Penyelenggaraan Ujian CPNS, Belajarlah dari Masa Lalu

Ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya di Sumatera Utara akan dilangsungkan secara serentak pada hari Selasa (28/2). Jika mengacu pada penyelenggaraan ujian CPNS tahun 2004 yang lalu, ternyata ada berbagai kegagalan yang menjadikan ujian tersebut tidak seperti yang diharapkan. Memang di beberapa tempat, ujian dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Akan tetapi di berbagai tempat yang lain, ujian justru berlangsung dengan kacau balau. Penuh dengan berbagai indikasi ketidakbenaran. Bahkan lebih parahnya lagi, semisal di Provinsi Jawa Timur, ujian CPNS sampai harus ditunda, oleh karena ketidakpastian panitia penyelenggara, khususnya dalam mempersiapkan logistik ujian.

Sementara itu, pada tahun 2004 yang lalu, di Provinsi Sumatera Utara, tanpa memungkiri di berbagai tempat berlangsung dengan lancar, akan tetapi ujian CPNS kali ini di beberapa daerah lain, ternyata ditemukan berbagai kejanggalan. Misalnya, apa yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, dimana ada beberapa peserta ujian di lokasi tertentu yang tidak mendapat beberapa soal mata ujian, kemudian ada pula naskah soal yang tak bersegel. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Sesungguhnya, ujian CPNS kali ini adalah momentum dalam menunjukkan eksistensi pemerintah dalam mengupayakan sebuah pemerintahan yang bersih. Karena itu, proses penerimaan PNS sepatutnya harus berlangsung dengan adil dan bebas KKN. Memang, beberapa waktu yang lalu, presiden menyatakan akan menindak tegas bahkan langsung memecat PNS yang terbukti menerima sogok dari CPNS.

Jika penerimaan CPNS kali ini dapat berlangsung seperti yang diungkapkan tersebut diatas, tentu akan menjadi sebuah terobosan baru dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu gaung kejujuran dalam balutan perubahan yang selalu disuarakan oleh pemerintahan SBY, ternyata mampu memikat hati banyak orang menjadi tertarik untuk mengikuti seleksi ini. Bisa kita lihat betapa besarnya animo masyarakat tersebut. Itu sebabnya, setidaknya ada sekitar 4,5 juta masyarakat Indonesia di berbagai daerah mengikuti ujian seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekalipun yang diterima sangat terbatas.

Memang menciptakan proses penerimaan PNS yang bersih dalam sebuah negara yang baru keluar dari kungkungan rezim “otoriter”, bukanlah semudah ucapan di mulut semata. Banyak yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah, perubahan perilaku baik pemerintah untuk menciptakan abdi negara yang bersih dan bertanggungjawab melalui suatu proses yang juga jujur dan bersih. Masyarakat (dalam hal ini peserta ujian) juga harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Jika tidak, lingkaran setan KKN akan tetap terpelihara.

Sekali lagi, kekacauan yang terjadi dalam seleksi penerimaan CPNS beberapa waktu yang lalu layak dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan ujian kali ini. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menyelenggarakan sebuah upaya penyaringan putra-putri terbaik bangsa untuk dapat mengabdi sebagai PNS. Karena itu, jika ada penyimpangan yang terjadi, kita mengharapkan ada langkah lanjutan dari pemerintah; berupa penegakan hukum yang jelas dan transparan. Hukuman yang jelas harus ditimpakan jika ternyata ditemukan ada individu yang mendukung terjadinya pelanggaran tersebut. Jika tidak, kejadian seperti ini akan terus terulang kembali. (*)

Sumber: hariansib online, Selasa, 28 Pebruari 2006

Hari Ini Pilkada Nias, Banyak Tidak Dapat Kartu Pemilih

Nias, WASPADA Online

Pilkada Kab. Nias berlangsung hari ini, Selasa (28/2), namun masih banyak masyarakat melakukan protes karena belum mendapatkan kartu pemilih. Menyahuti protes masyarakat, koordinator Aliansi Jaringan Bersatu (AJB) Kab. Nias, Ebenezer Hia dan beberapa LSM lainnya menyurati Ketua KPUD Nias dan Panwaslih Nias untuk menyampaikan keresahan masyarakat calon pemilih.

Koordinator AJB bersama beberapa pasangan calon bupati-wakil bupati Nias, di antaranya pasangan No. urut 2 diwakili Drs. Martin Luter Daeli, pasangan calon No. urut 3 diwakili Tim Kampanye Ebenezer Hia dan pasangan No. 4 Agus H Mendrofa secara bersama-sama mendatangi KPUD Nias, mempertanyakan keresahan masyarakat calon pemilih, Senin (27/2).

Pada pertemuan AJB bersama 3 pasangan calon bupati-wakil bupati dengan Ketua KPUD Nias, Sokhiatulo Harefa, juga dihadiri unsur Muspida di antaranya Ketua DPRD Nias, M. Ingati Nazara, AMd, Kapolres Nias, AKBP Drs. Untung Sudarto, Dandim 0213 Nias, Letkol Inf.M Sihotang, Kajari Gunungsitoli, Kemal Sianipar, SH, Ketua PN Gunungsitoli, Hendra H Situmorang, SH dan Ketua Desk Pilkada yang juga Sekda Kab Nias, Drs. FGM Zebua.

Pada pertemuan itu, baik KPUD maupun calon pasangan bupati-wakil Bupati Nias serta unsur Muspida menyepakati semua calon pemilih yang belum mendapat surat panggilan dan kartu pemilih agar pada hari pemungutan suara datang ke TPS, dan melaksanakan hak pilihnya. Dari data yang dikeluarkan KPUD Kab. Nias, jumlah pemilih tetap sebanyak 258.227 jiwa dengan jumlah TPS 741. KPUD Nias selaku penyelenggra Pilkada dinilai belum siap, sehingga menimbulkan berbagai masalah.

Ketidaksiapan KPUD terlihat jelas pada detik-detik terakhir menjelang pelaksanaan Pilkada. Data pemilih banyak tidak akurat, seperti banyak calon pemilih yang masih tinggal di desanya tidak mendapat kartu pemilih. Sedangkan banyak warga yang telah meninggal dunia mendapat kartu pemilih. Demikian juga warga yang sudah merantau lebih satu tahun terdaftar sebagai pemilih.

Akibat ketidaksiapan tersebut, KPUD Nias mendapat protes keras dari masyarakat calon pemilih yang belum mendapatkan atau belum terdaftar sebagai pemilih. Ironisnya, data pemilih yang benar dan telah disampaikan kepada KPUD oleh masing-masing desa tidak dipergunakan. Sedangkan yang ditemukan di lapangan, daftar pemilih yang dipergunakan masih data saat pemilihan Presiden, belum divalidasi.

Sejumlah elemen masyarakat sangat menyesalkan KPUD Nias yang kurang persiapan, terutama pendistribusian logistik, yang sepertinya ada permainan. Dari pendistribusian kartu pemilih di beberapa daerah, kartu pemilih hanya diterima calon pemilih pendukung calon tertentu, sedangkan calon pemilih pendukung pasangan calon lainnya tidak menerima kartu pemilih.

Pengurus LSM Peduli Pembangunan Partai Barat Sumut (P4BSU) yang sengaja datang ke Nias memantau pelaksanaan Pilkada mengatakan, berdasarkan pengalaman memantau Pilkada di Sibolga dan Tapteng, tingkat kecurangan mencapai 20 persen. Kecurangan tersebut dapat terjadi 5 persen pada pendistribusian logistik kartu pemilih dan 15 persen pada serangan fajar atau money politic. Guna menjaga kualitas dan tidak terjadinya kecurangan pada Pilkada, LSM P4BSU menyediakan dana Rp.25 juta bagi siapa saja yang bisa membuktikan adanya kecurangan pada Pilkada Nias, tentunya berdasarkan bukti-bukti dan data yang bisa dipertanggungjawabkan sampai ke pengadilan tinggi. (cbj)

Sumber: waspada online, Selasa, 28 Pebruari 2006

Hari ini 258.227 Warga Nias Jatuhkan Pilihan Kepada 5 Pasang Balon Bupati/Wakil Bupati

Gunungsitoli (SIB)

Sebanyak 258.227 warga Nias dari total 32 kecamatan yang terhimpun dalam 19 kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nias, Selasa (28/2-hari ini, red) akan menjatuhkan pilihannya terhadap lima pasangan bakal calon Bupati & Wakil Bupati Nias periode 2006-2011 untuk menentukan figur pemimpin daerah Nias lima tahun ke depan.

Ketua KPUD Nias Sokhiatulo Harefa SH menyatakan, tahapan hari-H pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang pertama kali digelar di Kabupaten Nias pada tahun 2006 ini, akan dilaksanakan pada 741 tempat pemungutan suara (TPS-TPS) yang tersebar merata pada seluruh desa, dan hasil perhitungan suara ditargetkan tuntas selama enam hari kerja terhitung mulai 28 Februari.

“Jumlah pemilih pada Pilkada Nias mencapai 258.227 orang yang akan menggunakan hak pilihnya pada 741 TPS. Hasil final penghitungan suara Pilkada Nias 2006 ini akan tuntas selama enam hari kerja dengan perhitungan masa laporan perhitungan suara dari TPS-TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) makan waktu satu hari, dari PPS ke Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) selama dua hari dan laporan penghitungan suara dari PPK-PPK ke KPU ditargetkan 3 hari. Jadi, siapa calon terpilih akan diketahui dalam 6 hari,” ungkap Sokhiatulo Harefa kepada pers di ruang kerjanya Senin (27/2) petang.

Dia mengutarakan hal itu seusai pertemuan dengan sejumlah unsur Muspida Nias plus dua orang bakal calon bupati dan wakil Bupati Nias 2008-2011, yaitu Balon Bupati Nomor 4 Agus Herdian Mendrofa dan Balon wakil bupati Nomor 2 Drs Marthin Luther Daeli. Hadir pada pertemuan itu antara lain Sekda Nias Drs Martin FG Zebua, Dandim 0213 Nias Letkol Inf Martua Sihotang, Kapolres Nias AKBP Untung Sudarto, Kepala Kejari Gunungsitoli Kemal Sianipar SH, Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Hendra H Situmorang SH, ketua DPRD Nias M Ingati Nazara, dan anggota DPRD Nias Arota Lase.

Para pejabat Muspida itu menjelaskan kepada SIB bahwa pertemuan itu hanya semata-mata memantapkan kinerja Hari-H Pilkada 28 Februari 2006, misalnya melakukan sosialisasi final berupa imbauan massal kepada masyarakat Nias melalui siaran RRI Gunungsitoli agar menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani. Sosialisasi itu juga berupa pengumuman resmi bahwa Hari-H Pilkada 28 Pebruari 2006 dijadikan sebagai hari libur resmi di Kabupaten Nias. Soal kehadiran seorang Balon bupati dan seorang Wakil Bupati dikantor KPUD menjelang Hari-H pilkada yang sempat dipertanyakan banyak orang, mereka menjelaskan pihak ybs hanya menyampaikan ‘masalah kecil’ berupa proses pendataan calon pemilih yang dinilai kurang sesuai dengan standar dan prosedur, karena masih banyak warga yang mengaku belum terdaftar hingga H-1.

Soalnya, sebagaimana dipaparkan pihak Aliansi Jaringan Bersatu (AJB) yang dikordinir Eben Ezer Hia dari Lembaga Peduli Pemulihan Nias (LP2N), hingga hari H minus 1 (H-1) atau Senin petang 27 Februari kemarin, sebagian besar masyarakat Nias belum menerima kartu panggilan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tanggal 28 Feb. Namun, pernyataan pihak AJB yang juga ditujukan kepada KPUD Nias dan Panwas Pilkada Nias itu mengundang pertanyaan dari beberapa komponen masyarakat seperti LSM-LSM dan jaringan TS Pilkada. Pihak pengurus LSM LP-KRAN misalnya, sangat mempertanyakan legalitas data dan fakta soal jumlah warga yang belum menerima kartu pemilih itu. Apakah data itu merupakan konversi dari petugas TPS-TPS di desa-desa selaku basis utama pemilih, atau hanya sebatas prediksi karena pengurusnya adalah oknum jaringan Balon tertentu.

“Memang, kinerja KPUD dalam menyambut Pilkada Nias 2006 sebagai Pilkada langsung yang pertama ini terkesan lamban. Kartu-kartu pemilih bagi warga calon pemilih tetap ternyata belum sampai ke masyarakat hingga hari H minus 1. Objek-objek TPS di desa-desa atau kelurahan di kawasan kota Gunungsitoli sendiri pun belum tampak didirikan. Belum lagi soal contoh kertas suara yang sama sekali tak beredar luas di masyarakat,” ungkap beberapa pengurus LSM dan LBH kepada pers, di KPUD Nias.

Ketua KPUD Nias Sokhiatulo Harefa ketika dikonfirmasi pers di ruang kerjanya bahwa hal-hal teknis yang menyangkut distribusi kartu-kartu pemilih itu merupakan tugas, dan tanggungjawab PPS-PPS karena pihak KPUD telah menyalurkannya kepada PPS-PPS melalui PPK-PPK di kecamatan. Namun, Harefa sama sekali tak menjelaskan mulai atau sejak kapan kartu-kartu pemilih itu disalurkan. Dia hanya menjelaskan bahwa warga calon pemilih yang sudah terdaftar tapi tak memperoleh kartu pemilih, boleh dan berhak menggunakan hak pilihnya. (A14/LZ/y)

Sumber: hariansib online, Selasa, 28 Pebruari 2006

Hari ini, 182.218 Pelamar CPNS di Sumut "Bertarung" Rebut 14.360 Kursi

Medan (SIB)

Guna memperebutkan kursi PNS 2006 sebanyak 14.360 di seluruh Sumut, 182.218 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hari ini “bertarung” mengikuti ujian tulis di 25 kabupaten/kota dan Pemprovsu. Mereka terdiri dari tenaga honorer (kecuali Nias dan Nias Selatan) sebanyak 33.435 dan pelamar dari umum (di luar Nias dan Nias Selatan) 148.783 orang.

“Jumlah ini merupakan pelamar di 26 kabupaten/kota dan Pemprovsu,” jelas Kabid Humas Pimpinan Pemprovsu Drs Eddy Syofian di ruang kerjanya, Senin (27/2).

Jumlah formasi yang diterima tersebut terdiri dari tenaga guru 732 orang, tenaga kesehatan 2.996 orang, tenaga teknis lainnya 2.574 orang, dan tenaga administrasi 1.478 orang. “Dari jumlah ini, 70 persen di antaranya merupakan tenaga honorer,” terangnya. Dikatakan, untuk Nias dan Nias Selatan direncanakan ujian dilakukan bulan depan. “Karena saat ini di daerah tersebut tengah digelar pelaksanaan Pilkada,” ujar Eddy.

Lokasi ujian untuk penerimaan CPNS di Pemprovsu dipusatkan di lima titik yaitu kampus ITM untuk tenaga teknis, di kampus UMA untuk tenaga guru, kampus IAIN Sutomo untuk tenaga kesehatan dan kampus HKBP Nommensen untuk tenaga honorer.

Untuk Pemko Medan juga dikonsentrasikan di lima titik dengan jumlah 1.061 pelamar. Tempat ujian di kampus UISU, UDA, Unimed, Dharmawangsa dan di UMSU Muchtar Basri. Deli Serdang di lima titik dengan 6.766 peserta, Serdang Bedagai di 21 titik dengan 5.290 peserta, Binjai di 15 titik dengan 5.739 peserta, Langkat di 25 titik dengan 8.209 peserta, Karo di 18 titik dengan 7.538 peserta, Tebing Tinggi di 15 titik dengan 7.776 peserta, Pematang Siantar di 15 titik dengan 11.265 peserta, Samosir di 10 titik dengan 5.573 peserta, Asahan 5 titik dengan 17.198 peserta.

Selanjutnya di Tobasa 10 titik dengan 11.348 peserta, Labuhan Batu di enam titik dengan 5.450 peserta, Taput lima titik dengan 2.280 peserta, Padang Sidempuan 10 titik dengan 11.426 peserta, Tapanuli Selatan 10 titik dengan 6.966 peserta, Humbahas sembilan titik dengan 3.926 peserta, Tapteng tujuh titik dengan 4.956 peserta, Pakpak Bharat tujuh titik dengan 5.310 peserta, Dairi tujuh titik dengan 3.342 peserta, Sibolga tujuh titik dengan 5.009 peserta, Tanjungbalai enam titik dengan 6.035, Madina enam titik dengan 8.904 peserta.

Seluruh lokasi ujian tersebut semuanya dilakukan di tempat tertutup seperti di sekolah ataupun di kampus-kampus. “Tidak ada yang menggunakan ruang terbuka untuk ujian,” tandas Eddy.
Dari 26 kabupaten/kota dan Pemprovsu jumlah pelamar umum paling banyak berasal dari kabupaten Asahan dengan 15.407 peserta. Sedangkan yang paling sedikit dari Taput dengan 984 orang. Untuk tenaga honorer paling banyak dari Pemko Medan dengan 2.920 orang dan paling sedikit dari Kabupaten Pakpak Bharat dengan 359 orang. “Secara keseluruhan jumlah peserta paling banyak 17.198 orang berasal dari Asahan dan paling kecil dari Taput dengan 2.286 orang,” kata Eddy.

Sekdaprovsu Drs Muhyan Tambuse kembali mengingatkan agar para peserta ujian mempersiapkan diri sebelum pergi ke tempat ujian. Misalnya dengan lebih dulu sarapan, mempersiapkan alat tulis. Dia juga mengingatkan untuk tidak membawa handphone ke dalam ruang ujian karena tidak diijinkan.

Dijelaskan, semua bahan ujian di luar kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Sergai dan Deli Serdang sudah dikirim Minggu (26/2). Sedangkan untuk lima daerah kabupaten/kota tersebut didistribusikan pagi ini. “Seluruh pejabat daerah sudah menghitung bahan soal yang terbungkus dalam amplop rahasia untuk didistribusikan dengan kawalan polisi bersama panitia provinsi yang berjumlah 74 orang,” ujar Muhyan.

Selesai ujian nanti, semua lembar jawaban akan dipack untuk dibawa hari itu juga. Untuk bahan ujian yang tidak terpakai atau rusak akan dimusnahkan di masing-masing kabupaten/kota, dan provinsi. “Lembar jawaban komputer akan dibuat berita acara untuk dikirim ke provinsi untuk dimusnahkan,” katanya.

Para pelamar CPNS ini akan mengikuti tiga sesi ujian dalam waktu 90 menit dengan jeda istirahat sekitar 15 menit. Ujian ini akan dipantau langsung anggota DPR-RI, Dirjen Depdagri, Irjen Anggaran, staf Menpan, BKN Pusat dan pejabat terkait yang akan melakukan peninjauan. “Jangan percaya calo. PNS yang coba-coba menjadi calo akan ditindak tegas. Kita komit untuk melakukan seleksi CPNS ini secara objektif untuk mendapatkan aparatur yang berkualitas,” kata Muhyan Tambuse. (A12/f)

Sumber: hariansib online, Selasa, 28 Pebruari 2006

Belanda Bantu Yayasan Faliera Bangun Sekolah Kejuruan Senilai Rp400 Juta di Nias

Nias (SIB)

Lembaga donatur dari Belanda, Nederland for Recovery Comission (NRC), membantu pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Faliera Gunungsitoli senilai total Rp 400 juta yang akan menampung ratusan siswa-siswi jurusan komputer piranti lunak dan keras pada 10 lokal yang direncanakan dimulai secara fisik pada Maret mendatang.

Ketua Yayasan SMKK Faliera Gunungsitoli Pdt Yohannes L STh bersama Sekretaris Pdt Arozatulo Fakho, menyatakan, pembangunan dan kelahiran SMKK Faliera terutama didasarkan pada kebutuhan lapangan kerja potensial di masa mendatang, termasuk di daerah Nias. Sehingga sekolah ini kelak bermanfaat sebagai lembaga formal pendidikan berbasis komputer lunak maupun keras untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ahli madya komputer, membuka lapangan kerja baru di bidang perbengkelan komputer, serta meningkatkan jasa publikasi dan komunikasi.

“Sekolah ini (SMKK Faliera Gunungsitoli) dibangun di atas lahan 4.000 meter persegi dengan target 10 lokal, yaitu 4 lokal belajar harian, 1 lokal untuk perangkat piranti lunak, 1 lokal perangkat piranti keras, 1 lokal perpustakaan, dan selebihnya untuk ruang kepala sekolah, ruang guru dan tata usaha. SMKK ini dibangun sesuai kebutuhan mendasar bidang keahlian manajemen informasi dan keahlian teknik informasi mulai tahun ajaran 2006-2007 dengan kapasitas tahap pertama 160 siswa pada 4 lokal, masing-masing 40 siswa,” ujar Pdt Yohannes Leo di Gunungsitoli, Sabtu (25/2) kemarin.

Dia mengutarakan hal itu di sela-sela acara peletakan batu pertama pembangunan SMKK Faliera Gunungsitoli, di Desa Miga kawasan Jembatan Buntu Lama. Hadir pada acara itu Kepala Kesbang Nias AA Gulo SH mewakili Bupati Nias, sejumlah tokoh pendidikan dari sekolah swasta khususnya sekolah-sekolah yayasan Nasrani, Iptu Pol Eneti Zebua mewakili Kapolres Nias, Kepala Desa Miga Pdt M Lase STh.

Pdt Yohannes dari pihak yayasan pada acara itu menjelaskan pembangunan dan pengoperasian sekolah itu sebagai sekolah kejuruan akan menganut garis-garis besar pendidikan dan pelatihan yang meliputi kurikulum berbasis kompetensi (KBK/competensy based curriculum), kurikulum berbasis luas dan kuat serta mendasar (broad based curriculum), program belajar berbasis ganda (dual based program) dan perkuatan kemampuan sesuai daya mandiri dalam pengembangan diri. Jurusan komputer piranti lunak pada sekolah ini akan menampung murid pria dan wanita, sedangkan jurusan komputer piranti keras hanya menampung murid pria saja. Saat ini, ujar ketua yayasan itu, pihaknya telah memperoleh 65 unit perangkat komputer.

“Kelak, melalui sekolah (SMKK Faliera) ini akan terbuka lapangan kerja sekaligus tampil tenaga kerja untuk office computer operator, help desk office, programmer slide power point, teknisi support, multimedia network operating, dsb. Selain itu juga akan terbuka untuk peluang teknisi komputer wirausaha komputer, bengkel atau service komputer, instalator komputer dsb,” paparnya sembari menambahkan sekolah itu diharapkan dapat beroperasi mulai tahun ajaran 2006-2007 mendatang.

Sedangkan Bupati Nias melalui Kepala Badan Kesbang AA Gulo SH menegaskan sektor pendidikan di Nias saat ini telah dijadikan sebagai salah satu dari lima sektor prioritas utama pembangunan daerah Nias, khususnya dalam program pembangunan pemulihan melalui proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai bidang fisik maupun sosial. Selain itu, katanya, keberhasilan pendidikan yang dikelola yayasan sangat tergantung pada sektor disiplin lintas sektoral mulai dari pihak murid, guru dan yayasan sendiri. Dia juga menambahkan agar lembaga pendidikan yang dikelola yayasan harus mengacu pada Undang-Undang tentang pendirian yayasan.

Sementara itu Kapolres Nias melalui Iptu Eneti Zebua menegaskan, agar masyarakat mendukung sepenuhnya proyek-proyek pembangunan termasuk sektor pendidikan. Artinya, proyek-proyek sosial seperti ini jangan dipersulit dengan dalih masalah tanah sebagaimana sering terjadi selama ini.

“Pembangunan sekolah-sekolah termasuk sekolah kejuruan di Nias ini, salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi tantangan sumber daya manusia (SDM) pada 15 tahun mendatang, karena tingkat kesulitan yang terjadi pada 10-15 tahun ke depan, akan lebih sulit dihadapi para generasi atau anak cucu kita dibanding kesulitan dan tantangan yang kita hadapi sekarang ini,” katanya. (A14/LZ/l)

Sumber: hariansib online, Selasa, 28 Pebruari 2006

Tim Kejatisu Audit Rekening Bupati Nias

G.SITOLI ( Berita ) :

Menindaklanjuti kasus korupsi dana PSDA TA 2001 senilai Rp2,3 miliar yang diduga melibatkan Bupati Nias Binahati B Baeha, SH dan mantan Kepala Bagian Keuangan (KBK) Sekda Nias Fat Harefa, 3 orang tim dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan didampingi satu orang dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, melanjutkan penyelidikan dan memeriksa rekening Bupati Nias di beberapa bank yang ada di Nias, Selasa (14/2).

Menurut informasi yang berhasil dihimpun wartawan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Tim dari Kejatisu yang turun di Nias masingmasing, Dade Ruskanda, SH, MH Basrulnas, SH dan D Pasaribu, SH serta satu orang dari Kejari Gunungsitoli R Nazaran, SH (Kasi Pidun) dan didampingi oleh jaksa, Anggiat Simajuntak, SH.

Pantuan wartawan di Nias bahwa Tim Kajatisu mengawali kegiatannya dengan memeriksa rekening Binahati B Baeha, SH dan Fatizondra Harefa di Bank BNI 1946 Gunungsitoli, mulai dari pukul 14.00 Wib dan hingga berita ini diturunkan pemeriksaan masih berlangsung.

Ketika hal ini dikonfermasikan kepada tim Kajatisu di Bank BNI 46 Gunungsitoli tidak berani memberi komentar dan menyarankan agar melakukan konfirmasi kepada Kajari Gunungsitoli. Selanjutnya wartawan mencoba menemui Kajari Gunungsitoli, Kemal Sianipar, SH tidak berhasil dan melalui ajudanya F Lase mengarahkan wartawan untuk konfirmasi kepada Kasi Pidsus atau Kasi Pidum.

Kasi Pidsus Kejari Gunungsitoli FH Laoli, SH yang di temui wartawan di ruang kerjanya mengatakan sampai saat ini pihak belum tau apa tujuan Tim Kajatisu dan siapa namanama anggota tim serta dalam rangka apa mereka ke Nias, jelasnya. Hal senada juga dikatakan Kasi Piduan Kejari Gunungsitoli R Nazara, SH mengatakan bahwa pihaknya tidak berani memberi keterangan sembari berujar' saya hanya menjumpai mereka dan membawa map' ucap R Nazara.

Ketua (Komid) SBY Kabupaten Nias Petru S Gulo, SE kepada Tim Medan Pos di Gunungsitoli, Rabu (15/2). Ketika menyingkapi dengan turunnya tim dari Kejatisu untuk melakukan tugas melalui di daerah Nias dalam rangka pemeriksan tersangka Binahati B Beha, SH CS mengatakan sesuai dengan surat Kajatisu tanggal 30 Januari 2006 kita ucapkan terima kasih, tapi sejauhmana respon dari tim itu apakah sejalan dengan komitmen Bapak Presiden RI SBY. Mari kita menunggu hasilnya kata Gulo Singkat.

Seperti diberitakan oleh media ini sebelumnya bahwa kasus dugaan dana PSDA sektor kehutanan TA 2001 senilai Rp2,3 miliar lebih yang melibatkan oknum Bupati Nias Binahati Baeha, SH dan mantan Kepala Bagian Keuangan Setda Nias Fat Harefa hingga saat ini belum ada kejelasan secara hukum. (tim

Sumber

Kapoldasu: Insya Allah, Kasus Hilang Wartawan Berita Sore Akan Terungkap

MEDAN (Berita): Pengungkapan kasus hilangnya wartawan Berita Sore Ellyuddin Telaumbanua di Nias Selatan, Kapolda Sumut berjanji akan terus mengupayakan pengusutannya.

"Insya Allah, saya janji akan terus mengupayakan pengungkapan tabir hilangnya wartawan Berita Sore itu," kata Kapoldasu, Irjen Pol Drs H Bambang Hendarso Danuri MM, ketika ditanya Berita usai melaksanakan shalat Jumat (17/02), di Masjid AL Hidayah Mapolda Sumut Tanjung Morawa Km 10,5 Medan.

Sebelumnya Kapoldasu saat melakukan kunjungan kerja ke Belawan, bulan lalu, pernah berjanji bahwa kasus hilangnya wartawan BS menjadi PR (Pekerjaan Rumah) baginya.

Kasus hilangnya wartawan Berita Sore di Nias Selatan, saat meliput berita sudah hampir setahun. Namun, sampai saat ini pihak kepolisian belum dapat mengungkapkannya.

Anehnya, dalam kasus ini ada saksi yang menyatakan korban Ellyuddin Telaumbanua saat perjalanan pulang tukam dari rumah Bazo di Nias Selatan, dikeroyok beberapa orang dan pada saat itulah korban dinyatakan hilang.

Sampai saat ini belum diketahui nasib Ellyuddin, apakah masih hidup atau sudah tewas. Walaupun pihak kepolisian sudah ada melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengeroyokan dan penculikan tetapi sampai saat ini keberadaan korban belum juga diketahui.

Menurut isu yang berkembang ada yang mengatakan, Ellyuddin sudah tewas, mayatnya dibuang ke Pantai Nisel. Dan ada juga yang mengatakan mayat korban turut dikebumikan bersama mayat Bazo.(ind)

Sumber: beritasoreonline, Sabtu, 18 Pebruari 2006

Tragedi Pasca Kampanye di Nias : Pendukung no.5 Tewas Dibunuh Pendukung No.4

Gunungsitoli (SIB)
Seorang warga Dusun II Desa Teluk Belukar Kecamatan Gunungsitoli Utara, Talisokhi Mendrofa (54), salah seorang pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 5 (Binahati B Baeha & Temazaro Harefa), Sabtu (25/2) sekira pukul 10.30 WIB tewas dibunuh tetangganya sendiri HM (54) yang mengaku pendukung calon Bupati No.4 (Agus Herdian Mendrofa & Drs Bastian Zebua) akibat saling ejek terhadap figur calon dukungan masing-masing.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Nias AKBP Untung Sudarto, menyatakan pihaknya bersama Kasat Serse AKP Butar-butar SH langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP), dimana peristiwa itu terjadi ketika kedua warga itu bertemu di depan rumah korban dan saling ejek figur calon bupati masing-masing dengan nada negatif dan saling memojokkan.

“Peristiwa itu saya kira hanya bermotifkan masalah pribadi. Saya kira tak perlu dibesar-besarkan soal perselisihan dukungan dalam Pilkadanya, dan kita imbau segenap masyarakat di Nias jangan mudah terpancing emosi terhadap hal-hal yang berkaitan dukungan atau pilihan calon dalam Pilkada ini,” ungkap Kapolres Nias AKBP Untung Sudarto kepada SIB melalui pesawat HP-nya, Sabtu (25/2) malam.

Dia mengutarakan hal itu ketika dikonfirmasi ulang soal terjadinya tragedi pasca kampanye di Nias, sehari setelah kampanye Pilkada berakhir Jumat (24/2). Kasat Reskrim AKP B Butar-butar SH kepada pers menjelaskan, korban Talisokhi Mendrofa yang kebetulan memakai kaus bergambar pasangan Binahati & Temazaro pagi itu diolok-oloki tersangka HM dengan mengatakan hal-hal yang negatif tentang figur calon Nomor 5 sembari menyebut-nyebut kata ‘penjara’.

Lalu, korban sebagai pendukung ‘Nomor 5’ menangkis ejekan dan tudingan itu dengan menyatakan calon Nomor 5 justru telah berbuat banyak dalam pembangunan Nias selama ini, sementara calon No 4 disebutkan korban hanya tahu ‘main Volley’ sebagaimana dipopulerkan banyak orang di daerah itu. Namun tersangka yang mengaku pendukung calon Nomor 4 merasa tak senang atas sebutan korban sehingga langsung menghujamkan sebilah pisau ke tubuh korban.

Korban (Taliskohi Mendrofa) tewas dengan luka tusukan satu liang pada bawah ketiak kanan. Tersangka langsung dibekuk pada pukul 16.00 WIB dan ditahan di sel Mapolres Nias. Keduanya berkelahi yang diawali saling ejek terhadap calon dukungan masing-masing. Korban adalah pendukung calon Nomor 5 dan tersangka adalah pendukung calon Nomor 4,” ujar Kasat Reskrim Porles Nias AKP B Butar-butar SH kepada pers di gunungsitoli, Sabtu petang pukul 18.30 WIB (25/2).

Menanggapi hal ini, Ketua LSM LP-KRAN Yuliman Zalukhu SH menyatakan para warga sebagai calon pemilih untuk kelima pasang calon Bupati & Wakil Bupati Nias periode 2006-2011 ini hendaknya mampu menahan diri terhadap hal-hal atau gerakan antar pendukung bakal calon, apalagi warga yang justru berada dalam satu desa plus malah bersaudara, tapi memiliki pilihan berbeda.

“Kita harus sadar, banyak orang yang berupaya saling mempengaruhi atau saling menghasut untuk tujuan mendukung calon tertentu. Tapi kita seharusnya sadar, bahwa siapapun calon dukungan kita adalah sesama warga Nias yang yang perlu saling menahan diri. Persaingan elit politik di kalangan kandidat Balon jangan sampai menjadi sumber perseteruan kita sesama warga,” katanya berharap sembari mengimbau warga Nias jangan terpancing emosi dalam perbedaan pilihan dan aspirasi pada Pilkada Nias 2006 ini. (LZ/A14/e)

Sumber: Harian SIB Online, 26 Februari 2007.

16 Pejabat Simalungun, Deli Serdang dan Nias Diperiksa Kejatisu

Medan (SIB)

Mantan Sekda Kabupaten Simalungun Drs AM Nasution, Jumat (22/2), kembali diperiksa tim penyidik Kejatisu dalam kasus dugaan penyimpangan dana biaya penunjang operasional Pemkab Simalungun senilai Rp 1,4 miliar yang bersumber dari dana APBD 2001 s/d 2004. Selain itu juga dilanjutkan pemeriksaan terhadap 3 pejabat aktif di Pemkab Simalungun saat ini yaitu Assisten Tata Praja J Lumban Gaol, Ass III D Purba dan Kabag Keuangan Drs Thamrin Simanjuntak.

Dari pantauan wartawan di Kejatisu, pemeriksaan berlangsung mulai pagi hingga sore di dalam ruangan tertutup bagian Pidsus Kejatisu dengan tim penyidiknya diketuai Jaksa Miduk Hutapea SH. Namun sejauh ini disebut-sebut, ke-empat pejabat/mantan pejabat yang diperiksa itu masih status saksi dalam tahapan penanganan kasus tersebut.

Humas Kejatisu AJ Ketaren SH kepada wartawan membenarkan adanya pemeriksaan terhadap keempat orang tersebut, namun tidak merinci hasil pemeriksaan dari tim penyidik Kejatisu. Humas menginformasikan, sampai saat ini tim penyidik belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Penentuan status tersangka itu tergantung perkembangan hasil pemeriksaan yaitu siapa yang paling bertanggungjawab dalam penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan negara.

Kasus Proyek di Deli Serdang

Sementara itu dari pantauan wartawan, sejumlah pejabat Pemkab Deli Serdang juga diperiksa tim penyidik Kejatisu dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek swakelola 2004/2005 dengan nilai proyek Rp 17,1 miliar. Dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka Fs oknum Kadis PU Bina Marga Deli Serdang, namun pihak penyidik merasa belum perlu melakukan penahanan sehingga tidak dikenakan status penahanan.

Humas Kejatisu menginformasikan para pejabat yang diperiksa saat itu dengan status sebagai saksi, Suhei Lubis (Kasi Perencanaan/Program PU Deli Serdang, Kasi Pengawasan dan Pengendalian Jalan Kab Deli Serdang Chairul dan Kabag Keuangan Pemkab Deli Serdang Agus Sumantri.

Kasus mantan DPRD Deli Serdang

Demikian halnya untuk penanganan kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana pos Anggaran Sekwan dan Pos Anggaran DPRD Deli Serdang senilai Rp 16 miliar TA 1999-2004, tim penyidik Kejatisu menurut Humas telah memeriksa Sri Ulina Sembiring (Kabag Risalah Sekwan), Tiur M Hutagalung (Kasubbag Rapat Sekwan) dan Ramli Hisein (Kasubbag TU Sekwan) dengan tersangka mantan anggota DPRD Deli serdang 1999-2004 yaitu MYB dkk.

Kasus Nias

Seperti diberitakan harian ini (SIB, 24/2 hal I), sejumlah pejabat di Pemkab Nias juga sedang diperiksa Kejatisu bekerjasama dengan Kejari Gunungsitoli sejak Senin lalu dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek PSDH senilai Rp 2,3 miliar dengan tersangka Fz H dkk. Dan dari pantauan wartawan, pemeriksaan terhadap para pejabat Nias itu masih berlangsung hingga Jumat. Para pejabat yang diperiksa tersebut, Kadis Pendapatan Pasuruddin Daili, Kadis PU Lahomizaro Zebua, Pimpro Pembangunan/Rehabilitasi gedung Yasoni Nazara, Bendahara Umum Proyek Zainul Arifin Zega dan Bendahara Proyek Masih Niat Zebua.(A-4/d)

Sumber: hariansib online, Sabtu, 25 Pebruari 2006

DPRDSU Desak Kapoldasu Copot Kapolres Nisel

Saturday, 25 February 2006

Medan (SIB)Fraksi Gabungan dan F-PDS DPRD Sumut mendesak Kapoldasu Irjen Pol Drs H Bambang Hendarso Danuri MM segera mencopot Kapolres Nisel AKBP ED dari jabatannya, karena sudah bergaya ‘preman’ dengan main pukul terhadap seorang warga/mantan Kadis Diknas Nisel Drs Hakuasa Ndruru di depan umum, sehingga telah mencoreng citra kepolisian.

Desakan ini diungkapkan Sekretaris F-Gabungan DPRD Sumut Ir Edison Sianturi dan Sekretaris F-PDS Drs Burhanudin Rajagukguk kepada wartawan, Jumat (24/2) di DPRD Sumut, terkait pemukulan terhadap mantan Kadis Diknas Nisel Drs Hakuasa Ndruru oleh oknum Kapolres Nisel AKBP ED, Jumat pekan lalu (17/2) di Bandara Binaka Gunung Sitoli- Nias.

Menurut Edison Sianturi, tindakan Kapolres Nisel dengan main pukul terhadap warga di depan umum tidak ubahnya seperti preman terminal ‘Sambu’, sehingga mencoreng citra kepolisian yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan wibawa korps dengan melakukan pengayoman kepada masyarakat.Edison juga sangat menyayangkan sikap seorang komando yang seharusnya dapat menahan emosi, tapi oknum Kapolres Nisel justru tidak ubahnya seperti preman, main gebuk.

Perbuatan oknum pejabat Polres ini harus ditindak tegas oleh atasannya.Padahal, kata Edison yang juga anggota Komisi A DPRD Sumut itu, Kapoldasu ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi A sudah berjanji dan buat komitmen akan menindak seluruh jajaran polisi dibawah wilayah kerjanya yang bertindak diluar prosedur.Karena itu, ujar Sianturi dari Dapem Dairi, Pakpak Bharat dan Karo, Kapoldasu harus memberantas premanisme di jajaran Poldasu, seperti yang dipertontonkan Kapolres Nisel, agar Poldasu memiliki personil yang tidak arogan, sehingga citra maupun martabat Polisi bisa terangkat.

“Kita masih percaya terhadap komitmen Kapoldasu, karena sudah terbukti dari beberapa pimpinan kepolisian di Polsek dan Polres dicopot dari jabatannya. Kini kita menunggu tindakan disiplin yang diambil Kepoldasu,” katanya.

Hal senada juga dilontarkan Burhanudin Rajagukguk dan menyesalkan tindakan aparat kepolisian main pukul di depan umum, apalagi yang melakukan itu seorang kepala harus menjaga wibawa dan citra korpsnya, sehingga aparat penegak hukum selalu berhati-hati dan bertindak melalui mekanisme yang ada.“Kita minta Kapoldasu segera menuntaskan masalah main pukul ini demi menjaga dan menegakkan citra polisi di mata masyarakat, karena kepercayaan masyarakat akhir-akhir ini kepada Polri sudah mulai terlihat, harusnya ditingkatkan minimal dipelihara dengan baik,” ujar Rajagukguk.

Kalau ada kaitan dengan hukum, kata Burhanuddin serahkan pada aturannya, tidak bisa Kapolres main pukul, karena tidak mencerminkan Polisi sebagai pengayom masyarakat. “Yang kita kesalkan, masalah pemukulan itu dilakukan seorang Kapolres Nisel, seolah-olah tidak mendukung upaya Kapoldasu untuk membangkitkan jajaran Poldasu lebih baik dan bersih dari segala macam permainan,” tambah Burhanuddin.(A13/d)

Sumber: hariansib online, Sabtu, 25 Pebruari 2006

Catatan: Dalam hariansib online berita ini berjudul: "DPRD Sumut Terima Juara Pildacil "Anak Ajaib" Zagar Tua Ritonga" ". Sepertinya ada kesalahan judul sehingga redaksi membuat judul baru sesuai dengan isinya.

Digelar, Pertunjukan Seni Tradisional Aceh-Nias

Pembaruan/Alex Suban

JAKARTA - Untuk mengapresiasi dan menghidupkan kembali nafas seni budaya Aceh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh - Nias menggelar Malam Kesenian Aceh - Nias di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (23/2) malam. Dalam acara tersebut, turut dihadirkan Serune Kale, sebuah atraksi musik tiup tradisional Aceh yang hampir punah.

Sebagai pembuka, ditampilkan tari Peumulia Jame yang secara harafiah berarti memuliakan tamu. Dalam katalog yang dibagikan, tarian ini melambangkan salah satu adat-istiadat yang berkembang di Aceh, yakni menghormati tamu sebagai keniscayaan dan keharusan dari kehidupan bermasyarakat di Aceh. Tari Peumulia Jame diciptakan oleh seniman Aceh, Yuslizar, pada 1973.

Enam wanita remaja menari dalam gerakan lembut, khidmat, namun dinamis. Mereka diiringi oleh Serune Kale. Saat ini, akibat gelombang tsunami akhir 2005 lalu, hanya tinggal satu pemain Serune Kale yang tersisa, yakni Ismail dari Kampung Pande, Banda Aceh. Akibatnya, tari Peumulia Jame jarang ditampilkan.

Suguhan lain yang cukup menarik adalah Nandong. Kesenian yang dimainkan dengan biola seraya bersenandung ini berasal dari Siemeulue, pulau di pantai Barat Aceh. Selain biola, Nandong juga menyertakan genderang Saramo. Yang unik di sini adalah syair-syairnya yang memberi nasihat dan pesan yang bersifat membangun. Dalam penampilan semalam, kelompok kesenian Falara mengajak agar masyarakat Aceh bersatu dan membangun Aceh agar pulih kembali, lewat kesenian Nandong yang mereka mainkan.

Nandong dulu kala kerap digunakan sebagai media komunikasi antarkampung. Namun, akibat membanjirnya seni modern, Nandong pun jarang dimainkan. Pascatsunami, Nandong kembali diangkat sebagai kesenian yang mampu membangkitkan semangat Simeulue.

Tari Seudati dan tari Saman yang sudah dikenal secara luas juga tak lupa ditampilkan dalam pergelaran semalam. Kedua jenis tarian yang dinamis dan penuh gerakan rumit itu sukses mengundang aplaus dari hadirin. Tak heran jika keduanya menjadi ciri khas kebudayaan Aceh di mancanegara.

Sementara itu, dari Kepulauan Nias, kesenian yang paling menonjol adalah tradisi lompat batu. Sebelumnya, pertunjukan dimulai dengan tari Maluaya atau tari tradisional perang Nias. Tarian ini mencerminkan semangat kepahlawanan dan perjuangan, juga kejantanan seorang laki-laki.

Atraksi lompat batu yang menjadi sajian selanjutnya sudah pasti memancing perhatian penuh dari hadirin. Para pria berderet untuk melompati batu setinggi lebih dari dua meter. Bahkan, dalam tradisi aslinya, mereka bisa melompati batu setinggi 5 meter. Semua dilakukan dengan mulus, mengundang decak kagum semua yang menyaksikan.

Acara yang dihadiri para pejabat BRR termasuk Kepala BRR, Kuntoro Mangkusubroto itu, digelar dalam sebuah pesta makan malam bernuansa Aceh. Sayangnya, karena digelar sambil makan malam, sebagian pergelaran seni pun terasa mubazir. Kesenian yang ditampilkan jadi berkesan sebagai hiburan pendamping makan malam. (D-10)

Sumber: Suara Pembaruan Online, Jum'at, 24 Pebruari 2006

Gubsu Serahkan Bantuan Pembangunan Gereja-gereja di Nias dan Nisel

Gunungsitoli (SIB)

Wagubsu Drs Rudolf M Pardede, Rabu (22/2) menyerahkan bantuan berupa dana tunai untuk pembangunan sejumlah gereja di Nias dan Nias Selatan yagn rusak total akibat bencana alam tsunami 26 Desember 2004 lalu dan gempa bumi 28 Maret lalu.

“Ada 366 unit gereja yang sudah dianjukan untuk menerima bantuan pembangunan ulang sebesar Rp 20 juta per gereja. Tapi, pada tahap pertama ini diserahkan sebesar 30 persen-nya kepada sejumlah gereja yang telah diaudit. Selebihnya akan diserahkan secara bertahap hingga mencapai 100 persen. Saya, selaku pengurus TD Pardede Foundation terus bekerja sama dengan Pendeta Bambang Yonan (dari YKPMI) untuk mencari dana-dana bantuan gereja,” ungkap Rudolf Pardede di Gunungsitoli.

Dia menyatakan hal itu pada acara penyerahan bantuan pembangungan gereja kepada lima organisasi gereja di Nias dan Nias Selatan, yaitu gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Banua Niha Keriso Protestan Indonesia (BNKPI), Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP), Agowuloa Faawosakhe Yesu (AFY), dan Gereja-gereja Pantekosta di Indonesia (GpDI), di gedung gereja BNKP Distrik Moawo Kec. Gunungsitoli.

Dia juga menjelaskan, seharusnya bantuan itu diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumut Drs Sylvester Lase, tapi karena Sylvester saat ini sedang berstatus cuti karena ikut Pilkada Nias 2006 sebagai salah satu calon Bupati Nias 2006-2011, maka bantuan itu diserahkan langsung oleh Rudolf Pardede. Pada kesempatan itu juga Rudolf menyatakan terimakasih atas antusias dan respon warga Nias di gereja itu atas sebutan langsung ‘Bapak Gubernur Sumut’ kepada dirinya, sehingga dinyatakan sebagai orang pertama yang menyebutnya sebagai Gubsu.

Hadir pada acara itu, Ephorus BNKP Pdt AR Gea, Ephorus Gereja AFY Pdt K Waruwu, penasehat yayasan YKPMI Pdt Bambang Yonan dari Jakarta, Sekda Kabupaten Nias mewakili Buoati Nias Drs FG Martin Zebua, Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumut yang juga calon Bupati Nias Nomor 3 Drs Sylvester Lase, mantan anggota DPR RI Firman Djaya Daeli, Dandim 0213 Gunungsitoli Letkol Inf Martua Sihotang, Kapolres Nias AKBP Untung Sudarto dan sejumlah pendeta dari berbagai gereja di Nias dan Nias Selatan.

Acara itu sempat menarik perhatian dan dicurigai sejumlah komponen masyarakat yang terlibat dalam kampanye Pilkada Nias 2006, sebagai trik atau bagian dari acara kampanye untuk salah satu bakal calon (Balon) Bupati tertentu, apalagi ketika penasehat YKPMI Bambang Yonan menolak untuk memberi kata sambutan pada acara penyerahan bantuan itu.

Alasan lain adalah, realisasi bantuan pembangunan gereja yang disebutkan Rudolf Pardede seyoganya sudah diserahkan beberapa bulan lalu, baru dapat diserahkan pada Rabu (22/2) kemarin. Namun kerika dikonfirmasi SIB langsung kepada Rudolf Pardede seusai acara penyerahan bantuan dan makan bersama di gereja itu, dengan tegas dia menyatakan hal itu semata-mata karena masalah waktu.

“Bukan apa-apa, bantuan ini baru diserahkan sekarang karena memang baru sekarang ada waktu,” ujarnya kepada SIB disaksikan sejumlah pendeta dan unsur Muspida Kab. Nias ketika akan memasuki mobil BK-1 menuju Bandara Binaka untuk kembali ke Medan.

Sebelumnya, Bupati Nias Binahati B Baeha yang juga calon Bupati Nias 2006-2011 juga ikut menjemput kedatangan Wagubsu Rudolf Pardede, dan sempat berbincang-bincang dengan calon Bupati lainnya Drs Sylvester Lase di ruang tunggu bandara, sebelum kemudian berangkat ke Lotu untuk menghadiri kampanye dan silaturahmi sosial. (A14/LZ/o)

Sumber: Hariansib Online, Kamis, 23 Pebruari 2006

Satu Bahasa Dunia Lenyap Setiap Dua Pekan

PARIS (MIOL)

Lebih dari separuh dari 6.000 bahasa di dunia berada di ambang kepunahan, Organisasi Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan PBB (UNESCO) menyatakan. "Rata-rata satu bahasa lenyap setiap dua pekan," kata organisasi itu dalam perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional Ke-6 di Paris. Di samping itu, hanya 10 persen dari bahasa dunia diwakili di Internet, kata UNESCO.

Perayaan tersebut ditandai di markas besar UNESCO di Paris dengan konferensi tentang keanekaragaman bahasa yang difokuskan pada berbagai kesulitan yang dihadapi minoritas di Afrika, Asia dan Amerika dalam melestarikan bahasa tradisional mereka.

"Bila sebuah bahasa mati, itu berarti lenyapnya suatu daya lihat dunia," kata Sekretaris Jenderal UNESCO, Koichiro Matsura. "Bahasa bukan hanya sekedar instrumen, tetapi alat yang luar biasa."

Dalam menyusun pikiran kita, dalam mengkoordinasi hubungan sosial kita dan dalam membangun hubungan kita dengan kenyataan, bahasa merupakan dimensi mendasar dari umat manusia," katanya.

Sebagian besar daya upaya UNESCO untuk melindungi berbagai bahasa bertujuan untuk menjamin keanekaragaman yang besar di Internet dan teks-teks resmi, kata organisasi itu. Dewasa ini 72% situs Internet dalam bahasa Inggris, disusul bahasa Jerman dengan tujuh persen, dan Prancis, Jepang dan Spanyol masing-masing tiga persen.

Sebanyak 20% bahasa-bahasa tidak memiliki versi tertulis. Di Afrika, tempat sepertiga bahasa dunia diucapkan, sekitar 80% dari bahasa-bahasa ini hanya bahasa lisan belaka, sehingga kemungkinannya untuk lenyap besar sekali, kata UNESCO. (ant/OL-1)

Sumber: http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=91390, RAbu, 22 Pebruari 2006

Pemda Harus Alokasikan Dana untuk Meningkatkan Profesionalisme Wartawan

Medan (SIB)

Hari Pers Nasional ke-60 dirayakan PWI Cabang Sumut, Minggu (19/2) di Balai Wartawan jalan Parada Harahap Medan. Pada kesempatan itu diserahkan penghargaan lencana PWI yang setia mengabdi selama 30 tahun ke atas. Di antara penerima lencana adalah Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian SIB DR GM Panggabean dan M Hutagalung yang diterima oleh Sekretaris Redaksi Harian SIB Manapar Manullang.

Ketua PWI Pusat Tarman Azam dalam sambutannya mengatakan, penghargaan bersifat normatif bisa diberi kepada siapapun yang patut menerimanya. Penghargaan bukan pujian di atas selembar kertas, tapi seberapa jauh dihargai publik yang tahu mengenai nilai prestasi.

Kerja bagus melahirkan prestasi, jika diiringi sikap yang bagus akan melahirkan reputasi. Seorang pemimpin hebat belum tentu menerima penghargaan, tapi diterima di hati publik. Ada pemimpin yang tidak mendapat penghargaan, tapi dia ada di hati publik sehingga dia masuk dalam sejarah. “Siapakah bubernur, bupati atau walikota paling populer, paling diingat dan paling dihormati orang Sumut, merekalah yang memiliki mahkota,” kata Tarman Azam.

Pers Sumut, menurut Tarman, termasuk yang luar biasa, meskipun “lintang-pukang” (kacau) dari judul, isi, bahasa dan tata bahasa kalimatnya. Kepada Sekda Propsu Drs H Muchyan Tambuse, Ketua DPRD Sumut H Abdul Wahab Dalimunthe SH dan Wakil Walikota Medan Drs H Ramli MM, Tarman mengatakan bahwa kondisi tersebut adalah tantangan pemerintah daerah Sumut.

Untuk meningkatkan profesionalisme wartawan di Sumut adalah dengan cara pendidikan. Jadi tidak salah kalau Pemda mengalokasikan anggarannya di APBD untuk pendidikan wartawan, tujuannya adalah untuk publik Sumut. Kepada wartawan, Tarman mengingatkan supaya menghormati etika jurnalistik. Jangan karena kebebasan Pers, Wartawan terus “menghantam” tanpa memberi kesempatan kepada orang untuk membuat berita berimbang.

“Kita melupakan nurani dalam menyuguhkan suatu berita patut tidaknya disiarkan, dari mana menilainya? Kepatutan diukur dari nuraninya, karya pers harus punya nilai membangun” tegas Tarman.

Orang pers di hati publik sebagai profesional, tapi tatkala pers “mencederai” publik di sana publik akan marah. Untuk itu wartawan harus banyak melakukan koreksi diri, jangan merasa diri paling benar.

Menurut Tarman, pemimpin negara tidak boleh berpikir fragmatis, tidak peduli dipuji atau dikritik. Sosok orang seperti itu adalah BJ Habibie saat menjadi Presiden RI pada era lahirnya UU Pers.

Tapi rakyat tidak membutuhkan orang seperti itu, yang dibutuhkan adalah tatkala dipuji dia mensyukuri, ketika dikritik dia instrospeksi diri. Kepemimpinan Megawati hanya diam, padahal rakyat mau pemimpin yang bereaksi mengenai kehendak publik.

Pada HUT PWI ke-60 di Bandung, PWI mengkritik Presiden SBY tentang sistim libur nasional yang jatuh pada hari Minggu dikonvensasikan pada hari Senin, kemudian Bantuan Langsung Tunai (BLT) semuanya sangat tidak mendidik, Presiden waktu itu sangat meresponnya.

40 Kasus Intimidasi Wartawan

Pada kesempatan itu, Ketua PWI Cabang Sumut HA Muchyan AA mengatakan, jumlah wartawan di Sumut hampir 10.000 orang. Ancaman terhadap wartawan terjadi di mana-mana, pada tahun 2005 di Sumut terjadi 40 kasus intimidasi dan tekanan terhadap wartawan. Bahkan wartawan Harian Berita Sore di Nias Selatan E Telaumbanua menjadi korban keberingasan dan hilang sampai sekarang.

Selain keberingasan itu, wartawan tidak luput dari perlakuan kasar, diusir layaknya gelandangan. Persepsi buruk terhadap wartawan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain ketidakmengertian kelompok tertentu atas profesi wartawan, sikap arogan, rasa hebat dan kelemahan yang muncul dari dalam diri wartawan.

Kelemahan itu terjadi karena gampangnya orang jadi wartawan, mudahnya mendirikan surat kabar dan organisasi wartawan sehingga sulit membedakan mana wartawan dan tidak. Hampir setiap hari terdengar perangai orang yang mengaku wartawan, mereka melakukan pemerasan, perampokan dan sebagainya. Itu disebabkan deregulasi dunia kewartawanan.

Penyiaran pornografi dan pornoaksi kata Muchyan juga semakin marak. Sejumlah media cetak tidak segan-segan memberitakan, menggambarkan serta mengiklankan berbagai produk yang mendorong terjadinya pornografi.

“Iklan-iklan membesarkan, memajangkan serta kencan lewat telepon merupakan langganan biasa di sejumlah surat kabar di daerah ini,” kata Muchyan.

Untuk itu PWI mengajak seluruh wartawan profesional untuk melawan penyimpangan pers tersebut untuk kembali kepada hikmah perjuangan pers nasional. Pada Hari Pers Nasional ke-60 tahun 2006, PWI memberi penghargaan kepada 26 anggota PWI yang selama 30 tahun ke atas setia menjadi anggota PWI. Penerima penghargaan rata-rata berusia 60 tahun, artinya selama 30 tahun hidupnya diabdikan untuk wartawan. (C-13/y)

Sumber: hariansib online, Selasa, 21 Pebruari 2006

Kapolres Nisel Diperiksa Propam Poldasu

Medan (SIB)

Kapolres Nisel AKBP ED diperiksa Propam Poldasu diduga sekaitan kasus pengaduan mantan Kadisdik Nisel Drs Hukuasa Nduru, Selasa (21/2). AKBP ED tiba di Mapoldasu sore hari dengan mengenakan pakaian safari warna coklat dan menumpang taksi Bandara Polonia Matra.

AKBP ED saat dimintai keterangannya di Mapoldasu mengatakan bahwa benar dirinya dipanggil Propam Poldasu. Namun pemanggilannya bersifat intern. Saat ditanya, AKBP ED membantah dirinya melakukan pemukulan terhadap Hukuasa Nduru.

Dikatakan, atas pencemaran nama baiknya di beberapa media cetak ia akan mengadukan mantan Kadisdik Drs Hukuasa Nduru. “Saya tidak bisa terima atas tuduhan Hukuasa Nduru. Jelas-jelas dia telah mencemarkan nama baik saya sebagai Kapolres Nisel. Saya akan mengadukannya,” ujar AKBP Elezaro Duha.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kapolres Nisel AKBP ED dilaporkan mantan Kadisdik Drs Hukuasa Nduru ke Propam Poldasu, Jumat (17/2) atas tuduhan melakukan perasaan tidak senang, mengancam dan pemukulan. Peristiwa itu terjadi di Bandara Binaka Gunung Sitoli Nias.
Saat itu Kapolres Nisel baru tiba di Bandara Binaka, sedangkan Hukuasa Nduru hendak berangkat ke Medan. Usai berjabatan tangan, tanpa diduga terjadi pemukulan dan pengancaman oleh AKBP ED terhadap Hukuasa Nduru.

Sementara menurut Hukuasa Nduru, Jumat (17/2) lalu di Mapoldasu bahwa dirinya ketika itu hendak mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali AKBP ED menjadi kapolres Nisel. Namun AKBP ED mendorong dan memukulnya dengan tongkat komando serta mengancam mantan Balon Wakil Bupati Nisel tersebut dengan ucapan ‘awas kau’.

Diduga peristiwa tersebut terjadi akibat selisih paham. Namun saat Hukuasa Nduru ditanya, tidak tau menahu sebab terjadinya pemukulan dan pengancaman terhadap dirinya oleh AKBP ED. Merasa diperlakukan semena-mena, peristiwa tersebut juga dilaporkan ke Propam Poldasu guna penyelidikan lebih lanjut.

Sementara Kabid Propam Poldasu AKBP Drs Rusman saat dikonfirmasi, Selasa (21/2) mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut sekaitan pengaduan Drs Hukuasa Nduru. Beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut masih akan dimintai keterangannya.(B7/d)

Sumber: hariansib online, Rabu, 22 Pebruari 2006

Sejumlah Pejabat Pemkab nias Diperiksa di Kejatisu

Medan (SIB)

Empat pejabat di Pemkab Nias, Selasa (21/2) diperiksa di Kejatisu sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangkanya oknum Kabag Keuangan Pemkab Nias yaitu FH dkk. Dari pantauan wartawan, pemeriksaan berlangsung mulai siang hingga menjelang malam, di bagian Pidsus Kejatisu dengan tim pemeriksanya melibatkan Kejari Gunungsitoli dan Kejatisu.

Menurut Humas Kejatisu AJ Ketaren SH kepada wartawan, pemeriksaan kasus itu merupakan tindak-lanjut dari pemeriksaan beberapa waktu lalu yang telah dilakukan di Kejari Gunungsitoli. Pemeriksaan kali ini dilakukan sekaligus melengkapi hasil pemeriksaan sebelumnya.

Keempat pejabat yang diperiksa menurut Ketaren, Pasaludin Daili (Kadis Pendapatan Nias), Zainul Arifin (Bendahara Umum Proyek), Yason Nazara (Pimpinan Proyek Gedung di Nias) dan Masih Niat Zebua selaku Bendahara Proyek. Disebutkan, keempat pejabat itu diperiksa karena dianggap mengetahui sekitar pelaksanaan proyek dan penggunaan keuangan dalam proyek PSDA TA 2003 senilai Rp 2,3 miliar.

Menurut Humas Kejatisu, berapa besar kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan proyek yang juga melibatkan pejabat teras di Nias itu, belum diketahui karena masih sedang dalam penghitungan oleh Kejaksaan dan BPKP.

Unjuk Rasa

Sementara itu puluhan massa GP Ansor Sumut, Selasa (21/2) kembali melakukan aksi unjuk rasa setelah minggu lalu juga melakukan unjuk rasa dengan tuntutan yang serupa, yang pada intinya menyoroti kasus dugaan KKN di PTPN III dan memberi dorongan serta mendukung Kejatisu melakukan pengusutan. Penyampaian aspirasi dari pengunjukrasa itu diterima dengan baik oleh KTU K Aswan Harahap dan Humas Kejatisu AJ Ketaren SH sembari mengatakan sedang dilakukan penelitian. Selain menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa juga berdoa. (A-4/d)

Sumber: hariansib Online, Rabu, 22 Pebruari 2006

Anak-anak Korban Tsunami Jadi "Gepeng" di Pelabuhan Sambas Sibolga

Sibolga (SIB)

Anak-anak korban bencana tsunami yang terjadi tahun lalu di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara bahkan telah memporak-porandakan “pulau niha” hidupnya hingga saat ini masih memprihatinkan bahkan diantara mereka ada yang menjadi gelandangan dan pengemis (Gepeng-red) di Pelabuhan Sambas Sibolga untuk mempertahankan hidupnya.

Gulo (11) begitu pengakuan nama seorang anak yang datang menghampiri SIB, Rabu (15/2) malam di Pelabuhan Sambas Sibolga untuk meminta uang recehan agar bisa membeli sepiring nasi untuk makan malam.

Pengakuan Gulo, dirinya terpaksa menjalankan hidup sebagai Gepeng sejak berpisah dengan kedua orangtua dan keluarganya pasca bencana tsunami di Nias. Karena kepanikan saat itu Gule yang sempat tinggal di camp-camp penampungan terikut rombongan warga Nias yang mengungsi ke luar daerah via laut ke Pelabuhan Sambas SIbolga guna menghindari bencana susulan yang sempat diisukan akan terjadi kembali.

Sejak saat itu, Gule mencoba bertahan hidup dengan meminta-minta belaskasihan dari para penumpang dan pengunjung di Pelabuhan Sambas Sibolga sambil berharap adanya “keajaiban” datang yang merubah hidup dan masa depannya. (mps/y)

Sumber: hariansib online, Sabtu, 18 Pebruari 2006

Pasangan Calon Bupati Nias Periode 2006-2011 Tandatangani Kesepakatan Kampanye Damai

Gunungsitoli (SIB)

Para Calon Bupati Nias periode 2006-2011 masing-masing Binahati B Baeha SH berpasangan Temazaro Harefa dengan No urut 5, Arkian Zebua berpasangan Drs Marthin Luter Daely No urut 2, Drs Silvester Lase berpasangan Zemi Gulo SH dengan No urut 3, Agus Hardian Mendrofa berpasangan dengan Drs Bastian Zebua dan Drs S Laoly berpasangan dengan Sanudin Zebua SH telah menandatangani kesepakatan kampanye damai, Jumat (10/2) bertempat di Aula Mapolres Nias.

Acara tersebut dipandu KPUD Nias dipimpin Yaatulo Halawa SSos, difasilitasi oleh Kapolres Nias AKBP Drs Untung Sudarto dan dihadiri oleh Ketua DPRD Nias M Ingati Nazara Amd, Kejari Nias Kemal Sianipat SH, mewakili Dan Dim 0213/Nias Pasi Intel Kodim Nias, Anggota KPUD Nias Drs B Laoly, Syahabadi Mendrofa SE, Emanuel Zebua, beberapa personil Sekretariat KPUD Nias, Kasat Reskrim Polres Nias AKP B Butar-Butar SH, sejumlah Perwira di Polres Nias dan Ketua Panwaslih Hamdani Telaumbanua SH.

Yaatulo Halawa SSos pada arahannya mengatakan, dengan ditandatangani kesepakatan kampanye damai maka diharapkan kepada para Tim Kampanye pasangan masing-masing calon, kiranya melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Diharapkan pada hari kampanye dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan karena Pilkada secara langsung ini harus berjalan dengan baik dan mentaati segala kesepakatan,” ujar Halawa.

Selanjutnya Halawa mengatakan, sesuai mekanisme yang telah ditentukan oleh UU bahwa mulai hari ini Sabtu (11/2) jam 00:00 WIB, Kampanye sudah bisa dimulai oleh Tim kampanye dan diharapkan kepada tim pelaksana Kampanye masing-masing pasangan calon harus mengurus izin dari pihak keamanan.

Lokasi kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Nias. Namun mengingat adanya pemekaran kecamatan maka alokasi kampaye ditetapkan sebanyak 15 lokasi saja. “Silakan mengurus jadwal dan waktu pelaksanaan mulai tanggal 11 Pebruari s/d 24 Pebruari 2006,” tegas Halawa.

Pada hari Sabtu (11/2) kampanye dimulai, namun diawali dengan paripurna di DPRD tentang penyampaian visi, misi para Calon Bupati.

Sementara itu Kapolres Nias pada arahannya mengharapkan kepada Tim kampanye agar mengikuti ketentuan yang telah diberikan oleh KPUD Nias, karena yang dipilih adalah kepala daerah yang baik untuk memimpin Nias kedepan.

Karena kampanye damai mulai dilaksanakan Sabtu 11 Pebruari 2006, diminta kepada para calon untuk melaporkan lokasinya agar dapat mengamankannya.

Berbagai elemen masyarakat meminta para Tim kampanye kiranya mengikuti semua aturan yang telah diberikan oleh Panwaslih dan KPUD Nias.

Ketua—DPRD Nias M Ingati Nazara pada sambutannya mengharapkan kepada masing-masing Tim pelaksana Kampanye kiranya tetap menciptakan situasi yang kondusif. (LZ/A14/v)

SUMBER: Harian SIB Online, 11 Februari 2006

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi “Nias Baru” Rp 1,17 Trilyun

nyvilexMedan (Analisa)



Untuk tahun 2006 ini, direncanakan Rp1,17 trilyun dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi “Nias Baru”. Dana dimaksud belum termasuk yang diberikan dan dikerjakan oleh lembaga donor internasional. Sedangkan untuk tahun 2005, pemerintah dan BRR juga telah mengalokasikan dana untuk pembangunan Nias sebesar Rp431 milyar.



“Dan Yayasan TDPF (TD Pardede Foundation) bersama Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia (YKPMI) juga sudah menyalurkan dana sebesar Rp600 milyar dana untuk Nias,” ujar Wagubsu Drs Rudolf M Pardede dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama pembangunan RSU Betani di Pulau Tello, Pulau-pulau Batu Kabupaten Nias Selatan, Rabu (8/2).



Acara itu juga dirangkai dengan tatap muka dengan para tokoh masyarakat, pemuka agama serta unsur Muspida Nias Selatan.



Wagubsu dalam sambutannya mengatakan, perhatian dunia sudah tertuju ke Nias. Berbagai upaya berupa bantuan terus mengalir, baik ketika kegiatan tanggap darurat maupun sampai upaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi menuju “Nias Baru”, mulai dari pembangunan imprastruktur seperti, jalan, jembatan, perumahan, pelabuhan, sarana sosial termasuk sekolah dan rumah ibadah sampoai kepada bimbingan mental.



“Peristiwa bencana alam dan gelombang tsunami yang melanda “Tano Niha” bila dipandang dari perspekstif agama, sesungguhnya adalah peringatan Tuhan kepada umatnya. Namun dibalik itu, memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua terutama masyarakat Nias. Musibah ini ternyata membuat getaran hati dan kemuliaan manusia di muka bumi ini untuk menolong sesamanya masih banyak,” ujar Rudolf.



Namun sangat disayangkan, harapan untuk mempercepat pembangunan di Nias masih banyak mengalami hambatan. Selain faktor teknis, yang tak kalah pentingnya faktor dukungan masyarakat. Akibatnya target pekerjaan proyek yang sudah ditetapkan tidak berjalan secara maksimal.



“Saya mendapat laporan bahwa kendala hambatan yang masih ditemukan antara lain belum semuanya masyarakat mengerti bahwa pembangunan ini membutuhkan pengorbanan. Masih ada yang mempersulit, seperti meminta ganti rugi tanah yang tidak wajar dan masalah lainnya yang bisa menghambat pembangunan itu. Tapi, bukan masyarakat di Pulau Tello yang saya sebutkan tadi. Nampaknya semua masyarakat di sini baik-baik. Itu berdasarkan laporan Penjabat Bupati Nias Selatan yang katanya di sini penjara kosong. Berarti itu juga membuktikan bahwa masyarakat di sini baik-baik,” kata Rudolf yang disambut dengan tepuk tangan dari seribuan masyarakat di Pulau-pulau batu yang hadir dalam acara itu, termasuk para pelajar SD, SMP dan SMA.

15 RIBU PAKET BANTUAN PRESIDEN



Usai menyampaikan sambutan, Wagubsu Drs Rudolf M Pardede yang didampingi Penjabat Bupati Nisel Edy Aman Saragih, menyerahkan paket bantuan Presiden RI sebanyak 15 ribu paket kepada masyarakat Nias Selatan. Penyerahan bantuan itu dilakukan secara simbolis kepada dua perwakilan, untuk selanjutnya dibagi-bagikan oleh Pemkab setempat.



Selanjutnya, Wagubsu didampingi Ny Vera Natarida Tambunan, Pdt Bambang Yonan, pihak MAP Int yang disusul dengan unsur Muspida Nias Selatan menuju lokasi pembangunan RSU Betani yang berbiaya Rp3 milyar yang dibangun di atas lahan seluar 6 hektare dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit tersebut.



Pada kesempatan itu juga Wagubsu menambahkan, bahwa sudah ada NGO dari Singapura yang menawarkan untuk membangun sekolah dan asrama di Pulau Tello. NGO tersebut menawarkan bangunan sekolah dan asrama tersebut berbiaya 600 ribu dolar Singapura atau berkisar Rp3 milyar.



“Untuk itu mari kita dukung dan kita sama-sama berdoa agar masyarakat Nias semakin maju,” kata Rudolf. (di)

Sumber: analisadaily online, Selasa, 9 Pebruari 2006

BRR Beri Otonomi Lebih Luas untuk Nias

Jakarta (SIB)



Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pihaknya memberikan otonomi yang lebih luas kepada BRR Nias untuk mempercepat proses pemulihan daerah tersebut pasca bencana tsunami 26 Desember 2004.



“Nias diberi otonomi yang lebih besar untuk membuat perencanaan dan mengelola proyeknya sendiri,” katanya di Jakarta, Rabu.



Menurut dia hal itu dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias yang selama ini dinilai berjalan lebih lamban dibandingkan Aceh. Terkait dengan hal itu Kepala Perwakilan BRR Nias William Sabandar mengatakan, pemberian otonomi yang lebih luas sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan kembali Nias. “Karena memang ada bagian tertentu yang berbeda antara Nias dan NAD baik dalam konteks kewilayahan maupun pemerintahan. Karakter kedua daerah berbeda sehingga kebijakan tertentu yang baik untuk NAD belum tentu pas untuk Nias,” jelasnya.



Pemberian otonomi yang lebih luas untuk Nias, katanya, memungkinkan pihaknya untuk membuat kebijakan khusus guna mempercepat pencapaian target serta mengendalikan anggarannya secara mandiri. Menurut dia kebijakan tersebut sangat bagus pengaruhnya terhadap kemajuan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.



“Rentang kendali yang sebelumnya panjang menjadi lebih pendek dengan pendekatan ‘area base’ seperti ini. Mekanisme pengendalian dan koordinasinya akan lebih mudah dan efisien,” ujarnya. Ia mencontohkan, ketika kontrol pembangunan perumahan yang semula berada dibawah koordinasi BRR pusat diserahkan kepada BRR perwakilan Nias, percepatan yang signifikan dapat dicapai. “Begitu kontrol perumahan kita ambil kita bisa melakukan percepatan,” jelasnya.

Siapkan Kebijakan



Guna menindaklanjuti pemberian otonomi yang lebih luas tersebut, kata William, BRR Nias akan segera menyiapkan kebijakan baru untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias. “Kami akan mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalankan dan merumuskan kebijakan baru yang lebih baik,” katanya.



Namun, ia melanjutkan, sebagai langkah awal pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat yakni pemerintah kabupaten Nias dan Nias Selatan serta Provinsi Sumatera Selatan.



“Kami berharap mereka akan lebih serius dan hanya memilih orang-orang terbaik untuk ditugaskan dalam satker (satuan kerja, red) karena selama ini ada kecenderungan penunjukkan petugas satker yang kurang baik,” katanya.



Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penguatan kelembagaan dengan menambah sumber daya untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaganya serta mengendalikan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Nias yang besarnya Rp1 triliun secara ketat.



“Anggaran untuk Nias yang sebesar Rp1 triliun untuk tahun 2006 akan diawasi dengan ketat agar prestasi kerja kami tahun depan bisa lebih baik,” tuturnya.



Tentang perkembangan terakhir dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias William menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah membangun 500 rumah dari target 1.100 rumah yang hendak dicapai hingga April 2006. “Itu tidak termasuk sekitar 400 rumah yang dibangun oleh lembaga non pemerintah. Saya kira ini cukup progresif,” demikian William.

Sumber: hariansib online, Selasa, 9 Pebruari 2006

Pemilihan Tertib dan Lancar

Gunungsitoli, Kompas - Meski banyak warga yang tidak menggunakan hak pilih, pemungutan suara pemilihan kepala daerah Nias berjalan lancar dan tertib. Komisi Pemilihan Umum belum dapat mengeluarkan angka sementara perolehan suara mengingat komunikasi dan jauhnya jarak. Pemantauan Kompas di Kecamatan Gunungsitoli menunjukkan tiga dari lima pasangan calon bersaing ketat.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias, Bazatulo Zebua mengatakan, tidak bisa menjelaskan mengapa banyak pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya. ”Saya tidak tahu, kenapa banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Soal pendataan pemilih yang keliru, kami kurang tahu pasti karena itu data dari dinas kependudukan,” katanya.

Para pemilih mulai berdatangan ke tempat pemungutan suara (TPS) sejak pukul 08.00. Sepanjang Selasa (28/2) kawasan pertokoan di Pasar Gomo, Gunungsitoli, 80 persen tutup.

Pemantauan Kompas di TPS sejumlah kelurahan di Kecamatan Gunung Sitoli menunjukkan tiga calon bersaing ketat dalam perolehan suara. Data dari delapan TPS di empat kelurahan di Kecamatan Gunung Sitoli, pasangan Binahati Baeha/Temazaro Harefa—yang diusung Partai Pelopor—untuk sementara meraih 650 suara, disusul pasangan Silvester Lase/Zemi Gulo dengan 436 suara. Di tempat ketiga pasangan Agus Herdian Mendrofa/Bastian Zebua meraih suara sementara 429.

Di TPS III, Kelurahan Pasar, tim sukses Agus Mendrofa kaget. Mereka tak mengira di TPS yang berada di depan Kantor DPD Partai Golkar yang merupakan markas tim, pasangan Agus Mendrofa/Bastian Zebua hanya meraih 22 suara, kalah dari Binahati Baeha/Temazaro Harefa. (NAL)

Sumber: KCM, RAbu, 01 Maret 2006