damai Sejahtera (PDS) Sumut Drs Penyabar Nakhe mengharapkan mahasiswa asal Nias dan Nias Selatan (Nisel) di Medan menjadi teladan dan mampu mengatasi krisis moral.

“Saya harapkan mahasiswa Nias dan Nisel menjadi teladan dalam tingkah laku, teladan di lingkungannya, dalam agama. Pokoknya kita harus bisa jadi panutan dalam setiap aspek kehidupan,” ungkap Penyabar Nakhe yang bertindak sebagai nara sumber pada masa perkenalan (Maper) Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) Komisariat Darma Agung (UDA, ISTP, APP-DA, Akper Herna) di Universitas Darma Agung, Sabtu lalu.

Krisis moral dewasa ini kata Nakhe, cukup membawa aspek negatif bagi setiap aspek kehidupan manusia. Untuk itu perlu segera mungkin dicari solusi antisipatifnya.

Penyabar sebagai narasumber dan moderator Bowonama Telaumbanua, di hadapan 250-an mahasiswa peserta Maper menyampaikan ceamah dengan topik “konsekwensi krisis moral” cukup mengundang perhatian dan antusias peserta. Dalam paparannya, disampaikan krisis moral berdampak negatif di setiap aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial budaya, agama, politik, dll.

Ia mengajak mahasiswa merenung dan menyadari akan ketertinggalan masyarakat Nias. Hingga saat ini masih seorang anak Nias yang jadi professor. Padahal bila satu periode kepemimpinan seorang Bupati, bisa menghasilkan beberapa S2,S3 kalau pemerintahnya mau membantu. “Ini juga kembali kepada moral,” ujar Nakhe alumni Unimed itu.

Mengantisipasi krisis moral katanya, salah satunya dapat dilakukan pemerintah daerah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya moral baik. Pemerintah daerah perlu mengunjungi warganya di perkumpulan atau di rumah ibadah menanamkan ide tentang moral baik itu.

Sementara itu, penasehat KMN Drs Yason Mendrofa dalam materi “cara belajar yang sukses di perguruan tinggi” memaparkan bahwa mahasiswa mesti menghayati bahwa belajar adalah salah satu bentuk bekerja. Karenanya perlu keteraturan, disiplin, konsentrasi, ulet, sehat jasmani dan rohani dan lainnya.

Ketua Panitia Bowonama Telaumbanua menjelaskan, Maper merupakan orientasi organisasi KMN dalam mempererat hubungan persaudaraan dan kekerabatan antar anggota. Diharapkan anggota KMN tetap bersatu serta mampu bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai mahasiswa Nias. (C4/y)

Sumber: hariansib online, 22 Maret 2006

Veteran Pejuang Kemerdekaan Ikut Mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Yayasan Purna Juang yang diketuai H Silitonga purnawirawan TNI-AD sebagai Ketua Harian menerangkan sebagai berikut:

Setelah memperhatikan usulan-usulan dari berbagai elemen masyarakat khususnya di masyarakat Sumatera Utara, kami Keluarga Besar Pejuang Kemerdekaan yang tergabung dalam Yayasan Purna Juang Ex Sub Territorium VII Tapanuli-Sumatera Timur Komando Sumatera, ikut mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli agar segera terwujud.

Hal ini kami kemukakan adalah dengan memperhatikan fakta sejarah, di mana daerah Tapanuli adalah merupakan basis utama perjuangan Kesatuan Sub Territorium VII Komando Sumatera bersama dengan rakyat dibawah pimpinan Kolonel AE Kawilarang pada masa Perang Gerilya tahun 1948-1949 Agressi Militer Kolonial Belanda ke II” sampai dengan Pengakuan Kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

Dapat kami jelaskan bahwa susunan formasi Struktur Pertahanan Komando Sub Territorium VII terdiri atas 5 Sektor yaitu: Sektor I meliputi daerah Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur Selatan-Asahan dan Labuhan Batu berbatasan dengan Riau dan Sumatera Barat dipimpin oleh Mayor Bejo dan Kapten Manaf Lubis (kemudian hari menjadi Panglima KODAM II/BB). Sektor II meliputi daerah Tapanuli Utara dan daerah Simalungun terus ke Deli Serdang yang pada waktu itu dikuasai Negara Sumatera Timur (NST) bentukan Belanda berada di bawah pimpinan Mayor Liberty Malau dan Kapten Junus Samosir (kemudian hari menjadi Deputi KABAKIN dengan pangkat Mayjen).Sektor III meliputi daerah Dairi dan daerah Karo Selatan berada di bawah pimpinan Mayor Selamat Ginting dan Kapten Ulung Sitepu. Sektor IV meliputi daerah Tapanuli Tengah berbatasan dengan Aceh, termasuk Pulau Nias berada di bawah pimpinan Mayor Maraden Panggabean (kemudian hari menjadi Menhankam/Pangab, mantan Menko Polkam, mantan Ketua DPA selama 2 periode dan pangkat terakhir Jenderal).

Sektor “S” (Samudra) meliputi daerah Pantai Sibolga-Sorkam-Barus sampai batas Aceh dan batas ke Sumatera Barat, dipimpin oleh Letkol (P) HP Simanjuntak (mantan Panglima KODAMAR II di Tanjung Pinang.Dengan memperhatikan luasnya basis perjuangan sub Terr VII di atas, maka sangatlah wajar apabila seluruh daerah Komando Ex Sub Terr VII dapat dijadikan menjadi Propinsi Tapanuli. Berarti masyarakat Sumatera Utara telah mewujudkan penghargaan tertinggi terhadap para Pahlawan Bangsa yang berjuang merebut dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.Seperti diketahui pada tahun 1950 Kolonel AE Kawilarang diangkat menjadi Panglima yang pertama di Sumatera Bagian Utara (KODAM I/BB).

Banyak pejuang Kemerdekaan dari SubTerritorium VII yang berhasil dan berbobot Nasional antara lain Jenderal Maraden Panggabean, Washington Siahaan mantan Deputi II KSAD, Letjen Ibrahim Ajie, Mayjen Teuku Hamzah, Letjen Rivai Harahap, Mayjen Parwis Nasution, Mayjen August Marpaung, Mayjen Junus Samosir, Mayjen AE Manihuruk, Brigjen Sudirjo, Brigjen MT Situmeang, Brigjen Marjans Saragih, Brigjen Manaf Lubis dan yang lain-lain.Demikian penjelasan Ketua Harian Yayasan Purna Juang Eks Sub Territorium VII Tapanuli-Sumatera Timur Komando Sumatera, Perwakilan Sumatera Utara. (Rel/h)Medan (SIB)

Sumber: Hariansib Online, Senin, 20 Maret 2006

Kepala Depot Pertamina Gunungsitoli : Pemerintah Kurangi Jatah Minyak Tanah

Nias (SIB)

Beberapa minggu terakhir ini, minyak tanah sulit diperoleh di Nias, kalaupun ada harganya melebihi ketetapan pemerintah. Harga minyak tanah di pangkalan untuk Gunungsitoli Rp 2.250/liter dan di tingkat pengecer Rp 2.500/liter tetapi sulit diperoleh.Kepala Depot Pertamina Gunungsitoli Supriadi yang dihubungi SIB, Senin, di ruang kerjanya mengatakan, sulitnya minyak tanah di pasaran, karena pemerintah mengurangi jatah untuk Nias. Untuk bulan Maret 2006 pemerintah hanya menyediakan minyak tanah untuk 23 hari.

Supriadi mengaku tidak tau alasan pengurangan jatah. Pihaknya hanya melaksanakan perintah. Apakah tidak seharusnya pemerintah menambah jatah karena manusia bukannya semakin berkurang, tapi sebaliknya bertambah? Supriadi mengatakan seharusnya begitu, namun ia menambahkan mungkin agar masyarakat berusaha menghemat penggunaan minyak tanah.

Di Nias ada tiga agen minyak tanah, yaitu Jhonson Hutagalung mendapat jatah 10.000 liter/hari, Cailah 12.500 liter/hari, Datuk 10.000 liter/hari, sedangkan untuk Nias Selatan satu agen yaitu Gurui Laia dengan jatah 7500 liter/hari.Ditanya perihal harga minyak tanah yang dijual melebihi ketentuan pemerintah, Supriadi mengatakan, itu tanggung jawab Pengkab untuk mengawasinya.

Pihaknya katanya, hanya menyalurkan sedangkan yang menetapkan dan mengawasinya adalah pemerintah.AntriPembeli Premium di Gunungsitoli setiap hari antri yang panjangnya kadang-kadang mencapai 200 meter. Hal itu membuat masyarakat kehilangan waktu beberapa jam hanya untuk membeli beberapa liter premium. Itu tidak akan terjadi bila Pertamina menambah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).IOM, salah satu LSM (lembaga swadaya masyarakat) internasional asing menggunakan sedikitnya 200 truk untuk mengangkut barang keperluan pembangunan setelah terjadi gempa di Nias.

Menurut Supriadi, baru-baru ini IOM mendatangi Pertamina, menyampaikan keluhan mereka. Mereka memohon kepada Pertamina agar diizinkan membeli langsung ke Pertamina tanpa melalui SPBU. menjawab itu, Supriadi mengatakan, boleh asal mau membayar dengan harga tanpa subsidi yaitu Rp 5477/liter (premium). Kalau tidak mau harga demikian, silahkan antri di SPBU dengan harga Rp 4500/liter.Menjawab SIB perihal premium di SPBU Gunungsitoli kotor dan diduga sudah bercampur dengan bahan lain, Supriadi mengatakan, kemungkinan tangki SPBU-nya berkarat dan untuk itu perlu dilakukan pembersihan.

Menurut Supriadi SPBU sedikitnya enam bulan sekali harus dibersihkan. Ditanya apakah tidak seharusnya tangki SPBU terbuat dari bahan yang tidak berkarat. Supriadi mengatakan, tidak, asal setiap enam bulan dibersihkan. Tetapi kendalanya SPBU di Nias cuma satu. Pihaknya, katanya dalam tempo enam bulan ini, akan menambah satu lagi SPBU agar antrean pembeli BBM tidak terlalu panjang. Perihal BBM sudah bercampur dengan bahan lain Supriadi mengatakan, untuk kepastiannya harus diperiksa di laboratorium.” Tetapi secara kasat mata premium yang murni jika dituangkan ke lantai tidak meninggalkan bekas dan cepat kering,” katanya. (OLS/i)

Sumber: hariansib online, 20 Maret 2006

Empat Tersangka Terkait Korupsi DAK dan DAU Diperiksa

Gunungsitoli (SIB)

Petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nias menahan Wakil Direktur CV Kasih Beta berinisial KZ dan memeriksa tiga tersangka lainnya terkait kasus tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Dana Reboisasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menyebabkan negara dirugikan Rp 54.791.984,73.“Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya beberapa saksi diperiksa dan ditanya soal pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Uprading Jaringan D.I Simali Desa Hilimbosi Kecamatan Tuhemberua, Nias yang dananya bersumber dari DAK Non Reboisasi dan DAU Tahun 2005,” kata Kapolres Nias melalui Kasat Reskrim Polres Nias, AKP B Butar-Butar di Gunungsitoli, Sabtu (18/3).

Polres Nias telah memeriksa para saksi yang menyatakan, kejadian perkara terjadi bulan Agustus hingga Nopember 2005 terhadap pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi dan Uprading Jaringan D.I Simali Desa Hilimbosi Kecamatan Tuhemberua, Nias dengan tersangka yang kini ditahan di Polres Nias adalah KZ sebagai kontraktor CV Kasih Beta.“Sedangkan tiga tersangka lain yakni JH selaku Pimpro dan EJD,ST selaku Direksi Teknis menurut Kepala Dinas Kimpraswil Nias sedang mengikuti latihan sertifikasi di Medan, Sumatera Utara, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan pertama, dan EJD, selaku Pengawas Lapangan,” jelas Kasat Reskrim.

Ketiga tersangka, akan diberikan surat panggilan kedua dalam waktu dekat, dan bila tidak ada itikad baik untuk memenuhinya, maka akan dilakukan upaya paksa terhadap mereka. Sebab, pasal yang dipersangkakan merupakan hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Dinas Pengairan Tingkat I Sumatera Utara yang menemukan pengurangan terhadap volume pekerjaan dalam pembuatan pondasi sebesar 91,86 M3, jelas Butar-Butar mengakhiri.Dalam kasus ini mereka mengembalikan uang sebesar Rp 65 juta sementara kerugian Negara hanya Rp 54.791.984,73 dan ini menyalahi sesuai undang-undang korupsi sehingga perlu diusut karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditemukan oleh Tim Teknis Ahli.

Sementara Kasus Korupsi mantan Sekretaris KPUD Nias Adrianus Telaumbanua BA juga telah hampir rampung berkasnya dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan penahanan tidak dilakukan karena tersangka masih status tahanan kota dalam kasus korupsi Pemilu Tahun 2004.Diperkirakan kerugian Negara Rp 65 juta lebih dan yang paling fatal mantan Sekretaris KPUD Nias Adrianus Telaumbanua BA dalam pembangunan Kantor KPUD melakukan penunjukan langsung untuk mengerjakan kepada salah satu kontraktor sehingga KPUD Nias mengadukan ke Polres Nias karena berbuat semena-mena tanpa menghargai prosedur peraturan KPUD dimana tidak mempunyai wewenang melakukan pelaksanaan pembangunan tersebut tetapi wewenang Sekretaris KPUD yang baru.

KPUD Nias Sokhiatulo Harefa membenarkan kejadian tersebut bahwa mantan Sekretaris KPUD Nias Adrianus Telaumbanua telah diadukan ke Polres Nias karena melakukan penyelewengan baik secara jabatan maupun dalam tindak pidana korupsi karena dia tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan proyek pembangunan gedung KPUD dan pihaknya berharap agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara prosedur hukum. (LZ/A14/v)

Sumber: hariansib online, 20 Maret 2006

KontraS Desak Pemerintah Dirikan Perwakilan Komnas HAM

MEDAN ( Berita )

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS) mendesak pemerintah segera mendirikan Perwakilan Komnas HAM di Nias. Demikian di sampaikan Kepala Operasional Diah Susilowati dalam jumpa pers, Jumat (17/3) di kantor KontraS Jalan Brigjen Katamso Gg. Merdeka N0.20 Medan.

Diah juga menambahkan perlunya didirikan Perwakilan Komnas HAM di Nias adalah untuk menghindari agar tidak terjadinya kasus-kasus Pelanggaran HAM yang menyengsarakan masyarakat Nias, sebab di Nias institusi negara di Nias sangat berkuasa dibandingkan masyarakat.

Sementara itu, Nias yang penduduknya mayoritas berpendidikan rendah dan ekonomi yang lemah sehingga sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran HAM.

Selain itu, banyaknya kasus pelanggarang yang terjadi Nias, sepeti pada tanggal 28 November lalu aksi yang dilakukan warga Nias Selatan diwarnai dengan penangkapan salah seorang demonstran oleh aparat polisi. Penangkapan tersebut sangat tidak adil dan tanpa prosedur yang jelas polisi langsung menganiaya korban.

Kemudian kasus wartawan Berita Sore Elyudin Telaumbanua juga sampai saat ini belum dapat di selesaikan dengan alasan kurangnya saksi dan tidak beraninya masyarakat memberikan kesaksian. "Untuk itu, Kontras meminta pemerintah agar lebih memperhatikan dengan segera membuat Perwakilan Komnas HAM," jelas Diah.(lie)

Sumber: beritasore online, Sabtu, 18 Maret 2006

Periksa 'Cukong' Illegal Loging Di Nisel

NISEL (Berita)

Kasus Illegal logging yang semakin merajalela di Bumi Nias Selatan (Nisel) mendapat tanggapan yang serius dari anggota Komisi DPRD Sumatera Utara Drs Ama'ano Fau. Ditegaskan Kapolda dan Kajati Sumut untuk segera memeriksa oknum yang diduga terlibat dalam kasus illegal Loging khususnya di Kecamatan Pulaupulau Batu dan Hibala.

Sebab, selain menyalahi kapasitas dan jabatannya para oknum, baik oknum perwira Polres Nisel maupun Kadis Pertanian dan Kehutanan serta Petugas pengawas Kehutanan Kecamatan Pulaupulau Batu Fa'atulo Zamili yang telah melakukan pengutipan retribusi liar selama beberappa tahun telah mencoreng dan mengotori program Pemerintah pusat (SBY/JK), sekaligus merugikan Daerah dan Negara.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan Baziduhu Harefa diminta untuk segera dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal dalam melaksanakan tugas bahkan diduga kuat terlibat dalam kasus Illegal Logging di Daerah ini. (wls)

Sumber: Beritasore Online, Sabtu, 18 Maret 2006

Hasil Kelulusan CPNS 2005 Diumumkan Serentak 20 Maret 2006

Medan, (Analisa)

Hasil kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2005 Pemprovsu, seluruh Pemkab/Pemko kecuali Nias dan Nias Selatan (Nisel) akan diumumkan secara serentak, Senin (20/3). Nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi pada 28 Februari 2006 tersebut akan diumumkan di kantor bupati/walikota dan media massa terbitan Medan.

“Seyogianya sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) hasil kelulusan CPNS 2005 akan diumumkan pada Minggu (19/3). Tetapi karena hari itu bertepatan hari libur, maka pengumumannya diundur satu hari,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu, Mangasing Mungkur SH MM kepada wartawan, Jumat (17/3).

Penetapan pengumuman hasil kelulusan CPNS 2005 tersebut sudah final dengan dikirimnya surat gubernur Sumut (Gubsu), Drs Rudolf M Pardede ke Kepala BKN dan ditembuskan ke bupati/walikota se-Sumut. Surat Gubsu tersebut intinya menyatakan bahwa pada hari Senin (20/3) hasil kelulusan penerimaan CPNS 2005 akan diumumkan secara serentak.

Mangasing Mungkur mengakui bahwa banyak kabupaten/kota yang kurang setuju dengan penetapan pengumuman pada Senin (20/3) tersebut dan meminta agar diumumkan pada Rabu (22/3). Alasan beberapa daerah tersebut khususnya Kabupaten Dairi karena di daerah tersebut ada perubahan formasi.

“BKN juga menetapkan jadwal pengumuman hasil kelulusan itu tanpa memperhatikan lokasi daerah dan kesulitan lainnya. Akan tetapi dengan surat Gubsu yang ditujukan ke Kepala BKN, maka pengumuman akan tetap dilangsungkan Senin (20/3) secara serentak,” jelasnya.

Menurutnya, BKN menetapkan pengumuman hasil kelulusan CPNS itu juga kerena terkait dengan pemberkasan. Soalnya, untuk penerimaan 2005 ini, terhitung mulai tanggal (TMT) CPNS mulai 1 April 2006 sehingga prosesnya sangat singkat.

Mangasing Mungkur mengakui, seluruh kabupaten/kota sudah menerima hasil rangking kecuali Kabupaten Samosir. Khusus Samosir, saat ini, Jumat (17/3) sudah melakukan pembacaan jawaban dan dilanjutkan dengan perangkingan dan diharapkan bisa mengumumkan hasil kelulusan secara serentak dengan kabupaten/kota lainnya.

RANKING

Hasil rangking penerimaan CPNS 2005 tidak diumumkan kepada publik tetapi masyarakat (publik-red) berhak memperoleh infornmasi atau melihat hasil perangkingan tersebut. Bahkan, apabila ada peserta ujian merasa tidak puas dengan penetapan rangking tersebut, bisa melihat lembar jawaban komputer (LJK) yang disimpan koordinator penerimaan CPNS 2005 di Kantor BKD Propsu.

“Awalnya memang kita berkeinginan agar rangking itu dipublikasikan, tetapi daerah tidak menyetujuinya dengan alasan takut ada beberapa oknum yang menyalahgunakannya. Saya bisa jamin permainan tidak ada soal penetapan rangking tersebut, soalnya akan diberikan kesempatan untuk melihat LJK masing-masing peserta ujian penerimaan CPNS 2005,” jelasnya.

Nias dan Nias Selatan

Sementara itu, pada hari yang sama, Senin (20/3), Pemkab Nias dan Nias Selatan akan menyelenggarakan ujian penerimaan CP NS 2005 dengan materi ujian yang berbeda. Di dua kabupaten tersebut sebanyak 12.763 akan mengikuti ujian baik untuk pelamar umum dan pelamar tenaga honorer.

Dari 12.763 pelamar tersebut untuk Nias sebanyak 7.862 dari pelamar umum 6235 orang, untuk tenaga honorer 1.627 orang. Sedangkan di Nias Selatan 4.901 orang dari pelamar umum 4063 orang dan dari tenaga honorer 838 orang.

Pemeriksaan LJK tetap di lakukan pusat komputer USU. Ditargetkan sekitar lima hari hasil kelulusan CPNS 2005 sudah bisa diumumkan,” katanya sembari mengatakan bahwa pemeriksaan LJK yang dilakukan USU berlangsung baik. (di)

Sumber: analisadaily online, Sabtu, 18 Maret 2006

Gubsu Yakinkan Tidak akan Ada Etnik yang "Ditinggalkan" di Sumut

Medan (SIB)

Gubsu Rudolf M Pardede mengemukakan dalam memimpin Sumut dirinya akan tetap mengakomodir aspirasi semua suku dan umat beragama yang ada, sehingga tidak ada satu etnik-pun yang merasa ditinggalkan apalagi dilupakan sebagai wujud dari harmonisasi masyarakat Sumut.

“Meskipun saya seorang gubernur yang kebetulan berasal dari etnis Batak, namun saya bukan milik komunitas etnik tertentu saja, melainkan ‘gubernur-nya semua etnik dan semua umat beragama’ di Sumut,” tegas Gubsu saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) ke-8 Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) di Berastagi, Jumat (17/3) sore.

Gubsu juga mengatakan untuk mengisi jabatan di Pempropsu akan tetap memperhatikan potensi etnis yang ada dengan tetap mengedepankan loyalitas, profesional dan kinerja serta konfigurasi etnik di Sumut.
Oleh sebab itu, lanjut Gubsu, semua komponen masyarakat, termasuk keluarga besar Himapsi diharapkannya juga dapat terus membantu pemerintah propinsi dalam memperkokoh harmonisasi, guna membentuk masyarakat yang berbudi luhur, berbudaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, taat aturan dan hukum, demokratis dan religius.

Melalui musyawarah besar yang penekanannya menyatukan semangat dan tekad untuk bekerja lebih baik bagi nusa dan bangsa, Gubsu optimis niat suci ini sangat mengutamakan kekeluargaan dan persatuan. “Saya berharap niat suci ini akan terus terpancar dalam setiap gerak langkah warga Himapsi, sehingga parsadaan ini benar-benar berfungsi sebagai perekat dalam menjalin persaudaraan di antara berbagai etnis yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Gubsu berpesan, setiap pembahasan dalam musyawarah besar ini hendaklah tetap berada dalam koridor persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak memunculkan hegemoni suku secara berlebihan, yang bisa menimbulkan sikap etnosentris yang sempit.

“Apabila hal ini tetap menjadi landasan berpijak parsadaan ini, masyarakat semakin yakin bahwa memang benarlah warga “himapsi” selama ini dikenal sebagai etnis yang terbuka dan memegang teguh prinsip-prinsip solidaritas dalam kebenaran, sebagaimana prinsip orang Simalungun ‘habonaran do bona’ atau kebenaran di atas segalanya,” ujar Gubsu.

Gubsu juga mengemukakan pengalaman bangsa kita mengajarkan, jika kita lepas dari konteks kebudayaan dan adat istiadat leluhur, maka di situ akan terjadi “kegamangan” yang mengarah kepada “kehilangan identitas dan jatidiri”. Lagipula, katanya, kenyataan faktual yang harus kita terima, bahwa Sumut merupakan daerah yang sangat heterogen baik dipandang dari etnis, agama, ras, dan antar golongan di mana kondisi faktual ini, di satu sisi merupakan potensi SDM yang cukup handal bagi Sumut, namun di sisi lain, situasi ini mengandung simpul-simpul kerawanan yang berpotensi konflik cukup tinggi, apabila disikapi dengan sentimen-sentimen primordial dalam arti sempit.

“Tentunya kita semua berharap, sikap kritis dan dinamis yang dimiliki oleh pemuda Sumut ini, dapat kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, guna mempercepat kemajuan daerah kita ini. Sebab pada hakekatnya, keragaman kultural ini merupakan kekayaan yang harus didayagunakan untuk kemakmuran bersama,” ujarnya pada acara yang juga diselingi penyerahan seperangkat pakaian adat Simalungun kepada Gubsu dan Ny Vera Natarida Br Tambunan.

Sementara itu, Ketua Majelis Hapartoahon Nabolon Partuha Maujana Simalungun Drs Djabanten Damanik yang juga mantan Bupati Simalungun dan Walikota Pematangsiantar menyatakan bahwa pemberian ulos kepada Gubsu dimaksudkan agar Rudolf M Pardede sukses, tegar serta selalu senyum dan gembira menghadapi tantangan dalam memimpin Sumut.

“Hati dan otak tak perlu kemelut, melainkan tetap bekerja dan berdoa membangun Sumut, karena Tuhan yang akan turut menyelesaikan masalah yang akan dihadapi,” ujarnya seraya menyatakan Gubsu jangan ragu melihat Himapsi dan warga Simalungun karena mereka akan tetap mendukung.

Ketua Umum Himapsi Darman Saragih SH menyatakan bahwa Himapsi dilahirkan untuk menyatukan para pemuda Simalungun yang ada di desa dan kota untuk bergandengan tangan dalam ‘ahap’ Simalungun, sekaligus untuk meningkatkan budaya lestari lingkungan demi kemajuan masyarakat Simalungun. “Semangat untuk selalu maju tanah Simalungun menjadi tekad bagi pemuda Simalungun dengan bekerja keras dan jujur,” ujarnya pada acara yang juga dihadiri Bupati Simalungun Drs H T Zulkarnain Damanik MM, anggota DPD RI Parlindungan Purba SH, Bupati Nisel Edi Aman Saragih SE MBA.(A12/c)

Sumber: hariansib online, Sabtu, 18 Maret 2006

Api dalam Sekam Pasca Pilkada Nias

By: Fotarisman Zaluchu

Proses Pilkada di Kabupaten Nias masih berlanjut dengan digugatnya KPUD Nias di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara oleh salah satu pasangan calon dan permintaan dibatalkannya Pilkada Nias, baik oleh sejumlah elemen masyarakat maupun oleh calon peserta pemilu tersebut.

Seperti kita ketahui, Pilkada di Kabupaten Nias telah diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2006 yang lalu. Satu hari sebelum pemungutan suara, KPUD masih belum membagikan kartu panggilan kepada para pemilih secara merata. Akibatnya secara psikologis, masyarakat enggan mendatangi TPS-TPS yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Dengan cara demikian, hasil memang sudah dapat ditebak, pasti akan sangat menguntungkan. Terbukti pasangan incumbent Bupati Nias Binahati B Baeha beserta pasangannya Temazaro Harefa unggul dalam pemungutan suara yang berjalan tidak fairplay. Sontak, keempat calon lain, di hari berikutnya langsung menyatakan penolakannya dan meminta KPUD menghentikan proses pemungutan suara.

Karena secara legal hal ini memang tidak dimungkinkan, keempat calon tersebut kemudian beraudiensi ke DPRD Kabupaten Nias. Meski dipanggil dan dilakukan rapat dengar pendapat, KPUD Nias tetap menetapkan pasangan Binahati B Baeha-Temazaro Harefa sebagai pasangan pemenang Pilkada Nias, dengan perolehan suara 49.905 (27,94 persen), disusul oleh Sylvester Lase-Zemi Gulo sebanyak 44.244 (24,77 persen) Sokhiatulo Laoli-Sanuddin Zebua sebanyak 38.994 (21,83 persen), Arkian Zebua-Martin Luther Daeli sebanyak 27.791 (15,56 persen) dan Agus Mendrofa-Bastian Zebua sebanyak 15.557 (9,92 persen).

Analisis

Hasil konfigurasi perolehan suara ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa proses politik di Kabupaten Nias amat jauh dari memadai untuk disebut sebagai sebuah hasil Pilkada yang baik. Mengapa? Ada beberapa alasan yang kita sampaikan sebagaimana uraian dibawah ini.

Pertama, dengan jumlah pemilih sebanyak 178.645 ditambah dengan 4.282 suara tidak sah, padahal total pemilih terdaftar 258.227, berarti terdapat sebanyak 75.300 suara yang “hilang” dari haknya untuk menggunakan hak pilih. Itu berarti bahwa meski KPUD mengklaim Pilkada ini diikuti oleh sekitar 70 persen pemilih, itu bukan berarti Pilkada di Nias diterima secara politis. Bagaimanapun, rendahnya pencapaian itu bukan dikarenakan karena banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya, namun karena terpaksa tidak memilih.

Kita sebut ini karena pasca bencana, proses sosialisasi Pilkada sangat lemah. Masyarakat, oleh KPUD tidak diberikan kesempatan untuk menerima semua penjelasan mengenai masa depannya sendiri melalui Pilkada. Akibatnya, daya tarik sebuah proses politik yang sangat menentukan masa depannya sendiri kemudian hilang, digantikan oleh keengganan menggunakan haknya, terlebih karena KPUD sendiri memang tidak bekerja maksimal mendistribusikan kartu panggilan untuk menggunakan hak pilih.

Kedua, hasil perolehan suara terhadap pasangan yang terpilih, yaitu Binahati B Baeha-Temazaro Harefa dengan perolehan suara yang diklaim sebanyak 49.905, justru kalah jauh dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memilih (75.300 suara). Karena mengklaim didukung oleh 27,94 persen, perhitungan dengan menggunakan statistik yang tepat dengan penyebutnya adalah total pemilih terdaftar, memperlihatkan bahwa pasangan nomor urut ini justru hanya mendapatkan dukungan “politik” dari kurang 20 persen suara.

Secara real politik, pasangan ini kalah dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dengan berbasis pada mereka yang menggunakan hak pilih, mereka yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 29 persen suara, sementara “kemenangan” calon terpilih hanya didukung oleh 27,94 persen. Sementara jika berbasis pada total pemilih, mereka yang tidak menggunakan hak pilih menang telak sebesar 42 persen lebih dibandingkan dengan klaim kemenangan yang hanya 17 persen suara saja.

Seberapa besar dukungan masyarakat kepada pasangan terpilih tercermin dari fakta di atas. Artinya, jika pasangan Binahati B Baeha-Temazaro Harefa mengklaim kemenangan sebesar 27,94 persen maka lebih dari 70 persen masyarakat ternyata tidak memilih mereka berdua. Angka ini luar biasa besar dan menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap kedua pasangan ini sangat lemah. Kemenangan mereka hanya “diuntungkan” dalam status Binahati B Baeha sebagai incumbent.

Inilah yang bisa menjadi api dalam sekam yang tidak mudah dipadamkan. Secara psiko-politik, kemenangan ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan (deklarasi psikologis) bahwa masyarakat Nias amat lemah dukungannya kepada proses politik, dan mungkin juga kepada berbagai elit politik dan pejabat. Masyarakat memandang bahwa perubahan tidak akan terjadi, meski Pilkada diselenggarakan sekalipun. Bagi yang tidak memilih calon terpilih, kemenangan pasangan ini jelas juga akan menyebabkan rasa apatisme, namun jika dibarengi oleh sentimen politik bukan tidak mungkin akan menyebabkan hal-hal yang kontraproduktif.

Ketiga, dengan basis dukungan yang amat lemah hampir dapat dipastikan bahwa dalam pemerintahan kelak akan muncul berbagai skenario, sekiranya pasangan ini, setelah melewati proses juridiksi dan fatwa MA, ditetapkan sebagai pemenang, menguatkan penetapan dari KPUD. Yang pasti, kemungkinan besar akan muncul gerakan dari DPRD Kabupaten Nias dari parpol pengusung pasangan rival, yang intensitasnya tergantung pada komitmen mereka pada demokrasi dan kejujuran pada masyarakat Nias sendiri. Artinya, di lapangan, parlemen akan memandang pasangan terpilih ini dengan tidak berimbang, mengingat dukungan yang mereka peroleh terlalu kecil untuk disebut sebagai pasangan populis.

Skenario lain adalah bahwa akan terjadi share of power dengan mantan rival, yang intensitasnya juga tergantung kepada mantan rival tersebut. Namun sekedar diketahui bahwa ke-4 pasangan rival dari calon terpilih sudah pula berkomitmen untuk menggagas proses Pilkada yang lebih fairplay. Jika proses share of power berlangsung dengan profesional, maka mungkin dukungan kepada pasangan ini akan menguat beberapa waktu lagi. Namun jika tidak, kemungkinan akan muncul pembangkangan masyarakat sebagaimana pasca Pilkada Depok, maupun di berbagai wilayah lain di seluruh wilayah tanah air.

Ambivalen Demokrasi

Secara lebih luas, persoalan di atas adalah cermin dari perjalanan demokrasi kita. Tertatih namun tak pasti menuju arah mana. Proses demokrasi yang awalnya sangat baik ini sering sekali diisi oleh para pelaku, pelaksana, dan “peserta” demokrasi yang masih melembagakan cara-cara yang tidak sehat. Pilkada Papua misalnya, ribuan masyarakat justru sengaja tidak dipanggil untuk memilih. Ini merupakan masalah kita karena secara psikologis kita belum siap bertarung, politik secara sehat. Syahwat kekuasaan masih sangat erat dan kuat kita pegang.

Berikutnya, memang diperlukan sebuah aturan yang lebih independen dalam menggagas kedudukan KPUD dan Panwaslih. Kedua lembaga ini cenderung suka berkecimpung ke dalam proses kompetisi dibandingkan sebagai wasit. Semoga aturan mengenai KPU dan KPUD ini tidak terulang terus. Jika tidak, kedua lembaga ini akan menuai kecaman terus sehingga akan terus pula dicap sebagai trouble maker daripada trouble solver.

Yang lebih penting adalah bagaimana menggerakkan masyarakat supaya tetap mengawasi jalannya proses pemerintahan. Terlalu mudah menyerahkan sebuah pemerintahan dengan menganggap bahwa tanggung-jawab memilih hanya sampai ketika keluar dari TPS. Masyarakat Indonesia masih harus terus menerus diberdayakan supaya hak dan kewajiban politiknya bukan saja diberikan, namun bisa dituntutnya dengan sepenuh hati.

Pasca Pilkada Nias, pembenahan masih banyak. Trauma bencana masih terasa. Semoga trauma Pilkada Nias ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, termasuk masyarakat Sumatera Utara yang juga akan mengalami proses politik yang serupa tapi tak sama. (Penulis, aktivis Care Nias Society/d)