Tradisi Prasejarah Masih Berlangsung di Nias

Jakarta, Kompas - Tradisi megalitik—salah satu produk budaya dari masa prasejarah—di Pulau Nias, Sumatera Utara, masih berlanjut dan hingga kini terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya. Kenyataan itu, antara lain, terlihat dalam sistem kepercayaan tentang asal- usul serta pemujaan terhadap arwah para leluhur.

"Dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, keberadaan tradisi megalitik di Pulau Nias sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama mereka yang berada di kampung-kampung, segala sesuatunya cenderung selalu berorientasi ke tradisi megalitik," kata Harry Truman Simanjuntak, ahli arkeologi prasejarah dari Puslitbang Arkeologi Nasional.

Ahli peneliti utama (APU) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) penyandang gelar profesor riset ini, Selasa (3/10), mengungkapkan hasil serangkaian penelitian Puslitbang Arkeologi Nasional bersama Institut de Recherche pour le Developpement (IRD) Perancis di Pulau Nias sejak tahun 2001.

Kesimpulan awal yang bisa dirujuk dari artefak sisa kehidupan yang ditemukan di Goa Tögi Ndrawa, misalnya, Pulau Nias paling tidak sudah mengenal peradaban sejak 12.000 tahun lalu. Bahkan, ada indikasi proses migrasi dari Asia daratan ke Pulau Nias sudah terjadi sejak 30.000 tahun lampau.

Secara umum, Pulau Nias memiliki sejarah hunian yang panjang. Temuan benda-benda arkeologis di daerah aliran Sungai Muzöi berupa artefak batu berkarakter paleolitik (alat batu dari masa berburu dan mengumpulkan makanan), kata Truman Simanjuntak, menunjukkan bahwa manusia telah hadir di wilayah ini sejak kala pleistosen. Artinya, "manusia Nias" ketika itu sudah mengenal peradaban sesuai dengan kerangka waktu masa paleolitik secara umum.

"Dari serangkaian penelitian di beberapa situs di wilayah ini menghasilkan suatu asumsi bahwa memasuki kala holosen (setelah periode zaman es), manusia prasejarah yang tinggal di Nias mulai memanfaatkan lingkungan alam sekitar secara intensif," ungkap Truman.

Dibandingkan dengan temuan tradisi megalitik di daerah-daerah lain di Indonesia, memang ada banyak kesamaan dengan tinggalan yang ada di Nias. Namun, dilihat dari perspektif kajian arkeologi prasejarah, keberadaan tinggalan tradisi megalitik di pulau ini sangat menarik. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nias masih banyak ditemukan aktivitas yang berhubungan dengan tradisi megalitik.

Di hampir setiap kampung, terutama kampung-kampung tua, kata Truman Simanjuntak, selalu ada arca yang menggambarkan cikal bakal nenek moyang mereka. Patung-patung yang merupakan simbol nenek moyang itu masih dipuja. Begitu pun pola hadap bangunan rumah dan kepercayaan pada folklor tentang asal-usul nenek moyang.

"Ada kesan segala sesuatu berorientasi ke megalitik," ujar Truman Simanjuntak. (ken)

Sumber: www.kompas.com, Rabu, 04 Oktober 2006

Tujuh Kepala Daerah Tandatangi Persetujuan Siborongborong Ibukota Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Tujuh Kepala Daerah (KDH) telah menandatangani surat persetujuan menetapkan Siborongborong sebagai ibukota Propinsi Tapanuli. Ketujuh KDH tersebut adalah Bupati Nias Selatan, Bupati Tapanuli Tengah, Walikota Sibolga, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Tobasa, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Samosir.

Surat persetujuan menetapkan Siborongborong sebagai ibukota Propinsi Tapanuli tersebut, telah diserahkan kepada Sekda Propinsi Sumatera Utara H Muhyan Tambuse selaku Ketua Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli, pada rapat bertempat di Aula Kenanga Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (29/9) yang lalu.

Hadir pada rapat tersebut selain anggota-anggota Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli, juga beberapa Bupati/Wakil Bupati dan unsur pimpinan DPRD antara lain Ketua DPRD Nias, Ketua DPRD Nias Selatan, Ketua DPRD Humbahas dan lain-lain.

Sekdapropsu Drs H Muhyan Tambuse yang juga Ketua Panitia Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli mengatakan, inilah saatnya kita diuji apakah Pembentukan Propinsi Tapanuli memperjuangkan kesejahteraan rakyat atau kepentingan elit-elit saja.

“Kalau tujuan pembentukan Propinsi Tapanuli memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tidak perlu mempermasalahkan dimana letak ibukota propinsi. Tidak ada alasan mempermasalahkan ibukota,” ujar Sekdapropsu dengan nada heran.
Bahkan Sekdapropsu yang juga Ketua Anggaran Eksekutif kepada wartawan menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memasukkan anggaran pembentukan Propinsi Tapanuli karena belum terbentuk. Kalau sudah terbentuk, pasti anggarannya akan diperjuangkan dalam RP APBD 2006 ini.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Taput Drs Frans A Sihombing, Wakil Bupati Tobasa Ir Mindo Tua Siagian MS, Wakil Bupati Tapteng Ir Effendy Pohan, Wakil Bupati Samosir Ober SP Sagala, Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa, Syaiful Bahri Hasibuan mewakili Walikota Sibolga, Ketua DPRD Nias M Ingati Nazaro, Ketua DPRD Nisel DR (HC) Hadirat Manao, Ketua DPRD Humbahas B Silaban, M Sitinjak (DPRD Samosir), Wajib Saruksuk (DPRD Sibolga) masing-masing memberikan masukan bagi panitia.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Tapteng Ir Effendy Pohan dan Syaiful Bahri Hasibuan mewakili Walikota Sibolga menyerahkan dukungan secara tertulis kepada Sekdapropsu Drs H Muhyan Tambuse sedangkan lima daerah lainnya sebelumnya telah menyerahkannya kepada panitia.

Ketua DPRD Nisel Hadirat Manao menyerukan kepada peserta rapat, tidak perlu ragu dan dipersoalkan tentang ibukota Propinsi Tapanuli. Yang penting bagaimana Propinsi Tapanuli dapat terwujud. Katanya, dulu pemekaran Nisel banyak yang menentang bahkan pemerintah pun menjadi lawan termasuk penentuan ibukotanya, tapi sekarang tidak masalah lagi. “Yang penting terbentuk dulu Propinsi Tapanuli, kalau sudah terbentuk kita lihat dimana yang lebih layak menjadi ibukota. Masalah ibukota bisa kita pindahkan nanti seperti dulu Indonesia ibukotanya pernah dipindahkan ke Yogya tapi bisa dialihkan kembali ke Jakarta,” ujarnya.

Wakil Bupati Tobasa Ir Mindo Tua Siagian MS meminta agar semangat pemekaran tetap dijaga. Sedangkan Ketua DPRD Humbahas berjanji akan berbuat yang terbaik bagi pembentukan Propinsi Tapanuli.

Rapat Panitia Gabungan Propinsi Tapanuli ini juga turut dihadiri anggota-anggota DPRDSU Ir GM Chandra Panggabean, Elbiner Silitonga, Eron Lumbangaol, Aliozisokhi Fau SPd, Asisten Tatapraja Setdapropsu Drs Edward Simanjuntak MM, Ketua Bappedasu Drs RE Nainggolan MM, Kepala Bainprom Drs Gandhi D Tambunan MSi, Kepala Badan Litbang Propsu Ir Syarifullah Harahap MSi, Kadis Pertambangan dan Energi Propsu Ir Washington Tambunan, Kakesbang Linmas Propsu Edi Aman Saragi SE MBA, Bukit Tambunan. DR (HC) Manaor Silitonga, Sekretaris Ir Hasudungan Butar-butar, Drs Nurdin Manurung, Sanggam SH Bakkara, KCT Sianturi, Japansen Sinaga SH, Roida Nababan dan Sabungan Siregar.

Parameter
Sebelumnya Ir Hasudungan Butar-butar di hadapan peserta rapat memaparkan parameter dan analisis penentuan calon ibukota Propinsi Tapanuli. Disebutkan, Siborongborong menduduki ranking tertinggi dari lima parameter/indikator yang ditetapkan, menyusul Sibolga dan Pandan sebagai calon ibukota Propinsi Tapanuli dari 10 kabupaten/kota.

Dari analisis ilmiah yang dipaparkan, Siborongborong memiliki rentang kendali jarak rata-rata 119,40 Km dan rentang kendali waktu 238.00 menit ke ibukota propinsi, menyusul Sibolga 132.60 Km dan 263.00 menit dan Pandan 141.78 Km dan 279.00 menit.

Ketersediaan lahan merupakan penentu dalam pengembangan suatu kota sebagai pusat pemerintahan karena lahan tempat dilakukannya berbagai aktivitas pembangunan mulai dari pembangunan perkantoran, perumahan, fasilitas umum dan sosial. Pusat pemerintahan kota saja membutuhkan lahan yang cukup luas seperti Sibolga yang hanya 1.077 Ha, Tebing Tinggi 3.799 Ha, Tanjungbalai 6.052 Ha, Pematangsiantar 7.999 Ha, Binjai 9.033 Ha dan Padangsidempuan 14.000 Ha. Dari data tersebut Kota Sibolga merupakan kota terkecil.

Sementara Siborongborong sebagai calon ibukota memiliki lahan yang cukup luas dengan kondisi topografi yang relatif datar dengan titik fokus di Silangit sehingga kalau dikembangkan relatif tidak mengganggu ekosistem yang lama. Jika calon ibukota Propinsi Tapanuli dalam perkembangan ke depan agar dapat mengikuti/mengimbangi ibukota propinsi induk dalam hal ini Kota Medan yang luas lahannya 25.000 Ha. Dalam penyediaan lahan di Siborongborong telah mendapat dukungan dari Pemkab/DPRD Taput.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ke lima parameter/indikator penetapan calon ibukota Propinsi Tapanuli disimpulkan, Kota Siborongborong dinilai lebih layak jadi ibukota propinsi menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan Tapteng dengan PLTU Labuhan Angin sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kota Sibolga menjadi pusat perdagangan.

Sosialisasi
Sementara itu, Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli tanggal 3-4 Oktober akan melakukan sosialisasi ke Dairi dan Pakpak Bharat yang difasilitasi oleh KDH-nya. (A12/d)

Sumber: Harian SIB Online, 2 Oktober 2006

Pemekaran Daerah Turunkan Kesejahteraan Rakyat

Kamis, 28 September 2006

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan pemekaran daerah berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Wijaya, pemekaran daerah seharusnya meningkatkan kesejahteraan daerah lama dan baru. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kegiatan ekonomi menurun dan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," katanya kemarin.

Berdasarkan penelitian pemekaran empat provinsi menjadi delapan provinsi, kata Wijaya, terjadi perbedaan struktur ekonomi daerah baru dan lama. Provinsi yang dimekarkan tersebut adalah Sumatera Selatan dan Bangka-Belitung, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Maluku dan Maluku Utara.

Penelitian dilakukan dengan cara menghitung tren struktur perekonomian empat provinsi lama (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku) pada 2000-2004. Kemudian, kata Wijaya, data perekonomian yang baru dan lama pada provinsi-provinsi tersebut diperbandingkan. Besaran tren ekonomi yang diamati meliputi pendapatan domestik regional bruto, pendapatan per kapita, konsumsi masyarakat, pembentukan modal tetap, tingkat ekspor, dan angka pengangguran.

Hasilnya, kata Wijaya, secara umum kegiatan ekonomi cenderung menurun atau terjadi perlambatan setelah pemekaran. Penyebabnya, setelah pemekaran, kerja sama ekonomi masyarakat justru melemah, skala produksi mengecil, dan persaingan antardaerah menguat. Akibatnya, biaya ekonomi membesar dan lokasi geografis kurang mendukung kegiatan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat juga menurun akibat perlambatan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan setelah pemekaran provinsi justru lebih buruk dibanding sebelum pemekaran.

Berdasarkan temuan tersebut, kata Wijaya, LIPI menyarankan pemerintah menghentikan pemekaran daerah. "Harus ada diskusi publik sebelumnya. Sebab, bisa saja pemekaran hanya ambisi segelintir elite," ujarnya.

Dia menjelaskan pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia berbanding terbalik dengan yang terjadi di Eropa. Di Eropa, provinsi-provinsinya digabungkan agar lebih efisien untuk meningkatkan daya saing ekonomi. AGUS SUPRIYANTO

Sumber : Koran Tempo (20 September 2006)

Bupati Nias Usulkan 5 Kecamatan ke DPRD Jadi Kota Otonom

Gunungsitoli, (Analisa)

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kota Gunungsitoli Nias, Bupati dan Wakil Bupati Nias merencanakan akan mengusulkan ke DPRD setempat Kecamatan Gunungsitoli menjadi satu kota otonom.

Hal itu disampaikan Bupati Nias Binahati B, Baeha, SH didampingi Wakil Bupati Temazaro Harefa kepada wartawan saat menggelar di ruang tamu bupati Jalan Pancasial Gunungsitoli beberapa waktu lalu.

Bupati Nias mengatakan, dari sisi luas wilayah jumlah penduduk di lima kecamatan yakni Kecamatan Gunungsitoli, Gunungsitoli Utara, Gunungsitoli Selatan Gunungsitoli Idanoi dan Gunungsitoli Aloa sudah sangat memadai yang berjumlah 128 ribu jiwa kalau menurut dalam undang-undang ibukota Kabupaten tidak boleh berada di dalam lingkungan Kota otnom.

Hal ini, solusi ke depan atau wacana pemikiran, supaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat kota yang sudah sangat luas sekarang dan tidak mungkin ditata dan dilakukan seorang camat, sebab itu harus dikelola seorang kepala daerah otonom yang lebih tinggi dari camat.

Sebab itu, pembanguan kantor pemerintah daerah dan kantor DPRD di arahkan ke kilometer 9 arah selatanyang sedang berlangsung, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memiliki rencana ke depan, agar kota Gunungsitoli bisa ditata dan dapat meningkatkan pelayan kepada masyarakat kota.

Bupati dan wakil bupati mengharapkan, sebelum akhir 2007 semua akan pindah ke kilometer 9 berikut semua dengan dinas akan full berada di daerah itu.

Ia mengatakan, menunjang kerja 100 hari pemerintahan bupati dan wakil bupati yang sudah berjalan walaupun tidak sepuhnya terlaksana, tetapi setidaknya dasar-dasar dari program itu sudah ada seperti memulai displin para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni, mematuhi jam kerja dan dalam membina bawaan dan staf serta peningkatn pelayanan terhadap masyarakat.

Bupati mengatakan, beberapa waktu lalu dilakukan semacan studi ke Jawa Tengah Kabupaten Seragen sejauh mana Kabupaten Seragen melakukan pelayanan prima kepada masyarakatnya yakni, dengan membangun Kantor Pelayanan Terpadu, (KPT) atau one stop service dan kemungkinan pada tanggal 7-8 September mendatang Kabupaten Seragen juga akan berkunjung ke Nias melihat sejauh mana kesiapan Pemerintah Kabupaten
Nias dalam hal membanguan KPT itu.

Keunggulan dari KPT ini, setiap pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk perizinan atau permintaan surat misalnya, masyarakat dalam hal mengurus surat izin bangunan dan di sana nanti sudah tercantum apa saja yang diperlukan masyarakat berapa biayanya dan berapa hari selesai.

Hal ini dilakukan, dalam membangun trasnpransi dan miningkatkan pelayanan mulai dari sekarang, karena selama ini banyak masyarakat mengatakan pemerintah masih belum mampu memporoleh kepercayaan dari masyarakat.

Dengan KTP ini nanti, pemerintah kembali membangun kepecayaan kepada masyarakat itu sendiri, hingga semua perizian yang selama ini ada di kabupaten Nias akan disatukan dalam satu lembaga KTP dan kepada Kepala KPT ini nanti akan diberikan wewenang atas nama bupati menandatangi semua perizinan dan Bupati Nias tidak mau melihat lagi
masyarakat susah berjumpa dengan pejabat dan masyarakat di permainkan dan kemungkinan. (kap).

Sumber: Analisa Online, 16 September 2006

Nias dan Tapanuli, Bagian Tak Terpisahkan Baik dari Sejarah Maupun Wilayah

Nias (SIB)

Warga atau rakyat daerah Kabupaten Nias mendukung sepenuhnya rencana dan perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli sebagai realisasi pemekaran daerah Propinsi Sumatera Utara, dan minta dilibatkan dalam proses dan gerakan perjuangan perwujudan propinsi baru itu karena Nias sejak awalnya memang bagian tak terpisahkan dari rangkaian wilayah pemerintahan Keresidenan Tapanuli dulunya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias M Ingati Nazara Amd menyatakan salah satu wujud kepedulian dan dukungan pihaknya (DPRD Nias) terhadap upaya dan proses pembentukan propinsi Tapanuli adalah sikap mengundang langsung Panitia Pemrakarsa & Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T), agar segera datang ke Nias untuk melakukan dialog dan sosialisasi profil dan program atau visi dan misi pembentukan Propinsi Tapanuli baik dengan wakil-wakil rakyat, tokoh-tokoh masyarakat, maupun kalangan pemerintah daerah setempat.

“Pada prinsipnya kami di DPRD Nias mendukung gerakan pembentukan Propinsi Tapanuli ini. Itulah sebabnya saya langsung minta pihak Panitia Pemrakarsa (P4T) agar segera datang ke Nias untuk berdialog dengan masyarakat atau wakil-wakil rakyat di DPRD. Padahal, saya baru sekali itu berjumpa dengan panitia, khususnya Sekjen P4T Hasudungan Butar-butar”, ungkap Ingati Nazara di Gunung Sitoli, Selasa (12/9) kemarin.

Hal senada juga dicetuskan Bupati Nias Binahati B Baeha SH selaku moderator dialog dan memaparkan kata sambutan selamat datang kepada tim gabungan (P4T dan utusan Pemerintah Propinsi Sumut), bahwa penghimpunan dukungan dari warga atau daerah Nias terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli semata-mata hanya didasarkan pada prinsip “Tak Kenal Maka Tak Sayang”. Sehingga, tindak sosialisasi untuk kesatuan pemahaman memang mutlak dilakukan kepada semua lapisan masyarakat agar tahu soal plus minusnya bergabung dalam Propinsi Tapanuli.

“Sekali lagi saya ungkapkan soal wacana dan rencana pembentukan Propinsi Tapanuli ini sudah dicetuskan sejak 1991-1992 dan saya dari Nias terlibat langsung di dalamnya sebagai Ketua III Komite Pemrakarsa (Komsa) yang ketika itu diketuai Mayjen Pol MB Hutagalung dari Jakarta. Terlibat juga di dalamnya Bomer Pasaribu, Adnan Buyung Nasution dll, dan kami langsung memaparkannya ke sejumlah tokoh-tokoh Batak seperti Jenderal M Panggabean, Faizal Tanjung, Cosmas Batubara, dll”, papar Binahati B Baeha ketika mengisahkan kembali salah satu kronologi wacana pembentukan propinsi Tapanuli ketika masih menjabat pejabat Otonomi Daerah di Depdagri, Jakarta.

Mereka (Ketua DPRD dan Bupati Nias) mengutarakan hal itu dalam acara dialog antara Tim Gabungan Pembentukan Propinsi Tapanuli di aula Pendopo Pemkab Nias di Gunung Sitoli. Tim Gabungan itu terdiri dari Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T) dan Pejabat Utusan Pemerintah Propinsi Sumut, yaitu Asisten I Tata Pemerintahan (Tapem) Pemda Sumut Drs Edward Simanjuntak dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumut Drs RE Nainggolan. Para unsur P4T terdiri Ketua Umum Dr (HC) Manaor Silitonga, Sekjen Dr Ir Hasudungan Butar-butar MSc, dan dr (HC) Drs Toga Sianturi.

Hadir pada acara dialog itu antara lain Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa, Sekda Kab Nias Drs PG Martin Zebua, Kepala Bappeda Nias Drs Baziduhu Zebua, Asisten I Drs Kemurnian Zebua, Asisten II Fashaluddin Daely, Ketua Tim Penggerak PKK Lenni B Baeha bersama Yohana Zebua dan sejumlah pejabat dari Pemkab Nias. Dari pihak wakil rakyat tampak hadir sejumlah anggota legislatif seperti Ketua DPRD Nias M Ingafi Nazara Amd, Ketua Komisi A Gatot Yaatoziduhu Laoli, Ketua Komisi C Ronald Zai, Ketua Fraksi Partai Golkar Drs Orudugo Halawa, Ketua Fraksi Rakyat Bersatu Alfonsius Telaumbanua, Asli Zalukhu dari Fraksi Bela Rakyat, Drs Evolut Zebua dari Fraksi PDIP, Armansyah Harefa dari Fraksi Rakyat Bersatu, Samiaro Zendrato dari Fraksi Demokrat, dan Aluizaro Telaumbanua dari PPD.

TIGA SOLUSI PENTING
Ada tiga kesepakatan bersama yang dijadikan sebagai solusi penting dari dialog antara wakil-wakil rakyat Nias dengan Tim Gabungan (P4T dan Pemprop SU) soal percepatan pembentukan propinsi Tapanuli itu. Ke-3 hal itu adalah: perlunya keterlibatan warga Nias sebagai wakil atau delegasi dalam struktur kepanitiaan (P4T), perlunya forum sosialisasi massal berupa seminar umum tentang Propinsi Tapanuli di Nias, dan perlunya ketegasan dari pihak berkompeten soal penetapan calon ibukota Propinsi Tapanuli nantinya. “Soal personil mewakili rakyat atau daerah Nias di kepanitaan, kami dengan senang hati siap mengakomidirnya dan memang kebersamaan seperti itulah yang kami inginkan dalam perjuangan ini. Bila perlu sekarang juga ajukan nama-namanya, apakah 3-4 atau 10 orang. Soal perlunya seminar, dirundingkan bersama, dan soal apakah nantinya ibukota itu di Tarutung, Sibolga, atau mungkin bahkan di Nias ini... bukan urusan atau wewenang panitia. Kami di panitia (P4T) ini hanya bertugas bagaimana agar Propinsi Tapanuli jadi terbentuk,” papar Manaor Silitonga, Ketua Umum P4T dengan optimis dan semangat.

Acara dialog itu memang berlangsung seru namun tampak konstruktif, khususnya setelah usai paparan soal profil, program, potensi, visi-misi, prospek, kondisi dan perkembangan terakhir, tantangan, dsb dalam perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli tersebut, oleh masing-masing personil dari P4T maupun pejabat Pemprop SU. Dialog seru itu diawali paparan, serius anggota DPRD Nias Ronald Zai, yang antara lain menyoroti kenapa sepertinya tak ada wakil dari Nias di kepanitiaan selama ini, sehingga selama ini kurang jelas apakah porsi Nias sebagai pihak, terlibat atau hanya penikmat dalam gerakan Propinsi Tapanuli.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum P4T Manaor Silitonga dan Sekjen Hasudungan Butar-butar menegaskan bahwa sesungguhnya pihak panitia selama ini melibatkan atau mengakomodir sejumlah personil dari Nias dalam kepanitiaan. Hanya saja, para personil tersebut tak dapat aktif dalam setiap aktivitas karena alasan tertentu. Lalu, Bupati Nias Binahati B Baeha menegaskan pihaknya akan mengajukan sendiri nama-nama orang yang akan mewakili warga dan daerah Nias setelah berkonsultasi dengan para anggota dewan (DPRD) atau tokoh masyarakat dan pejabat setempat.

Gagasan perlunya seminar sebagai forum sosialisasi massal dan formal dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar Orudugo Halawa. Pada seminar itu nantinya akan diundang seluruh tokoh dan warga Nias di Jakarta, Medan, dan daerah Nias atau kota Gunung Sitoli sendiri, plus wakil dan tokoh masyarakat dari seluruh (33) kecamatan se-Kabupaten Nias, serta dari Kabupaten Nias Selatan. Hal ini dinilai perlu agar terkikis kesan bahwa Nias selama ini telah ditinggalkan karena jarang diangkat atau disebut-sebut dalam berbagai forum bahasan, baik tentang hubungan antar daerah maupun tentang pembangunan daerah.

Soal ketegasan lokasi calon ibukota, diungkapkan senada oleh anggota DPRD Asli Zalukhu, Samiaro Zandrato, Gatot Yaatoziduhu Laoli, Armansyah Harefa, bahkan Bupati Nias sendiri. Intinya, para wakil rakyat Nias ini berharap agar ibukota Propinsi Tapanuli itu ditetapkan nantinya pada posisi titik tengah wilayah Propinsi, yaitu di Kota Sibolga. Alasannya antara lain adalah faktor masa tempuh dari Nias dan Toba, bahwa jarak dari Toba (Taput, Tobasa, Samosir, Humbang) ke Sibolga via darat dan dari Nias ke Sibolga via laut, relatif sama. Begitu juga masa tempuh dengan transportasi udara.

“Kalau sempat ibukotanya nanti di Tarutung atau Siborong-borong, wah, bisa-bisa kami dari Nias ini sudah ‘muntah-muntah’ sebelum sampai di ibukota untuk urusan pemerintahan dsb,” ungkap Samiaro Zendrato dengan nada bercanda, tapi disambut respon tepuk tangan riuh.

Menanggapi pernyataan pengurus P4T Toga Sianturi soal fakta ketimpangan pembangunan di kawasan Pantai Barat (yang akan dijadikan Propinsi Tapanuli—Red) dan Pantai Timur sehingga timbul kesenjangan selama ini, dengan pedas Samiaro menyebutkan hal itu tak terlepas dari kenyataan para pemimpin Sumut pada umumnya berasal dari Pantai Barat tetapi tak membangun daerahnya sendiri. Dia juga mencontohkan banyak sebenarnya orang-orang Batak yang hebat dan sukses di berbagai penjuru negeri, namun entah kenapa kurang peduli dengan pembangunan di daerah atau kampung halamannya sendiri. Hal serupa juga terjadi di Nias dengan banyaknya pengangguran intelektual di daerah tersebut.

Itulah sebabnya, menurut Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa dan anggota DPRD Gatot Yaatoziduhu Laoli serta Alfonsius Telambanua, upaya peyakinan kepada masyarakat bahwa Propinsi Tapanuli kelak adalah solusi dan jawaban untuk menjamin kesinambungan pembangunan sosial ekonomi bagi daerah Nias, harus direalisir dengan sosialisasi marathon yang selama ini memang terasa kurang bagi masyarakat Nias sendiri.

“Kalau Nias tak bergabung dalam Propinsi Tapanuli, memang Nias akan mengalami kendala dalam hal rentang kendali karena Nias (yang tetap tinggal di Propinsi Sumut) nantinya harus melintasi Propinsi Tapanuli bila berurusan ke ibukotanya di Medan,” ujar Temazaro Harefa mengungkapkan perbandingan prospektif.

Tapi yang jelas, menurut mereka, ada kemajuan yang positif sebagai semangat baru dari sikap konstruktif yang dicetuskan acara dialog itu. Bahkan, bupati Nias Binahati Baeha dan Sekjen P4T Hasudungan Butar-Butar dengan senada pula mencetuskan situasi serunya dialog yang diwarnai debat dan sorotan serius soal aspirasi rakyat Nias terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli itu, itu bukanlah indikasi sikap ‘mundur’ atau tak mendukung, melainkan semata-mata hanya ‘gugatan peran’ untuk terlibat sama-sama kerja dan berjuang karena merasa ikut memiliki (sence of belonging) eks Keresidenan Tapanuli itu. (A14/LZ/c)

Sumber: Harian SIB Online, 13 September 2006.

Banyak Keuntungan Bagi Nias Bila Menjadi Bagian Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Ketua DPD II Partai Golkar Nias, Agus H Mendrofa menilai banyak keuntungan bagi Kabupaten Nias bila menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli, khususnya dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata.

Penilaian itu diungkapkannya menjawab pertanyaan wartawan melalui telepon, Minggu (10/9) tentang sikapnya selaku Ketua DPD II Partai Golkar Nias dan putra daerah setempat mengenai masuknya Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli. Dikatakannya, bila Nias menjadi bagian Propinsi Tapanuli, diyakini percepatan pembangunan daerah akan sangat cepat berkembang apalagi bila ibukota propinsi di Sibolga.

"Seperti kita ketahui tujuan dari pemekaran daerah itu di antaranya akan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, jadi bila Nias bergabung dengan Propinsi Tapanuli, pelaksanaan pembangunan daerahnya juga pasti akan semakin ditingkatkan," ujarnya.

Apalagi sebelum bencana gempa dan tsunami yang melanda Nias, pembangunan di daerah itu terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga diharapkan dengan bergabungnya Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli, perkembangan pembangunan daerahnya dapat meningkat dengan signifikan.

Hal lain yang menguntungkan, bila ibukota Propinsi Tapanuli di Sibolga, Kabupaten Nias akan dibanjiri wisatawan karena daerah wisata yang paling dekat dengan ibukota propinsi adalah Nias yang sangat kaya potensi wisata.

"Kekayaan potensi wisata yang dimiliki Nias, harus dijadikan salah satu modal oleh Propinsi Tapanuli untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena hingga kini masih sangat banyak potensi wisata di daerah itu yang belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak yang besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Nias," tegas mantan Wakil Bupati Nias yang sangat perduli dengan pembangunan pariwisata di daerah itu.

Ditanya sikap DPD II Partai Golkar Nias terhadap Propinsi Tapanuli, ditegaskannya sesuai dengan pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang telah menyatakan akan memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli, pihaknya juga siap mendukung perjuangan tersebut.

"Kebijakan DPD Partai Golkar Sumut yang akan memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli sudah otomatis harus didukung juga oleh DPD II Partai Golkar Nias," tandasnya. Agus H Mendrofa juga mengajak seluruh kader Golkar Kabupaten Nias untuk ikut memperjuangkan Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli.

Dikatakannya hanya "orang bodoh" lah yang tidak mendukung percepatan pembangunan di Nias serta di wilayah pantai Barat Sumatera Utara, yang selama ini masih jauh tertinggal baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakatnya. (B1/t)

Sumber: Harian SIB Online, 11 September 2006

Partai Demokrat Minta Pempro dan DPRDSU Segera Proses Pembentukan Propinsi Tapanuli

Jakarta (SIB)

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, Ketua Fraksi Partai Demokrat di
DPR RI Syarif Hasan dan Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan sama-sama memandang bahwa usul pembentukan Propinsi Tapanuli sangat layak diwujudkan. Karena itu, Pemerintah Derah Propinsi Sumut (Pempropsu) dan DPRDSU diminta segera memproses pengusulannya ke pemerintah Pusat dengan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.

Sebab, tanpa ada rekomendasi atau usulan dari Pempropsu dan DPRDSU, lembaga atau instansi pemerintahan di Pusat tidak akan bisa menindaklanjutinya. Disamping persyaratan lain, usulan tersebut merupakan dasar utama dan sebagai bahan untuk pembahasan.

“Saya kira, aspirasi atau keinginan masyarakat terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak boleh ditampung apalagi didiamkan, tetapi sebaliknya harus segera di-follow up sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” kata Hadi Utomo kepada delegasi DPD Partai Demokrat Sumut, menjelang acara penutupan Rakernas Partai Demokrat, Sabtu (9/9) di Sahid Jaya Hotel, Jakarta.
Hadir dalam kesempatan tersebut sebagian besar delegasi Sumut yang dipimpin Ketua DPD Palar Nainggolan SH antara lain Tahan M Panggabean, Drs Rachmat Hasibuan, Ir Bangun, Hj Dartatik Damanik, Nurhasanah, Ismail, Ilham Panggabean dan lain-lain.

Juga hadir hampir seluruh Ketua DPC dan Ketua Lembaga Partai Demokrat Sumut, di antaranya Ketua DPC PD Tapteng Tuani Lbn Tobing, Ketua DPC Taput Tongam Lbn Tobing, Ketua DPC Samosir Ober SP. Sagala, Ketua DPC P Siantar RE Siahaan, Ketua DPC Simalungun Jhon Hugo Silalahi dan lain sebagainya.

Hadi Utomo menegaskan, pengurus dan kader Partai Demokrat mulai dari tingkat Pusat sampai ke daerah harus peka terhadap issu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut kondisi dan pertumbuhan ekonomi maupun usulan pembentukan daerah otonom baru.

Pimpinan tertinggi partai yang baru saja merayakan HUT ke 5 tahun ini mengemukakan, salah satu tujuan pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini masih banyak daerah kecamatan, terutama di daerah terpencil yang belum bisa dijangkau pelayanan pemerintahan dengan segera. Ini terkait dengan terbatasnya tenaga maupun karena sarana transportasi yang masih minim.
Makanya, usulan pembentukan Propinsi Tapanuli dinilainya merupakan hal yang wajar. Sebab, berdasarkan masukan yang diterimanya dari berbagai sumber, pembentukan Propinsi Tapanuli memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang sehingga layak untuk diproses lebih lanjut.

Berkaitan dengan itu, Hadi Utomo meminta pengurus dan kader Partai Demokrat di daerah Sumut agar tampil sebagai motor penggerak pembentukan Propinsi Tapanuli. Masalahnya, tujuannya sangat baik, yakni untuk mempercepat laju pembangunan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan sejalan pula dengan tema Rakernas PD ke 5, yakni “Bersatu Membangun Negeri”, Hadi Utomo mengharapkan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat agar bersatu padu dengan lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apapun harus dikorbankan demi kepentingan masyarakat banyak, karena Partai Demokrat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan partai, kelompok dan pribadi,” ujar Hadi Utomo serius.

Pernyataan Hadi Utomo tentang dukungan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli juga diamini Ketua Fraksi PD di DPR RI Syarif Hasan, sambil menambahkan supaya DPD PD Sumut mendesak Pempropsu dan DPRDSU memproses pengusulan pembentukan Propinsi Tapanuli.

Usulan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Sumut merupakan persyaratan paling utama” karena usul itulah yang menjadi bahan untuk dibahas di DPR RI,” kata Syarif Hasan sembari menyebutkan, sesuai dengan arahan pimpinan partai dirinya akan meminta semua kader Partai Demokrat di DPR RI agar berjuang optimal merealisasikannya.

Dalam waktu terpisah, Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan menyatakan, jika sudah ada usulan dari Pempropsu dan DPRD setempat, maka Komisi II DPR RI yang antara lain membidangi otonomi daerah akan segera membahasnya bersama-sama dengan pemerintah, cq Depdagri.

“Saya telah menerima masukan dari kader-kader Partai Demokrat, bahwa usulan pembentukan Propinsi Tapanuli betul-betul datang dari bawah,” ujar Mangindaan sambil meminta lembaga dan instansi dari Sumut segera memprosesnya.

Mantan Ketua Umum PSSI dan menyenangi olahraga sepakbola ini mengemukakan, keinginan masyarakat harus ditanggapi secepat mungkin, sehingga hasilnya dapat diketahui masyarakat dengan segera pula.

Menanggapi pernyataan dan arahan dari pimpinan Partai Demokrat, termasuk dari Ketua Fraksi PD di DPR RI dan Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPD PD Sumut Palar Nainggolan menegaskan, pihaknya akan segera mendesak Pempropsu dan DPRDSU supaya memperhatikan masalah itu.

“Sekarang bola sudah berada di tangan Pempropsu dan DPRDSU, dan kita akan memantau perkembangan prosesnya, melalui kader Partai Demokrat yang ada di DPRDSU,” ucap Palar Nainggolan, sembari membenarkan, hatinya cukup bergembira karena aspirasi masyarakat, termasuk dari kader dan simpatisan mendapat tanggapan yang baik dari pimpinan Partai Demokrat.

Ketua DPC PD Taput Tongam Lbn Tobing juga tidak bisa menutup sukacita di hatinya karena pimpinan Partai Demokrat merespon apa yang menjadi cita-cita masyarakat Sumut. “Kita hanya minta supaya Pemda Sumut dan DPRDSU jangan lama-lama lagi memproses masalahnya,” kata Tongam Lbn Tobing sambil menyebutkan, semua arahan dan respon dari pimpinan Partai Demokrat itu akan disosialisasikannya kepada masyarakat di daerah Taput.

Tokoh muda politik yang juga pengusaha ini mengemukakan, sebagai partai yang pro masyarakat, Partai Demokrat akan tampil maksimal untuk kepentingan masyarakat. Ini sejalan dengan visi dan misi partai yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan partai, kelompok atau pribadi.

Hal senada juga dikemukakan Ketua DPC PD Samosir Ober SP Sagala, seraya menambahkan, segala arahan yang baik dari pimpinan partai semuanya akan disampaikan kepada masyarakat.

Ia menyatakan, setibanya di daerahnya, dirinya akan memberitahu pengurus dan kader Partai Demokrat di Samosir tentang semua hasil Rakernas, termasuk mengenai pembentukan Propinsi Tapanuli.

Tahan M Panggabean, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam DPD PD Sumut menambahkan, perjuangan masyarakat untuk membentuk Propinsi Tapanuli merupakan pengalaman yang sangat panjang, bahkan sudah begitu banyak panitia yang terbentuk sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota. Hal yang menarik, hari-hari belakangan ini semakin banyak pula yang bergabung dan ikut berjuang, karena dinilai keinginan itu cukup baik demi kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat, panitia yang sudah silih berganti dan elemen masyarakat lainnya perlu diintegrasikan kembali karena semua elemen itu apabila dipadukan akan menjadi kekuatan yang besar dan sangat dahsyat untuk mewujudkan Propinsi Tapanuli maupun untuk membangunnya pasca pembentukan daerah otonom baru.

Masih segar dalam ingatan, pelaksanaan pesta rakyat pada tahun 2002 lalu yang dihadiri ribuan masyarakat. Ketika itu hadir antara lain Panda Nababan dan Prof KT Sirait sebagai anggota DPR RI, dan Tahan M Panggabean sebagai anggota DPRDSU.

“Saat itu semangat masyarakat menggebu-gebu untuk meminta pembentukan Propinsi Tapanuli,” ujar Tahan M Panggabean, sembari mengharapkan agar semangat masyarakat yang meluap-luap itu harus segera diwujudkan. Sebab, kalau tidak, dampaknya akan kurang menguntungkan, baik dalam pemerintahan sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat secara luas. (H1/d)

Tim Pemrakarsa Dipersilakan Datang ke Nias

*Bersama DPRD Dan Pemkab Bahas Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli dipersilahkan datang ke Kabupaten Nias untuk "duduk satu meja", berdiskusi bersama Pemkab dan DPRD Nias, menentukan sikap bergabung tidaknya daerah itu ke Propinsi Tapanuli.

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Nias M Ingati Nazara AMd kepada wartawan, Jumat (8/9) yang dihubungi via telepon menjawab pertanyaan sikapnya mengenai pembentukan Propinsi Tapanuli.

Dikatakannya, secara pribadi dirinya sangat membuka diri dengan kedatangan Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli, untuk menentukan apakah Kabupaten Nias menjadi bagian dari propinsi tersebut.

Namun menurutnya, sejauh ini belum ada dari Tim Pemrakarsa yang menemui DPRD Nias, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibahas atau dilakukan berkaitan dengan pembentukan Propinsi Tapanuli.

"Secara pribadi saya sangat mengharapkan Tim Pemrakarsa datang ke Nias, untuk menyampaikan visi dan misi Propinsi Tapanuli dan selanjutnya membahas langkah selanjutnya bersama Pemkab dan DPRD Nias," tandasnya.

Menurutnya, untuk menentukan sikap apakah Nias menjadi bagian dari Propinsi Tapanuli, tentunya harus melalui mekanisme, sehingga tidak bisa hanya ditentukan oleh DPRD maupun Pemkab Nias.

Diakuinya, untuk menentukannya pasti ada pihak yang pro dan kontra namun menurutnya hal itu adalah biasa dalam rangka kebebasan berdemokrasi, namun dari hasil pertemuan Tim Pemrakarsa, DPRD dan Pemkab Nias akan diperoleh jawaban sikap Kabupaten Nias terkait pembentukan Propinsi Tapanuli.

"Kedatangan Tim Pemrakarsa Propinsi Tapanuli ke Kabupaten Nias, selalu kami tunggu kapan saja," tandas Ingati Nazara.

Sementara itu, Ephorus Gereja AFY Pdt Sab Waruwu mengharapkan agar DPRD dan Pemkab Nias segera menentukan sikap apakah menjadi bagian Propinsi Tapanuli atau tidak.

"Tanpa mengintervensi wewenang kepala daerah maupun DPRD Nias,namun secara pribadi saya menilai dilihat dari historisnya maupun geografisnya Nias layak bergabung menjadi bagian Propinsi Tapanuli," kata Pdt Waruwu. (B1/d)

Sumber: SIB Online, Sabtu 9 September 2005

Kelangkaan BBM Di Nias Semakin Parah

Gunungsitoli, WASPADA Online

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Nias beberapa bulan terakhir ini semakin parah, tanpa ada solusi Depot Pertamina Gunungsitoli, sehingga masyarakat Nias semakin menderita.

Kenaikan harga BBM tahun 2005 justru membuat masyarakat Nias lebih sulit mendapatkannya. Kelangkaan BBM menurut keterangan Kepala Depot Pertamina Gunungsitoli, Supyadi karena adanya pengurangan kuota untuk Nias dan Nias Selatan.

Beberapa pangkalan yang sebelumnya setiap hari mendapat suplay dari APMS dan AMS, belakangan ini jatah masing-masing pangkalan dibatasi sehingga masyarakat yang membutuhkan BBM semakin kesulitan mendapatkannya.

Akibat kelangkaan ini, seperti jenis premium pemilik kendaraan bermotor terpaksa harus berjam-jam antri di SPBU satu-satunya di Nias di Jl. Diponegoro Gunungsitoli hanya untuk mendapatkan BBM.

Setiap hari terlihat antrian panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU itu. Diperparah dengan adanya beberapa kendaraan yang sampai berulang-ulang masuk SPBU mengisi minyak tanpa ada penertiban.

Salah seorang warga, Martianus Telaumbanua yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi SPBU kepada Waspada mengatakan, setiap hari dia melihat mobil yang setiap harinya berulang-ulang keluar masuk SPBU mengisi BBM. Selain itu, dia merasa bising dengan suara kendaraan yang terus antri mengisi minyak.

"Saya merasa kelangkaan BBM sengaja dibiarkan Depot Pertamina Gunungsitoli. Kalau saja Depot Pertamina mensuplay BBM di setiap pangkalan tidak terjadi penumpukan kendaraan di SPBU setiap hari," kata Martianus kesal.

Dia juga heran, saat terjadi kelangkaan BBM di setiap pangkalan, justru banyak terlihat menjamurnya penjual BBM perbotol khususnya jenis premium dengan harga mencapai Rp5 ribu sampai Rp8 ribu perbotol.(cbj) (sn)

Sumber: Analisa Online, 6 September 2006

40 ORANG INDONESIA MILIKI KEKAYAAN Rp 200 TRILIUN

JAKARTA (investordaily):
Sebanyak 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan bersih sedikitnya US$ 22,275 miliar atau Rp 200 triliun lebih. Sukanto Tanoto, raja pulp and paper pemilik RGM International, menduduki peringkat pertama dengan kekayaan US$ 2,8 miliar.

Jajaran 40 orang terkaya didominasi pengusaha yang bergerak di sektor rokok, pertambangan, konsumsi, properti, dan agribisnis. Dua pejabat Indonesia masuk dalam daftar ‘top 40’, yakni Wapres Jusuf Kalla yang menduduki urutan ke-36 dengan kekayaan US$ 105 juta serta Menko Kesra Aburizal Bakrie pada peringkat keenam dengan kekayaan US$ 1,2 miliar.

Daftar 40 orang terkaya tersebut diungkap majalah Forbes Asia edisi 18 September 2006, yang diluncurkan pada konferensi “Forbes Global CEO” di Singapura, Selasa (5/9).

Kekayaan 40 orang Indonesia tersebut mendekati jumlah kekayaan 40 orang terkaya Singapura senilai US$ 28 miliar.

Di jajaran lima besar, tercatat tiga nama pengusaha rokok yakni Putera Sampoerna (perusahaannya, HM Sampoerna, telah dijual ke Philip Morris) di urutan kedua, Rachman Halim (Gudang Garam) peringkat keempat, serta Budi Hartono (Djarum) di urutan kelima.

Nama-nama yang merajai sektor barang konsumsi juga masuk ‘top 40’, seperti Eddy William Katuari yang menakhodai Wings Group, Liem Sioe Liong melalui bendera Indofood, serta Soegiharto Sosrodjojoyang terkenal dengan minuman paling laris teh Botol Sosro. Sedangkan raja real estate Indonesia, Trihatma Haliman, diukur keberhasilannya melalui penjualan sejumlah gedung apartemen yang bernilai US$ 900 juta di berbagai kawasan di Jakarta.

Disimpan di Luar Negeri

Menurut Daniel Truchi, CEO SG Private Banking (Asia Pacific), keluarga kaya Indonesia kini mengubah cara mengelola kekayaan, yang semula dikendalikan satu orang menjadi lebih terstruktur secara legal. Hal ini untuk memastikan bahwa generasi penerusnya bisa menikmati kekayaan tersebut.

Banyak keluarga kaya Indonesia yang memberi perhatian lebih dalam mengelola kekayaan, baik menyangkut jangka waktu dan tipe instrumen investasi, maupun struktur investasinya. “Klien kami kini menggunakan produk-produk keuangan high-tech ketika berinvestasi. Kami mampu menciptakan produk yang amat berbeda dibanding dua-tiga tahun lalu,” kata dia kepada Investor Daily.

Dia menambahkan, mayoritas orang kaya Indonesia lebih suka menempatkan dananya di luar negeri. “Hal itu terjadi karena lemahnya aturan dan kepastian hukum di Indonesia,” ungkap Truchi. Itu berbeda dengan orang kaya Cina dan India yang cenderung menginvestasikan kekayaannya di dalam negeri.

Truchi menambahkan, kaum kaya kebanyakan bergerak di sektor energi, infrastruktur, dan distribusi yang merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan Truchi, analis pasar modal Goei Siaw Hong, ekonom Roy Sembel, dan pakar pemasaran Rhenald Kasali menilai wajar jika peringkat 40 orang terkaya di Indonesia didominasi pengusaha di bidang properti, barang konsumsi, serta industri berbasis sumber daya alam karena ketiga bisnis itu merupakan ciri perekonomian Indonesia yang mengandalkan kekuatan daya beli rakyat.

“Lihat saja penjualan rokok Sampoerna atau Gudang Garam yang penjualannya berbasis ekonomi kerakyatan karena dikonsumsi oleh banyak orang. Industri sejenis ini lebih mampu bertahan karena melibatkan kekuatan daya beli rakyat,” kata dia. Roy Sembel menambahkan, mayoritas orang terkaya di Indonesia berasal dari lini usaha konsumsi, karena pangsa pasarnya amat besar. Selain itu, sektor perkebunan juga memainkan peranan penting dalam menciptakan orang-orang kaya di negeri ini sumber daya yang luar biasa.

Menurut Goei dan Roy Sembel, tak ada lagi taipan di sektor keuangan yang masuk daftar orang terkaya, karena saham bank-bank dalam negeri sudah jatuh ke pihak asing. Dia melihat, mencuatnya sejumlah nama pengusaha properti dalam daftar ‘top 40’ hanya bersifat temporer karena industri ini terkait dengan suku bunga. “Saat ini memang properti sedang booming sehingga banyak lahir taipan kakap di bisnis ini. Namun kejayaan itu tidak panjang karena ada keterkaitan erat antara penjualan properti dan bunga bank,” kata dia.

Dalam pandangan Rhenald Kasali, sebenarnya banyak pengusaha besar nasional yang kuat di industri, terutama yang bergerak di sektor consumer good dan makanan. Namun karena umumnya berbisnis keluarga yang saling kait-mengait, mereka kebanyakan tidak mau tampil ke publik, dan tidak mengeluarkan angka-angka bisnis mereka. “Misalnya di farmasi ada juga pelaku yang dominan, yang bisnisnya sampai Rp 8 triliun. Namun mereka tidak mau membuka diri ke publik, karena nanti ‘urusannya’ banyak,” ujar Rhenald.

Goei minta agar daftar orang kaya ini jangan dikontraskan dengan 39 juta penduduk miskin di Indonesia. “Lahirnya banyak taipan justru membuka peluang kerja yang lebih besar lagi bagi penduduk Indonesia,” kata dia. Dia memberi contoh, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara Eropa lamban karena senantiasa mengaitkan masalah kemajuan pengusaha dengan penduduk miskin. (nov/est/tp/hg)


Mereka yang Terkaya

1. Orang terkaya Indonesia saat ini, Sukanto Tanoto (56), mengawali bisnisnya sebagai pemasok peralatan dan barang perusahaan minyak milik negara. Pada 1973 dia terjun ke bisnis bubur kertas dan kertas. Pada 1995, ia mengambil alih Asia Pacific Resources International, perusahaan produk kehutanan yang tercatat di Bursa Efek New York. Saat ini, perusahaannya RGM International terkonsentrasi pada bisnis kertas dan bubur kertas, perkebunan, dan energi.

2. Putera Sampoerna (58) yang memiliki kekayaan US$ 2,1 miliar sempat menjadi pengusaha rokok kretek nomor tiga terbesar di Indonesia, sebelum Philip Morris membeli mayoritas saham HM Sampoerna Tbk pada 2005. Saat ini, alumnus Universitas Houston itu mulai menekuni bisnis perjudian dengan membeli kasino Les Ambassadeurs di London, Inggris, Maret 2006. Ia juga mendonasi kekayaannya untuk bidang pendidikan.

3. Eka Tjipta Widjaja (83) merantau dari Cina ke Indonesia sejak masa kanak-kanak. Dia pendiri perusahaan Asia Pulp & Paper. Anak-anak dan anggota keluarganya saat ini mengelola perusahaan Sinar Mas dan perusahaan publik Asia Food & Property.

4. Rachman Halim (59) adalah pemilik Gudang Garam, perusahaan rokok kretek terbesar di Indonesia. Dia menguasai mayoritas saham pada perusahaan yang memiliki aset US$ 2 miliar.

5. Budi Hartono (65), pemilik perusahaan rokok kretek Djarum, saat ini menguasai 70% pasar rokok kretek di AS. Budi juga memiliki saham di Bank Central Asia.

6. Aburizal Bakrie (59), menko Kesra, memegang kendali usaha Bakrie Group, perusahaan perdagangan yang didirikan almarhum ayahnya pada 1942. Saat ini, mengelola bisnis infrastruktur, telekomunikasi, tambang batu bara, dan media.

7. Eddy William Katuari (55) adalah anak dari Johannes Ferdinand Katuari, salah satu pendiri perusahaan deterjen Wings Group pada 1984. Ia juga berinvestasi di sektor real estate dan pabrik kimia.

8. Trihatma Haliman (54)mengambil alih Agung Podomoro pada 1986 dengan menjajaki bisnis properti dan tampil sebagai salah satu pengembang terbesar di Indonesia. Membangun ribuan apartemen dan saat ini terlibat dalam 15 proyek di Jakarta.

9. Arifin Panigoro (61), pendiri perusahaan minyak Medco Energi Internasional pada 1980, yang kemudian go public pada 1994.

10. Liem Sioe Liong (91) adalah nama yang kerap mendominasi daftar orang terkaya. Bersama anaknya, Anthoni dan Andree, menjadikan Salim Group mengelola kerajaan bisnis makanan, perkapalan, dan semen. Ia pendiri Bank Central Asia dan First Pacific.

11. Mochtar Riady (76) adalah pendiri Lippo yang dikenal sebagai bankir bertangan dingin. Ia membeli saham sebuah bank yang sekarat untuk melayani para imigran asal Fujian dan menanamkan modal sebesar US$ 2 miliar di sektor finansial, properti, dan ritel. Mengantongi lisensi penerbitan majalah Forbes edisi Bahasa Indonesia. Gemar membaca berbagai hal mengenai nanotech.

12. Peter Sondakh (54) menguasai kepemilikan terbesar Rajawali Group. Didirikan pada 1984, saat ini mempekerjakan 20.000 karyawan dan melebarkan sayap ke bisnis telekomunikasi, barang konsumsi, dan transportasi. Memiliki jaringan hotel papan atas di Indonesia di bawah bendera Sheraton dan Novotel, dan 50% dari 4 pusat perbelanjaan.

13. Prajogo Pangestu (55) sebelum krisis dijuluki sebagai baron kayu. Mengawali bisnisnya pada akhir dasawarsa 1970-an di kelompok usaha perkayuan Djajanti dan mendirikan perusahaan publik Barito Pacific Timber.

14. Martua Sitorus (46) adalah raja kelapa sawit. Pada 1991, bersama keponakannya seorang tycoon asal Malaysia Robert Kuok ikut mendirikan perusahaan Wilmar International, salah satu produsen kelapa sawit terbesar di Asia yang menguasai perkebunan, penyulingan minyak sawit, dan perdagangan.

15. Paulus Tumewu (54) adalah pendiri dan pemimpin perusahaan publik Ramayana. Belakangan ada rumors bahwa ia berniat untuk menjual kepemilikan sahamnya kepada investor asing. Mengawali bisnis penjualan pakaian jadi pada 1978, dan kini bisnis melebar ke penjualan makanan hingga mainan.

16. Murdaya Poo (65 ) dan Siti Hartati Cakra (60) adalah pasangan suami istri pendiri Berca Group pada 1990. Saat ini menjadi konglomerat bisnis perkayuan dan memproduksi sepatu merek Nike.

17. Husein Djojonegoro (57) mengelola perusahaan barang konsumsi ABC dan sekarang memproduksi 100 jenis barang.

18.Chairul Tanjung (44) adalah pendiri Para Group, perusahan holding di bidang jasa finansial, penyiaran, properti, dan energi.

19. Hadi Surya (70) memimpin perusahaan Berlian Laju Tanker, perusahaan pelayaran terbesar di Indonesia yang memiliki 50 kapal.

20. Tan Kian (48) menjadi salah satu saja properti. Menguasai perusahaan Dua Mutiara, serta salah satu pemilik Hotel Marriott dan hotel Ritz Carlton di Jakarta.

24. Kartini Muljadi dan Dian Paramita Tamzil mengambil alih perusahaan obat Tempo Scan Pacific pada 1982. Pada 1994 perusahaan itu menawarkan sahamnya kepada publik.

25. Harjo Sutanto bersama Johannes Katuari mendirikan perusahaan Wings Group. Diperkirakan, keluarga itu memiliki 25% saham pada kelompok usaha barang konsumsi dan jaringan distribusinya.

26. Soegiharto Sosrodjojo (72) bersama tiga saudaranya mengelola perusahaan Sosro Group, produsen Teh Botol Sosro, minuman ringan dalam kemasan yang secara langsung bersaing dengan produk Coke.

27. Tan Siong Kie (90) mendirikan perusahaan Rodamas Group pada 1960 untuk mendistribusikan komponen elektronik, alat pendingin dan bahan kimia kalangan industri. Saat ini perusahaannya bergerak di sektor perbankan, makanan, dan penyedap masakan. Tinggal di Singapura.

28. Aksa Mahmud (61) 30 tahun lalu menjadi dealer Mitsubishi di Sulawesi Selatan. Saat ini mengelola Bosowa Investama yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur. Ia adalah saudara ipar Wapres Jusuf Kalla.

29. Soetjipto Nagaria (66) berawal sebagai pialang properti. Pada 1975 dia mendirikan perusahaan pengembang Summarecon Agung.

30. Ciputra merupakan pionir usaha real estate terkemuka. Saat ini dia membangun real estate di Jakarta, Surabaya, dan Hanoi (Vietnam).

31. Kris Wiluan menyuplai pipa untuk pembangunan di Singapura dan kawasan sekitar Pulau Batam pada dasawarsa 1970-an. Mendirikan area pabrik di Pulau Batam pada 1979, semakin berkembang usahanya ketika daerah itu dijadikan sebagai pusat industri. Saat ini dia menggeluti bisnis turisme, transportasi dan properti.

32. Djuhar Sutanto adalah mitra bisnis rahasia Liem Sioe Liong di Salim Group. Bersama putranya, Tedy, ia memimpin perusahaan First Pacific.

33. Husein Sutjiadi (52) mengawali bisnisnya sebagai pedagang coklat. Ia membeli 26% saham Davomas pada 1990.

34. Boenjamin Setiawan (73) adalah pendiri Kalbe Farma pada 1966. Desember 2005, Kalbe merger dengan Enseval dan Dankos.

35. Tommy Winata (48) adalah pemilik Bank Arta Graha serta perusahaan properti Agung Sedayu.

36. Jusuf Kalla sebelum menjadi birokrat adalah pemilik grup usaha Haji Kalla, perusahaan perdagangan, properti, dan telekomunikasi.

37. Soedarpo Sastrotomo (86) mengawali bisnisnya sebagai agen perkapalan kini menjadi pemilik PT Samudera Indonesia.

38. Alim Markus (55) mendirikan Maspion Group pada 1962 untuk membuat alat rumah tangga. Kini mempekerjakan 30 ribu orang.

39. Jakob Oetama (75) adalah pendiri harian Kompas, juga memiliki jaringan hotel dan toko buku.

40. Tjandra Kusuma adalah pendiri Mulia Group, yang bergerak di usaha properti dan industri keramik. (nov/hg

Sumber: http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14439&Itemid=43, Rabu, 6 September 2006

BRR Dituduh Memanipulasi Isi Buku Laporan

[JAKARTA] Setelah mengungkap kasus korupsi proyek-proyek Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR), kini In- donesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya manipulasi isi buku yang diterbitkan BRR.

"BRR tidak jujur kepada masyarakat. Seharusnya mereka jangan memanipulasi keberhasilan. Mestinya sampaikan semuanya sesuai fakta yang ada di lapangan," ujar peneliti ICW, Firdaus Ilyas kepada Pembaruan di Jakarta, pekan lalu.

Dijelaskan, sebenarnya soal manipulasi data di buku BRR sudah pernah dimintai klarifikasi oleh Koordinator ICW Teten Masduki 8 Juni lalu. Namun jawaban BRR tidak memuaskan. Bahkan cenderung menyalahkan penyuplai data dari sejumlah organisasi nonpemerintah yang tidak akurat.

Manipulasi data itu terdapat dalam buku "Laporan Kegiatan Enam Bulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi" pada Oktober 2005. Dalam buku itu BRR menyatakan rumah yang berhasil dibangun di Aceh sebanyak 10.119 unit. "Padahal kenyataannya rumah yang selesai baru 5.435 unit," katanya.

Kemudian, dalam buku "Aceh dan Nias Setelah Setahun Tsunami" Desember 2005, BRR menyatakan rumah yang selesai dibangun 16.200 unit, padahal kenyataannya rumah yang benar-benar selesai sekitar 11.000 unit.

Pada akhir 2005 BRR baru berencana melakukan pembangunan rumah yang didanai APBN sebanyak 3.500 unit dengan metode penunjukan langsung.

Selain itu, lanjutnya, dalam buku "Setahun Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias" yang dikeluarkan April 2006, BRR menyatakan di seluruh Aceh dan Nias berhasil dibangun 41.734 unit rumah.

"Tetapi berdasarkan pengecekan kami di lapangan dan konfirmasi dengan para aktor atau lembaga yang terlibat dalam pembangunan perumahan di Aceh dan Nias serta hasil pendataan hingga April 2006 jumlah rumah yang selesai dibangun baru berjumlah 20.397 unit, bukan 41.734 unit seperti diklaim BRR," tutur dia. [Y-4]

Sumber: www.suarapembaruan.com, Senin, 4/9/06

[Desa Tertinggal] Semakin Banyak Di Sumut

Medan, Kompas - Jumlah desa tertinggal di Sumatera Utara terus bertambah. Dibandingkan dengan tahun 2005, desa tertinggal yang diinventarisasi pada tahun 2006 bertambah 27 desa, menjadi 2.749 desa tertinggal.

Sebanyak 818 desa di antaranya tersebar di enam kabupaten tertinggal di Sumatera Utara (Sumut), yaitu Kabupaten Dairi (95 desa), Nias Selatan (206), Tapanuli Tengah (68), Pakpak Bharat (42), Nias (313), dan Samosir (94). Sisanya, 1.931 desa tertinggal, terdapat di kabupaten lain yang tak termasuk kabupaten tertinggal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut RE Nainggolan mengatakan, kemungkinan pertambahan itu disebabkan pemekaran daerah di setiap kabupaten. "Kami tidak melakukan inventarisasi lengkap pada tahun 2005, tapi diperkirakan penambahan sebanyak 27 desa pada tahun 2006 karena pemekaran desa atau kecamatan," katanya di Medan, Rabu (30/8).

Banyak kabupaten di Sumut yang menambah jumlah desa atau kecamatan di wilayahnya. Jarak antardesa di satu kecamatan, terutama di pedalaman, sangat jauh sehingga dipecah menjadi beberapa desa baru. Di Kabupaten Nias, misalnya, yang semula terdiri atas 14 kecamatan dimekarkan menjadi 33 kecamatan. Pemekaran desa di Kabupaten Serdang Bedagai dari 52 desa menjadi 62 desa, dan Medan dari 23 desa menjadi 38 desa.

Saat dilakukan inventarisasi pada tahun 2006, jumlah desa tertinggal jadi semakin banyak. Penyebabnya, kondisi desa pemekaran tidak jauh berbeda dengan desa induk. "Masalah utama adalah buruknya infrastruktur, seperti jalan yang menghubungkan desa dengan pusat pemerintahan, kurangnya sarana air bersih, jaringan listrik dan komunikasi, serta tingkat perekonomian rendah," ujar Nainggolan.

Sejalan dengan program Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), Pemerintah Provinsi Sumut diharapkan memiliki kebijakan prodaerah tertinggal.

"Selain bantuan dari Kementerian PPDT sebesar Rp 1 triliun pada 2007, ratusan miliar dana dari APBD Sumut terserap untuk pembangunan daerah tertinggal, seperti untuk perbaikan infrastruktur, pengadaan listrik tenaga surya, bantuan bibit tanaman, dan program agropolitan," kata Nainggolan. (fro)

Sumber: www.kompas.com, Kamis, 31 Agustus 2006

Bukan Peluru Berdarah

Oleh: SUKARDI RINAKIT *

Sejak pidato Presiden Yudhoyono, 17 Agustus lalu, hingga hari ini, mengalir deras SMS, "Mari kita nikmati tumpeng kemerdekaan: nasi beras Thailand, tempe kedelai AS, abon Ausie, buah pisang Brasil, bawang putih China, dan garam India. Kita hanya punya besek bambu, Bung!"

Dengan beragam variasi, SMS seperti itu mengalir ibarat air bah, menghantam gedung perkantoran, perumahan mewah, berbelok ke segala arah, termasuk kampung kumuh. Itu semua merupakan ekspresi yang ingin mengatakan, sampai hari ini sebenarnya kita belum merdeka. Bangku pendidikan masih mahal bagi rakyat, biaya kesehatan tidak terjangkau, pengangguran tinggi, kemiskinan membelit dan pertahanan negara pun rapuh. Indonesia ibarat sawah luas yang puso.

Karena itu, saat Presiden menyebutkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran menurun, kritik pun tak terbendung. Penggunaan data survei Februari 2005 dan kabar adanya intervensi staf ahli menteri terhadap Badan Pusat Statistik agar menahan data terbaru memperluas jumlah pengkritik.

Akibatnya, sulit dihindarkan, kewibawaan pemerintah kian merosot di mata publik. Perbaikan yang terjadi di bidang keamanan dan penegakan hukum, seperti sia-sia.

"Pinter-bener-banter"

Harus disadari, kini dukungan rakyat kepada pemerintah bukan dukungan politik, tetapi sekadar harapan. Karena itu, jika pemerintah gagal memenuhi harapan itu, rakyat akan menjauhi spektrum pemerintah. Karena itu, Presiden Yudhoyono sebaiknya mengemukakan apa adanya capaian dan kegagalan. Menutupi suatu fakta hanya akan memperlemah kepercayaan dan menggembosi optimisme rakyat.

Untuk posisi saat ini, sejujurnya, keadaan Presiden menjadi lebih sulit ketimbang sebelumnya. Penggunaan data kemiskinan dan pengangguran yang tidak semestinya telah mengikis citra kepemimpinannya. Bersamaan dengan itu, tekanan partai politik menjadi kian intens.

Terlepas dari kepentingan subyektifnya, banyak partai menuntut reshuffle kabinet. Ada beberapa menteri yang mereka nilai tidak perform. Sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri disebut-sebut akan diganti.

Namun, kewenangan pergantian menteri sepenuhnya ada di tangan presiden. Semua tergantung keberanian dan kalkulasi politik presiden. Harus jujur diakui, dalam hal pinter (pandai) dan bener (jujur), tidak ada satu pun rakyat yang meragukan Presiden Yudhoyono. Namun, dalam hal banter (cepat dan berani), vivere pericoloso, berani nyerempet-nyerempet bahaya, sejauh ini karakter itu belum kelihatan.

Padahal, sikap kepemimpinan terpenting yang kini dituntut adalah banter (cepat dan berani). Sejauh ini, ada kesan, Presiden Yudhoyono terlalu berhati-hati dalam segala hal. Tanpa keputusan cepat dan berani, sulit membangkitkan optimisme publik yang sudah merosot sejak krisis ekonomi menghantam Indonesia. Itulah tantangan utama Presiden, yaitu keluar dari kerangkeng perasaan aman.

Surat suara damai
Untuk mendorong Presiden keluar dari kerangkeng perasaan aman dan menjadi sosok yang berkarakter pinter-bener-banter, maka kritik terhadap Presiden dan pemerintah diperlukan. Tanpa kritik, terkesan tidak ada laju demokrasi di republik. Tanpa kritik, Presiden akan dicurigai sedang melakukan akumulasi kekuasaan untuk mengetuk pintu otoriterianisme. Tanpa kritik, tidak ada katalisator optimisme. Dengan demikian, kritik adalah surat suara damai, dia bukan peluru berdarah.

Mencermati kebijakan Presiden sekitar dua tahun ini, ada kesan, pemerintah ingin menyentuh semuanya, tetapi sedikit-sedikit. Argumen bahwa semua persoalan harus diselesaikan perlahan-lahan adalah benar sejauh yang terjadi adalah biasa-biasa saja. Tetapi jika masalah itu bersifat serius, maka hanya dengan tindakan cepat dan berani (banter) masalah itu bisa diatasi, bahkan dibalik keadaannya.

Menyimak arah pergerakan Indonesia saat ini, rasanya kurang bijaksana jika masalah yang membelit bangsa saat ini masih dianggap biasa-biasa. Sulit ditutupi, kita mengalami beberapa kemunduran. Bahkan Kwik Kian Gie mengatakan, kita sedang mengalami kemunduran dalam segala bidang (malaise). Bung Karno menyebutnya zaman "meleset".

Harus diakui, kondisi kita masih sulit. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Demikian juga dengan masalah kesehatan dan pendidikan masyarakat yang belum terjamin dengan baik. Belum lagi jika masalah birokrasi, korupsi, alat pertahanan negara dan lain-lain ikut diperhitungkan. Pendeknya, kita masih dalam kondisi sulit.

Karena itu, sudah waktunya Presiden keluar dari kerangkeng perasaan aman. Demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup bangsa, bukan peluru berdarah yang ada, tetapi surat suara damai. Pinter-bener-banter.

*) SUKARDI RINAKIT adalah Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate: Sekjen Pernasindo

Sumber: www.kompas.com, Kamis, 31 Agustus 2006

ICW: Bantahan BRR Hanya Kosmetika "Public Relations"

[JAKARTA] Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bantahan yang disampaikan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) atas tudingan adanya sejumlah penyimpangan dalam proyek BRR di Aceh dan Nias, hanya berupa kosmetika public relations (PR), terutama dalam penyimpangan proyek pengadaan buku.

"Sebab bantahan itu tidak menjawab persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Dua poin penting dalam temuan kami yang seharusnya dijawab adalah prosedur pengadaan buku yang salah karena tidak dilakukan tender terbuka dan adanya mark up (penggelembungan harga) buku," ujar peneliti ICW, Firdaus Ilyas, kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (29/8).

Dia menanggapi bantahan BRR atas tudingan ICW yang disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris BRR, Teuku Kamaruzzaman dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (28/8).

Kamaruzzaman mengatakan, tudingan BRR membelanjakan hingga Rp 3,2 miliar untuk pencetakan buku tidak tepat. Sebab berdasarkan penelusuran BRR, dana sebesar itu tidak hanya untuk pencetakan buku tetapi penerbitan brosur dan leaflet, pencetakan laporan, materi presentasi, penyelenggaraan sejumlah acara dengan negara-negara donor, dan penyediaan peralatan komputer untuk penyusunan buku.

Namun BRR mengakui karena waktu yang mendesak, ada beberapa item pekerjaan yang mengalami kekeliruan administrasi dan prosedur. "Ada tendensi menggeneralisasi berbagai kategori kegiatan publikasi, even, penyediaan prasarana kerja dan penunjangnya ini dalam satu terminologi yakni kegiatan pencetakan buku. Sehingga mengaburkan kebenaran informasinya," ujar Kamaruzzaman.

Menurut Firdaus, bantahan itu tidak menjawab tudingan ICW. BRR tidak bisa menjelaskan mengapa buku berjudul "Meletakkan Pondasi Membangun Harapan" yang dicetak PT Wahana Multiguna Mandiri (PT WMM) sebanyak 500 eksemplar dengan nilai kontrak Rp 264 juta atau setara Rp 528.000 per buku.

Kemudian PT WMM juga mencetak buku "Membangun Tanah Harapan" dengan nilai kontrak Rp 376,2 juta atau sama dengan Rp 627.000/buku. "Padahal buku seperti itu ongkos cetak hanya Rp 120.000. Jadi terlalu mahal jika harganya di atas Rp 500 ribu, bahkan hingga Rp 600 ribu," ujar Firdaus. Dia mencontohkan untuk spesifikasi buku yang sama yang dicetak untuk BRR ukuran 20 x 24,5 cm, kertas HVS 85 gr, 300 halaman, full color, cover Ivory 230 gr ongkos cetak normalnya hanya Rp 120.000/buku untuk oplah 500 buku. Jika oplah cetak menjadi 1000 buku, maka harga cetak turun menjadi Rp 70.000/buku.

Lebih Besar

Dengan kalkulasi harga standar percetakan untuk 500 buku yaitu Rp 120.000, maka dari lima paket pekerjaan pencetakan buku terjadi selisih harga sebesar Rp 1,01 miliar. Kerugian keuangan negara akan lebih besar lagi mengingat setidaknya ada 15 kontrak yang berkaitan dengan pencetakan buku di BRR.

"Kalau dikatakan pekerjaan itu untuk brosur dan leaflet juga, memangnya berapa nilai brosur dan leaflet. Sama sekali tidak ada penjelasan ke masyarakat," kata Firdaus.

Lucunya, tambah dia, BRR beralasan, dana itu bukan untuk pencetakan buku saja, melainkan untuk pengadaan komputer guna penyusunan buku setahun tsunami."Terlihat sekali mereka ingin berkilah," ujar dia.

Sebab, kontrak untuk pengadaan komputer antara BRR dan CV Fortuna Basindo dilakukan 23 Juni 2006 melalui Surat Perintah Kerja Nomor SPK-97/PPK-JKT/ VI/2006 dengan nilai kontrak Rp 289,9 juta.

Padahal, kata Firdaus, pekerjaan pencetakan buku setahun tsunami sudah selesai awal 2006. "Pengadaan komputer jelas mengada-ada. Sebab untuk apa pengadaan komputer guna penyusunan buku sementara bukunya sudah selesai dikerjakan empat bulan sebelumnya," kata dia.

Lagipula, bukankah pengadaan peralatan merupakan tanggung percetakan. Indikasi seperti ini juga terjadi untuk PT Theta Ekatama Usaha, dalam pekerjaan Belanja barang non operasional pembuatan buku satu tahun tsuna- mi tanggal 9 Januari 2006 senilai Rp 48,95 juta. [Y-4]

Sumber: www.suarapembaruan.com, Last modified: 28/8/06

Rekonstruksi dan Rehabilitasi [Kepulauan] Nias Tahun 2006 Butuh Rp 1,1 T

Medan - Rekonstruksi dan rehabilitasi di Kepulauan Nias, Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2006 diperkirakan menelan dana hingga Rp 1,105 triliun.

"Diperkirakan untuk tahun ini dana yang akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu cukup besar yakni Rp 1.105.421.000.000," ujar Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut Eddy Syofian di kantornya, Jalan Mohammad Said, Medan, Kamis (24/8/2006).

Rincian penggunaan dana itu adalah pembangunan perumahan (Rp 528,06 miliar), pembangunan infrastruktur (Rp 297,11 miliar), pembangunan yang bersifat kelembagaan, pendidikan dan kesehatan (Rp 202,96 triliun), pembangunan di sektor agama, sosial dan budaya (Rp 34,862 miliar) dan pendanaan sekretariat (Rp 6,26 miliar).

Sedangkan total rencana pendanaan pembangunan Kepulauan Nias hingga tahun 2009 mendatang, lanjut Eddy, diperkirakan terdiri dari Rp 4,51 triliun melalui APBN Moratorium Hibah Luar Negeri (On Budget) serta Rp 1,45 triliun melalui Bantuan Luar Negeri (Off Budget).

"Alokasi per tahunnya yaitu tahun 2005 terdiri dari Rp 410 miliar (on budget) dan Rp 1,45 triliun dari off budget. Tahun 2006 sebesar Rp 1,105 triliun, rencana tahun 2007 sebesar Rp 1,4 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 1,1 triliun dan tahun 2009 sebesar Rp 500 miliar," ujar Eddy.

Dikatakan, khusus pembangunan kembali di bidang perumahan dan penanganan pengungsi, dari jumlah 4.032 KK pengungsi yang dulu tinggal di tenda, kini jumlahnya menurun drastis dan hanya tersisa sebanyak 298 KK. Mereka ini tidak memiliki lahan dan sedang dalam proses pemindahan ke temporary shelter hingga akhir Agustus ini.

"Hingga saat ini sudah terbangun sekitar 2.317 unit rumah yang terdiri dari 1.403 unit dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), serta 914 unit oleh 14 Non Government Organisation (NGO). Kini juga dipersiapkan pembangunan sebany6ak 7.000 unit rumah baru yang diperkirakan selesai selama tahun 2006," urai Eddy.

Disebutkan Eddy, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Nias tersebut juga menghadapi beberapa kendala di antaranya penanganan pengungsi, di mana dalam penyiapan lahan untuk penampungan pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda sangat terbatas. Demikian pula soal unit temporary shelter untuk penampungan sementara pengungsi, juga terbatas.

"Belum lagi soal kesiapan masyarakat di lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih kurang, serta terbatasnya transportasi ke Kepulauan Nias dalam mengangkut bahan-bahan material seperti pengangkutan feri dari dan ke Kepulauan Nias," kata Eddy.

Sementara itu, menyangkut penanganan 6 kabupaten/kota lainnya yang juga terkena dampak tsunami dan gempa bumi seperti Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Samosir dan Sibolga, menurut Eddy, sedang diupayakan untuk diusulkan pendanaannya ke pusat.

Pemerintah Provinsi Sumut berkoordinasi dengan pemerintah pusat/departemen terkait tengah menyusun rencana aksi yang diharapkan dapat dilaksanakan mulai tahun 2007 mendatang. (qom)

http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2006/

bulan/08/tgl/24/time/171412/idnews/661447/idkanal/4

ICW Temukan Penyimpangan Pengadaan Buku BRR Aceh-Nias

[JAKARTA] Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah penyimpangan dalam pengadaan buku Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang merugikan negara miliaran rupiah. Indikasi penyimpangan itu dalam bentuk pelanggaran prosedur, juga adanya kemahalan harga yang merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain atau korporasi.

"Mekanisme penunjukan rekanan tidak melalui proses tender terbuka, tetapi melalui mekanisme penunjukan langsung. Sehingga telah menyalahi prosedur pengadaan barang atau jasa yang disyaratkan dalam Keppres 80 Tahun 2003," ujar peneliti dari ICW, Firdaus Ilyas kepada Pembaruan di Jakarta, Rabu (23/8).

Harga pekerjaan pencetakan sangat kemahalan ketimbang harga normal yang berlaku untuk spesifikasi buku yang sama. ICW sudah melaporkan kasus tersebut ke Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). "Kami harapkan kasus ini diusut tuntas, mengingat BRR merupakan badan yang sangat besar dan indikasi penyimpangan yang kuat," katanya.

Dijelaskan, BRR telah melakukan serangkaian kerja sama dengan pihak lain dalam pekerjaan pencetakan buku, baik itu dalam rangka enam bulan BRR, setahun tsunami, maupun setahun BRR. Hasil investigasi ICW menunjukkan hingga Juni 2006, BRR mengeluarkan 15 surat kerja sama (SPK) yang melibatkan sembilan perusahaan dengan total nilai kontrak Rp 3,28 miliar untuk pekerjaan pencetakan buku saja.

Setelah enam bulan masa rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu Oktober 2005, BRR melakukan serangkaian kerja sama dengan pihak lain untuk pekerjaan pencetakan buku yang berisi "Laporan Kegiatan Enam Bulan BRR NAD dan Nias". Pekerjaan pencetakan buku itu melibatkan dua perusahaan yaitu PT Panca Karsa Putera Jaya dengan nilai kontrak Rp 351,9 juta.

Kemudian PT Wahana Multiguna Mandiri dengan tiga kontrak yakni pencetakan 500 buku Meletakkan Pondasi Membangun Harapan senilai Rp 264 juta. Lalu judul yang sama dengan bahasa Inggris senilai Rp 211,2 juta. Kemudian judul yang sama tahap II senilai Rp 264 juta.

Selain itu ada juga kerja sama pencetakan setahun tsunami yang melibatkan empat perusahaan yakni CV Fortuna Basindo, PT PP Mardi Mulyo, PT Theta Ekatama Usaha, dan PT Xerography Indonesia yang mendapatkan dua kontrak. Kemudian pencetakan buku setahun BRR yang melibatkan lima perusahaan.

Firdaus mengindikasikan adanya kemahalan harga. Dicontohkan, PT Wahana Multiguna Mandiri mencetak 500 buku Meletakkan Fondasi Membangun Harapan dengan nilai kontrak Rp 264 juta atau setara Rp 528 ribu per eksemplar. PT Patriot Pembaharuan Jaya yang mencetak 600 eksemplar buku Membangun Tanah Harapan versi Bahasa Inggris dengan nilai kontrak Rp 379,5 juta atau sa- ma dengan Rp 632.500 per eksemplar.

"Jika dilihat dari segi harga, untuk jenis dan spesifikasi buku yang sama nilai kontrak pengadaannya masih sangat mahal," ujar dia. [Y-4]

Sumber: www.suarapembaruan.com, Kamis, 24 Agustus 2006

--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 24/8/06

Pemekaran Tapanuli SDM dan SDA Masih Sangat Minim

Medan, (Kompas) -

Pembentukan Provinsi Tapanuli masih dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya terkait aspek sosial budaya. Jika tidak diselesaikan terlebih dahulu, dikhawatirkan masalah ini hanya akan memunculkan masalah baru yang tentu penyelesaiannya akan lebih rumit.

"Sudahkah kepercayaan politik dan keterlibatan rakyat dibangun dan diwacanakan? Apakah cukup membentuk sebuah provinsi hanya berdasarkan garis kultural saja?" kata sosiolog Hotman Siahaan, Sabtu (19/8), pada "Seminar Pembentukan Provinsi Tapanuli: Dari dan untuk Siapa" di Medan.

Menurut Hotman, pembentukan Provinsi Tapanuli paling tidak harus memerhatikan faktor perseteruan budaya di antara subkultur Batak yang belum selesai. "Menurut saya, tidak bisa sebuah provinsi dibentuk hanya ditentukan oleh eks keresidenan yang dibentuk Belanda," katanya.

Antropolog Universitas Negeri Medan, Usman Pelly, meragukan pembentukan provinsi baru itu akan makin memakmurkan daerah tersebut. Orang Tapanuli sudah merantau ke Sumatera timur (Medan dan sekitarnya) sejak lama. Ketika berhasil, orang Tapanuli enggan kembali ke daerahnya sendiri.

"Tidak ada jaminan, setelah adanya pemekaran wilayah, orang Tapanuli yang sukses di perantauan kembali ke daerahnya," kata Usman. Menurut dia, tidak ada kewajiban adat bagi orang Tapanuli membawa pulang harta kekayaan mereka ke kampung halaman. Belum lagi ada persoalan budaya yang perlu dicairkan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara sebelum rencana pemekaran direalisasikan.

Menurut dia, antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara mempunyai corak budaya yang berbeda. Hal itu dimulai sejak agama samawi Islam dan Kristen masuk ke daerah tersebut. "Kabupaten di Tapanuli Selatan menyatakan tidak setuju (pemekaran provinsi) tanpa mengemukakan alasan yang rinci," tutur Usman.

Ahli linguistik Robert Sibarani mengatakan, pembentukan daerah di sepanjang pesisir barat Sumatera Utara punya potensi budaya dan alam yang cukup. "Nama Tapanuli sebagai aspek geografis dan Batak sebagai aspek etnisitas telah lama dikenal di republik ini," kata Robert.

Menurut dia, dari sisi historis, di kawasan barat Sumatera Utara pernah ada daerah yang bernama Tapanuli. Robert menuturkan, Tapanuli memiliki rumpun bahasa dan aksara Batak. Sejumlah kekayaan bahasa dan karya tulis itu tersebar di banyak museum.

Pada akhir penyampaiannya, Robert mengatakan, daerah di Tapanuli mempunyai potensi wisata yang bisa dikembangkan menjadi wisata budaya dan ekowisata dengan Danau Toba sebagai maskotnya. (NDY)

Sumber: Kompas Online, Selasa, 22 Agustus 2006

Kapal Kargo Rezeki Bersama Karam di Perairan Pulau Pini Nisel

Sibolga, (Analisa)

KM Kargo Rezeki Bersama GT 102 dengan nomor 254/PPi yang mengalami kebocoran pada buritan dan lambung, akibatnya kapal karam di sekitar perairan Pulau Pini Nias Selatan (Nisel).

Kapal yang dinahkodai Suratman itu, memuat barang berupa pasir batu(sirtu) dengan menggunakan karung seberat 193 ton yang akan dibawanya ke Pulau Telo Nisel, bersama 11 orang Anak Buah Kapal (ABK) dan diduga membawa penumpang ilegal sebanyak 7 orang.

Hal ini dikatakan Kaadpel Sibolga Friet Agamsyah melalui Kasat Kamtibpel Nurpii kepada Analisa di ruangan kerjanya, Selasa (8/8).

Ia mengatakan, kapal berangkat dari pelabuhan Sibolga, Minggu (6/8) lalu dan mengalami kebocoran, Senin (7/8) pukul 16.00 WIB, hingga mengalami karam sekitar pukul 18.15 WIB dengan posisi 0014. 300 LU dan 9815. 400 BT kedalaman laut sekitar 120 meter.

"Masalah ditemukannya penumpang pada saat pengevakuasian, pihak Adpel Sibolga pada saat kapal hendak berangkat sudah mengeceknya, hingga ke ruang mesin, namun tidak menemukan penumpang lain, dari data kami hanya terdaftar 12 awak kapal," terangnya.

Di tengah lautan, kapal yang mengalami kebocoran itu juga disertai badai dengan gelombang air sekitar 3 meter, sementara cuaca dalam keadaan kabut.

Sementara itu, Palaksa Lanal Sibolga Mayor (P) Denny Bayu kepada Analisa mengatakan, pihaknya ketika melakukan evakuasi kapal juga dibantu pihak Kakan Pel Pulau Telo Nisel serta KM Citra Indah, KM Kabut Jaya, KM Bone yang berasal dari Pulau Telo.

"Pada proses pengevakuasian korban, kami menyelamatkan 10 orang ABK dan nahkodanya serta 7 orang penumpang kapal yang diduga keberadaannya ilegal,"ungkap Denny.

Namun, dari penuturan awak kapal yang diselamatkan masih ada 2 orang ABK yang belum ditemukan, di antaranya Idham sebagai mualim dan Herman Sisman sebagai oilman mesin kapal. Dalam hal ini, pihaknya masih melakukan pengevakuasian korban.

Awak kapal yang diselamatkan di antaranya, Suratman (nahkoda), Falalihi Gowasa, Yogi Syahputra, Izhar, Irwanto, Irwan Syahputra, Aswat Panjaitan, Ishak, Elhan, Sakban (ABK) dan penumpang yang diselamatkan Amhil MH, Fujiano Polem, Riko, Iro Imantan, Rugisi, Yulina, Verianus Duha.

Sementara pihak Ekspedisi keberangkatan kapal Samudra Nauli di Jalan Horas Sibolga yang ditemui Analisa, terkesan menutupi peristiwa tenggelamnya kapal itu dan pihaknya tidak mempertanggungjawabkan atas ada penumpang kapal yang berstatus ilegal itu. (yan)

Sumber: Analisa Online, 10 Agustus 2006

Kesehatan: Tenaga Medis di Pedalaman Nias Minim

Medan (Kompas): - Tenaga kesehatan dan dokter di pedalaman Nias amat minim. Mereka hanya satu atau dua kali datang lalu tidak kembali lagi.

Menurut Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Perwakilan Nias, William Sabandar, Minggu (6/8), dokter hanya singgah sebentar ke pedalaman lalu kembali ke kota.

Kebanyakan petugas kesehatan, kata dia, bahkan kepala puskesmas atau puskesmas pembantu di pedalaman Nias, hanya lulusan sekolah perawat kesehatan. Mereka bertugas di tingkat kecamatan meliputi lebih dari lima desa yang kondisi jalannya amat buruk.

Di Kecamatan Lölömatua, dataran tertinggi di Nias, jalan yang sangat rusak banyak sehingga belum bisa dilalui kendaraan. Juga di pulau kecil di mana hanya ada puskesmas induk di Pulau Tello.

Para kepala puskesmas sudah bertugas puluhan tahun tanpa pengganti atau pembantu. Bidan desa jarang ditemukan. Menurut Kepala Puskesmas Lölömatua Sabarudin Halawa, nama-nama dokter di puskesmas hanya papan nama.

Kini BRR Perwakilan Nias menyediakan beasiswa bagi siswa kedokteran dan tenaga kesehatan di Nias. Beasiswa senilai Rp 10 miliar diberikan kepada 20 orang untuk pendidikan dokter, 20 orang untuk master kesehatan, dan 10 untuk pendidikan spesialis di UGM. Para penerima beasiswa akan terikat dinas selama 20 tahun di Nias. (FRO)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/07/daerah/2862545.htm

Lahewa Mulai Normal Kebutuhan Pokok Mudah Didapat dengan Harga Normal

Gunungsitoli (Kompas)

Salah satu daerah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana tsunami dan gempa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, berangsur normal. Daerah ini terhitung terlambat ditangani karena sulit dijangkau dan terisolasi lebih dari satu bulan pascagempa.

Seperti pada Rabu (2/8), pusat Kecamatan Lahewa terlihat ramai dengan aktivitas jual beli oleh masyarakat. Meskipun bangunan yang digunakan belum sepenuhnya selesai diperbaiki, kegiatan warga tidak terganggu. Mereka mendirikan bangunan dari kayu dan ditutup terpal untuk menggelar dagangan.

"Sekarang keadaan sudah jauh lebih baik, walaupun belum seperti dulu sebelum gempa," kata Yose'aro Waruwu, yang sedang singgah di kedai makan. Listrik pun sudah lancar mengalir, begitu juga suplai air bersih.

Lahewa terletak sekitar 90 kilometer arah barat laut Gunungsitoli, di ujung utara Pulau Nias dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Sebagian besar jalan menuju Lahewa rusak sehingga perjalanan harus ditempuh dalam waktu sekitar tiga jam. Lahewa merupakan kota kedua terparah setelah Gunungsitoli setelah terkena tsunami pada Desember 2004 sekaligus gempa pada Maret 2005.

"Sekarang keadaan berangsur normal. Bahkan, komunikasi menggunakan telepon seluler sudah lancar, jalan-jalan sudah bisa dilalui, dan kegiatan perekonomian berjalan lancar," kata Markus, pemilik pabrik pengolahan kopra.

Pasokan kelapa dari masyarakat terus masuk setiap hari, sehingga warga Lahewa yang memiliki mata pencaharian sebagai petani kelapa sudah mampu kembali berproduksi.
Meskipun permukaan tanah dan karang di sekitar pelabuhan Lahewa naik dan pantai mengalami pendangkalan akibat gempa dan tsunami, kegiatan nelayan tetap berlangsung. Aktivitas jual beli ikan di tempat penampungan ikan tetap berjalan, kendati terlihat agak sepi.

Kegiatan pembangunan kembali dan perbaikan bangunan terlihat dimana-mana. Sebagian besar bangunan beton hancur dan bekasnya masih teronggok di berbagai tempat. Rumah sementara dari kayu dan rangka besi sudah banyak berdiri dan sebagian ditempati warga.

Kebutuhan pokok seperti beras dan minyak tanah mudah didapatkan dengan harga normal. Beras 30 kilogram bisa didapat seharga Rp 145.000 atau sekitar Rp 4.800 per kilogram, sedangkan minyak tanah bisa diperoleh seharga Rp 2.000 per liter.

"Yang paling mendesak dan belum sepenuhnya terpenuhi adalah perbaikan bangunan. Hampir semuanya rusak berat dan hancur," kata Sekretaris Kecamatan Lahewa Adieli Zendrato. Bahan-bahan bangunan seperti kayu dan batu masih sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan perbaikan.

Kekurangan bahan baku itu akibat kurang lancarnya pengangkutan ke Lahewa. Kondisi jalan yang rusak, sempit, dan naik turun menyulitkan akses kendaraan besar untuk mengangkut bahan bangunan.

Kendala itu juga mengakibatkan sejumlah sekolah belum diperbaiki. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di tenda atau tempat seadanya. Beberapa bangunan sekolah sudah selesai didirikan dan siap ditempati. (FRO)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/04/sumbagut/2857551.htm, Jumat, 04 Agustus 2006

Nias Dan Nisel Siap Sukseskan Sosialisasi Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan menyatakan siap mendukung dan turut menyukseskan program sosialisasi pembentukan Propinsi Tapanuli sebagai wujud pemekaran daerah Sumatera Utara, karena Pulau Nias—yang dulunya satu kabupaten (Nias) merupakan salah satu dari 7 (tujuh) daerah kabupaten/kota dalam wilayah pemerintahan Keresidenan Tapanuli.

Bupati Nias Binahati B Baeha SH dan Ketua DPRD Nias Selatan Dr Hadirat Manao SH SSos, secara terpisah melalui pesawat telepon selulernya kepada SIB, menyatakan pihaknya menerima kunjungan tim sosialisasi pemekaran oleh Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T) yang akan melakukan sosialisasi dan sekaligus memenuhi aspirasi masyarakat daerah di kawasan atau jaringan ‘eks’ Keresidenan Tapanuli sendiri.

“Kami (Nias) siap...! Silahkan (datang) panitia pemrakarsa Propinsi Tapanuli...,” ungkap Binahati B Baeha dan Hadirat Manao dengan singkat tapi pasti, Sabtu (29/7) siang.

Penegasan itu kembali dicetuskan Binahati ketika ditemui SIB di Hotel Grand Angkasa ketika menerima surat untuk Bupati Nias dan Ketua DPRD Nias dari P4T melalui utusan panitia, setibanya dari Jakarta. Bupati Nias, sebelumnya bersama Wakil Bupati Temazaro Harefa sejak pekan lalu melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah, sambil menyerahkan bantuan yang terkumpul dari segenap warga Nias kepada para korban bencana tsunami Pangandaran (selatan Jawa) sebesar Rp 265 juta.

Penegasan serupa juga dicetuskan Ketua DPRD Nias Selatan Hadirat Manao melalui pesawat HP-nya kepada SIB setelah kontak/bicara dengan Sekretaris Panitia P4T Dr Ir Hasudungan Butar-butar MSi dan Wakil Ketua P4T Ir GM Chandra Panggabean, ketika berlangsung rapat kecil P4T di Restoran Garuda Pattimura Medan. Rapat kecil itu juga dihadiri salah satu penasehat Lundu Panjaitan SH, Ketua Manaor Silitonga, anggota DPRD Sumut asal Dapem Nias/Nisel Amaano Fau dan Bambowo Bulolo. Rapat kecil itu khusus membahas agenda kunjungan sosialisasi program dan safari dukungan pembentukan Propinsi Tapanuli ke Nias dan Nias Selatan dalam waktu dekat ini.

“Selain memenuhi aspirasi agar panitia turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi, kunjungan kerja Tim P4T ke Nias dan Nisel ini juga merupakan tindaklanjut acara serupa ke Kabupaten Samosir dan Humbang Hasundutan belum lama ini,” ujar Hasudungan Butar-butar sembari menunjukkan pesan resmi melalui SMS dari Ketua DPRD Nias Selatan soal kesiapan menerima kunjungan sosialisasi panitia ke daerah tersebut.

Sebelumnya, ketika beraudiensi kepada Pemimpin Umum/Pemred Harian SIB DR GM Panggabean selaku Ketua Dewan Penasehat P4T, Bupati Nias Binahati B Baeha bersama wakilnya Temazaro Harefa, juga telah menyatakan daerah Kabupaten Nias sejak awal sebenarnya sudah mendukung upaya pemekaran daerah Propinsi Sumatera Utara untuk membentuk Propinsi Tapanuli dan siap bergabung dengan propinsi itu sesuai peta wilayah keresidenan yang dibentuk pemerintahan zaman Belanda.

Bahkan, Bupati Nias ketika itu menyatakan alasannya antara lain agar jangan ada satu kabupaten dijadikan sebagai kabupaten pelengkap, terlebih beberapa daerah eks keresidenan pada zaman Belanda ternyata sudah menjadi daerah propinsi. Itulah sebabnya, ujar Binahati ketika itu, perlu pemahaman (clearance) melalui sosialisasi dari pihak pemrakarsa agar turun ke daerah (Nias).

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DR GM Panggabean dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Nias saat itu, juga menambahkan adanya perkembangan gerakan dan peningkatan arus volume mendukung upaya perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli belakangan ini, bahkan berasal berbagai pihak luar Tapanuli, misalnya dari warga Simalungun, Asahan-Labuhan Batu, dsb.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Persatuan Pemuda & Remaja Batak Indonesia (Parabi) Holman Hutagaol SE dan Sekjen Wesly Nadapdap SE, juga menyatakan safari dukungan dan sosialisasi program pembentukan Propinsi Tapanuli juga perlu dilaksanakan oleh kalangan pemuda dan mahasiswa daerah ini, khususnya yang berasal atau peduli ‘Bona Pasogit Masa Depan’.

“Gerakan dukungan lanjut tampak sudah muncul dari jajaran mahasiswa (Unika St Thomas), Parpol—Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS) dll. Ini menunjukkan pembentukan Propinsi Tapanuli tak terbendung lagi,” ujar Holman Hutagaol dan Wesly Nadapdap, optimis. (A14/f)

Sumber: hariansib online, Selasa, 1 Agustus 2006

Bupati Humbahas, Bupati Nias Selatan, Bupati Nias Mendukung Pembentukan Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Ketua Umum Dewan Penasehat Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli DR GM Panggabean meminta Panitia dapat bekerja lebih keras untuk dapat mewujudkan terbentuknya segera Propinsi Tapanuli, memperhatikan di tengah-tengah masyarakat pada dewasa ini mulai timbul rasa kurang sabar dan desakan untuk terbentuknya Propinsi Tapanuli tersebut semakin menggebu-gebu. Seperti Gamki (Gerakan Angkatan Muda Kristen) Sumut telah menetapkan limit waktu, agar Propinsi Tapanuli dapat terealisasi akhir tahun ini juga.

Mahasiswa Universitas Katolik (Unika) St Thomas Medan juga sudah menyatakan mendukung, dan siap “action” apabila diperlukan. Pak GM mengharapkan, setelah Tim Gabungan untuk pembentukan Propinsi Tapanuli tersebut terbentuk baru-baru ini, yang diketuai Sekda Propinsi Sumatera Utara, diharapkan pekerjaan Panitia dapat berjalan lebih cepat dan bukan sebaliknya. Pak GM juga memberi informasi kepada Panitia, Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing telah menyatakan mendukung terbentuknya Propinsi Tapanuli, namun beliau mempertanyakan soal ibukotanya.

Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia SH MHum, juga sudah menyatakan mendukung, sedang Bupati Nias Binahati B Baeha SH sudah sejak awal menyatakan mendukung, maka Panitia sebenarnya tinggal “jemput bola”. Oleh karena itu Pak GM minta agar Panitia menetapkan jadwal, kapan dan siapa berangkat ke Humbahas, Nias, Nias Selatan, Dairi dan Pakpak Bharat.

Namun Pak GM melihat, akan lebih efisien sekiranya pihak Pempropsu berkenan mengundang Bupati/Walikota terkait ke Medan untuk membicarakannya. Hal itu dikemukakan kepada Panitia ketika datang berkunjung ke Kantor SIB, Sabtu (22/7) kemaren. Lebih rinci, Pak GM menjelaskan, waktu Wapres Jusuf Kalla meresmikan dimulainya pembangunan Bandara di Kuala Namu, baru-baru ini, semua Bupati dan Walikota hadir. Pak GM bertemu dengan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia SH MHum dan Bupati pada waktu itu dengan jelas mengatakan kepada Pak GM, beliau mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli dan siap rekomendasi dukungannya.

Ketika Presiden SBY datang ke Medan menghadiri suatu upacara di Gubernuran Medan beberapa hari yang lalu, meresmikan penyerahan rumah untuk korban tsunami di Madina dan mencanangkan pembangunan 5 proyek strategis di Sumut, juga semua Bupati dan Walikota hadir. Pada saat itulah Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing mengatakan kepada Pak Lundu Panjaitan SH dan Pak GM, bahwa beliau mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli namun menanyakan di mana nanti ibukotanya. Ketika itu Pak Lundu memberikan saran, agar Bupati dalam surat dukungannya dapat membuat saran dan usul ibukota yang diinginkannya untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kalau Bupati Nias Binahati B Baeha SH seperti diketahui sudah sejak awal menyatakan mendukung. Dalam pertemuan Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli dengan DR GM Panggabean Sabtu kemaren, hadir anggota tim penasehat Lundu Panjaitan SH, Ketua Umum Panitia Manaor Silitonga, Sanggam SH Bakara (Wakil Ketua), Ir Hasudungan Butar-butar (Sekretaris), HR Sitanggang (Wakil Ketua), Ir Saut MP Simbolon IP MBA (Wakil Ketua), Jumokkas Hutagaol (Wakil Ketua) dan Aliozisokhi Fau SPd (anggota DPRD Sumut).Dalam pertemuan itu kemudian diputuskan pembagian tim untuk mendatangi daerah yang belum memberikan rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli. Disepakati pula menurunkan tim untuk menjemput surat rekomendasi dukungan dari Bupati Humbahas yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Panitia Manaor Silitonga didampingi Ketua Sanggam SH Bakara dan Ir Hasudungan Butar-butar.

Tim ini akan berangkat dari Medan hari Minggu dan diharapkan Senin pagi (24/7) telah tiba di Kantor Bupati Humbahas.Keberangkatan ke Nias, akan disesuaikan dengan keberangkatan anggota-anggota DPRDSU asal pemilihan Nias yang akan kunker ke Nias dalam waktu dekat ini. Jadwal ke Dairi dan Pakpak Bharat juga akan ditetapkan sesegera mungkin. Perlu dikabarkan, Bupati Dairi DR Master Tumanggor juga menyatakan mendukung, namun meminta agar Panitia dapat turun ke Dairi untuk menjajagi pendapat masyarakat setempat. Dalam pertemuan dengan Pak GM Sabtu kemaren, anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Nias Aliozisokhi Fau SPd menegaskan elemen kemasyarakatan di Nias dan Nisel tetap mendukung dan siap bergabung ke Propinsi Tapanuli. Bahkan, 5 anggota DPRD Sumut asal Nias, termasuk dirinya menyatakan siap bergabung dalam Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli.

Selain berjuang dengan menyatukan dukungan dari elemen kemasyarakatan dan Pemkab/Pemko serta DPRD, Panitia juga tetap memperlengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk kelayakan penilaian.Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2½ jam, kelihatan semua pengurus Panitia tetap bersemangat dan telah dirumuskan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. (A2/R1/d)

Sumber: harian SIB Online, 24 Juli 2006

100 Kabupaten Masuk Kategori Rawan Pangan

Medan (Kompas):

Pemetaan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan bersama World Food Programme di 165 kabupaten di Indonesia menunjukkan, ada 100 kabupaten yang masuk kategori rawan pangan. Bahkan, 30 di antaranya masuk kategori sangat rawan pangan.

Badan Ketahanan Pangan membagi tiga daerah rawan pangan dalam skala prioritas. Prioritas pertama, kabupaten sangat rawan pangan (30). Prioritas kedua, kabupaten rawan pangan (30). Prioritas ketiga, daerah yang dianggap memiliki ketahanan pangan yang cukup (40).

Daerah yang masuk rawan pangan kebanyakan berada di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah Indonesia timur, seperti Nusa Tengggara Timur dan Papua.

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Kaman Nainggolan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara di Medan, Kamis (20/7), Badan Ketahanan Pangan tengah berupaya mengatasi masalah kerawanan pangan melalui program Aksi Desa Mandiri Pangan.

”Kemiskinan dan ketahanan pangan merupakan sebab dan dampak. Sebagian rumah tangga miskin berada di pedesaan dan menggantungkan sebagian besar kehidupannya dari kegiatan pertanian. Perwujudan ketahanan pangan nasional secara strategis harus dimulai dari wilayah terkecil, yakni pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian,” ujarnya.

Khusus untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), kata Kaman, ada satu daerah yang dikategorikan sangat rawan pangan, yakni Kabupaten Nias.

Kaman juga mengungkapkan, paradigma ketahanan pangan saat ini lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Kreativitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang dimilikinya sangat menentukan keberhasilan.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam merumuskan program ketahanan pangan di lapangan. Salah satunya, kata Kaman, program tidak lagi terfokus pada peningkatan komoditas seperti beras dan menahan laju alih fungsi pertanian, tetapi juga menjaga kualitas lahan dan air. (bil)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0607/21/daerah/2824329.htm, Jumat, 21 Juli 2006

Menilik Alam dan Budaya Eksotik Pulau Nias

JAKARTA (Investor Daily):

Ya’ahowu!! Ucapan salam ini langsung terdengar saat Anda mendarat di Bandar Udara Binaka, Gunung Sitoli, Nias.

Setiap hari, puluhan orang terlihat memadati Bandar Udara Binaka. Sejumlah turis asing pun tampak sibuk membenahi perlengkapan selancar mereka di sela aktivitas masyarakat lokal.

Pulau Nias yang berlokasi di sebelah barat Pulau Sumatera, sekitar 85 mil laut dari Kabupaten Tapanuli Tengah atau Kota Sibolga, menjadi surga selancar bagi para penggila surfing. Bagi penggemar ombak lautan dan peselancar, keindahan pantai Sorake dan Lagundri yang terletak di Kabupaten Nias Selatan (Nisel) menjadi tempat perburuan ketiga di dunia. Ombaknya yang lincah nan gesit, menjadi ciri khas pantai Sorake dan Lagundri. Para pelancong mancanegara telah lama menggandrungi kedua pantai itu. Meski letaknya terpencil, ternyata tidak memupuskan keinginan para peselancar professional. Mereka pun unjuk kebolehan sekaligus menguji ketangkasan di atas papan selancar.

Wilayah Pantai Sorake dan Lagundri masuk wilayah Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nisel. Meski tinggal di daerah wisata, kehidupan masyarakat setempat tidak seperti umumnya warga yang bermukim di pulau-pulau eksotik lainnya.

Dalam suatu diskusi panel bertajuk Aramba yang digelar oleh Public Information Centre (PIC) Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Perwakilan Nias di Omo Bale Museum Pusaka Nias, baru-baru ini, beberapa elemen masyarakat menyatakan, penduduk asli Nias adalah sokhi, yang berarti baik. Menurut sesepuh adat Nias, ami li moroi ba go juga sudah mendarah daging di masyarakat asli Nias. Dengan kata lain, ucapan atau sapaan lebih berharga bagi masyarakat asli Nias, ketimbang makanan yang paling enak.

Berdasarkan survei Kementerian Lingkungan Hidup pada 1987, masyarakat Nias setidaknya memiliki tujuh karaketristik khas. Ketujuh karakter itu antara lain, mereka masih percaya pada roh dan kekuatan gaib. Warga Nias lebih mengedepankan prestise daripada prestasi. Mereka sulit menerima hal baru sehingga hal-hal baru dianggap tabu. Penduduk Nias lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau solidaritas kekerabatan ketimbang kepentingan umum. Orang Nias lebih senang menerima daripada memberi. “Masyarakat Nias juga bude-bude atau kurang gemar berterus terang,” kata Melkhior Duha, ketua Badan Pemberdayaan dan Warisan Nias.

Melihat karakteristik tersebut, tak mengherankan jika situs megalitikum prasejarah masih tampak berdiri megah di Kecamatan Gomo. Situs itu diperkirakan telah berdiri lebih dari 3.000 tahun dan diyakini sebagai daerah awal mula penyebaran penduduk Pulau Nias. Perkampungan dengan rumah-rumah tradisional tampak masih utuh, asli, dan berdiri kokoh. Hal itu bisa dijumpai di Desa Bawomataluo dan Hilisimaetano. Tempat itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong.

Satu-satunya rumah adat paling besar di Nisel terdapat di Desa Bawomataluo. Di Omo Sebua yang memiliki ukuran luas 300 meter ini banyak terdapat benda-benda dan ornamen. Benda-benda itu antara lain genderang perang berukuran besar, alat-alat perang, kepala rusa dan monyet, ukiran-ukiran patung dan rahang babi. Yang pasti, setiap benda tersebut memiliki nilai sejarah dan telah berusia ratusan tahun. Omo Sebua yang diperkirakan berusia 160 tahun, telah dihuni oleh beberap generasi. Selain digunakan untuk pertemuan para Si Ulu (golongan bangsawan) dan Si Ila, rumah adat besar itu dipakai untuk yang meletakkan jenasah para bangsawan. Keunikan lainnya yang terdapat di Desa Bawomataluo adalah budaya tarian perang dan lompat batu.

Karena keunikan budayanya, pada 2004, World Monument Fund melalui hasil penelitian UNESCO, menetapkan Omo Hada (rumah adat) di Desa Hilinawalo Mazingo, sebagai salah satu dari 100 situs dunia yang harus dilestarikan, seperti halnya Candi Borobudur, Taman Sari di Yogyakarta, dan Tanah Lot di Bali.

Keunikan lainnya adalah adat istiadat masyarakat Nias yang harus mengonsumsi daging babi tatkala menggelar prosesi kelahiran, perkawinan, kematian ataupun mangowasa (membuat atau menobatkan gelar adat) balugu (gelar adat Nias tertinggi).

Sejak 1960-an, Kabupaten Nias yang beribukota di Gunungsitoli memang terkenal sebagai penghasil ternak babi yang sangat besar. Bahkan, hasil ternak mereka dapat dijumpai pula di Singapura. Berternak babi merupakan usaha yang sangat terkait dengan adat istiadat di Kabupaten Nias.

Usaha pertanian tanaman pangan juga merupakan mata pencarian pokok penduduk Nias. Hasil pertanian mereka antara lain produksi tanaman pangan, seperti padi, palawija, dan hortikultura. Sebagian atau seluruh hasil pertanian itu dijual atau untuk menunjang kehidupan dan menanggung risiko. Komoditas andalan Kabupaten Nias lainnya adalah nilam. Komoditas nilam sempat mengalami booming pada 1997 hingga pertengahan 2000. Saat itu, harga minyak nilam pernah mencapai Rp 1,2 juta per kilogram. Ketika itu, kesejahteraan petani nilam di Kabupaten Nias sangat tinggi.

Pulau Nias juga memiliki potensi ikan luar biasa, baik ikan untuk dikonsumsi maupun ikan hias. Terdiri atas 132 pulau besar dan kecil, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan menyimpan aneka ragam kekayaan sumber daya laut.

Terletak di sekitar garis khatulistiwa, rata-rata curah hujan di Kepulauan Nias cukup tinggi, yakni 260,00 mm per tahun. Akibat banyaknya curah hujan, kondisi alamnya pun sangat lembab dan basah. Musim hujan dan kemarau silih berganti dalam setahun.

Keadaan iklim di kepualuan Nias juga dipengaruhi oleh Samudera India. Suhu udara berkisar antara 17o / 32,6o dengan kelembaban sekitar 80 - 90% dan kecepatan angin antara 5-6 knot per jam. Musim badai laut biasanya berkisar September sampai November, tetapi kadang terjadi badai pada Agustus. Namun, cuaca bisa berubah secara mendadak.

Rekonstruksi Pascagempa

Pulau Nias merupakan daerah yang terletak di salah satu area aktivitas seismik terbesar di dunia. Menurut Dick Beetham, ahli geologi dan gempa bumi dari Selandia Baru yang saat ini bertugas di BRR dan UNDP Nias, sepanjang 100 kilometer di arah barat Nias tepatnya di dasar laut sepanjang Sumatera dan Jawa, merupakan batas lempeng tektonik. Daerah itu merupakan lempeng India-Australia yang tengah bersubduksi di bawah Sumatera dan Jawa dengan lokasi di tepian lempeng Eurasia. Rata-rata gerakan relatif dari dua lempeng tektonik tersebut adalah 60 mm per tahun.

Umumnya, lempeng-lempeng tersebut terkunci. Tekanannya bisa memunculkan suatu titik. Implikasinya, lempeng penghubung akan putus secara tiba-tiba dan menimbulkan gempa bumi dashyat.

Musibah bencana alam tsunami yang menimpa Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada 26 Desember 2004 dan gempa di Nias pada 28 Maret 2006, akibat bagian terdekat dari lempeng penghubung tiba-tiba putus atau lepas.

Bencana dashyat di Pulau Nias memberikan hikmah tersendiri bagi masyarakat Nias. Mereka menjadi terbuka bagi dunia internasional. Berbagai bantuan datang silih berganti dari negara-negara donor dan lembaga swadaya masyarakat LSM). Build back better pun dilakukan oleh BRR yang menetapkan anggaran Rp 10 triliun untuk pengembangan pulau Nias. “Kami ingin membangun Nias lebih baik,” kata William Sabandar, kepala kantor perwakilan BRR Nias.

Seiring dengan derap rekonstruksi Nias, BRR juga melaksanakan proyek jalan masuk ke Pantai Sorake dan Lagundri. Bersama dengan organisasi Yayasan Peduli Pantai Sorake (YPPS) dan SurfAid, tengah diusahakan pula pembersihan dan penanaman pohon mahoni serta cemara laut di sepanjang pantai dan jalan ke Sorake.

Untuk rehabilitasi rumah adat, khususnya di Kabupaten Nias dialokasikan bagi 50 unit rumah. Demikian juga di Nias Selatan (Nisel). Anggaran setiap unit rumah adat ditetapkan sebesar Rp 20 juta dengan total anggaran senilai Rp 2 miliar. Salah satu program rehabilitasi rumah adat yang berlokasi di Nisel, juga termasuk sebuah Omo Sebua di desa Bawamataluo yang sudah menjadi salah satu situs sejarah.

BRR juga akan merevitalisasi kebudayaan Nias yang sudah lama tidak dilaksanakan, yang disebut fondrako atau musyawarah adat baik di Nias maupun Nisel. Fondrako merupakan musyawarah adat Nias tertua yang menghasilkan beberapa ketentuan dan aturan menyangkut ketenteraman dan aspek kehidupan masyarakat.

Selain rencana pelaksanaan musyawarah adat fondrako, BRR akan merealisasikan satu program pembentukan pusat studi bahasa, seni, dan adat Nias. Pembentukan pusat studi ini diharapkan mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, seni, dan adat istiadat Nias.

Di bidang kesenian tradisional, BRR menyediakan beberapa perangkat alat musik tradisional seperti lagia, doli-doli, tutuhao, fondrabi, aramba (gong) sekaligus faritia. Aramba dan faritia merupakan alat musik yang digunakan pada upacara adat Nias. Demi melestarikan alat musik tradisional, BRR akan mengupayakan pembinaan terhadap pengrajin lokal. Saat ini, para pengrajin alat musik aramba dan faritia hanya menggunakan bahan baku lempengan besi dengan cara memukul. Dulu, mereka membuat aramba dan faritia dengan melebur besi dan mencetaknya dalam cetakan khusus.

Pelestarian situs budaya pun tak luput dari program BRR. Untuk pelestarian situs budaya, direncanakan lokasinya di Kecamatan Gomo dan Lolowau. Sektor pariwisata di Nias dan Nisel, juga masuk dalam total angaran proyek BRR pada 2006. Di Nias direncanakan pada tiga lokasi dan Nisel satu lokasi yang akan dikembangkan, yaitu pantai Lagundri dan pantai Sorake. Nah, sudah saatnya Anda menjelajahi keindahan Pulau Nias ! (yip)

Sumber: http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10420, Sabtu, 15 Juli 2006