[Desa Tertinggal] Semakin Banyak Di Sumut

Medan, Kompas - Jumlah desa tertinggal di Sumatera Utara terus bertambah. Dibandingkan dengan tahun 2005, desa tertinggal yang diinventarisasi pada tahun 2006 bertambah 27 desa, menjadi 2.749 desa tertinggal.

Sebanyak 818 desa di antaranya tersebar di enam kabupaten tertinggal di Sumatera Utara (Sumut), yaitu Kabupaten Dairi (95 desa), Nias Selatan (206), Tapanuli Tengah (68), Pakpak Bharat (42), Nias (313), dan Samosir (94). Sisanya, 1.931 desa tertinggal, terdapat di kabupaten lain yang tak termasuk kabupaten tertinggal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut RE Nainggolan mengatakan, kemungkinan pertambahan itu disebabkan pemekaran daerah di setiap kabupaten. "Kami tidak melakukan inventarisasi lengkap pada tahun 2005, tapi diperkirakan penambahan sebanyak 27 desa pada tahun 2006 karena pemekaran desa atau kecamatan," katanya di Medan, Rabu (30/8).

Banyak kabupaten di Sumut yang menambah jumlah desa atau kecamatan di wilayahnya. Jarak antardesa di satu kecamatan, terutama di pedalaman, sangat jauh sehingga dipecah menjadi beberapa desa baru. Di Kabupaten Nias, misalnya, yang semula terdiri atas 14 kecamatan dimekarkan menjadi 33 kecamatan. Pemekaran desa di Kabupaten Serdang Bedagai dari 52 desa menjadi 62 desa, dan Medan dari 23 desa menjadi 38 desa.

Saat dilakukan inventarisasi pada tahun 2006, jumlah desa tertinggal jadi semakin banyak. Penyebabnya, kondisi desa pemekaran tidak jauh berbeda dengan desa induk. "Masalah utama adalah buruknya infrastruktur, seperti jalan yang menghubungkan desa dengan pusat pemerintahan, kurangnya sarana air bersih, jaringan listrik dan komunikasi, serta tingkat perekonomian rendah," ujar Nainggolan.

Sejalan dengan program Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), Pemerintah Provinsi Sumut diharapkan memiliki kebijakan prodaerah tertinggal.

"Selain bantuan dari Kementerian PPDT sebesar Rp 1 triliun pada 2007, ratusan miliar dana dari APBD Sumut terserap untuk pembangunan daerah tertinggal, seperti untuk perbaikan infrastruktur, pengadaan listrik tenaga surya, bantuan bibit tanaman, dan program agropolitan," kata Nainggolan. (fro)

Sumber: www.kompas.com, Kamis, 31 Agustus 2006

Bukan Peluru Berdarah

Oleh: SUKARDI RINAKIT *

Sejak pidato Presiden Yudhoyono, 17 Agustus lalu, hingga hari ini, mengalir deras SMS, "Mari kita nikmati tumpeng kemerdekaan: nasi beras Thailand, tempe kedelai AS, abon Ausie, buah pisang Brasil, bawang putih China, dan garam India. Kita hanya punya besek bambu, Bung!"

Dengan beragam variasi, SMS seperti itu mengalir ibarat air bah, menghantam gedung perkantoran, perumahan mewah, berbelok ke segala arah, termasuk kampung kumuh. Itu semua merupakan ekspresi yang ingin mengatakan, sampai hari ini sebenarnya kita belum merdeka. Bangku pendidikan masih mahal bagi rakyat, biaya kesehatan tidak terjangkau, pengangguran tinggi, kemiskinan membelit dan pertahanan negara pun rapuh. Indonesia ibarat sawah luas yang puso.

Karena itu, saat Presiden menyebutkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran menurun, kritik pun tak terbendung. Penggunaan data survei Februari 2005 dan kabar adanya intervensi staf ahli menteri terhadap Badan Pusat Statistik agar menahan data terbaru memperluas jumlah pengkritik.

Akibatnya, sulit dihindarkan, kewibawaan pemerintah kian merosot di mata publik. Perbaikan yang terjadi di bidang keamanan dan penegakan hukum, seperti sia-sia.

"Pinter-bener-banter"

Harus disadari, kini dukungan rakyat kepada pemerintah bukan dukungan politik, tetapi sekadar harapan. Karena itu, jika pemerintah gagal memenuhi harapan itu, rakyat akan menjauhi spektrum pemerintah. Karena itu, Presiden Yudhoyono sebaiknya mengemukakan apa adanya capaian dan kegagalan. Menutupi suatu fakta hanya akan memperlemah kepercayaan dan menggembosi optimisme rakyat.

Untuk posisi saat ini, sejujurnya, keadaan Presiden menjadi lebih sulit ketimbang sebelumnya. Penggunaan data kemiskinan dan pengangguran yang tidak semestinya telah mengikis citra kepemimpinannya. Bersamaan dengan itu, tekanan partai politik menjadi kian intens.

Terlepas dari kepentingan subyektifnya, banyak partai menuntut reshuffle kabinet. Ada beberapa menteri yang mereka nilai tidak perform. Sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri disebut-sebut akan diganti.

Namun, kewenangan pergantian menteri sepenuhnya ada di tangan presiden. Semua tergantung keberanian dan kalkulasi politik presiden. Harus jujur diakui, dalam hal pinter (pandai) dan bener (jujur), tidak ada satu pun rakyat yang meragukan Presiden Yudhoyono. Namun, dalam hal banter (cepat dan berani), vivere pericoloso, berani nyerempet-nyerempet bahaya, sejauh ini karakter itu belum kelihatan.

Padahal, sikap kepemimpinan terpenting yang kini dituntut adalah banter (cepat dan berani). Sejauh ini, ada kesan, Presiden Yudhoyono terlalu berhati-hati dalam segala hal. Tanpa keputusan cepat dan berani, sulit membangkitkan optimisme publik yang sudah merosot sejak krisis ekonomi menghantam Indonesia. Itulah tantangan utama Presiden, yaitu keluar dari kerangkeng perasaan aman.

Surat suara damai
Untuk mendorong Presiden keluar dari kerangkeng perasaan aman dan menjadi sosok yang berkarakter pinter-bener-banter, maka kritik terhadap Presiden dan pemerintah diperlukan. Tanpa kritik, terkesan tidak ada laju demokrasi di republik. Tanpa kritik, Presiden akan dicurigai sedang melakukan akumulasi kekuasaan untuk mengetuk pintu otoriterianisme. Tanpa kritik, tidak ada katalisator optimisme. Dengan demikian, kritik adalah surat suara damai, dia bukan peluru berdarah.

Mencermati kebijakan Presiden sekitar dua tahun ini, ada kesan, pemerintah ingin menyentuh semuanya, tetapi sedikit-sedikit. Argumen bahwa semua persoalan harus diselesaikan perlahan-lahan adalah benar sejauh yang terjadi adalah biasa-biasa saja. Tetapi jika masalah itu bersifat serius, maka hanya dengan tindakan cepat dan berani (banter) masalah itu bisa diatasi, bahkan dibalik keadaannya.

Menyimak arah pergerakan Indonesia saat ini, rasanya kurang bijaksana jika masalah yang membelit bangsa saat ini masih dianggap biasa-biasa. Sulit ditutupi, kita mengalami beberapa kemunduran. Bahkan Kwik Kian Gie mengatakan, kita sedang mengalami kemunduran dalam segala bidang (malaise). Bung Karno menyebutnya zaman "meleset".

Harus diakui, kondisi kita masih sulit. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Demikian juga dengan masalah kesehatan dan pendidikan masyarakat yang belum terjamin dengan baik. Belum lagi jika masalah birokrasi, korupsi, alat pertahanan negara dan lain-lain ikut diperhitungkan. Pendeknya, kita masih dalam kondisi sulit.

Karena itu, sudah waktunya Presiden keluar dari kerangkeng perasaan aman. Demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup bangsa, bukan peluru berdarah yang ada, tetapi surat suara damai. Pinter-bener-banter.

*) SUKARDI RINAKIT adalah Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate: Sekjen Pernasindo

Sumber: www.kompas.com, Kamis, 31 Agustus 2006

ICW: Bantahan BRR Hanya Kosmetika "Public Relations"

[JAKARTA] Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bantahan yang disampaikan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) atas tudingan adanya sejumlah penyimpangan dalam proyek BRR di Aceh dan Nias, hanya berupa kosmetika public relations (PR), terutama dalam penyimpangan proyek pengadaan buku.

"Sebab bantahan itu tidak menjawab persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat. Dua poin penting dalam temuan kami yang seharusnya dijawab adalah prosedur pengadaan buku yang salah karena tidak dilakukan tender terbuka dan adanya mark up (penggelembungan harga) buku," ujar peneliti ICW, Firdaus Ilyas, kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (29/8).

Dia menanggapi bantahan BRR atas tudingan ICW yang disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris BRR, Teuku Kamaruzzaman dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (28/8).

Kamaruzzaman mengatakan, tudingan BRR membelanjakan hingga Rp 3,2 miliar untuk pencetakan buku tidak tepat. Sebab berdasarkan penelusuran BRR, dana sebesar itu tidak hanya untuk pencetakan buku tetapi penerbitan brosur dan leaflet, pencetakan laporan, materi presentasi, penyelenggaraan sejumlah acara dengan negara-negara donor, dan penyediaan peralatan komputer untuk penyusunan buku.

Namun BRR mengakui karena waktu yang mendesak, ada beberapa item pekerjaan yang mengalami kekeliruan administrasi dan prosedur. "Ada tendensi menggeneralisasi berbagai kategori kegiatan publikasi, even, penyediaan prasarana kerja dan penunjangnya ini dalam satu terminologi yakni kegiatan pencetakan buku. Sehingga mengaburkan kebenaran informasinya," ujar Kamaruzzaman.

Menurut Firdaus, bantahan itu tidak menjawab tudingan ICW. BRR tidak bisa menjelaskan mengapa buku berjudul "Meletakkan Pondasi Membangun Harapan" yang dicetak PT Wahana Multiguna Mandiri (PT WMM) sebanyak 500 eksemplar dengan nilai kontrak Rp 264 juta atau setara Rp 528.000 per buku.

Kemudian PT WMM juga mencetak buku "Membangun Tanah Harapan" dengan nilai kontrak Rp 376,2 juta atau sama dengan Rp 627.000/buku. "Padahal buku seperti itu ongkos cetak hanya Rp 120.000. Jadi terlalu mahal jika harganya di atas Rp 500 ribu, bahkan hingga Rp 600 ribu," ujar Firdaus. Dia mencontohkan untuk spesifikasi buku yang sama yang dicetak untuk BRR ukuran 20 x 24,5 cm, kertas HVS 85 gr, 300 halaman, full color, cover Ivory 230 gr ongkos cetak normalnya hanya Rp 120.000/buku untuk oplah 500 buku. Jika oplah cetak menjadi 1000 buku, maka harga cetak turun menjadi Rp 70.000/buku.

Lebih Besar

Dengan kalkulasi harga standar percetakan untuk 500 buku yaitu Rp 120.000, maka dari lima paket pekerjaan pencetakan buku terjadi selisih harga sebesar Rp 1,01 miliar. Kerugian keuangan negara akan lebih besar lagi mengingat setidaknya ada 15 kontrak yang berkaitan dengan pencetakan buku di BRR.

"Kalau dikatakan pekerjaan itu untuk brosur dan leaflet juga, memangnya berapa nilai brosur dan leaflet. Sama sekali tidak ada penjelasan ke masyarakat," kata Firdaus.

Lucunya, tambah dia, BRR beralasan, dana itu bukan untuk pencetakan buku saja, melainkan untuk pengadaan komputer guna penyusunan buku setahun tsunami."Terlihat sekali mereka ingin berkilah," ujar dia.

Sebab, kontrak untuk pengadaan komputer antara BRR dan CV Fortuna Basindo dilakukan 23 Juni 2006 melalui Surat Perintah Kerja Nomor SPK-97/PPK-JKT/ VI/2006 dengan nilai kontrak Rp 289,9 juta.

Padahal, kata Firdaus, pekerjaan pencetakan buku setahun tsunami sudah selesai awal 2006. "Pengadaan komputer jelas mengada-ada. Sebab untuk apa pengadaan komputer guna penyusunan buku sementara bukunya sudah selesai dikerjakan empat bulan sebelumnya," kata dia.

Lagipula, bukankah pengadaan peralatan merupakan tanggung percetakan. Indikasi seperti ini juga terjadi untuk PT Theta Ekatama Usaha, dalam pekerjaan Belanja barang non operasional pembuatan buku satu tahun tsuna- mi tanggal 9 Januari 2006 senilai Rp 48,95 juta. [Y-4]

Sumber: www.suarapembaruan.com, Last modified: 28/8/06

Rekonstruksi dan Rehabilitasi [Kepulauan] Nias Tahun 2006 Butuh Rp 1,1 T

Medan - Rekonstruksi dan rehabilitasi di Kepulauan Nias, Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2006 diperkirakan menelan dana hingga Rp 1,105 triliun.

"Diperkirakan untuk tahun ini dana yang akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu cukup besar yakni Rp 1.105.421.000.000," ujar Kepala Badan Informasi dan Komunikasi (Bainfokom) Sumut Eddy Syofian di kantornya, Jalan Mohammad Said, Medan, Kamis (24/8/2006).

Rincian penggunaan dana itu adalah pembangunan perumahan (Rp 528,06 miliar), pembangunan infrastruktur (Rp 297,11 miliar), pembangunan yang bersifat kelembagaan, pendidikan dan kesehatan (Rp 202,96 triliun), pembangunan di sektor agama, sosial dan budaya (Rp 34,862 miliar) dan pendanaan sekretariat (Rp 6,26 miliar).

Sedangkan total rencana pendanaan pembangunan Kepulauan Nias hingga tahun 2009 mendatang, lanjut Eddy, diperkirakan terdiri dari Rp 4,51 triliun melalui APBN Moratorium Hibah Luar Negeri (On Budget) serta Rp 1,45 triliun melalui Bantuan Luar Negeri (Off Budget).

"Alokasi per tahunnya yaitu tahun 2005 terdiri dari Rp 410 miliar (on budget) dan Rp 1,45 triliun dari off budget. Tahun 2006 sebesar Rp 1,105 triliun, rencana tahun 2007 sebesar Rp 1,4 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 1,1 triliun dan tahun 2009 sebesar Rp 500 miliar," ujar Eddy.

Dikatakan, khusus pembangunan kembali di bidang perumahan dan penanganan pengungsi, dari jumlah 4.032 KK pengungsi yang dulu tinggal di tenda, kini jumlahnya menurun drastis dan hanya tersisa sebanyak 298 KK. Mereka ini tidak memiliki lahan dan sedang dalam proses pemindahan ke temporary shelter hingga akhir Agustus ini.

"Hingga saat ini sudah terbangun sekitar 2.317 unit rumah yang terdiri dari 1.403 unit dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), serta 914 unit oleh 14 Non Government Organisation (NGO). Kini juga dipersiapkan pembangunan sebany6ak 7.000 unit rumah baru yang diperkirakan selesai selama tahun 2006," urai Eddy.

Disebutkan Eddy, proses rehabilitasi dan rekonstruksi Nias tersebut juga menghadapi beberapa kendala di antaranya penanganan pengungsi, di mana dalam penyiapan lahan untuk penampungan pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda sangat terbatas. Demikian pula soal unit temporary shelter untuk penampungan sementara pengungsi, juga terbatas.

"Belum lagi soal kesiapan masyarakat di lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih kurang, serta terbatasnya transportasi ke Kepulauan Nias dalam mengangkut bahan-bahan material seperti pengangkutan feri dari dan ke Kepulauan Nias," kata Eddy.

Sementara itu, menyangkut penanganan 6 kabupaten/kota lainnya yang juga terkena dampak tsunami dan gempa bumi seperti Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Samosir dan Sibolga, menurut Eddy, sedang diupayakan untuk diusulkan pendanaannya ke pusat.

Pemerintah Provinsi Sumut berkoordinasi dengan pemerintah pusat/departemen terkait tengah menyusun rencana aksi yang diharapkan dapat dilaksanakan mulai tahun 2007 mendatang. (qom)

http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2006/

bulan/08/tgl/24/time/171412/idnews/661447/idkanal/4

ICW Temukan Penyimpangan Pengadaan Buku BRR Aceh-Nias

[JAKARTA] Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah penyimpangan dalam pengadaan buku Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang merugikan negara miliaran rupiah. Indikasi penyimpangan itu dalam bentuk pelanggaran prosedur, juga adanya kemahalan harga yang merugikan keuangan negara dan memperkaya orang lain atau korporasi.

"Mekanisme penunjukan rekanan tidak melalui proses tender terbuka, tetapi melalui mekanisme penunjukan langsung. Sehingga telah menyalahi prosedur pengadaan barang atau jasa yang disyaratkan dalam Keppres 80 Tahun 2003," ujar peneliti dari ICW, Firdaus Ilyas kepada Pembaruan di Jakarta, Rabu (23/8).

Harga pekerjaan pencetakan sangat kemahalan ketimbang harga normal yang berlaku untuk spesifikasi buku yang sama. ICW sudah melaporkan kasus tersebut ke Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). "Kami harapkan kasus ini diusut tuntas, mengingat BRR merupakan badan yang sangat besar dan indikasi penyimpangan yang kuat," katanya.

Dijelaskan, BRR telah melakukan serangkaian kerja sama dengan pihak lain dalam pekerjaan pencetakan buku, baik itu dalam rangka enam bulan BRR, setahun tsunami, maupun setahun BRR. Hasil investigasi ICW menunjukkan hingga Juni 2006, BRR mengeluarkan 15 surat kerja sama (SPK) yang melibatkan sembilan perusahaan dengan total nilai kontrak Rp 3,28 miliar untuk pekerjaan pencetakan buku saja.

Setelah enam bulan masa rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu Oktober 2005, BRR melakukan serangkaian kerja sama dengan pihak lain untuk pekerjaan pencetakan buku yang berisi "Laporan Kegiatan Enam Bulan BRR NAD dan Nias". Pekerjaan pencetakan buku itu melibatkan dua perusahaan yaitu PT Panca Karsa Putera Jaya dengan nilai kontrak Rp 351,9 juta.

Kemudian PT Wahana Multiguna Mandiri dengan tiga kontrak yakni pencetakan 500 buku Meletakkan Pondasi Membangun Harapan senilai Rp 264 juta. Lalu judul yang sama dengan bahasa Inggris senilai Rp 211,2 juta. Kemudian judul yang sama tahap II senilai Rp 264 juta.

Selain itu ada juga kerja sama pencetakan setahun tsunami yang melibatkan empat perusahaan yakni CV Fortuna Basindo, PT PP Mardi Mulyo, PT Theta Ekatama Usaha, dan PT Xerography Indonesia yang mendapatkan dua kontrak. Kemudian pencetakan buku setahun BRR yang melibatkan lima perusahaan.

Firdaus mengindikasikan adanya kemahalan harga. Dicontohkan, PT Wahana Multiguna Mandiri mencetak 500 buku Meletakkan Fondasi Membangun Harapan dengan nilai kontrak Rp 264 juta atau setara Rp 528 ribu per eksemplar. PT Patriot Pembaharuan Jaya yang mencetak 600 eksemplar buku Membangun Tanah Harapan versi Bahasa Inggris dengan nilai kontrak Rp 379,5 juta atau sa- ma dengan Rp 632.500 per eksemplar.

"Jika dilihat dari segi harga, untuk jenis dan spesifikasi buku yang sama nilai kontrak pengadaannya masih sangat mahal," ujar dia. [Y-4]

Sumber: www.suarapembaruan.com, Kamis, 24 Agustus 2006

--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 24/8/06

Pemekaran Tapanuli SDM dan SDA Masih Sangat Minim

Medan, (Kompas) -

Pembentukan Provinsi Tapanuli masih dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya terkait aspek sosial budaya. Jika tidak diselesaikan terlebih dahulu, dikhawatirkan masalah ini hanya akan memunculkan masalah baru yang tentu penyelesaiannya akan lebih rumit.

"Sudahkah kepercayaan politik dan keterlibatan rakyat dibangun dan diwacanakan? Apakah cukup membentuk sebuah provinsi hanya berdasarkan garis kultural saja?" kata sosiolog Hotman Siahaan, Sabtu (19/8), pada "Seminar Pembentukan Provinsi Tapanuli: Dari dan untuk Siapa" di Medan.

Menurut Hotman, pembentukan Provinsi Tapanuli paling tidak harus memerhatikan faktor perseteruan budaya di antara subkultur Batak yang belum selesai. "Menurut saya, tidak bisa sebuah provinsi dibentuk hanya ditentukan oleh eks keresidenan yang dibentuk Belanda," katanya.

Antropolog Universitas Negeri Medan, Usman Pelly, meragukan pembentukan provinsi baru itu akan makin memakmurkan daerah tersebut. Orang Tapanuli sudah merantau ke Sumatera timur (Medan dan sekitarnya) sejak lama. Ketika berhasil, orang Tapanuli enggan kembali ke daerahnya sendiri.

"Tidak ada jaminan, setelah adanya pemekaran wilayah, orang Tapanuli yang sukses di perantauan kembali ke daerahnya," kata Usman. Menurut dia, tidak ada kewajiban adat bagi orang Tapanuli membawa pulang harta kekayaan mereka ke kampung halaman. Belum lagi ada persoalan budaya yang perlu dicairkan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara sebelum rencana pemekaran direalisasikan.

Menurut dia, antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara mempunyai corak budaya yang berbeda. Hal itu dimulai sejak agama samawi Islam dan Kristen masuk ke daerah tersebut. "Kabupaten di Tapanuli Selatan menyatakan tidak setuju (pemekaran provinsi) tanpa mengemukakan alasan yang rinci," tutur Usman.

Ahli linguistik Robert Sibarani mengatakan, pembentukan daerah di sepanjang pesisir barat Sumatera Utara punya potensi budaya dan alam yang cukup. "Nama Tapanuli sebagai aspek geografis dan Batak sebagai aspek etnisitas telah lama dikenal di republik ini," kata Robert.

Menurut dia, dari sisi historis, di kawasan barat Sumatera Utara pernah ada daerah yang bernama Tapanuli. Robert menuturkan, Tapanuli memiliki rumpun bahasa dan aksara Batak. Sejumlah kekayaan bahasa dan karya tulis itu tersebar di banyak museum.

Pada akhir penyampaiannya, Robert mengatakan, daerah di Tapanuli mempunyai potensi wisata yang bisa dikembangkan menjadi wisata budaya dan ekowisata dengan Danau Toba sebagai maskotnya. (NDY)

Sumber: Kompas Online, Selasa, 22 Agustus 2006

Kapal Kargo Rezeki Bersama Karam di Perairan Pulau Pini Nisel

Sibolga, (Analisa)

KM Kargo Rezeki Bersama GT 102 dengan nomor 254/PPi yang mengalami kebocoran pada buritan dan lambung, akibatnya kapal karam di sekitar perairan Pulau Pini Nias Selatan (Nisel).

Kapal yang dinahkodai Suratman itu, memuat barang berupa pasir batu(sirtu) dengan menggunakan karung seberat 193 ton yang akan dibawanya ke Pulau Telo Nisel, bersama 11 orang Anak Buah Kapal (ABK) dan diduga membawa penumpang ilegal sebanyak 7 orang.

Hal ini dikatakan Kaadpel Sibolga Friet Agamsyah melalui Kasat Kamtibpel Nurpii kepada Analisa di ruangan kerjanya, Selasa (8/8).

Ia mengatakan, kapal berangkat dari pelabuhan Sibolga, Minggu (6/8) lalu dan mengalami kebocoran, Senin (7/8) pukul 16.00 WIB, hingga mengalami karam sekitar pukul 18.15 WIB dengan posisi 0014. 300 LU dan 9815. 400 BT kedalaman laut sekitar 120 meter.

"Masalah ditemukannya penumpang pada saat pengevakuasian, pihak Adpel Sibolga pada saat kapal hendak berangkat sudah mengeceknya, hingga ke ruang mesin, namun tidak menemukan penumpang lain, dari data kami hanya terdaftar 12 awak kapal," terangnya.

Di tengah lautan, kapal yang mengalami kebocoran itu juga disertai badai dengan gelombang air sekitar 3 meter, sementara cuaca dalam keadaan kabut.

Sementara itu, Palaksa Lanal Sibolga Mayor (P) Denny Bayu kepada Analisa mengatakan, pihaknya ketika melakukan evakuasi kapal juga dibantu pihak Kakan Pel Pulau Telo Nisel serta KM Citra Indah, KM Kabut Jaya, KM Bone yang berasal dari Pulau Telo.

"Pada proses pengevakuasian korban, kami menyelamatkan 10 orang ABK dan nahkodanya serta 7 orang penumpang kapal yang diduga keberadaannya ilegal,"ungkap Denny.

Namun, dari penuturan awak kapal yang diselamatkan masih ada 2 orang ABK yang belum ditemukan, di antaranya Idham sebagai mualim dan Herman Sisman sebagai oilman mesin kapal. Dalam hal ini, pihaknya masih melakukan pengevakuasian korban.

Awak kapal yang diselamatkan di antaranya, Suratman (nahkoda), Falalihi Gowasa, Yogi Syahputra, Izhar, Irwanto, Irwan Syahputra, Aswat Panjaitan, Ishak, Elhan, Sakban (ABK) dan penumpang yang diselamatkan Amhil MH, Fujiano Polem, Riko, Iro Imantan, Rugisi, Yulina, Verianus Duha.

Sementara pihak Ekspedisi keberangkatan kapal Samudra Nauli di Jalan Horas Sibolga yang ditemui Analisa, terkesan menutupi peristiwa tenggelamnya kapal itu dan pihaknya tidak mempertanggungjawabkan atas ada penumpang kapal yang berstatus ilegal itu. (yan)

Sumber: Analisa Online, 10 Agustus 2006

Kesehatan: Tenaga Medis di Pedalaman Nias Minim

Medan (Kompas): - Tenaga kesehatan dan dokter di pedalaman Nias amat minim. Mereka hanya satu atau dua kali datang lalu tidak kembali lagi.

Menurut Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Perwakilan Nias, William Sabandar, Minggu (6/8), dokter hanya singgah sebentar ke pedalaman lalu kembali ke kota.

Kebanyakan petugas kesehatan, kata dia, bahkan kepala puskesmas atau puskesmas pembantu di pedalaman Nias, hanya lulusan sekolah perawat kesehatan. Mereka bertugas di tingkat kecamatan meliputi lebih dari lima desa yang kondisi jalannya amat buruk.

Di Kecamatan Lölömatua, dataran tertinggi di Nias, jalan yang sangat rusak banyak sehingga belum bisa dilalui kendaraan. Juga di pulau kecil di mana hanya ada puskesmas induk di Pulau Tello.

Para kepala puskesmas sudah bertugas puluhan tahun tanpa pengganti atau pembantu. Bidan desa jarang ditemukan. Menurut Kepala Puskesmas Lölömatua Sabarudin Halawa, nama-nama dokter di puskesmas hanya papan nama.

Kini BRR Perwakilan Nias menyediakan beasiswa bagi siswa kedokteran dan tenaga kesehatan di Nias. Beasiswa senilai Rp 10 miliar diberikan kepada 20 orang untuk pendidikan dokter, 20 orang untuk master kesehatan, dan 10 untuk pendidikan spesialis di UGM. Para penerima beasiswa akan terikat dinas selama 20 tahun di Nias. (FRO)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/07/daerah/2862545.htm

Lahewa Mulai Normal Kebutuhan Pokok Mudah Didapat dengan Harga Normal

Gunungsitoli (Kompas)

Salah satu daerah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana tsunami dan gempa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, berangsur normal. Daerah ini terhitung terlambat ditangani karena sulit dijangkau dan terisolasi lebih dari satu bulan pascagempa.

Seperti pada Rabu (2/8), pusat Kecamatan Lahewa terlihat ramai dengan aktivitas jual beli oleh masyarakat. Meskipun bangunan yang digunakan belum sepenuhnya selesai diperbaiki, kegiatan warga tidak terganggu. Mereka mendirikan bangunan dari kayu dan ditutup terpal untuk menggelar dagangan.

"Sekarang keadaan sudah jauh lebih baik, walaupun belum seperti dulu sebelum gempa," kata Yose'aro Waruwu, yang sedang singgah di kedai makan. Listrik pun sudah lancar mengalir, begitu juga suplai air bersih.

Lahewa terletak sekitar 90 kilometer arah barat laut Gunungsitoli, di ujung utara Pulau Nias dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Sebagian besar jalan menuju Lahewa rusak sehingga perjalanan harus ditempuh dalam waktu sekitar tiga jam. Lahewa merupakan kota kedua terparah setelah Gunungsitoli setelah terkena tsunami pada Desember 2004 sekaligus gempa pada Maret 2005.

"Sekarang keadaan berangsur normal. Bahkan, komunikasi menggunakan telepon seluler sudah lancar, jalan-jalan sudah bisa dilalui, dan kegiatan perekonomian berjalan lancar," kata Markus, pemilik pabrik pengolahan kopra.

Pasokan kelapa dari masyarakat terus masuk setiap hari, sehingga warga Lahewa yang memiliki mata pencaharian sebagai petani kelapa sudah mampu kembali berproduksi.
Meskipun permukaan tanah dan karang di sekitar pelabuhan Lahewa naik dan pantai mengalami pendangkalan akibat gempa dan tsunami, kegiatan nelayan tetap berlangsung. Aktivitas jual beli ikan di tempat penampungan ikan tetap berjalan, kendati terlihat agak sepi.

Kegiatan pembangunan kembali dan perbaikan bangunan terlihat dimana-mana. Sebagian besar bangunan beton hancur dan bekasnya masih teronggok di berbagai tempat. Rumah sementara dari kayu dan rangka besi sudah banyak berdiri dan sebagian ditempati warga.

Kebutuhan pokok seperti beras dan minyak tanah mudah didapatkan dengan harga normal. Beras 30 kilogram bisa didapat seharga Rp 145.000 atau sekitar Rp 4.800 per kilogram, sedangkan minyak tanah bisa diperoleh seharga Rp 2.000 per liter.

"Yang paling mendesak dan belum sepenuhnya terpenuhi adalah perbaikan bangunan. Hampir semuanya rusak berat dan hancur," kata Sekretaris Kecamatan Lahewa Adieli Zendrato. Bahan-bahan bangunan seperti kayu dan batu masih sangat dibutuhkan untuk pembangunan dan perbaikan.

Kekurangan bahan baku itu akibat kurang lancarnya pengangkutan ke Lahewa. Kondisi jalan yang rusak, sempit, dan naik turun menyulitkan akses kendaraan besar untuk mengangkut bahan bangunan.

Kendala itu juga mengakibatkan sejumlah sekolah belum diperbaiki. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di tenda atau tempat seadanya. Beberapa bangunan sekolah sudah selesai didirikan dan siap ditempati. (FRO)

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/04/sumbagut/2857551.htm, Jumat, 04 Agustus 2006

Nias Dan Nisel Siap Sukseskan Sosialisasi Propinsi Tapanuli

Medan (SIB)

Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan menyatakan siap mendukung dan turut menyukseskan program sosialisasi pembentukan Propinsi Tapanuli sebagai wujud pemekaran daerah Sumatera Utara, karena Pulau Nias—yang dulunya satu kabupaten (Nias) merupakan salah satu dari 7 (tujuh) daerah kabupaten/kota dalam wilayah pemerintahan Keresidenan Tapanuli.

Bupati Nias Binahati B Baeha SH dan Ketua DPRD Nias Selatan Dr Hadirat Manao SH SSos, secara terpisah melalui pesawat telepon selulernya kepada SIB, menyatakan pihaknya menerima kunjungan tim sosialisasi pemekaran oleh Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli (P4T) yang akan melakukan sosialisasi dan sekaligus memenuhi aspirasi masyarakat daerah di kawasan atau jaringan ‘eks’ Keresidenan Tapanuli sendiri.

“Kami (Nias) siap...! Silahkan (datang) panitia pemrakarsa Propinsi Tapanuli...,” ungkap Binahati B Baeha dan Hadirat Manao dengan singkat tapi pasti, Sabtu (29/7) siang.

Penegasan itu kembali dicetuskan Binahati ketika ditemui SIB di Hotel Grand Angkasa ketika menerima surat untuk Bupati Nias dan Ketua DPRD Nias dari P4T melalui utusan panitia, setibanya dari Jakarta. Bupati Nias, sebelumnya bersama Wakil Bupati Temazaro Harefa sejak pekan lalu melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen Jawa Tengah, sambil menyerahkan bantuan yang terkumpul dari segenap warga Nias kepada para korban bencana tsunami Pangandaran (selatan Jawa) sebesar Rp 265 juta.

Penegasan serupa juga dicetuskan Ketua DPRD Nias Selatan Hadirat Manao melalui pesawat HP-nya kepada SIB setelah kontak/bicara dengan Sekretaris Panitia P4T Dr Ir Hasudungan Butar-butar MSi dan Wakil Ketua P4T Ir GM Chandra Panggabean, ketika berlangsung rapat kecil P4T di Restoran Garuda Pattimura Medan. Rapat kecil itu juga dihadiri salah satu penasehat Lundu Panjaitan SH, Ketua Manaor Silitonga, anggota DPRD Sumut asal Dapem Nias/Nisel Amaano Fau dan Bambowo Bulolo. Rapat kecil itu khusus membahas agenda kunjungan sosialisasi program dan safari dukungan pembentukan Propinsi Tapanuli ke Nias dan Nias Selatan dalam waktu dekat ini.

“Selain memenuhi aspirasi agar panitia turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi, kunjungan kerja Tim P4T ke Nias dan Nisel ini juga merupakan tindaklanjut acara serupa ke Kabupaten Samosir dan Humbang Hasundutan belum lama ini,” ujar Hasudungan Butar-butar sembari menunjukkan pesan resmi melalui SMS dari Ketua DPRD Nias Selatan soal kesiapan menerima kunjungan sosialisasi panitia ke daerah tersebut.

Sebelumnya, ketika beraudiensi kepada Pemimpin Umum/Pemred Harian SIB DR GM Panggabean selaku Ketua Dewan Penasehat P4T, Bupati Nias Binahati B Baeha bersama wakilnya Temazaro Harefa, juga telah menyatakan daerah Kabupaten Nias sejak awal sebenarnya sudah mendukung upaya pemekaran daerah Propinsi Sumatera Utara untuk membentuk Propinsi Tapanuli dan siap bergabung dengan propinsi itu sesuai peta wilayah keresidenan yang dibentuk pemerintahan zaman Belanda.

Bahkan, Bupati Nias ketika itu menyatakan alasannya antara lain agar jangan ada satu kabupaten dijadikan sebagai kabupaten pelengkap, terlebih beberapa daerah eks keresidenan pada zaman Belanda ternyata sudah menjadi daerah propinsi. Itulah sebabnya, ujar Binahati ketika itu, perlu pemahaman (clearance) melalui sosialisasi dari pihak pemrakarsa agar turun ke daerah (Nias).

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DR GM Panggabean dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Nias saat itu, juga menambahkan adanya perkembangan gerakan dan peningkatan arus volume mendukung upaya perjuangan pembentukan Propinsi Tapanuli belakangan ini, bahkan berasal berbagai pihak luar Tapanuli, misalnya dari warga Simalungun, Asahan-Labuhan Batu, dsb.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Persatuan Pemuda & Remaja Batak Indonesia (Parabi) Holman Hutagaol SE dan Sekjen Wesly Nadapdap SE, juga menyatakan safari dukungan dan sosialisasi program pembentukan Propinsi Tapanuli juga perlu dilaksanakan oleh kalangan pemuda dan mahasiswa daerah ini, khususnya yang berasal atau peduli ‘Bona Pasogit Masa Depan’.

“Gerakan dukungan lanjut tampak sudah muncul dari jajaran mahasiswa (Unika St Thomas), Parpol—Partai Buruh, Partai Damai Sejahtera (PDS) dll. Ini menunjukkan pembentukan Propinsi Tapanuli tak terbendung lagi,” ujar Holman Hutagaol dan Wesly Nadapdap, optimis. (A14/f)

Sumber: hariansib online, Selasa, 1 Agustus 2006